Pengusaha akhirnya setuju untuk mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2015 setelah adanya pertemuan antara BPJS Kesehatan dan pengusaha. Namun ada beberapa catatan kesepakatan seperti penyempurnaan skema koordinasi manfaat dan tenggat waktu rekonsiliasi data selama enam bulan."

1. Edisi XV Tahun 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Hore, Pengusaha Setuju Daftar
BPJS Selambatnya
1 Januari 2015

2. “
“
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris
Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro
Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi
Sekretaris
Rini Rachmitasari
Sekretariat
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
Redaktur
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
Distribusi dan Percetakan
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX
1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax.
(021) 4212940
Redaksi
Redaksi menerima tulisan artikel/opini
berkaitan dengan tema seputar Askes
maupun tema-tema kesehatan lainnya
yang relevan dengan pembaca yang ada
di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi),
dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi
identitas lengkap dan foto penulis
DAFTAR ISI
BINCANG
5
SURATPEMBACAemail : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021)
4212940
3
5
7
8
9
10
INFO BPJS
Kesehatan
EDISI XV TAHUN 2014
Bincang - Ketua APINDO Suharyadi
Sukamdani, Apindodukungpenuh
implementasiBPJSKesehatan
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Sebagai badan pengelolan keuangan, BPJS Kesehatan
diharapkan dapat menerapkan standar tata kelola
perusahaan yang baik (good governance/GG) yang
tinggi agar mampu menjaga diri dari krisis. Risiko krisis
keuangan baik yang terjadi pada tataran nasional ataupun
global merupakan bagian dari dinamika. Oleh karena itu,
diperlukan standar yang tinggi dalam penerapan GCG
terutama di institusi keuangan yang mengelola dana dari
masyarakat.
Merujuk pada ambruknya ekonomi Amerika Serikat akibat
krisis pada sektor keuangan, Kalla mengingatkan agar
prinsip-prinsip GCG di industri keuangan benar-benar
diterapkan. Jika sampai ambruk maka pengaruh buruknya
bisa ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia,
bahkan hingga 30 tahun.
institusi yang mengelola keuangan merupakan salah satu
institusi yang sangat rentan terpengaruh oleh gejolak
ekonomi global. Oleh karenanya, pengelolaan sektor ini
harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orang-
orang yang memiliki kemampuan dan integritas. Secara
khusus Info BPJS akan mendalami hal ini di rubrik FOKUS.
Memasuki edisi ke-13 Info BPJS Kesehatan, redaksi
mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap
kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami
benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan
Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan
dan saran yang secara simultan kami terima untuk
pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang
terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Salam, Redaksi
Good Governance Penting
Bagi BPJS Kesehatan
PembayaranAutodebet
Yth. Redaksi
Apakah pembayaran peserta bisa dapat
melakukan pembayaran dengan autodebet ?
Bagaimana caranya ?
Syarifah, banyuwangi
Jawab : Bisa, peserta dapat melakukan
pembayaran dengan sistem autodebet.
Adapun cara pendebetannya adalah :
a. Peserta harus memiliki rekening salah
satu bank mitra BPJS kesehatan.
b. Peserta mendaftarkan diri pada
petugas cabang bank mitra untuk
dilakukan autodebet.
c. Peserta telah menyelesaikan seluruh
kewajiban sebelumnya yang tertunggak
(jika ada)
d. Peserta menjaga saldo agar dapat
didebet untuk pembayaran iuran BPJS
Kesehatan.
Salam, Redaksi
AlexanderThe Great, atau yang lebih sering dikenal dengan nama
Iskandar Zulkarnain, adalah seorang Raja Romawi yang sangat dikenal
kepemimpinannya. Suatu ketika Iskandar Zulkarnai memimpin pasukannya
melintasi gurun pasir yang panas dan kering. Setelah hampir dua minggu
berjalan, ia dan pasukannya kelelahan dan hampir mati karena kehausan.
Tetapi Iskandar Zulkarnain tetap memimpin pasukannya untuk terus berjalan
dengan penuh semangat. Pada siang yang terik, dua orang pasukannya datang
menemui Iskandar Zulkarnain dengan membawa semangkuk air yang mereka
ambil dari sebuah kolam air yang telah kering kerontang. Kolam air itu kering
dan hanya ada sedikit air yang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan
seluruh pasukan. Melihat hal ini, Iskandar Zulkarnain membuang air itu ke gurun
pasir. Sang Raja berkata, "Tidak ada gunanya bagi satu orang untuk minum di
saat banyak orang sedang kehausan!"
Demikianlah kepemimpinan, pemimpin yang baik tidak bisa memperlakukan
orang-orang yang berada di bawahnya sebagai alat untuk mencapai tujuan
semata. Pemimpin harus menunjukkan ketulusan hati untuk bersama-sama
merasakan apa yang dirasakan orang-orang dibawahnya. Pemimpin harus
memikirkan bagaimana mempertahankan organisasi agar tetap hidup dan
berkembang dengan baik, dan juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin
baru yang secara alamiah tumbuh, bertahan dan berkembang seiring dengan
perkembangan organisasi, bagaimana pun sulit dan kerasnya keadaan yang
dihadapi.
Banyak cerita yang dapat dijadikan pembelajaran atas filosofi nilai-nilai luhur
kepemimpinan. Alam mengajarkan kita banyak hal, bahkan kita dapat belajar
dari sebatang pohon pisang. Pohon pisang biasanya hidup berkelompok dalam
satu rumpun keluarga dan saling berdekatan satu sama lain. Kedekatan ini
membuat koloni pohon pisang tersebut dapat saling menguatkan dan tidak
mudah tumbang. Akar pohon pisang yang serabut dan tunas-tunas yang
saling mengikat kuat menjadi sebuah kekuatan untuk menahan terpaan angin
ketika musim hujan tiba. Sedangkan daun-daun yang lebar menjadi penyejuk
bagi tunas-tunas muda dari teriknya matahari ketika musim kering datang.
Perlindungan daun yang lebar ini membuat tunas-tunas muda dapat tumbuh
besar dan kuat. Pohon yang baik tentu dapat menghasilkan buah yang baik
pula. Hasil buah yang bukan untuk dimakan dirinya sendiri melainkan dijadikan
persembahan bagi orang lain yang menikmatinya. Sebuah pelajaran dari pohon
pisang yang selalu memikirkan regenerasi, bahkan di saat si induk belum akan
mati.
Demikian pula halnya dengan pohon kelapa, banyak pelajaran yang dapat kita
petik darinya. Tak terbantahkan ayat suci Al Quran yang mengatakan tidak
diciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya kecuali untuk manusia, terbukti
seluruh bagian pohon kelapa memiliki kegunaan dan dapat dipetik manfaatnya
bagi kepentingan manusia. Bahkan tanaman pengganggu yang tidak diharapkan
seperti pasilan/benalu, meskipun dianggap sebagai gulma yang mendompleng
kehidupan pohon lain, tetapi ternyata masih ada juga manfaatnya.
Bila mengasosiasikan contoh di atas ke dalam kehidupan organisasi, ini artinya
sejelek-jeleknya anak buah, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk
bisa menemukan sisi baiknya. Air kotor dapat disulih untuk diminum, air asin
bisa disaring untuk diambil garam dan bahkan uap air dapat diambil kandungan
oksigennya. Hal ini mengajarkan pemimpin untuk lebih arif, melihat segala
sesuatu dari sudut yang berbeda, atau jika perlu keluar dari kebiasaan yang ada.
