Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

KALEIDOSKOP
TAHUN 2012
DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DANPENYEHATA LINGKUNGAN
ATAN
2013
i

Kata Pengantar
Puji Syukur kami Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan PetunjukNya sehingga kami dapat
menyusun Buku Kaleidoskop Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun
2012.

Buku ini berisikan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 di lingkungan Ditjen PP
dan PL disertai dengan capaian indikator program yang terkait bidang PP dan PL dan buku ini disusun atas
kerjasama antar seluruh Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Ditjen PP dan PL.

Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan informasi bagi Lintas Program di Lingkungan Kementerian
Kesehatan dan Lintas Sektor terkait dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini
dan kami sangat berharap adanya masukan untuk penyempurnaan penyusunan buku ini dimasa mendatang.

Plh. Sekretaris Ditjen PP dan PL

ttd

dr. H. M. Subuh, MPPM

i

Sambutan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Indonesia berhadapan dengan berbagai masalah penyakit (triple burden) dimana penyakit menular
belum teratasi dan penyakit tidak menular cenderung naik serta adanya ancaman dari munculnya
penyakit infeksi new emerging dan re-emerging.

Situasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi perkembangan penyakit yang amat pesat dan dinamis
termasuk ketersediaan obat-obatan , vaksin dan masalah resistensi.

Pengendalian penyakit menular dan tidak menular termasuk penyehatan lingkungan merupakan
salah satu Fokus Prioritas Pembangunan Kesehatan 2010-2014 oleh karena itu peran Direktorat
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam mendukung tercapainya Prioritas
Pembangunan Kesehatan menjadi sangat penting.

Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen
PP dan PL diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur serta dampak memberikan
dampak bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dalam rangka memberikan informasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun
2012 Ditjen PP dan PL menyusun Buku Kaleidoskop Kegiatan yang bertujuan sebagai bahan
informasi bagi Lintas Program di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Lintas Sektor terkait bidang
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
ii

Melalui penyusunan buku Kaleidoskop Kegiatan Ditjen PP dan PL tahun 2012 ini diharapkan
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 dapat terlaksana lebih baik dari pelaksanaan kegiatan tahun
2012.

Jakarta, 2 Januari 2013
Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

ttd

Prof.dr.Tjandra Yoga Aditama

iii

Daftar Isi :

KATA PENGANTAR............................................................................................................................ i

SAMBUTAN DIRJEN PP DAN PL ........................................................................................................ ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iv

BAB I : Hasil Capaian Indikator Program....................................................................................... 1

BAB II : Cuplikan Kegiatan .............................................................................................................. 4

A. Periode Januari - Maret 2012.................................................................................................... 4
B. Periode April - Juni 2012 ........................................................................................................... 20
C. Periode Juli- September 2012 ...................................................................................................34
D. Periode Oktober - Desember 2012 ..........................................................................................50

BAB III: Dukungan Pembiayaan Anggaran Ditjen PP dan PL Tahun 2012 ...................................... 68

iv

BAB I

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM LINGKUP DITJEN PP DAN PL TAHUN 2012

CAPAIAN Keterangan
Data Pembanding Data 2012 tw III
No Indikator 2012
2011 dibandingkan
s/d Triwulan III s/d Triwulan III Data 2011 tw III
I. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
A. Pengendalian TB
1 Persentase kasus baru TB 61.5 62.4 Menurun, karena kelengkapan
Paru (BTA positif) yang laporan di twIII tahun 2012 lebih
ditemukan (CDR) rendah dibandingkan tw 3 tahun
2011.
Persentase kabupaten yang
mengirimkan laporan lengkap di tw
III tahun 2011 seebsar 99%
sedangkan di tw III tahun 2012
sebesar 95%

1

CAPAIAN Keterangan
No Indikator 2012
2011 dibandingkan
2 Persentase kasus baru TB 87.9 90.2 Menurun, karena kelengkapan
Paru (BTA positif) yang laporan di tw III tahun 2012 lebih
disembuhkan (SR) rendah di bandingkan tw III tahun
2011. Persentase kabupaten yang
mengirimkan laporan lengkap di tw III
tahun 2011 sebesar 95% sedangkan
di tw III tahun 2012 sebesar 91%

B. Pengendalian HIV/AIDS

1. Persentase ODHA yang
79.8 76.8 Meningkat
mendapatkan ART
2 Jumlah orang yang berumur 216.561
15 tahun atau lebih yang 69.389
jumlah
menerima konseling dan jumlah kumulatif Meningkat
kumulatif =
testing HIV = 369.966
795.846
3 % Kab/Kota yg melaksanakan
pencegahan penularan HIV 77.8 63.09 Meningkat
sesuai pedoman
2

