1. Policy BriefPolicy Brief
Badan Usaha Milik DaerahBadan Usaha Milik Daerah
(BUMD)(BUMD)
Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGMWihana Kirana Jaya, PSEKP UGM

2. Latar BelakangLatar Belakang
 Institutional Limbo BUMDInstitutional Limbo BUMD
 Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaanPerlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan
daerah yang sesuai dengan otonomi daerahdaerah yang sesuai dengan otonomi daerah
 UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan DaerahUU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saatsudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saat
ini.ini.

3. TujuanTujuan
 StudiStudi best practicebest practice pengelolaan BUMD dipengelolaan BUMD di
berbagai negaraberbagai negara
 Mengkaji peranan BUMD bagiMengkaji peranan BUMD bagi
perekonomian Pemerintah Daerahperekonomian Pemerintah Daerah
 Kajian terhadap peraturan perundanganKajian terhadap peraturan perundangan
tentang BUMDtentang BUMD

4. MetodologiMetodologi
 Menggabungkan kajian literatur, analisis data primerMenggabungkan kajian literatur, analisis data primer
dan sekunderdan sekunder
 Menggunakan pendekatan New InstitutionalMenggunakan pendekatan New Institutional
EconomicsEconomics

5. Embedded ness:
informal institutions, customs,
Tradition, norms, religion
Institutional environment:
Formal rules of the game-esp. property
(polity, judiciary, bureaucracy)
Governance:
Play of the game-esp.
contract (aligning governance
Structures with transactions)
Resource allocation and employment
(prices and quantities; incentive alignment)
Social theory (L1)
Economics of
Property rights/
Positive political
Theory (L2)
Transaction cost
Economics (L3)
Neoclassical
Economics/
Agency theory (L4)
LEVEL NIE

6. Masalah Ekonomi Kelembagaan
BUMD
 Sesuai prediksi NIE di dalam kondisi transisi
terjadi rules of the game yang berubah, tidak
pasti, limbung, Menyebabkan seluruh pemain
tidak mengenal insentif baru dan membangun
sistem monitoring. Ketidakpastian ini
menyebabkan ketidakjelasan siapa pelaku
principal siapa pelaku agen, sehingga
mendorong perilaku adverse selection dan
moral hazard.
 .

7. Studi Literatur Pengelolaan BUMD diStudi Literatur Pengelolaan BUMD di
Berbagai NegaraBerbagai Negara
 Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMDPerlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD
 Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi danPerlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan
intervensi oleh Pemerintah Daerahintervensi oleh Pemerintah Daerah
 Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD danPerlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan
pengelolaan utang BUMDpengelolaan utang BUMD
 Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatanPerlunya ketentuan tentang sistem peningkatan
kompetensi SDM BUMDkompetensi SDM BUMD
 Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketigaPerlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga
 Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusatKejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat
dan daerah sehingga tidak tumpang tindihdan daerah sehingga tidak tumpang tindih

8. ..........Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai NegaraStudi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara
• BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas danBUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan
didukung oleh mekanisme penegakannya.didukung oleh mekanisme penegakannya.
• Perlunya prosedur operasi standar efisienPerlunya prosedur operasi standar efisien
• Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menujuPerlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju
privatisasi pelayanan publik.privatisasi pelayanan publik.
• Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagaiPengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai
regulator dalam pelayanan publik untuk melindungiregulator dalam pelayanan publik untuk melindungi
kepentingan publikkepentingan publik
• Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber dayaKerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya
agar pelayanan publik lebih efisien dan efektifagar pelayanan publik lebih efisien dan efektif

9. Tinjauan PeraturanTinjauan Peraturan
Perundang-Undangan Tentang BUMDPerundang-Undangan Tentang BUMD
 UU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurangUU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurang
mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justrumampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru
membuka celah salah kelola dan penyimpanganmembuka celah salah kelola dan penyimpangan
 Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi:Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi:
• Dasar dan tatacara pendirian BUMDDasar dan tatacara pendirian BUMD
• Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yangBentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang
memaksimalkan pelayanan publikmemaksimalkan pelayanan publik
• Kerjasama dengan pihak ketigaKerjasama dengan pihak ketiga
• Mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMDMekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMD
• Pengangkatan dan kewenangan direksiPengangkatan dan kewenangan direksi
• Perencanaan jangka panjang dan pendek perusahaanPerencanaan jangka panjang dan pendek perusahaan
• Pertanggungjawaban dan pengawasan BUMDPertanggungjawaban dan pengawasan BUMD
• KepegawaianKepegawaian
• Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD:Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD:
restrukturisasi dll.restrukturisasi dll.