Ada satu kisah yang kiranya dapat menggambarkan bagaimana cara berfikir
yang berbeda. Seorang Permaisuri Raja hendak berkeliling negeri. Untuk
menikmati suasana desa, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Baru saja
beberapa meter berjalan di luar istana, kakinya terantuk batu hingga terluka.
Ia pun berpikir, “Ternyata jalan-jalan di negeriku jelek sekali, aku harus minta
diperbaiki.” Sang Permaisuri lantas menghadap Baginda Raja. Ia meminta
agar seluruh jalan dilapisi dengan kulit sapi yang terbaik. Untuk maksud
itu, Permaisuri kembali meminta Sang Raja untuk mengumpulkan seluruh
pasukan dan para menteri istana untuk melakukan persiapan-persiapan serta
mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh negeri.
Sang Raja hanya tersenyum. Ia pun berkata pada Permaisurinya, “Wahai
Permaisuri, mengapa harus mengorbankan sekian banyak sapi untuk melapisi
jalan-jalan di negeri ini, berapa petani yang akan rugi, padahal sesungguhnya
yang Adinda perlukan hanyalah dua potong kulit sapi untuk melapisi telapak
kaki.” Permaisuri pun terdiam, menyadari betapa kerdil cara berpikirnya.
Demikianlah pemimpin, seharusnya ia tahu keputusan terbaik. Bukan hanya
untuk menyenangkan hatinya atau orang-orang terdekatnya, namun lebih dari
itu ia memahami bahwa setiap keputusannya harus membawa kebaikan bagi
seluruh rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin juga harus berani berkata jujur,
menunjukan yang benar dan berani mengakui kesalahan. Bukankah ada pameo
yang mengatakan bahwa kegagalan anak buah adalah kegagalan pimpinan.
Leader as a father kata Telkom, atau leading by example (LEB) menurut ilmu
manajemen populer. “Tunjukkan” (how) maka setiap orang akan mengakui
kebesaranmu, bukan “Ini Aku” (who) untuk menakuti bawahanmu.
Bisa dibayangkan jika pohon pisang tidak berdaun lebar, maka ia tidak akan
mampu memberikan kesejukan Tidak ada pemimpin yang mampu mengubah
orang lain, kecuali ia mampu memberikan contoh terhadap bagaimana
melakukan perubahan itu sendiri. Begitulah sebaik-baiknya pemimpin, ia adalah
menjadi pelindung bukan untuk dilindungi, ia adalah petunjuk bukan untuk
ditakuti, karena sesungguhnya sinonim terbaik pemimpin adalah ketika leader
is an action not a position.
Direktur Utama
Fachmi Idris
LEADING BY EXAMPLE
Fokus - Hore, PengusahaSetujuDaftar
BPJSSelambatnya1Januari2015
Benefit - Jaminan Kesehatan Nasional
IuranMurahdanMudah,Besar
Manfaatnya
Pelanggan - TakMauJadiPesertaBPJS
Kesehatan KenaSanksiAdministratif
Testimoni - Perusahan Nunggak Bayar
Iuran,KaryawanTakDilayaniJKN
Sehat - Benarkah Hujan Penyebab Flu
Kilas & Peristiwa - Agus Pambagio :
"JaminanKesehatanItuHakRakyatdan
TanggungJawabPemerintah"
Fokus - Membayar BPJS Jangan
Dianggap"Cost"TapiInvestasi
4

3. Info BPJSKesehatan edisi15Tahun2014
F kus
3
T
idak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan.
Begitu pula, tidak ada masalah yang tidak
bisa diselesaikan di dunia ini. Seperti halnya,
permintaan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) mendesak pemerintah untuk mengubah
kepesertaan penerima upah sebagai peserta
BPJS Kesehatan.
Padahal, bagi penerima upah, perusahaan lebih
cepat mendaftarkan sebagai peserta BPJS
Kesehatan, akan semakin senang. Karyawan,
hanya meminta agar mereka diberikan jaminan
kesehatan. Jika, sudah ada undang-undang
tentang sistem jaminan kesehatan nasional, tentu
amanah itu harus dilaksanakan.
"UU SJSN maupun aturan lainnya, khan ada pengusaha
yang ikut rapat sana-rapat sini. Nah, apa yang diamnahkan
ya harus dilaksanakan. Mundur atau tidak, semua tetap
wajib jadi peserta BPJS Kesehatan," kata Ellin Hikmatin,
pengurus SPSI sebuah perusahaan multi internasional,
yang berkantor di Kawasan Industri Cikarang, Bekasi.
Tapi, asosiasi punya pertimbangan lain sehingga
mengajukan usulan. Kini, persoalan itu sudah tuntas,
setelah melalui rapat bersama. Mengenai kerja sama
manfaat tambahan atau coordination of benefit (CoB), juga
akan terus dikoordinasikan.
Dalam sebuah pertemuan antara BPJS Kesehatan dan
pengusaha akhirnya berbuah manis. Pengusaha diwakili
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersedia ikut
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional mulai
1 Januari 2015 dan perusahaan wajib mendaftarkan
karyawannya tepat pada saat itu.
Hanya saja, ada beberapa catatan yang menjadi
kesepakatan. Pertama, untuk menyempurnakan skema
koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB).
Tenggat waktu rekonsiliasi data selama enam bulan.
Selama masa itu, BPJS Kesehatan wajib memperbaiki
fasilitas kesehatan dan tingkat pelayanan dan mendorong
klinik-klinik milik badan usaha menjadi Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP).
Pada masa 1 Januari - 30 Juni 2015, BPJS Kesehatan
akan mengkoordinasikan kesiapan FKTP, mekanisme CoB
dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin tingkat
pelayanan yang baik bagi peserta BPJS Kesehatan. Salah
seorang ketua, Apindo, Haryadi B Sukamdani, peningkatan
kualitas menjadi solusi atas protes pengusaha atas CoB.
CoB ini penting karena saat ini banyak perusahaan yang
sudah lebih dulu menggunakan asuransi swasta untuk
program jaminan kesehatan karyawannya.
"Intinya, kami daftar dulu, tapi belum bayar sambil
memantau perbaikan fasilitas klinik BPJS," ujar Haryadi.
Hore, Pengusaha Setuju Daftar BPJS Selambatnya
1 Januari 2015
Meski bersepakat, Haryadi pesimistis
semua badan usaha bisa menjadi peserta
BPJS Kesehatan per 1 Januari. Karena ada
sembilan juta orang harus mendaftar BPJS
Kesehatan. Perinciannya: sebanyak 2,5 juta
masih terdaftar di asuransi swasta dan 6,5 juta
lainnya di save insurance. "Kalau 9 juta orang
masuk bersamaan, IT BPJS bisa tak karuan,"
ujar Haryadi.

4. Info BPJSKesehatan edisi15Tahun2014
fokus
4 Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
Secara terpisah, Irfan Humaidi, Kepala Departemen Humas
BPJS Kesehatan, menambahkan, setelah pendaftaran,
perusahaan memiliki waktu enam bulan untuk aktivasi dan
membayar iuran. "Perusahaan yang telah tervalidasi dapat
langsung aktif jadi peserta BPJS Kesehatan," kata Irfan.