CAPAIAN Keterangan
No Indikator 2012
2011 dibandingkan
II. PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG
C. Pengendalian DBD
1 Angka kesakitan penderita 26.37 20.38 Meningkat karena :
DBD per 100.000 penduduk 1. Masing kurangnyapengetahuan
dan peran serta masyarakat
2. Upaya penatalaksanaan penemuan
kasus secara dini, tata laksana
penderita DBD sampai upaya
pemutusan rantai penularan yang
belum optimal
3. Cuaca/iklim yg mendukung
peningkatan kepadatan vector
penular DBD (nyamuk Aedes
aegypti)
4. Terjadinya peningkatan kasus di
beberapa provinsi
D. Pengendalian Malaria
1 Angka penemuan kasus
malaria per 1000 penduduk 1.2 1.33 Menurun

3

CAPAIAN Keterangan
No Indikator 2012
2011 dibandingkan
E. Pengendalian Zoonosis
1. Persentase kasus zoonosa
yang ditemukan ditangani 86.96 83.8 Meningkat
sesuai standar

III. SURVEILANS, IMUNISASI, KARANTINA DAN KESEHATAN MATRA
F. Imunisasi
1. Persentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat 68.5 57.9 Meningkat
imunisasi dasar lengkap
2. Persentase anak usia 0-11
bulan yang mendapatkan 68.5 58.7 Meningkat
imunisasi campak
G. Surveilans
1. Persentase penanggulangan
KLB < 24 jam 75 70 Meningkat

F. Karantina kesehatan

4

CAPAIAN Keterangan
No Indikator 2012
2011 dibandingkan
1 Persentase faktor risiko
potensial PHEIC yang 99.9 91.5 Meningkat
terdeteksi di pintu negara
G. Kesehatan matra
1 Persentase terlaksananya
penanggulangan faktor risiko
dan pelayanan kesehatan 62.2 59 Meningkat
pada wilayah kondisi matra
IV. PENYEHATAN LINGKUNGAN
1 Jumlah desa yang
7.325 4.893 Meningkat
melaksanakan STBM
V. PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
1 Persentase Propinsi yang
melakukan pembinaan
pencegahan dan 90.9 75.8 Meningkat
penanggulangan penyakit
tidak menular (SE, deteksi)

5

CAPAIAN Keterangan
No Indikator 2012
2011 dibandingkan
2 Persentase propinsi yang
memiliki Perda tentang 72.7 54.5 Meningkat
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
VI. SEKRETARIAT
1 Jumlah UPT Vertikal yang
ditingkatkan sarana dan 53 45 Meningkat
prasarananya
2 Jumlah rancangan regulasi Menurun karena beberapa
dan standar yang disusun 10 15 rancanganyang telah diproses masih
perlu penyempurnaan substansi
Catatan :
1. Data-data program lain belum dapat ditampilkan karena membutuhkan data tahunan, atau karena perlu survei
khusus untuk mendapatkannya
2. Keterangan yang tertulis dalam huruf italicmerupakan data lebih rendah di tahun 2012 triwulan III dibandingkan
data tahun 2011 triwulan III dengan penjelasan sebagaimana tersebut diatas.

6

BAB II
CUPLIKAN KEGIATAN
A. PERIODE JANUARI-MARET 2012

18 Januari 2012 dilaksanakan Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran/Barang - Eselon 1 (UAPPA/B-E1) Ditjen PP dan PL di Bandung.

Pertemuan bertujuan untuk menyusun laporan keuangan tingkat Eselon 1 dan dihadiri oleh
pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dari satuan kerja di lingkungan Ditjen PP dan PL.

Narasumber pertemuan terdiri dari Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Bagian Penyusunan Laporan Keuangan Biro Keuangan
dan BMN, Tim Review Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Tim Help
Desk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Tim Help Desk
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya, Dirjen PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama menyampaikan hal - hal
pokok yang harus dimiliki petugas keuangan di Kementerian, yaitu (a) penguasaan terhadap
berbagai aturan yang ada di jajaran pemerintahan, (b) profesionalisme ilmu keuangan dan ilmu

7

akuntansi, baik dasar, lanjutan, maupun penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari, (c) selalu
bekerja dengan amat cermat, tekun dan berhati-hati, terutama ketika berhadapan dengan angka
yang banyak dan rumit, (d) kejujuran harus selalu diutamakan dan di junjung tinggi dalam
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Selain itu, Prof. Tjandra menyampaikan bahwa dalam suatu Kementerian, perlu dijamin adanya
laporan keuangan satuan kerja secara berjenjang dengan akurat, relevan, berkala, teratur dan
akuntabel, serta agar selalu melakukan kelaikan manajemen keuangan yang merupakan bagian
penting dalam jalannya organisasi, apalagi dalam upaya mencapai predikat laporan keuangan
WTP di tahun 2012.

