Rencana penelitian teknologi pertanian

1. RENCANA PENGKAJIAN TIM PENGKAJI (RPTP)
REKOMENDASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
NAMA PENELITI UTAMA: Dr. Ir. Priatna Sasmita
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

2. i
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Proposal : Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Burlian Km.6 Palembang, Kotak Pos 1265.
Telp. (0711) 410155
4. Sumber Dana : DIPA TA 2018
5. Status Kegiatan (L/B) : Baru
6. Penanggung Jawab :
a. Nama : Dr. Ir. Priatna Sasmita
b. Pangkat/Golongan : Pembina/IV-A
7. Lokasi : Sumatera Selatan
8. Agroekosistem : Irigasi, Pasang Surut, Lebak dan Tadah Hujan
9. Tahun Mulai : 2018
10. Tahun Selesai : 2018
11. Output : Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian spesifik
lokasi, baik aspek teknis maupun sosial ekonomi
Koordinator Program Penanggung Jawab Kegiatan
Budi Raharjo, STP, M.Si
NIP. 19710828 200003 1001
Dr. Ir. Priatna Sasmita
NIP. 19641104 199203 1001
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP. 19680415 199203 1 001
Menyetujui
Kepala BPTP Sumsel
Dr. Ir. Priatna Sasmita
NIP. 19641104 199203 1001

3. ii
RINGKASAN
Kegiatan pengkajian dan diseminasi di BPTP Sumsel diarahkan untuk mencapai sasaran
terciptanya dan terdisminasinya paket teknologi spesifik lokasi. Kebijakan dan program
yang disusun di tingkat pusat dan sebagian kegiatan disusun di tingkat BPTP, haruslah
mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian.
Analisis kebijakan diarahkan untuk merespon isu pembangunan pertanian di daerah,
khususnya yang bersifat responsif dan butuh pemecahan masalah yang mendesak.
Kegiatan analisis kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan
pembangunan pertanian spesifik lokasi, baik aspek teknis maupun sosial ekonomi.
Kegiatan ini akan dilakukan diberbagai agroekosistem di Sumatera Selatan tahun 2018.
Pengumpulan data primer melalui survai, dengan melakukan diskusi kelompok dan
wawancara perorangan pada petugas instansi terkait, kelompok dan petani. Data
sekunder dikumpulkan melalui desk study (review literature , laporan instansi, data
statistik dan hasil-hasil penelitian). Data dianalisis secara deskriptif baik secara kuantitatif
dan kualitatif, dapat dilakukan melalui analisis perbandingan dan analisis senjang.
SUMMARY
Assessment and dissemination activities in South Sumatra AIAT directed to create and
dissemination the local specific technology packages. Policies and programs are arranged
at the central level and AIAT level, must be able to answer the fundamental and strategic
issues of agricultural development. Policy analysis directed to respond the issue of
regional agricultural development, particularly the responsive policy and need urgent
problem solving. The activities of this policy analysis aims to analyze and formulate local
specific policies on agricultural development, both the technical and the socio-economic
aspects. This activity will be conducted in various agro-ecosystem in South Sumatra in
2018. The collection of primary data through surveys, with group discussions and
individual interviews to the official agencies, farmer groups and farmers. Secondary data
was collected through a desk study (literature review, the agency reports, statistical data
and research results). Data were descriptively analyzed both quantitatively and
qualitatively, can be done through a comparative and gap analysis.

4. 1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara umum, hasil-hasil penelitian Badan Litbang Pertanian masih memerlukan
akselerasi pemasyarakatan inovasi melalui kegiatan pengkajian dan diseminasi
teknologi pertanian. Hal ini terkait dengan salah satu isu pembangunan pertanian,
yakni masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan inovasi dalam mendukung
pembangunan pertanian wilayah, dan lambannya pemasyarakatan inovasi pertanian
hasil-hasil litbang pertanian. Dengan demikian, kegiatan pengkajian dan diseminasi
inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi diarahkan untuk mencapai sasaran
terciptanya dan terdiseminasinya teknologi spesifik lokasi.
Disadari pula bahwa capaian kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Sumatera Selatan tidak hanya dalam pelaksanaan program/kegiatan, namun juga
dipengaruhi pemerintah daerah, institusi lain, bahkan petani dan peternak sebagai
pelaku utama pembangunan pertanian. Kebijakan dan program yang disusun di tingkat
pusat dan sebagian kegiatan disusun di tingkat BPTP, haruslah mampu menjawab
permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini yaitu: (1).
Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2). Terbatasnya
ketersediaan infrastruktur, (3). Belum optimalnya sistem perbenihan, (4). Terbatasnya
akses petani terhadap permodalan, (5) Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani
dan penyuluh, dan (6) Belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah, demikian
juga antar sektor.
Dukungan teknologi untuk pengembangan pertanian telah tersedia melalui jasa
penelitian dan pengkajian yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian melalui Balai Penelitiannya. Sebagian teknologi tersebut telah tersebar di
tingkat pengguna dan stakeholder, namun untuk pengembangannya ke target yang
lebih luas lagi memerlukan upaya percepatan.
Program penelitian mencakup pengemasan teknologi dan kebijakan pendukung
untuk komoditas unggulan dalam rangka pengembangan sistem usaha pertanian,
optimasi manfaat yang dapat dicapai dan dampaknya kedepan. Oleh karena itu analisis
kebijakan diarahkan untuk merespon isu pembangunan pertanian di daerah,
khususnya yang bersifat responsif dan butuh pemecahan masalah yang mendesak
(Badan Litbang Pertanian, 2013). Sintesis kebijakan diarahkan untuk memfasilitasi
adopsi teknologi, pengembangan agribisnis serta mendukung pembangunan pertanian