Jika tak mendaftar, perusahaan bisa kena sanksi. Sesuai
PP No 86/ 2013, sanksi itu berupa teguran tertulis yang
diberikan maksimal dua kali dengan jangka waktu masing-
masing 10 hari. Bila tidak digubris, 30 hari setelahnya
akan diberikan sanksi denda. "Sanksi tak berlaku bagi
perusahaan yang mendaftarkan sebelum 1 Januari 2015,"
terang Irfan.
Mengenai perusahaan atau pekerja yang sudah memiliki
jaminan kesehatan dari asuransi swasta, Irfan bilang,
bersama Apindo, BPJS tengah mencari jalan keluar dengan
membentuk tim. "Waktunya juga enam bulan," ujarnya.
Selama masa itu, BPJS dan Apindo akan menyepakati
pembagian risiko klaim yang proporsional, mekanisme
rujukan saat berobat hingga alur pelayanan kesehatan.
Kata Irfan, saat ini, kata Irfan, pekerja yang memiliki
asuransi swasta baru 2,5 juta. "Masih ada 37 juta lain yang
belum atau self insured. Jadi, jangan terlalu fokus yang 2,5
juta, tapi abaikan yang lainnya," jelasnya.
Hal senada dikatakan Ketua DJSN, Chazali Situmorang,
pendaftaran sebagai perserta BPJS Kesehatan, paling akhir
tanggal 1 Januari 2015. Untuk merealisasikan kesepakatan
tersebut telah ditetapkan beberapa poin terkait dengan
pendaftaran peserta BPJS Kesehatan dari Badan Usaha,
baik swasta maupun BUMN.
S
etelah dilakukan kesepakatan, aturan hukum
yang ada terkait dengan perusahaan yang tidak
mau menjadi peserta BPJS Kesehatan, tetap
akan diberlakukan. Karena, semua yang dilaksanakan
BPJS maupun tim yang memberikan sanksi hanyalah
menjalankan amanh yang telah diundangkan.
Kepada perusahaan dan pekerja, seharusnya menganggap
pembayaran BPJS sebagai investasi bagi dana kesehatan.
Tidak dianggap sebagai cost, sehingga meningkatkan
produktivitas pekerja
"Sanksinya, sih tetap. Ya seperti yang saya bilang dalam
sebuah diskusi terbatas pekan lalu," kata Nasrudin, staf ahli
Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), di Jakarta,
kemarin.
Pemerintah, lanjutnya, akan memberikan sanksi tegas
pada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya
sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
"Sanksi administratif dan sanksi pidana akan diberlakukan
bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan,
mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS," ujar
Nasrudin, dalam sebuah diskusi.
Untuk tahap awal, perusahaan pelanggar bakal dikenakan
sanksi administratif berupa peringatan. Surat Peringatan
diberikan dua kali (SP 1 dan 2). Bila belum juga
mendaftarkan karyawan ke BPJS, perusahaan bakal dikenai
sanksi pidana.
Sesuai peraturan perundang-undangan, kata Nasrudin,
perusahaan dapat dikenai sanksi denda hingga Rp1 miliar
dan hukuman selama delapan tahun penjara.
Mantan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) itu
menambahkan, jika perusahaan tidak mendaftarkan,
maka yang rugi adalah perusahaan dan pekerjanya.
Karena selain sanksi administrasi dan pidana, mereka juga
tidak memperoleh pelayanan publik. Pihak BPJS sudah
melakukan konsolidasi dengan unit-unit pelayanan publik.
Dengan adanya kesepakatan ini, maka seluruh perusahaan
yang tergabung dalam Apindo sudah harus mendaftarkan
tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan paling
lambat 1 Januari 2015.
Langkah ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam
Peraturan Presiden No 111/2013 yang menyebutkan bahwa
pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah,
dan usaha kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan
Jaminan Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.
Menurut Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fachmi
Idris, berdasarkan hasil rapat koordinasi terkait pendaftaran
peserta BPJS Kesehatan dari badan usaha, maka Apindo
sepakat akan mendorong perusahaan mendaftar sebagai
peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015,
dengan menggunakan format registrasi Badan usaha dan
data pekerja dan keluarganya melalui aplikasi e-DABU.
Sehingga, kata dia, sanksi sebagaimana yang diatur dalam
peraturan pemerintah (PP) 86/2014 tidak diberlakukan
lagi bagi perusahaan yang sudah melakukan pendaftaran.
"Namun, aktivasi peserta oleh BPJS Kesehatan paling
lambat 30 Juni 2015. Sementara bagi perusahaan yang
sudah lengkap dan tervalidasi bisa langsung aktif menjadi
peserta BPJS Kesehatan sesuai regulasi,” ujarnya.
Sehingga dalam kurun waktu 1 Januari 2015 sampai
dengan 30 Juni 2015 tersebut, BPJS Kesehatan dan
Apindo sepakat mengkoordinasikan. Kesiapan Fasilitas
Kesehatan tingkat I, mekanisme koordinasi manfaat
(Coordination of Benerit /COB) dan hal-hal lain yang
diperlukan untuk menjamin tingkat pelayanan yang baik
bagi peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan juga akan mendorong klinik-klinik milik
badan usaha menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasi dengan
masa transisi enam bulan. Dengan mengoptimalkan
pemanfaatan bagi peserta BPJS Kesehatan di Badan
Usaha yang bersangkutan.
"Pelayanan publik seperti buat SIM, maka tidak dilayani
oleh Polda. Karena BPJS dengan unit-unit pelayanan
publik ada kerja sama, kartu peserta BPJS menjadi salah
satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan publik.
Kemudian perusahaan juga akan kesulitan mengurus surat-
surat perizinan," ujarnya.
Ia juga beranggapan seluruh perusahaan dan pekerja
seharusnya menganggap pembayaran BPJS sebagai
investasi bagi dana kesehatan. Tidak dianggap sebagai
cost, sehingga meningkatkan produktivitas pekerja
Mengacu pasal 6 Ayat (3) Perpres Nomor 111 Tahun
2013, menegaskan pemberi kerja pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), usaha besar, usaha menengah, dan usaha
kecil wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan
Kesehatan kepada para pekerjanya paling lambat 1 Januari
2015, dengan membayar iuran.
Adapun pemberi kerja pada usaha mikro paling lambat
tanggal 1 Januari 2016, dan pekerja bukan penerima upah
dan bukan pekerja juga wajib melakukan pendaftaran
paling lambat 1 Januari 2019.
Selain itu, BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014 tetap
berkewajiban menerima pendaftaran kepesertaan yang
diajukan oleh pemberi kerja serta pekerja bukan penerima
upah dan bukan pekerja.
“Dalam hal pemberi kerja secara nyata-nyata tidak
mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja
yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai
peserta jaminan kesehatan,” bunyi Pasal 11 Perpres
tersebut sembari menyebutkan, dalam hal ini iurannya
dibayar sesuai ketentuan yang berlaku pada Perpres
tersebut.
Membayar BPJS Jangan Dianggap "Cost" Tapi Investasi

5. Info BPJSKesehatan edisi15Tahun2014 5
BINCANG
S
esuai dengan PP No 111Tahun 2013, seluruh
Badan Usaha baik itu dalam skala besar,
sedang maupun kecil wajib mendaftarkan
karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Berbagai dinamika terkait dengan hal tersebut
akhirnya berbuah manis dengan ditantanganinya
Kesepahaman antara BPJS Kesehatan bersama
DPN Apindo dan Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) mengenai pendaftaran peserta BPJS
Kesehatan dari Badan Usaha, baik swasta maupun
pelat merah di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan
Merdeka Barat No. 3 Jakarta.