20 Januari 2012, sebagai salah satu anggota dewan juri Indonesia Millennium Development
Goals Awards 2011 (IMA 2011), Direktur Jenderal PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
menilai dan melihat langsung kinerja salah satu kelurahan di Bekasi sebagai nominasi IMA 2011.

Peninjauan lapangan ini dilakukan terhadap upaya penyehatan sanitasi dan perbaikan perilaku
masyarakat melalui diskusi dengan pelaksana kegiatan, pemerintah daerah, masyarakat
penerima manfaat kegiatan, serta peninjauan langsung sarana sanitasi yang dibangun.

Malam penganugerahan IMA 2011 diselenggarakan pada Rabu, 1 Februari 2012 bertempat di
Balai Kartini, Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dengan bertemakan “Beraksi
Untuk Negeri".
8

Selain Dirjen PP dan PL anggota dewan juri "IMA 2011" lainnya terdiri dari Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi, Wakil Menteri Pertanian, Biro Pusat Statistik Dr. Rusman Heriawan, Ketua
Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD) Dr. Erna Witoelar, Redaktur Senior Kompas Dr. Ninok
Leksono, ndonesia Country Director World Food Programme (WFP) Coco Ushiyama, Direktur
Pemberitaan Metro TV Suryopratomo, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
Dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Dr. Sonny Harry B Harmadi, dan Prof. Dr. Fasli Jalal.

26 Januari 2012Direktur Jenderal PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama bersama Walikota
Bontang Ir. H. Adi Darma, M.Si pada Kamis, menghadiri Pertemuan Evaluasi Pengembangan
Pelabuhan Sehat di Wilayah Bontang untuk mengetahui perkembangan Pelabuhan Sehat
wilayah Bontang dan Sangatta, Kalimantan Timur tahun 2012. Pertemuan diikuti 7 Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I, 13 KKP Kelas II, 8 KKP Kelas III, Balai Besar Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru, Dinkes Provinsi Kaltim,
Administrator Pelabuhan, Dinkes kota Bontang, Dinkes Kabupaten Kutai Timur, Forum Kota
Sehat Bontang, serta pemangku kepentingan lainnya di Pelabuhan Bontang dan Sangatta.

9

Dirjen PP dan PL menyampaikan beberapa hal penting tentang Pelabuhan Sehat, antara lain: (a)
pelabuhan mempunyai dimensi luas, bukan hanya tempat kapal berlabuh, tetapi juga ada aspek
sosial, ekonomi dan bersifat strategis, (b) mewujudkan Pelabuhan Sehat memerlukan komitmen
semua pemangku kepentingan di wilayah pelabuhan dan merupakan kerja sinergi bersama, (c)
Pelabuhan Sehat meliputi 5 aspek, yaitu kesehatan pelabuhan, kesehatan lingkungan, kesehatan
hat
masyarakat di wilayah kerja sekitar pelabuhan, bagian dari pelaksanaan International Health
Regulation (IHR 2005), dan bagian dari Gerakan Nasional Bersih Negeriku (GNBN).

Dalam Kunjungan ke Bontang,
Prof. Tjandra menyempatkan
berkunjung ke Puskesmas di Kota
Bontang, Bank sampah, dan pasar
sehat (25/1). Hal positif yang
diperoleh dari kunjungan
tambahan tersebut, yaitu
masyarakat memperoleh
pengobatan secara cuma
cuma-cuma
mulai dari puskesmas sampai
Dirjen PP dan PL bersama Walikota Bontang, dalam acara evaluasi pelabuhan sehat dengan rumah sakit provinsi yang

10

sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah daerah. Selain itu, penyelenggaraan Pasar
Sehat Rawa Indah yang merupakan 1 dari 10 Pasar Sehat pilot project Kementerian Kesehatan RI
di Indonesia dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari kebersihan pasar, keberadaan poliklinik dan
toilet yang memenuhi syarat kesehatan, serta berjalannya sistem "Radio Land", yaitu terdapat
siaran radio lokal pasar yang memberi pesan-pesan dan hiburan bagi komunitas pasar.
Direncanakan juga dibuat sistem streaming agar dapat juga dimanfaatkan pasar yang lainnya.
Sementara itu, penerapan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat dapat mengurangi
volume sampah rumah tangga dan menghasilkan kerajinan masyarakat, seperti tas, topi, dan
dompet yang memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat setempat.

31 Januari 2012 dikantor Organisasi Konferensi Islam (OKI) Jedah, Direktur Jenderal PP dan PL,
Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama mendampingi Menteri Kesehatan RI pada "5th Meeting of the
Organization of Islamic Cooperation (OIC) Steering Committee on Health" yang dibuka oleh
Menteri Kesehatan Kazakhstan sebagai Chairperson of the Steering Committee on Health.