5. 2
wilayah, diharapkan mampu mengatasi permasalahan teknis, sosial dan ekonomi baik
yang bersifat responsif maupun antisipatif.
1.2. Tujuan
Menganalisis dan merumuskan kebijakan pembangunan pertanian spesifik
lokasi, baik aspek teknis maupun sosial ekonomi.
1.3. Keluaran yang Diharapkan
Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian spesifik lokasi, baik aspek teknis
maupun sosial ekonomi.
1.4. Perkiraan Manfaat dan Dampak
Perkiraan Manfaat
Digunakannya opsi kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan pertanian oleh
stakeholder di Sumatera Selatan.
Perkiraan Dampak
Menumbuhkan pemahaman stakeholder terhadap upaya penanggulangan
permasalahan pembangunan pertanian di Sumatera Selatan dan meningkatnya
kredibilitas institusi litbang pertanian.

6. 3
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kerangka Teoritis
Sektor pertanian saling mempengaruhi dengan sektor lainnya. Oleh karena itu
berbagai kebijkan yang dibuat pada sektor non-pertanian akan berpengaruh terhadap
keragaan pembangunan pertanian. Kebijakan perkreditan misalnya, yang merupakan
kebijakan sektor keuangan jelas sangat mempengaruhi keragaan pembangunan sektor
pertanian, sementara itu kebijakan subsidi harga pupuk bagi petani yang merupakan
kebijakan sektor pertanian jelas akan mempengaruhi industri pupuk yang berarti
mempengaruhi keragaan pembangunaan sektor industri. Sehingga cakupan kebijakan
pembangunan pertanian tidak dapat dibatasi berdasarkan delineasi sektor secara baku
(Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2000).
Cakupan kebijakan pembangunan pertanian sangat luas, sehingga dapat dipilah
kearah yang lebih spesifik, misalnya menurut sub-sektor seperti kebijakan
pembangunan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan atau
menurut komoditas seperti kebijakan perberasan, jagung, karet rakyat (Simatupang,
2013). Pengkategorian kebijakan pembangunan pertanian dilakukan dengan
mengelompokkannya ke dalam tujuh bidang pembangunan pertanian yaitu: 1). inovasi
teknologi,2). input pertanian, 3). investasi dan modal, 4). insentif, 5). infrastruktur, 6).
institusi dan 7). industri (Hazell dalam Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian,
2000). Instrumen kebijakan untuk ke tujuh bidang utama tersebut adalah: 1). inovasi
teknologi (penelitian dan pengembangan teknologi, pendidikan dan penyuluhan, 2).
input pertanian (penataan sistem penyediaan input dan subsidi harga input, 3).
investasi dan modal (pengembangan lembaga keuangan, penyediaan kredit investasi
dan modal kerja, pengendalian suku bunga , pembukaan lahan baru, 4). Insentif
(dukungan harga output, pajak, tarif, regulasi perdagangan), 5). Infrastruktur
(investasi irigasi, pengembangan transportasi dan telekomunikasi dan kelistrikan, 6).
Institusi (pengembangan kelompok tani, sistem kemitraan usaha, layanan informasi
pasar dan teknologi, peraturan bidang pertanian dan 7). Industri (pengembangan
agroindustri)
Tahapan operasional pelaksanaan sintesis kebijakan mencakup analisis isu
aktual (kebijakan responsif), sintesis kebijakan antisipatif serta monitoring dan dampak
kebijakan. Kebijakan yang sudah dirancang, dipersiapkan untuk diimplementasikan,