Berikut petikan wawancara dengan Ketua APINDO
Suharyadi Sukamdani dengan Info BPJS Kesehatan
disela-sela acara :
Apa yang membuat Apindo sehingga akhirnya terjadi
kesepahaman baru mengenai pendaftaran peserta dari
Badan Usaha?
Ini penting karena tanpa ada fleksibilitas pemahaman
antara Apindo dengan BPJS Kesehatan bisa dibayangkan
bahwa 1 Januari akan terjadi kehebohan, karena sampai
saat ini koordinasi manfaat belum selesai dan belum
ditentukan pengaturannya. Saat ini kondisinya masih ada
dua jenis kelompok penggunaan asuransi yang dilakukan
oleh perusahaan di Indonesia, yang pertama adalah
dipercayakan kepada asuransi swasta dan yang kedua
adalah melalui swakelola.
Swakelola ini ada dua tipe juga, pertama melakukan pola
berapapun menjalani kesehatan digantikan perusahaan,
lalu ada yang punya fasilitas sendiri. Oleh karenanya,
bahwa hal tersebut harus dibicarakan lebih lanjut lagi
terlebih mayoritas pelaku usaha di Indonesia sangat
mendukung program pemerintah tersebut. Namun,
dukungan tersebut jangan sampai menjadi beban baru bagi
pelaku usaha lantaran dikenakan biaya yang lebih tinggi.
Penting juga bahwa sinergi ini akan menurunkan
keseluruhan biaya secara keseluruhan, sehabis pertemuan
ini akan membentuk tim gabungan antara Apindo dan
BPJS kesehatan.
Memang berapa data perusahaan yang akan
mendaftar dan sudah memiliki asuransi ?
Dari data yang dimiliki Apindo tercatat sekira 9 juta orang
potensi yang mendaftar. Sebanyak 2,5 juta orang masih
terdaftar asuransi swasta dan 6,5 juta orang masih
terdaftar di save insurance.
Potensi peserta yang masuk dari badan usaha lebih
banyak. Pasalnya data BPS mencatat ada 40 juta
orang pekerja formal, namun yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran hanya sebanyak
14,5 juta orang.
Kalau ratusan yang masuk itu masih bisa, tetapi kalau
ribuan yang masuk butuh waktu untuk rekonsiliasi data,
tetapi kan sudah dikasih tahu dengan itikad tidak diberikan
sanksi.
Untuk itu sementara sanksi tersebut lantaran seluruh data
peserta badan usaha yang masuk tidak seluruhnya dapat
diselesaikan pada 1 Januari 2015. Paling enggak kita sudah
masukin, saya yakin bahwa dilihat riil lapangan semua akan
lebih bisa fear menilainya.
Hal-hal apa saja yang disepakiti ?
Pertama APINDO akan mendorong perusahaan mendaftar
sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari
2015 dengan menggunakan format registrasi Badan Usaha
dan data pekerja dan keluarganya melalui aplikasi e-DABU.
Kedua, aktivasi peserta oleh BPJS Kesehatan paling
lambat 30 Juni 2015. Bagi perusahaan yang sudah lengkap
APINDO DUKUNG PENUH
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN
dan tervalidasi bisa langsung aktif menjadi peserta BPJS
Kesehatan sesuai regulasi.
Ketiga, bahwa pada masa 1 Januari s.d. 30 Juni 2015
tersebut BPJS Kesehatan dan APINDO mengkoordinasikan
kesiapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)I,
mekanisme koordinasi manfaat (coordination of Benefit
/ COB), dan hal hal lain yang diperlukan untuk menjamin
tingkat pelayanan yang baik bagi peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan akan mendorong klinik-klinik milik
Badan Usaha menjadi FKTP BPJS Kesehatan sesuai
dengan regulasi dengan masa transisi enam bulan.
Dengan mengoptimalkan pemanfaatan bagi peserta BPJS
Kesehatan di Badan Usaha yang bersangkutan.
Yang terpenting, keempat bahwa sanksi sebagaimana
diatur dalam PP No. 86 Tahun 2014 tidak berlaku bagi
perusahaan yang sudah melakukan pendaftaran. Ketentuan
lebih lanjut mengenai pendaftaran, Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama, koordinasi manfaat dan hal-hal lain yang
dipandang perlu akan dikoordinasikan oleh Tim Gabungan
yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan dengan APINDO dan
dituangkan dalam perjanjian kerjasama dibawah supervisi
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Harapan APINDO terhadap program BPJS Kesehatan ?
Yang jelas APINDO mendukung implementasi Jaminan
Kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Dan Badan usaha
mendaftar paling lambat tanggal 1 Januari 2015 dengan
menggunakan format registrasi badan usaha dan
data pekerja serta keluarganya. Mendaftar dulu aja,
enrollmentnya bisa nanti, batasnya sampai tanggal 30 Juni
2015.
Ketua APINDO
Suharyadi Sukamdani

6. Info BPJSKesehatan edisi15Tahun2014
BENEFIT B
6
A
nimo masyarakat untuk menjadi peserta BPJS
Kesehatan meningkat karena sudah banyak bukti
peserta yang memanfaatkannya. Meskipun masih
ada sebagian peserta yang merasa belum puas terhadap
pelayanan program jaminan kesehatan nasional, namun
sebagian mengaku tidak masalah. Umumnya, keluhan
yang dirasakan adalah antrean panjang untuk berobat dan
menunggu giliran tindakan operasi karena terbatasnya
ruang operasi.
Sementara sebagian besar badan usaha belum
mendaftarkan karyawan atau yang disebut sebagai
pekerja penerima upah (PPU) menjadi peserta BPJS
Kesehatan. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) mendorong agar para pemilik perusahaan
segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS
Kesehatan sesuai amanat UU BPJS Kesehatan paling
lambat 1 Januari 2015.
Sebagai PPU dari sektor formal, pekerja membayar iuran
BPJS Kesehatan sebesar satu persen dari gajinya setiap
bulan atau rata-rata sekitar Rp20.000, sisanya empat
persen dibayar oleh pemberi kerja. Sedangkan PPU dari
pegawai negeri membayar iuran sebesar dua persen dari
gaji pokoknya atau rata-rata sebesar Rp40.000 dan tiga
persen dibayar oleh pemerintah.
Dengan iuran sebesar itu, manfaat yang didapatkan
sangat besar karena BPJS Kesehatan menanggung biaya
semua jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan sampai
penyakit berat. Namun, tetap menggunakan prinsip kendali
mutu dan kendali biaya dengan menerapkan manage
healthcare, yang mengintegrasikan sistem pelayanan dan
pembayaran. Tujuannya agar terhindar dari penyalahgunaan
dan pelayanan yang berlebihan, jadi semua harus sesuai
dengan indikasi medis.
Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak serumit
prosedur menjadi peserta asuransi kesehatan swasta.
Selain iuran preminya terjangkau, juga tidak ada
persyaratan medical check-up, bahkan yang sudah berusia
lanjut dan sudah menderita penyakit bisa langsung menjadi
peserta BPJS Kesehatan.
Bayangkan saja, seorang penderita hemofilia yaitu
gangguan pembekuan darah, setiap bulan membutuhkan
biaya pengobatan sekitar Rp45juta dan harus dilakukan
seumur hidupnya. Begitu juga penderita gagal ginjal yang
harus cuci darah tiga kali setiap minggu, setiap cuci darah
memerlukan biaya sekitar Rp900.000. Cuci darah inipun
harus dilakukan sepanjang hidupnya, jika terlambat cuci
darah dapat mengakibatkan kematian.