Beberapa topik penting yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain: 1) kemandirian negara
Islam dalam pengadaan obat dan vaksin, termasuk peran PT. Biofarma sebagai penyedia vaksin
penting bagi dunia, 2) proses mendapatkan Pra Kualifikasi WHO untuk obat dan vaksin yang
diproduksi negara Islam, 3) perkembangan hasil resolusi "4th Meeting of the OIC Steering
Committee on Health" di Astana tahun 2011 yang sudah dilakukan, 4) rencana penempatan ahli
kesehatan Indonesia dalam Health Implementing Unit (HIU) di Markas Besar OKI di Jeddah, 5)
11

penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan "6th Meeting of the OIC Steering
Committee on Health" yang serta merta Menteri Kesehatan RI menjadi Chairperson of the
Steering Committee on Health 2013-2015 dan tuan rumah penyelenggaraan “4th Islamic
Minister of Health 2013” serta kemungkinan Menteri Kesehatan RI menjadi semacam
koordinator kegiatan khusus OKI di bidang kesehatan.

Menteri Kesehatan RI mendapat kesempatan pertama menyampaikan Statement by Head of
Delegation, antara lain 1) apresiasi kepada OIC, 2) perlunya implementasi berbagai kesepakatan
yang ada, dan 3) Indonesia siap menjadi tuan rumah “4th Islamic Minister of Health 2013”.

Pada hari kedua pertemuan (1/2), Prof. Tjandra memimpin Delegasi RI (DELRI) dan
membicarakan beberapa hal penting yaitu 1) langkah-langkah persiapan pelaksanaan "6th
Meeting of the OIC Steering Committee on Health" di Indonesia pada Januari 2013, yang salah
satu materi utamanya adalah mempersiapkan agenda "4th Islamic Minister of Health Conference
2013" di Indonesia; dan 2) persiapan "4th Islamic Minister of Health Conference, 2013" di
Indonesia dengan topik yang akan dibahas antara lain Pandemic Preparedness Plan, Gizi, serta
Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

Disepakati akan ada pembicaraan secara intensif antara Kementerian Kesehatan RI dengan
Sekretariat OKI untuk mempersiapkan acara penting di atas serta membahas tentang
kemungkinan mengadakan pertemuan teknis/tenaga ahli, sehingga pada "4th Islamic Minister of
12

Health Conference 2013" di Indonesia sudah terdapat rancangan bahasan yang akan dilaporkan
untuk disetujui para Menteri Kesehatan OKI yang akan hadir.

2 Februari 2012, Tim Ditjen PP dan PL yang terdiri dari Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina,
dan Kesehatan Matra (Simkar dan Kesma), Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
(PPML), dan Direktur
Penyehatan Lingkungan (PL),
menerima kunjungan kerja
Tim Dinas Kesehatan
Kabupaten Indragiri Hulu,
Riau. Tim Dinkes tersebut
dipimpin oleh Kepala Dinas
Kesehatan, Zainal Arifin, SKM,
M.Kes dan berjumlah 23
orang, terdiri dari Kepala
Direktur Simkar dan Kesma, dr. Andi Muhadir, MPH (tengah) memberi
Bidang dan Kepala Seksi Dinas
sambutan saat menerima kunjungan Tim Dinkes Kab. Indragiri Hulu didampingi Kesehatan, serta Kepala
Kadinkes Kab. Indragiri Hulu, Zainal Arifin, SKM, M.Kes (kiri) dan Kasubbag
Puskesmas di Kabupaten
Humas, Sri Handini, SH, M.Kes (kanan)
Indragiri Hulu.

13

Kunjungan dimaksudkan untuk mengetahui program dan kegiatan Ditjen PP dan PL, khususnya
upaya preventif dan promotif yang terkait dengan MDGs.

Direktur Simkar dan Kesma dr. Andi Muhadir, MPH, mewakili Sesditjen PP dan PL menyambut
baik kunjungan tim Dinkes dan mengharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Dinas
Kesehatan Kabupaten dengan Kementerian Kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan memaparkan program dan capaiannya di
Kabupaten Indragiri Hulu, terutama terkait dengan lingkup PP dan PL. Sejalan dengan program
kesehatan di kabupaten telah mencapai target, alokasi anggaran untuk kesehatan juga
meningkat secara signifikan. Selanjutnya para Direktur memaparkan program, target, dan
capaian indikator kinerja kegiatan di lingkungan Ditjen PP dan PL.

Diharapkan dengan kunjungan kerja Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu
dapatmeningkatkan hubungan kerja yang lebih baik, serta memperoleh masukan yang
bermanfaat untuk diterapkan di daerahnya.