7. 4
namun kebijakan apapun sebenarnya mengandung risiko untuk gagal apabila tidak
terimplementasi atau implementasinya tidak berhasil (Wahab, 1997).
2.2. Hasil Penelitian/Pengkajian Terkait
Hasil kegiatan analisis kebijakan di BPTP Sumsel Tahun 2016 yang difokuskan
pada potensi, ketersediaan benih di lembaga perbenihan (BBI, BBU, dan kelompok
penangkar) mengindikasikan sudah adanya koordinasi dan kemitraan dalam
menghasilkan benih, namun diperlukan peningkatan kemampuan lembaga perbenihan
tersebut dalam menghasilkan benih. Dari potensi yang tersedia, maka hasil yang
dicapai masih dapat ditingkatkan baik melalui inovasi teknologi maupun peningkatan
indeks pertanaman.
Ketersediaan alsintan perlu dilengkapi terutama untuk mendukung prosesing
benih. Pendampingan terhadap kelompok penangkar perlu dibenahi terutama melalui
penyediaan layanan informasi teknologi dan display varietas sebelum ditangkarkan.

8. 5
III. METODOLOGI
3.1. Ruang Lingkup
Kegiatan ini merupakan kegiatan responsif terhadap kebijakan pemerintah
dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Pada tahun 2018 akan dianalisis dan
dirumuskan kebijakan dalam merespon isu-isu pembangunan pertanian spesifik lokasi
baik aspek teknis maupun sosial ekonomi. Fokus yang dianalisis terlebih dahulu
dengan melihat isu-isu yang berkembang.
3.2. Pendekatan
Satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis kebijakan yang ada, yaitu: empiris,
evaluatif dan normatif, dapat digunakan dalam menghasilkan informasi dan
argumentasi. Analisis kebijakan untuk merespon isu-isu pembangunan pertanian
spesifik lokasi di Sumatera Selatan ini akan dilakukan dengan pendekatan normatif,
yang memberikan alternatif kebijakan yang perlu ditempuh, yakni usulan atau arah-
arah tindakan yang dapat memecahkan masalah, menekankan pada rekomendasi
serangkaian tindakan (aksi) dengan tipe informasi yang dihasilkan bersifat anjuran
(Dunn, 2000).
3.3. Bahan dan Metode Pelaksanaan
3.3.1. Waktu dan Tempat
Kegiatan analisis kebijakan ini dilakukan pada tahun 2018. Data dan informasi
yang diperlukan akan diakses dari instansi terkait, dan secara hierarki dapat diliput
mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan pada saat pelaksanaan
observasi dan survei di beberapa desa atau instansi.
3.3.2. Jenis dan sumber data
Bahan untuk pelaksanaan analisis kebijakan ini dikumpulkan dari laporan-laporan
kegiatan institusi terkait, hasil-hasil penelitian dan kajian sebelumnya serta data-data
statistik yang dikelompokkan dalam data sekunder. Selain itu juga digunakan data
primer, yaitu hasil wawancara dengan petani dan petugas dinas institusi terkait.
3.3.3. Pengumpulan data
Pengumpulan data primer melalui survai, dengan melakukan diskusi kelompok
dan wawancara perorangan pada petugas instansi terkait, kelompok dan petani.

9. 6
Data sekunder dikumpulkan secara desk study (review literature , laporan
instansi, data statistik dan hasil-hasil penelitian), serta penelusuran data sekunder dari
instansi terkait.
3.3.4. Analisis Data
Data dan informasi yang diperoleh terkait dengan analisis kebijakan ini dianalisis
secara deskriptif baik secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis perbandingan dapat
dilakukan untuk mengetahui kondisi sebelum dengan sesudah berjalannya suatu
kebijakan. Analisis senjang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar peningkatan
yang masih dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan suatu program. Juga dapat
dilakukan prediksi menggunakan data yang ada untuk perkiraan kondisi dimasa
mendatang.
3.3.5. Metode Pelaksanaan
Untuk Menganalisis suatu kebijakan, memerlukan prosedur yang
memungkinkan dihasilkannya beberapa opsi kebijakan yaitu:
a). Perumusan masalah
Untuk melakukan suatu analisis, terlebih dahulu harus disadari akan adanya
masalah dan potensi untuk pemecahannya. Merupakan tahap dimana analis
diperhadapkan dengan berbagai informasi yang merupakan akibat atau berpotensi
untuk mengakibatkan munculnya masalah. Isu kebijakan yang menjadi prioritas
penanganan dirumuskan dari berbagai permasalahan yang muncul. Perumusan ini
harus dapat mengungkapkan penyebab masalah yang ada.
b). Pengumpulan data dan informasi
Berbagai data dan informasi diliput sebagai sebab dan akibat kebijakan yang
telah dilakukan yang akan digunakan untuk menganalisis dan evaluasi suatu kebijakan
yang berlangsung.
c). Sintesis pemecahan masalah
Data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melakukan prediksi
yang memungkinkan untuk menghasilkan informasi mengenai akibat suatu kebijakan
untuk masa mendatang, dan melakukan evaluasi dari kebijakan dimasa lalu. Analisis ini
akan digunakan untuk menyusun strategi kebijakan.