Risiko-risiko penyakit yang berat ini dibiayai oleh BPJS
Kesehatan. Oleh karena itu, dengan iuran yang sangat
terjangkau dan tidak perlu skrining saat mendaftar, peserta
mendapatkan manfaat yang berlipat ganda.
Melihat manfaat yang sudah dinikmati oleh sebagian
peserta BPJS Kesehatan, sejumlah karyawan pun
memutuskan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan tanpa menunggu perusahaanya mendaftarkan
dirinya.
Didi misalnya, karyawan sebuah perusahaan di Jakarta
Barat mendaftarkan diri sebagai peserta kelas I dengan
iuran premi sebesar Rp59.500 perbulan. Padahal dia sudah
memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan tempat dia
bekerja. Namun, karyawan yang mengaku berpenghasilan
Rp5juta ini, tidak merasa rugi mengeluarkan iuran lagi
dari kantong sendiri. Alasannya, untuk mengantisipasi jika
sewaktu-waktu dirinya keluar dari pekerjaan tersebut.
Begitu juga dengan seorang karyawan yang menderita
kanker kolorektal (kanker usus besar/kolon dan rectum).
Dia sudah mempunyai asuransi swasta, tetapi dokter
justeru menyarankan agar mendaftar BPJS Kesehatan,
karena persyaratan klaim lebih mudah daripada asuransi
kesehatan komersial.
Karyawan lainnya yang bekerja di kawasan industri
Cikarang juga mendaftar BPJS Kesehatan secara mandiri,
karena jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan ada
batas maksimalnya. Sedangkan BPJS Kesehatan tidak
membatasi pelayanan asal sesuai dengan indikasi medis
yang diperlukan.
Sementara itu, Rozy, Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari,
Jambi, mengatakan hadirnya BPJS Kesehatan sangat
membantu. Rozy yang sebelumnya menjadi peserta
Jamsostek sudah merasakan pelayanan yang baik dari
program jaminan kesehatan nasional.
“Saya berharap pelayanan JKN semakin
prima. Agar tidak terjadi penumpukan pasien
di rumah sakit terutama di rumah sakit
pemerintah, rumah sakit swasta harus juga
ikut melayani peserta BPJS. Selama ini, saya
mendapat pelayanan yang baik dan lancar-
lancar saja,” ujarnya.
Peserta BPJS Kesehatan juga perlu mengetahui pelayanan
yang tidak dijamin, yaitu pelayanan kesehatan yang
dilakukan tanpa melalui prosedur seperti diatur dalam
peraturan yang berlaku, misalnya untuk mendapat
pelayanan di rumah sakit harus melalui fasilitas kesehatan
tingkat pertama terlebih dahulu.
Selain itu, pelayanan kesehatan yang dilakukan di
fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat, pelayanan
kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan
kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat
kecelakaan kerja atau hubungan kerja.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri,
pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/
atau estetik, pelayanan untuk mengatasi infertilitas
(memperoleh keturunan), pelayanan meratakan gigi
(ortodonsi), gangguan kesehatan/penyakit akibat
ketergantungan obat dan/atau alkohol, gangguan
kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, juga
tidak mendapat jaminan oleh BPJS Kesehatan.
Pelayanan lain tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan yaitu,
pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional,
termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum
dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi
kesehatan (health technology assessment/HTA).
Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikansebagai
percobaan (eksperimen), alat kontrasepsi, kosmetik,
makanan bayi, dan susu, perbekalan kesehatan rumah
tangga.
Selain itu, pelayanan kesehatan yang sudah dijamin dalam
program kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pelayanan kesehatan
akibat bencana, kejadian luar biasa/wabah, biaya pelayanan
lainnya yang tidak ada hubungandengan manfaat jaminan
kesehatan yang diberikan, juga tidak mendapat jaminan.
Jaminan Kesehatan Nasional
Iuran Murah dan Mudah, Besar Manfaatnya

7. Info BPJSKesehatan edisi15Tahun2014 7
PELANGGAN
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) dengan prinsip gotong royong yang direalisasi
melalui iuran pesertanya. Gotong royong artinya,
peserta yang sehat membantu peserta yang sakit,
peserta yang mampu membantu yang tidak mampu,
dan peserta yang muda membantu peserta yang tua.
Sehingga terjadi subsidi silang antarpeserta BPJS
Kesehatan.
Semakin banyak iuran premi yang disetor akan
memperlancar pelaksanaan program JKN. Oleh karena
itu, cakupan kepesertaan diharapkan segera tercapai.
Menjadi peserta BPJS Kesehatan sifatnya wajib
yang sudah diatur dalam Undang Undang nomor 24
tahun 2011. Pada 1 Januari 2015 seharusnya seluruh
badan usaha sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan,
sedangan bagi perorangan ditargetkan pada 1 Januari
2019 seluruhnya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Jika pembayaran iuran peserta terhambat maka BPJS
Kesehatan bisa mengalami defisit sehingga tidak bisa
membayar klaim, akhirnya program JKN terancam
berhenti. Bagi peserta penerima upah dari pekerja sektor
formal, iurannya dibayar oleh pemberi kerja sebesar
4 persen dan pekerja 1 persen dari gaji. Namun ada
pengecualian pada periode 1 Januari 2014 hingga 30 Juni
2015 pekerja formal hanya membayar 0,5 persen dari gaji.
Bagi PNS, Polri, dan TNI iurannya dibayar oleh pemerintah
sebesar 3 persen dari gaji dan 2 persen dari pegawai.
Sedangkan pekerja sektor informal membayar sendiri
iuranya secara mandiri oleh masing-masing individu sesuai
kelas ruang perawatan kesehatan yang diambil. Untuk
kelas 1, iurannya sebesar Rp59.550, kelas 2 iurannya
Rp42.500, dan kelas 3 sebesar Rp25.500.
Pemberi kerja harus mematuhi aturan perudangan untuk
mendaftarkan dan membayar iuran premi BPJS Kesehatan.
Jika melanggar, maka bisa dikenakan sanski pidana yang
diatur dalam pasal 55, UU No.24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan dituangkan
dalam PP No.86 Tahun 2013 Tentang Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan
Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Sanksi yang diatur dalam regulasi itu tidak berlaku untuk
pemerintah selaku pemberi kerja terhadap PNS, Polri dan
TNI. Ada usulan dari sejumlah kalangan agar peraturan
pemerintah tentang sanki ditambah dengan sanksi
yang dapat dijatuhkan kepada pemerintah, khususnya
pemerintah daerah yang lalai membayar iuran BPJS
Kesehatan.
Sanksi yang bisa diberikan untuk pimpinan daerah yang
lalai membayar iuran kepada BPJS Kesehatan seperti
sanksi administratif. Misalnya, menunda kenaikan
pangkat atau memecat pejabat pemerintah daerah yang
bersangkutan.
Di dalam PP tersebut disebutkan, bila perusahaan tidak
mengikuti BPJS Kesehatan, maka perusahaan dapat
diberikan teguran tertulis pertama dan kedua. Kemudian,
didenda sebesar 0,1 persen setiap bulan dari iuran yang
seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis
kedua berakhir. Kemudian tidak dapat pelayanan publik
tertentu, misalnya perizinan yang terkait usaha. Sehingga
perusahaan tersebut akan sulit untuk mengikuti tender
proyek.