13 Februari 2012, dilaksanakan Pertemuan Jejaring Kesehatan Matra Nasional sebagai upaya
meningkatkan koordinasi kesehatan matra tingkat nasional. Pertemuan dihadiri 90 peserta yang
merupakan para penentu kebijakan dari lintas program, lintas sektor, badan usaha, organisasi
profesi, serta organisasi kemasyarakatan terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

14

Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Pariwisata, TNI, POLRI, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit, PT Garuda Indonesia, Lion Air, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia,
Perhimpunan Kesehatan Wisata Indonesia, Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia,
Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia, Persatuan Kedokteran
Kelautan, Kwartir Nasional Pramuka, Persatuan Olah Raga Selam Indonesia, serta Kerabat
Pecinta Alam.

Isu yang berkembang dalam pertemuan ini antara lain:
1. Jejaring ini hendaknya dapat dijadikan jenjang koordinasi untuk menyelesaikan
permasalahan terkait kesehatan matra
2. Permasalahan kesehatan matra pada buruh migran, meliputi belum tersedianya data dasar
kesehatan termasuk kesehatan jiwa, masih adanya pemeriksaan yang dilakukan di sarana
kesehatan di luar ketentuan.
3. Permasalahan kesehatan penerbangan meliputi belum optimalnya pemeriksaan kesehatan
terhadap awak pesawat, khususnya terkait isu penggunaan narkotika di kalangan pilot dan
identifikasi human factor serta hazard yang ada.
4. Permasalahan kesehatan matra di lapangan antara lain pengendalian faktor risiko pada
gangguan keamanan dan kesehatan bagi anggota TNI yang berada di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan ini, Dirjen PP dan PL menyampaikan arahan 1) upaya kesehatan matra agar
disosialisasikan secara lebih luas kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, antara
lain melalui press briefing, buku panduan, leaflet, dan buku saku; 2) jejaring ini agar dibuat
15

menjadi bentuk formal, dari pusat sampai daerah; 3) perlu upaya antisipatif dalam bentuk SOP.

27 Februari 2012Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof. dr.
Tjandra Yoga Aditama yang mewakili
Menteri Kesehatan bersama 11 organisasi
profesi (IDI, PERDOSKI, PERDOSRI, IPNI, IBI,
PREI, ARVI, ARSADA, IAKMI, AIPKI), 2
Fakultas Kedokteran (FKUI, dan FK
Atmajaya) & WHO Indonesia tanda tangani
Piagam Seruan Nasional (Global Appeal)
Mengatasi Kusta dalam rangka Hari Kusta
Sedunia ke-59, di Jakarta.

Penandatanganan Piagam Seruan Nasional
Mengatasi Kusta merupakan upaya untuk
menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK)
di masyarakat, termasuk dalam layanan publik. Pada tahun ini Peringatan Hari Kusta Sedunia
mengangkat tema “Berdayakan orang yang pernah mengalami kusta agar mandiri”, dan sub
tema “Mari dukung orang yang pernah mengalami kusta agar menjadi sehat dan sejahtera”, dan
“Hapus diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta dalam layanan publik”.

16

Terdapatnya survey situasi stigma dan diskriminasi terhadap OYPMK di 5 kabupaten dan hasil
penelitian mengenai pemenuhan dan perlindungan hak OYMPK dan keluarga mereka yang
dilakukan Komisi Nasional HAM merupakan bukti adanya stigma dan diskriminasi terhadap
OYPMK. “Saya melarang perlakuan diskriminatif kepada orang yang pernah mengalami kusta di
tanah air dengan alasan apapun juga”, tegas Menkes.

Saat ini Indonesia masih menjadi penyumbang kasus baru kusta nomor 3 di dunia setelah India
dan Brasil. Pada tahun 2010, Indonesia melaporkan 17.012 kasus baru dan 1.822 atau 10,71% di
antaranya, ditemukan sudah dalam keadaan cacat tingkat 2 (cacat yang tampak). Selanjutnya,
1.904 kasus (11,2%) adalah anak-anak. Keadaan ini menunjukkan, penularan penyakit kusta
masih ada di masyarakat dan keterlambatan penemuan kasus masih terjadi.

26 Maret 2012, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan
PL), Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama membuka Pertemuan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Bidang
SDM Aparatur.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan
menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif dan
produktif). Tujuan Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola pikir (mind set), budaya kerja
(culture set) dan perilaku (behaviour).

17

Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi berapa kondisi birokrasi yang perlu diubah untuk
dapat mencapai tujuan Berbagai kondisi yang harus diubah tersebut dapat dikategorikan ke
dalam beberapa Area Perubahan yaitu: Pelayanan Publik, Tata Laksana, Peraturan Perundang-
undangan, Pengawasan, Organisasi, SDM Aparatur, Akuntabilitas Kenerja dan Pola Pikir dan
Budaya Kerja. Kegiatan ini harus dipahami dan diterima oleh semua pegawai sehingga Ditjen
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) perlu melakukan Sosialisasi
Reformasi Birokrasi SDM Aparatur di Lingkungan Pusat dan UPT agar terdapat kesamaan
pandangan terhadap Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen PP dan PL.