10. Kesimpulan Analisis Profil BUMD diKesimpulan Analisis Profil BUMD di
IndonesiaIndonesia
Perbandingan Rasio BUMD/PAD Provinsi di Indonesia, 2004
0,73
9,63
6,61
4,26
2,27
4,70
1,72
4,57
2,46
0,00
5,59
9,02
5,55
2,96
3,67
6,01
6,67
0,74
8,99
0,99
0,00
6,19
1,29
3,14
7,44
1,10
7,30
1,501,291,50
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
NanggoreAcehDarussalam
SumateraUtara
SumateraBarat
Riau
Jambi
SumateraSelatan
Bengkulu
Lampung
BangkaBelitung
DKIJakarta
JawaBarat
JawaTengah
DIYogyakarta
JawaTimur
Banten
Bali
NusaTenggaraBarat
NusaTenggaraTimur
KalimantanBarat
KalimantanTengah
KalimantanSelatan
KalimantanTimur
SulawesiUtara
SulawesiTengah
SulawesiSelatan
SulawesiTenggara
Gorontalo
Maluku
MalukuUtara
Papua
(%)
BUMD/PAD

11. .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
Jumlah Kabupaten/Kota di IndonesiaJumlah Kabupaten/Kota di Indonesia
Menurut NilaiMenurut Nilai Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)
2,65
7,96
69,50
19,89
3,45
11,67
68,17
16,71
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004
Lebih dari 20% antara 10%-20% Kurang dari 10% Tidak ada

12. .....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
1.1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PADBUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD
pada sejumlah daerah karena merugi atau daerahpada sejumlah daerah karena merugi atau daerah
tidak memiliki BUMDtidak memiliki BUMD
2.2. Peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkatPeranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat
Provinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu padaProvinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu pada
pajak daerah dan retribusipajak daerah dan retribusi
3.3. Hingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMDHingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMD
terhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kotaterhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota

13. Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIYStudi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
1.1. Profesionalisme yang rendah menyebabkan BUMDProfesionalisme yang rendah menyebabkan BUMD
kurang berani mengambil resikokurang berani mengambil resiko
2.2. Ketidakjelasan payung badan pemerintahKetidakjelasan payung badan pemerintah
menyebabkan permasalahan birokrasimenyebabkan permasalahan birokrasi
3.3. Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihanIntervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan
terhadap BUMDterhadap BUMD
4.4. Infrastruktur yang belum siap untuk berubah bentukInfrastruktur yang belum siap untuk berubah bentuk
badan hukum menjadi Perumda ataupun Perserodabadan hukum menjadi Perumda ataupun Perseroda
5.5. BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah danBUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan
pihak swasta.pihak swasta.
6.6. Tuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMDTuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMD
tidak fokus terhadap misi utamanyatidak fokus terhadap misi utamanya

14. ..........Kesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIYKesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
1.1. Beberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMDBeberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD
adalah:adalah:
• Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yangPerlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang
mendukung perekonomian daerah.mendukung perekonomian daerah.
• Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluangPerlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang
pasar dan mekanisme pasar.pasar dan mekanisme pasar.
• Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yangPeningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang
terkaitterkait
• Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhanPeningkatan kualitas SDM secara keseluruhan
• Penetapan peraturan yang mendukung kegiatanPenetapan peraturan yang mendukung kegiatan
operasional BUMDoperasional BUMD
• Optimalisasi Badan PengawasOptimalisasi Badan Pengawas

15. Rekomendasi RUU BUMD 2006Rekomendasi RUU BUMD 2006
1.1. RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telahRUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah
mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMDmengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD
2.2. Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebihBeberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebih
jauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yangjauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yang
mencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian perananmencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian peranan
BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina danBUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan
meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMDmeningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMD
3.3. Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusatPerlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusat
kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasikepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi
dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop.dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop.
4.4. Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh PeraturanBerbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan
DaerahDaerah
5.5. Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistemPerbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem
informasi berbasis e-BUMD.informasi berbasis e-BUMD.