Terkait izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin ini
terkait izin perusahaan penyedia jasa atau pekerja. Dan,
lebih berat lagi terkait izin mendirikan bangunan (IMB).
Sedangkan sanksi bagi individu yakni tidak mendapatkan
pelayanan publik adalah, IMB, surat izin mengemudi (SIM),
Sertifikat Tanah, Paspor dan pengurusan surat tanda nomor
kendaraan (STNK).
Saat ini, yang masih menjadi kendala antara lain, iuran dari
peserta mandiri masih banyak dari kelompok peserta yang
sudah sakit, sehingga setelah mendapatkan kartu BPJS
Kesehatan langsung dimanfaatkan untuk mendapatkan
pelayanan, bahkan tidak sedikit yang harus mendapat
pelayanan kesehatan dengan biaya mahal karena
berpenyakit berat seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal,
atau operasi yang menghabiskan biaya besar.
Sedangkan untuk keterlambatan pembayaran iuran jaminan
kesehatan akan dikenakan denda administratif sebesar
2 persen per bulan dari total iuran yang tertunggak dan
ditanggung pemberi kerja atau peserta mandiri. Misalnya,
peserta menunggak 10 bulan, dendanya juga akan dihitung
secara akumulatif. Jika sebulannya peserta membayar
Rp59.500 ditambah maka ditambah dua persennya
yaitu sebesar Rp1.190, sehingga peserta tersebut harus
membayar Rp596.190. Jika keterlambatan pembayaran
disebabkan karena kesalahan pemberi kerja, maka
pemberi kerja wajib membayar pelayanan kesehatan
pekerjanya.
Tak Mau Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Kena Sanksi Administratif
Pembayaran iuran BPJS Kesehatan paling
lamat tanggal 10 setiap bulannya. Apabila
tanggal 10 pada bulan tersebut jatuh pada
hari libur, batas pembayaran iuran pada
hari kerja berikutnya. Pembayaran dapat
dilakukan melalui ATM/setor tunai di Bank
BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.
Keterlambatan pembayaran iuran paling lama 3 bulan bagi
pekerja penerima upah dan 6 bulan bagi pekerja bukan
penerima upah dan bukan pekerja. Jika keterlambatan
lebih lama dari waktu yang ditentukan, penjaminan
terhadap peserta diberhentikan sementara.
Untuk mengaktifkan kembali kepertaan yang telah
diberhentikan sementara, secara otomatis, kepesertaan
JKN akan aktif kembali jika peserta membayarkan/
melunasi tunggakan iuran beserta denda administratifnya.
BPJS akan memberitahukan secara tertulis kepada peserta
terkait kelebihan/kekurangan pembayaran iuran. Kelebihan
atau kekurangan iuran tersebut diperhitungkan pada
pembayaran iuran bulan berikutnya.

8. Info BPJSKesehatan edisi15Tahun2014
TESTIMONI
8
S
ebagai peserta BPJS Kesehatan dari pekerja
penerima upah (PPU) atau karyawan dari sebuah
perusahaan sangat tergantung kepada kepatuhan
dari badan usaha tersebut dalam mambayar iuran BPJS
Kesehatan. Jika badan usaha tersebut menunggak atau
tidak membayar iuran selama tiga bulan beturut-turut
maka pekerja akan dirugikan, karena tidak bisa mendapat
pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Desi Haerani, 46, warga Perumahan Vila Permata,
Tambun, Bekasi, mengaku tidak bisa menggunakan
kartu BPJS Kesehatannya karena perusahaan tempat
suaminya bekerja tidak membayar iuran. Sebelumnya, dia
adalah peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
Jamsostek, seharusnya secara otomatis kepesertaan
dimigrasi ke BPJS Kesehatan.
“Iya, waktu awal-awal belum bisa digunakan. Katanya
sih kantor masih punya tunggakan iuran preminya, jadi
karyawan tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan.
Tapi sekarang sudah bisa dilayani, berarti kantor sudah
melunasi. Kasihan kan, kalau ada karyawan yang sakit,
repot deh kalau tidak ada jaminan kesehatan,” kata Desi
yang tidak mau menyebut nama perusahaanya.
Namun bulan Agustus lalu, dia berobat lagi ke Puskesmas
di Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun, Bekasi.
Disana, Desi tidak bisa dilayani. Lalu, dia mendatangi Klinik
Husada masih di wilayah yang sama, ternyata disana bisa
kartu BPJS Kesehatan-nya diterima. “Saya juga pernah
disini (di Klinik Husada – red) sebelumnya, ditangani oleh
dokter. Sekarang ini saya sakit pinggang,” ujarnya.
Desi mengaku dilayani dengan baik di Klinik Husada.
“Kalau bayar sendiri bisa habis Rp60.000. Tapi kalau ada
BPJS Kesehatan ya kita gratis, kan setiap bulan sudah
potong gaji. Sebagian lagi kantor yang bayar iurannya. Ada
BPJS Kesehatan saya lihat bagus, karena nanti semua
warga jadi pesertanya, ya semoga rakyat Indonesia jadi
sehat sejahtera,” kata ibu lima anak ini.
Selama ada BPJS Kesehatan dia sudah tiga
kali memanfaatkan kartunya. Selain Desi,
anak bungsunya, Ajeng yang menderita batuk
pilek. “Sekarang ada kelebihannya, kalau dulu
waktu masih JPK Jamsostek, anak saya pernah
dirawat di rumah sakit, habisnya lumayan
banyak, sampai lima jutaan. Jadi, memang
sangat penting mempunyai jaminan kesehatan,”
ujarnya.
Perusahan Nunggak Bayar Iuran,
KaryawanTak Dilayani JKN
B
adan usaha yang telah menjadi peserta Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek secara
otomatis bermigrasi ke BPJS Kesehatan. Selama
perusahan itu tidak mempunyai tunggakan di Jamsostek,
tidak menjadi masalah bagi kepesertaan baru di BPJS
Kesehatan.
“Di perusahaan kami lancar-lancar saja,
sejak dimulainya BPJS Kesehatan, kami sudah
bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan
JKN (jaminan kesehatan nasional). Jadi,
perusahaan kami sangat memperhatikan
kesejahteraan karyawannya,” kata Sadono
Priyo, wartawan Harian Suara Karya.
Beberapa minggu lalu, Sadono memeriksakan istrinya,
Fairus, di dokter di Puskesmas Ciputat sesuai dengan
fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilihnya.
Prosedur rujukan berjenjang dia ikuti. Istrinya mengalami
gangguan sesak napas yang berulang-ulang dan seringkali
menyerang saat menjelang tidur.
Oleh dokter Puskesmas, Fairus dirujuk ke Rumah Sakit
Sari Asih di Ciputat. Namun, ternyata di RS Sari Asih hanya
melayani peserta BPJS Kesehatan di hari-hari tertentu.
“Saya tidak tahu kok begitu, karena istri saya mau cepet-
cepet diperiksa, akhirnya minta diperiksa dokter dengan
status sebagai pasien non jaminan,” ungkap Sadono.
Konsekuensi sebagai pasien biasa non jaminan, dirinya
harus mengeluarkan biaya dari kantong sendiri, saat itu
biayanya untuk rekam jantung, konsultasi, dan admistrasi
sekitar Rp300.000. Dia juga pernah minta dirujuk ke
RSUD Tangerang Selatan, namun lagi-lagi di sana, antrean
cukup panjang. Lalu Sadono dan istrinya memutuskan
untuk berobat lagi di RS Sari Asih. Belakangan, dia baru
diberitahu bisa membuat janji lewat telepon.