Dalam acara yang dihadiri pimpinan unit kerja di lingkungan Ditjen PP dan PL itu, dirjen
menyampaikan 5 hal penting : 1) Reformasi birokrasi merupakan komitmen nasional. Setiap
aparat negara dan pemerintahan harus menjalankan Reformasi Birokrasi, 2) Tujuan reformasi
birokrasi adalah perubahan aparat pemerintah untuk mencapai hal yang lebih baik, 3) Salah satu
aspek utama reformasi birokrasi bidang SDM aparatur adalah penentuan peta jabatan, analisa
beban kerja, dan analisa jabatan, 4) Perubahan yang tidak mudah oleh karena itu, perlu dikuasai
pengetahuan tentang manajemen perubahan, dan 5) Setiap pemimpin harus mensosialisasikan
konsep reformasi birokrasi ke seluruh jajarannya dan menjadi pemimpin untuk berubah ke arah
yang lebih baik

31 Maret 2012 , peringatan TB Day 2012 mengusung tema global CALL FOR A WORLD FREE OF
TB yang bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengendalikan TB
18

sehingga dunia terbebas dari penyakit ini. Slogan Let’s Unite to Stop TB pada Peringatan TB Day
2012 merupakan upaya untuk mengingatkan bahwa keterlibatan semua pihak dalam
pengendalian TB masih terus perlu dilakukan demi terciptanya Indonesia bebas TB.

Rangkaian kegiatan Acara puncak Peringatan Hari
TB Sedunia Tahun 2012 dimulai dengan acara
seminar sehari pada 31 Maret 2012 yang diikuti
lebih dari 2000 peserta diantaranya berasal
dariSektor pemerintah, NGO/CSOs/FBOs,
Organisasi Profesi (IDI, PAPDI,PDPI, IDI, IAKMI),
Lembaga Intersektoral(External &Internal Kemkes),
Mahasiswa, Masyarakat,
Dirjen PP dan PL, Prof. Tjandra Yoga Aditama saat Partners/NGOinternationatioanl, dll.
memberikan presentasi dalam rangka symposium
Nasional Peringatan Hari TB Sedunia 2012

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Prof. dr, Tjandra
Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, membuka secara resmi seminar yang diselenggarakan di
gedung Menara 165 Jakarta. 10 aksi terobosan yang kini dilakukan DitJen PPPL dalam
penanggulangan TB, yaitu : (1) Lab rujukan, (2) External quality assurance system, (3) Rapid
diagnostic test, (4) TB dalam akreditasi RS, (5) Penanganan Multi Drug Resistance (MDR) TB, (6)
19

Peran organisasi profesi, (7) Pemberdayaan masyarakat, (8) Media massa, (9) Kesinambungan &
penguatan program dan (10) Mengikuti perkembangan ilmiah terkini

B. PERIODE APRIL-JUNI 2012
2-5 April 2012 Pertemuan Nasional Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
dilaksanaka di hotel Grand Royal Panghegar Bandung, Jawa barat dibuka oleh Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Dirjen PP dan PL) Prof. dr. Tjandra Yoga
Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE di dampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
dengan tema “Melalui Pertemuan Nasional PP dan PL tahun 2012, Kita Tingkatkan Sinkronisasi
Pusat, Daerah dan UPT”, Dalam sambutannya, Dirjen PP dan PL menyampaikan tiga pesan
penting dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian. Tahap Perencanaan merupakan
komponen yang amat penting dan berbasis bukti, baik secara Ilmiah, data masa lalu, dan
prediksi, dijalankan sesuai dengan aturan dan Proper Plan Prevent Poor Performance (P5). Tahap
Pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan, perlu mengakomodasi perubahan
sesuai aturan, dilaksanakan dengan konsisten, kerja keras, dan dasar utama, pelaksanaan
haruslah mewujudkan hasil. Tahap Pengendalian merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perencanaan dan pelaksanaan melalui evaluasi dan koreksi sedini mungkin meliputi aspek
keuangan, administrasi, pelaksanaan program, dan pencapaian indikator.

Dirjen PP dan PL juga menyampaikan perlunya sinkronisasi dan persiapan Exit Strategy dalam hal
20

bantuan luar negeri. Efisiensi anggaran PP dan PL di tahun 2012 sebesar Rp. 281 M, dengan 2
prinsip utama yaitu "sharing the pain" dan "self blocking", sesuai dengan petunjuk dan rambu
yang ada. Pemotongan anggaran ini juga harus tidak mengurangi kualitas pelaksanaan program
dan pencapaian target kinerja Ditjen PP dan PL.

Pertemuan dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari 33 Kepala Dinas Provinsi, para Kepala
Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pejabat Eselon 3 dan 4 di lingkungan Ditjen PP dan PL. Hadir juga
Narasumber pertemuan yang berasal dari pejabat Esselon 1 di Lingkungan Kementerian
Kesehatan atau yang mewakili, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Ditjen Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Bappenas.