10. 7
d) Perumusan opsi kebijakan
Hasil analisis dan sintesis kebijakan disajikan dalam bentuk makalah kebijakan.
Hasil ini merupakan bahan pemikiran bagi pengambil keputusan untuk menyusun
alternatif kebijakan.
e). Komunikasi opsi kebijakan/Diskusi
Penyampaian analisis opsi kebijakan dilakukan kepada pengambil /penentu
kebijakan. Diskusi ataupun seminar dilakukan untuk mendapatkan masukan dan
umpan balik, sebagai bahan untuk masukan bagi pengambil kebijakan. Pertemuan ini
dapat dihadiri oleh peneliti, penyuluh, petugas dari instansi terkait.
f). Penyusunan laporan
Perkembangan dan hasil dari analisis kebijakan ini disusun dalam bentuk
laporan hasil telaahan ilmiah. Tim sintesis kebijakan bertanggung jawab untuk
mempertajam rekomendasi dan merumuskan pemecahan permasalahan.

11. 8
IV. ANALISIS RISIKO
4.1. Daftar Risiko
No Risiko Penyebab Dampak
1. Informasi yang diperoleh
tidak akurat
Kurangnya pemahaman
pewawancara tentang
kuesioner
Salah menganalisis data
Informasi yang diperoleh
tidak akurat
Pertanyaan belum
lengkap
Informasi yang diberikan
tidak lengkap/benar
2. Kuesioner belum terisi
seperti dikehendaki
Waktu kunjungan ke
responden yang tidak
tepat
Informasi tidak lengkap
4.2. Daftar Penanganan Risiko
No Risiko Penyebab Penanganan Risiko
1. Informasi yang
diperoleh tidak akurat
Kurangnya pemahaman
pewawancara tentang
kuesioner
Enumerator mempelajari
kuesioner
Informasi yang
diperoleh tidak akurat
Pertanyaan belum
lengkap
Pre test kuesioner dan
mengulangi bertanya
perlahan-lahan agar
dapat dimengerti
responden
2. Kuesioner belum terisi
seperti dikehendaki
Waktu kunjungan ke
responden yang tidak
tepat
Wawancara ulang
dengan waktu yang
tepat

12. 9
V. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
5.1. Tenaga yang terlibat dalam kegiatan
No Nama/NIP Jabatan
dalam
Kegiatan
Uraian Tugas Alokasi
Waktu
(Jam/
minggu)
1. Dr. Priatna Sasmita Penjab Menanggujawabi dan
mengarahkan
pelaksanaan kegiatan
2
2. Ir. Yanter Hutapea, M.Si/ Anggota
tim
Menyusunan proposal,
pengumpulan data dan
pelaporan,
3
3. Ir. Waluyo, M.Si Anggota
tim
Pengumpulan data dan
menyusun laporan
3
4. Tumarlan, SP. MP Anggota
tim
Pengumpulan data dan
menyusun laporan
3
5. Budi Raharjo, STP, M.Si Anggota
tim
Pengumpulan data dan
menyusun laporan
3
6. IKW. Edi, SP Anggota
tim
Pengumpulan data/
informasi, analisis data
3
7. Usman Setiawan, SP Anggota
tim
Pengumpulan data/
informasi, analisis data
3
9. Yayan, SP Anggota
tim
Pengumpulan data/
informasi, analisis data
3
10. Maulida, SP Anggota
tim
Pengumpulan data/
informasi, analisis data
3
11. PM (Petugas dinas/
instansi terkait 7 orang )
Anggota
tim
Pengumpulan data/
informasi
2

13. 10
5.2. Jangka Waktu Kegiatan
No Uraian Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persiapan pembuatan RPTP/ ROPP x x
2. Pengumpulan data/Informasi x x x x x x x x x
3. Koordinasi x x x x
4. Pembuatan/Pre-test kuesioner x x
5. Sintesis/Analisis data x x x x x x
6. Diskusi x x x
7. Penulisan Laporan x x
8. Penggandaan, pendistribusian
laporan
x x

14. 11
DAFTAR PUSTAKA
Badan Litbang Pertanian, 2013. Panduan Umum Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta.
Dunn, W.N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.
Muhammad, S, 2008. Manajemen Strategik Konsep dan Kasus. UPP STIM YKPN,
Yogyakarta.
Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, 2000. Membangun Kemampuan Analisis
Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Bogor.
Simatupang, P. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan.
Analisis Kebijakan Pertanian. Vol. 3 No. 1. Pusat Analisis Social Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian.
Wahab, S.A. 1997. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulsi ke Impleentasi Kebijaksanaan
Negara. Bumi Aksara, Jakarta