“Sekarang ditangani oleh dokter swasta, diagnosa
sementera jantungnya normal karena sudah dikateter,
normal, tetapi belum diketahui penyebabnya, ada yang
bilang karena penyempitan. Ya harus sabar dulu, semoga
istri saya kuat dan segera bisa diatasi penyakitnya,” kata
Sadono.
Selain istrinya, anaknya, Vito, 10 tahun, mengalami sakit
polips. Ada dokter yang mengatakan perlu dioperasi
(ringan) tetapi ada juga yang mengatakan cukup diberi obat
saja. Anaknya kini, masih berobat di RS Sari Asih. “Anak
saya masih rawat jalan. Kalau sebelumnya periksa di klinik
swasta biayanya sekitar Rp100.000 belum termasuk obat,”
ujarnya.
Sebagai peserta BPJS Kesehatan dari pekerja penerima
upah, Sadono, menginginkan ada kemudahan dalam
pelayanan JKN. “Perusahaan sudah tanggunjawab
membayar iuran, sekarang tinggal fasilitas kesehatan
yang harus memenuhi kebutuhan peserta, agar semuanya
lancar. Oya, mungkin tenaga kesehatannya juga perlu
diperhatikan juga ya, biar maksimal dalam memberikan
pelayanan,” usulnya.
Migrasi ke BPJS Kesehatan
Tak Masalah

9. 9
SEHAT
Info BPJSKesehatan edisi14Tahun2014
A
ir adalah sumber kehidupan. Tanpa air, manusia
tidak munkin bisa hidup. Sebaliknya, jika
kebanyakan air, bisa menimbulkan bencana.
Maka, ketika seorang anak kecil terserang flu, orang pun
menyalahkan hujan yamng mengguyur wilayahnya, sebagai
pemicu penderita flu. Menurut dr Muriana Novariani, Sp
A, M.Kes dokter spesialis anak di RS PKU Jogja, beberapa
waktu lalu, mengaku bayi dan anak-anak ebih rentan
terkena flu dan batuk pilek, dibandingkan orang dewasa.
Alasannya, sisitem kekebalan tubuh bayi belum terbentuk
se-sempurna orang dewasa. Saat hujan, semua orang
termasuk anak-anak cenderung lebih banyak berkumpul
jadi satu ‘berlindung’ di dalam satu ruangan. Semuanya
bercampur baur dalam sebuah tempat yang padat dan
terbatas. Hal tersebut menyebabkan sirkulasi sanitasi dan
hygienitasnya bermasalah. Dipastikan berbagai kuman,
bakteri, virus, dan bermacam sumber penyakit menjadi
subur dan lebih cepat menyebar dari satu orang sakit ke
orang lainnya, terutama pada anak.
Terlebih lagi sistem kekebalan pada bayi dan anak
belumlah sempurna. Nah, ketemu kan jawabya? Bahwa
ternyata hujan bukan satu-satunya penyebab terjadinya flu
dan batuk pilek pada anak. Penyakit tersebut kapanpun
bisa menular dalam suasana
komunitas yang memang rentan
terjadi penularan. Jika demikian, maka
bagaimanakah upaya yang dilakukan
agar anak dan bayi terhindar dari flu
dan batuk pilek ?
Pertama. Menyusui selama mungkin.
Susuilah bayi anda selama mungkin.
Terlebih lagi jika umur bayi masih
berada dalam masa ASI ekslusif enam
bulan pertama. ASI mengandung
begitu banyak antibodi zat pelawan
infeksi.
Tak heran, bayi yang sering disusui
jarang terserang batuk pilek. Ingat ASI
mengandung kolostrum yang berguna
sebagai antibodi dan menjaga tubuh
dari infeksi. Kehangatan ASI juga
bermanfaat membantu melegakan
hidung bayi dan memperbaiki sirkulasi
pernafasannya.
Kedua, hindari risiko penularannya.
Jangan membawa bayi berpergian
ke tempat-tempat yang padat
pengunjung di musim flu. Seperti ke
mal atau resepsi pernikahan misalnya.
Urungkan pula niat mengundang para sepupu yang biasa
heboh berlarian dengan hidung beringus atau memboyong
bayi anda ke arisan keluarga besar.
Hampir pasti, si kecil akan jadi ‘piala bergilir’ yang diciumi
dan dioper kesana-kemari. Wah, sama artinya dengan jadi
sasaran empuk ketularan flu!Nah, sebaiknya siapapun
mulai bersedia mengenakan masker. Terlebih lagi, bagi
yang sudah merasakan gejala flu.
Bagi yang masih sehat, memakai masker bisa bermanfaat
untuk menangkal flu. Bagi yang sudah terlanjur sakit
pemakaian masker dapat menutup tersebarnya flu. Jika
tidak, maka penularan akan terus berlanjut dan berulang
menyebar ke mana-mana termasuk pada bayi dan anak-
anak.
Ketiga, perbanyak asupan sayur dan buah.Jika bayi sudah
mulai makan makanan padat, barilah sayur dan buah-
buahan. Karena di dalamnya mengandung Phytonutrients,
yaitu zat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh.
Semakin gelap warna sayur dan buah, semakin banyak
pula phyto yang terkandung di dalamnya. Sumbernya?
Tomat, semangka, ubi, buah naga merah juga sayuran
berdaun hijau tua seperti bayam.
Keempat, jaga kebersihan tempat tidur bayi. Selalu cuci
tangan sebelum menyentuh bayi, dan jaga kebersihan di
sekitar tempat tidur ataupun lingkungan bayi. Bersihkan
boneka atau mainannya yang mungkin menjadi sumber
kontaminasi flu. Anda juga sudah pasti tahu kebiasaan
bayi. Mereka akan memegang mainannya dan berusaha
memakannya. Pada usia mereka, semua yang dipegang
maupun dilihat dianggapnya adalah makanan. Maka tangan
dan benda-benda di sekitar bayi sangat penting untuk
dijaga dan selalu dibersihkan.
Kelima, istirahat atau tidur yang cukup.Usahakan agar
bayi lebih sering tidur, meskipun itu bukan waktu tidurnya.
Dengan tidur dapat memperbaiki daya tahan tubuhnya
menjadi lebih baik. Saat tidur adalah saat penting bagi bayi
dalam proses pertumbuhan dan membangun kekebalan
tubuh dari segala penyakit. Tidur juga bisa mengembalikan
vitalitas tubuh bayi.
Keenam,menjaga jalan nafas.Seandainya flu atau pilek
mulai mengganggu jalan nafasnya, miringkan kepala bayi
ke satu sisi untuk membuatnya agar tetap
bisa bernafas. Memang dia akan rewel saat
sesuatu mulai menyumbat hidungnya. Namun,
dia akan mulai tenang saat mendapatkan
saluran nafasnya kembali normal. Ia akan
tertidur pulas jika sudah mulai nyaman dengan
jalan nafasnya yang mulai lancar.
Ketujuh, bersihkan hidungnya. Hidung
merupakan pintu masuk kuman ke dalam
tubuh. Jika bayi terlanjur terkena pilek, ini
adalah pengobatan rumah yang praktis dan
mudah. Bersihkan hidungnya secara hati-hati
menggunakan tissue steril dan penyedot
ingus khusus bayi.