12 April 2012, bertempat di hotel Aryaduta Jakarta dilaksanakan peringatan Hari Malaria
Sedunia (HMS) yang dimulai dengan pengukuhan Forum Nasional GEBRAK Malaria. Acara
dihadiri oleh Wakil Presiden RI, beberapa Menteri dan Princess Astrid putri Raja Belgia yang
merupakan Utusan Khusus Roll Back Malaria (RBM), suatu organisasi di bawah naungan PBB
yang mendukung peran serta berbagai sektor dalam penanggulangan malaria di dunia.

21

Princess Astrid didampingi Dirjen PP dan PL
bertemu dengan Ibu Ani Yudhoyono pada 13
April 2012 di Istana Negara. Pada
kesempatan tersebut, Princess Astrid
menyampaikan penghargaan atas kemajuan
penanggulangan malaria di Indonesia. Beliau
juga tertarik pada kegiatan koordinasi malaria
dengan kesehatan ibu dan anak serta
imunisasi, penyebaran ikan pemakan jentik
nyamuk dan peran dokter kecil. Terakhir
beliau berharap Ibu Negara berkenan untuk
membawa isu malaria pada pertemuan-
pertemuan internasional.
Direktur PPBB, dr.Rita Kusriastuti didampingi perwakilan
WHO untuk Indonesia, Staf Ahli Menteri dan Utusan Khusus
Roll Back Malaria, saat membuka pertemuan Forum
Nasional GEBRAK Malaria

Pada 14 –15 April 2012, Princess Astrid dan Dirjen PP dan PL, mengunjungi Provinsi Lampung
untuk meninjau pelaksanaan program penanggulangan malaria di Provinsi Lampung. Princess
Astrid dan Dirjen PP dan PL mengunjungi Poskesdes Kalianda untuk menyaksikan penyuluhan
dan pemeriksaan darah dengan Rapid Diagnostic Test (RDT), program integrasi malaria dengan

22

pemeriksaan Ibu Hamil, dan imunisasi. Selain itu juga penyebaran benih ikan pemakan jentik
nyamuk (ikan kepala timah) ke kolam ikan di Merak Belantung Kecamatan Kalianda, serta
mengunjungi Puskesmas Way Urang, dan RS Abdul Moeloek Bandar Lampung untuk melihat
pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar.

Puncak HMS diadakan di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah pada 2 Mei 2012. Diadakan
pencangan deklarasi “Provinsi Kalteng siap untuk bebas malaria pada tahun 2018” yang dihadiri
oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
Direktur RSUD Palangka Raya, serta Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
mewakili Kementerian Kesehatan RI.

20 April 2012, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL),
Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE atas nama Menteri
Kesehatan RI telah membuka secara resmi Pelatihan Nasional Edukator Diabetes Indonesia Ke-
10 yang dilakukan oleh Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia (PEDI).

BrigJen DR. Dr. Aris Wibudi, Ketua Umum PEDI menyampaikan laporannya bahwa pelatihan
selama 3 hari ini diikuti lebih dari 200 orang yang terdiri dari dokter, perawat, diietesien dan
petugas lainnya. Selain itu pelatihan yang sudah berjalan 10 tahun ini mempunyai 3 tingkatan
yaitu dasar,lanjut dan berkelanjutan serta dengan Metode pelatihan dalam bentuk teori, loka
karya, dan simulasi.

23

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama Mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan RI menyambut baik
pelatihan ini, sedikitnya karena 4 hal :

1. Diabetes Mellitus (DM) yang merupakan masalah kesehatan paling penting di Indonesia,
dengan data antara lainmerupakan Penyebab kematian ke 6, Prevalensi DM perkotaan 5,7%,
dan Prevalensi Toleransi Glukosa Terganggu 10,2%
2. Pengendalian DM haruslah merupakan continuum care, dimana edukasi merupakan salah
satu faktor yang sangat penting
3. Mereka yang sudah dilatih akan langsung dapat menangani pasien DM dan keluarganya
sehingga mereka dapat tetap sehat, bugar dan mandiri.
4. Ini merupakan bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat kesehatan untuk bersama
pemerintah menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia, dalam hal ini Diabetes
Mellitus Demikian disampaikan oleh Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama.
7 Mei 2012,Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL),
Kemenkes, Prof. dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE di kota Yogyakarta
melakukan peresmian Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Yogyakarta, yang merupakan
pemekaran KKP Kelas II Semarang yang ditandai dengan Pembukaan selubung Papan Nama dan
Penandatanganan Prasasti. Pada kesempatan ini sekaligus dilakukan juga acara serah terima
jabatan dan serah terima pemanfaatan aset dari KKP Kelas II Semarang ke KKP Kelas IV
Yogyakarta.
24

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama dalam
sambutannya menyampaikan bahwa KKP
Kelas IV Yogyakarta merupakan KKP ke 49
di-Indonesia,masing-masing KKP
mempunyai beberapa Kantor Wilayah Kerja
(WilKer) yang melayani ratusan pelabuhan
dan bandara diseluruh Indonesia.