Sedotan ini tersedia di apotik atau babyshop
terpercaya. Atau manjakan bayi anda dengan
sauna uap hangat yang bermanfaat untuk
mengencerkan lendir yang menyumbat
saluran hidungnya. Lalu, bantulah secara hati-
hati mengeluarkannya menggunakan sedotan.
Atau ajari mengeluarkannya sendiri dengan
menunjukkan ekspresi batuk atau bersin yang
mudah ditirukan oleh bayi atau anak anda.
Kedelapan, kenakan baju hangat.Kenakan baju
hangat pada buah hati anda. Perasaan hangat
akan membuatnya lebih senang dan nyaman.
Perasaan nyaman dan senang merupakan suasana
psikologis yang baik bagi ketahanan tubuh (antibody)
dalam menghadapi serangan penyakit.
Benarkah Hujan Penyebab Flu

10. Q&A Question and Answer
Info BPJSKesehatan edisi13Tahun201410
Kilas&Peristiwa
Jakarta : Dalam implementasi jaminan sosial kesehatan
yang dikelola BPJS Kesehatan terdapat prinsip protabilitas.
Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang
dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional. Untuk memenuhi amanat tersebut, BPJS
Kesehatan menerapkan prosedur pendaftaran, yang
penting untuk diketahui calon peserta BPJS Kesehatan,
sbb :
1. Peserta wajib memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda
Penduduk (e-KTP) atau Kartu Keluarga.
2. Atau peserta dapat juga menggunakan KTP non
elektronik yang masih berlaku, sepanjang NIK pada
KTP tersebut sama dengan NIK Kartu Keluarga dan
dapat ditemukan pada data Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil).
3. Peserta dapat mendaftar di Kantor Cabang BPJS
Kesehatan dimana saja, walaupun KTP peserta yang
bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah kerja Kantor
Cabang BPJS Kesehatan setempat.
4. Peserta dapat memilih Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) sesuai dengan alamat domisili terakhir
(tidak harus sama dengan alamat pada KTP
Peserta).
Hal tersebut merupakan wujud komitmen BPJS Kesehatan
untuk meningkatkan percepatan dan kenyamanan dalam
proses pendaftaran peserta. Selain itu hal ini merupakan
esensi dari prinsip portabilitas yaitu memberikan
jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah
pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga setiap peserta
bisa mendapat pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di
Indonesia.
Selanjutnya perlu diinformasikan PetunjukTeknis
Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS
Kesehatan. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Kesehatan,
masa berlaku kartu 7 hari, hanya diberlakukan untuk
peserta perorangan dengan hak manfaat pelayanan di
ruang perawatan kelas I dan II. Dengan kata lain, bahwa
ketentuan masa berlaku kartu 7 hari TIDAK BERLAKU,
untuk:
1. Bayi baru lahir yang merupakan anak dari peserta
Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau bayi baru lahir
yang merupakan anak dari Peserta penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, yang menjadi
Peserta Perorangan dengan hak manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas III;
2. Peserta dan bayi baru lahir dari Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditetapkan oleh
Kementrian Sosial dan telah didaftarkan sebagai Peserta
BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas III; atau
3. Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta Perorangan
yang tidak mampu dan mendaftar sebagai peserta
BPJS Kesehatan dengan hak manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas III serta menunjukkan surat
rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.
Dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan tersebut,
disebutkan juga bahwa bayi baru lahir yang didaftarkan
menjadi Peserta BPJS Kesehatan, tidak wajib memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK), namun tetap wajib
mencantumkan Nomor Kartu Keluarga orang tuanya.
INFORMASI PENTING TENTANG PENDAFTARAN PESERTA
DAN AKTIVASI KARTU BPJS KESEHATAN
Jakarta - Kesehatan dan kesejahteraan adalah kebutuhan
dan hak dasar setiap rakyat Indonesia. Namun sangat
disayangkan, perekonomian Indonesia tidak berkembang
dengan cukup baik sehingga biaya hidup termasuk
biaya kesehatan semakin mahal. Tidak semua anggota
masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dan jaminan
kesehatan memadai. Terutama anggota masyarakat
berpenghasilan rendah.
“Sebenarnya sesuai dengan UUD 1945 negara
bertanggung jawab terhadap rakyat terutama untuk
kesehatan, kesejahteraan dan kebutuhan dasar. Karena itu
langkah penyediaan sistem jaminan sosial melalui BPJS
ini sudah cukup tepat dan patut diapresiasi, ” ujar Agus
Pambagio, Pakar Kebijakan Publik ketika diwawancarai oleh
detikcom.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam
Undang Undang No. 40 Tahun 2004 dan Undang Undang
No. 24 Tahun 2011 tersebut baru diselenggarakan pada 1
Januari 2014. Sebagai program yang terbilang baru, Agus
menyampaikan bahwa jaminan kesehatan melalui BPJS
ini masih perlu banyak penyesuaian agar pelaksanaan di
lapangan lebih mulus.
Saat ini masih banyak ditemui sejumlah keluhan terutama
terkait dengan kualitas layanan dan ketersediaan obat.
Selain itu, terbatasnya jumlah rumah sakit yang dapat
memberikan layanan kesehatan dengan BPJS. Saat ini
program BPJS Kesehatan baru didukung oleh rumah sakit
- rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta golongan
menengah kebawah saja, ujar Agus Pambagio dalam
kegiatan Media Gathering BPJS Kesehatan 2014 di Imah
Seniman Lembang.
“Ini wajar, karena program ini masih baru dan memerlukan
koordinasi antara beberapa pemangku kepentingan di
tingkat pusat dan daerah. Jangankan masyarakat, pemberi
layanan kesehatan juga masih gagap dengan program ini.
Karena itu pemerintah pusat, daerah dan Kemenkes yang
tugasnya enforce agar lebih banyak lagi pihak terutama
rumah sakit yang mendukung layanan jaminan kesehatan
BPJS. Agar layanan kesehatan nantinya tidak perlu
birokrasi panjang, antri dan sebagainya,” lanjutnya.
Oleh karena itu, saat ini BPJS sebagai penyelenggara
SJSN telah melakukan sejumlah perbaikan.
Beberapa di antaranya adalah mempermudah proses
registrasi peserta BPJS Kesehatan agar semakin banyak
anggota masyarakat terlindungi, pembayaran iuran yang
sederhana hingga proses pembayaran tagihan yang
dipersingkat hingga kurang dari 14 hari kerja.
Lebih lanjut menurut Agus, pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial Nasional melalui BPJS, sudah merupakan program
mulia yang positif untuk dikembangkan lebih lanjut. Melalui
BPJS Kesehatan siapa saja, tidak memandang status
sosial dan tingkat penghasilan dapat memperoleh layanan
kesehatan yang layak.
“Memang tidak mudah tapi satu atau dua tahun kedepan
sudah harus sempurna pelaksanaannya. Lakukan
investigasi mengapa masalah - masalah yang sering
dikeluhkan oleh masyarakat terjadi, lalu evaluasi apa yang
perlu ditambah dan dikurangi. Terutama terkait perundang
- undangan.Tujuannya supaya BPJS Kesehatan sebagai
kebijakan publik berjalan dan berkembang. Tidak statis,”
tutupnya.
Agus Pambagio : "Jaminan Kesehatan Itu Hak Rakyat dan Tanggung Jawab Pemerintah"

11. Mengucapkan
Selamat Tahun Baru 2015
Segenap Jajaran Komisaris dan Direksi
BPJS Kesehatan Republik Indonesia

12. * Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 6
w w w. b p j s - k e s e h a t a n . g o . i d