Dirjen PP dan PL membuka selubung papan nama KKP Kelas IV
Yogyakarta

Beliau menambahkan, bahwa KKP Kelas IV Yogyakarta diminta untuk melakukan; tugas pokok
dan fungsinya baik sebagai cegah tangkal penyakit maupun aspek kesehatan masyarakat di
lingkungan pelabuhan serta pelayanan kesehatan jamaah haji, koordinasi yang baik dengan
seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan di wilayah kerjanya, koordinasi dengan
Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat, bila diperlukan maka turut membantu
penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya yang terkait dengan PP dan PL, di
daerah tempat kerjanya, bekerja sesuai aturan per-undang-undangan yang ada, melaporkan
secara berkala ke DitJen P2PL tentang perkembangan tugas dan pekerjaan.

10 Mei 2012 , dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih intensif
25

melalui program percepatan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan melaksakanan
rangkaian acara pembinaan wilayah kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang bertepatan
dengan acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah Sumatera Barat.

Kegiatan diawali dengan pertemuan
Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan
Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada
acara yang dibuka oleh Walikota Bukit Tinggi
tersebut, Dirjen PP dan PL Prof. dr. Tjandra
Yoga Aditama membuka dan memberikan
paparan yang dilanjutkan dengan diskusi
tentang program kesehatan terpadu di
Sumatera Barat.

Dirjen PP dan PL didampingi Walikota Bukit Tinggi dan
Kadinkes Prov. Sumbar saat menjadi pembicara pada
pertemuan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan
Kesehatan Prov. Sumbar

Materi diskusi yang menarik diantaranya: Penjelasan tentang Poltekes, Aspek pelayanan RS ,obat
generik, tarif Askes, Kebutuhan tempat tidur menjelang BPJS, Permintaan anggaran untuk

26

kegiatan PP dan PL di kabupaten/kota termasuk DAK,

Pentingnya pendidikan dan pelatihan SDM, kegiatan kesehatan di beberapa kabupaten
(penurunan AKI dan AKB, penanggulangan HIV/AIDS), peran Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi
(MTKP) dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dalam pekerjaan bidan, Kejelasan
penempatan dokter Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK) setelah lulus,
serta puskesmas perkotaan dengan pelayanan persiapan jamaah haji. Kegiatan dilanjutkan
dengan kunjungan kerja Sesditjen PP dan PL dr. Yusharmen D.Comm.H., M.Sc ke Kota Sawah
Lunto pada 11 Mei 2012 untuk menyaksikan deklarasi Open Defecation Free (ODF) 9 kelurahan
dan peresmian kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

dr. Yusharmen menyambut baik kegiatan tersebut karena terkait dengan masalah mendasar di
bidang kesehatan sebagai wujud nyata dari upaya promotif dan preventif yang menjadi prioritas
Pemerintah.

Dikatakan juga, kegiatan Deklarasi ODF dan Persemian Posbindu PTM merupakan media yang
sangat efektif untuk mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

27

16 Mei 2012, Dirjen PP dan PL Prof dr. Tjandra Yoga Aditama melakukan talkshow di Metro TV.

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995
i
dan 2001, serta Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2007 menunjukkan bahwa Penyakit
Tidak Menular (PTM) menduduki peringkat
teratas dibanding penyakit menular. PTM
memerlukan biaya pengobatan yang jauh lebih
mahal, menjadi beban sosial dan ekonomi
i
keluarga. Penyakit Kanker merupakan PTM
utama yang menjadi penyebab kematian
nomor 6 di Indonesia.
Dirjen PP dan PL saat menjadi pembicara dalam talkshow
PPTM

Di Indonesia, tantangan yang dihadapi adalah 70% pasien kanker terdeteksi pada stadium lanjut,
terbatasnya pengetahuan masyarakat termasuk keyakinan bahwa penyakit dapat disembuhkan
dengan pengobatan tradisional, serta gaya hidup tidak sehat seperti meroko konsumsi alkohol,
merokok,
konsumsi makanan yang diawetkan. Hal tersebut disampaikan oleh Hal tersebut disampaikan
oleh Dirjen PP dan PL Prof dr. Tjandra Yoga Aditama pada talkshow tersebut.

28

Talkshow juga membahas perlunya pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Kegiatan
tersebut juga menghadirkan pakar di bidang kanker yaitu Dr. dr.Laila Nuranna, Sp.OG (K), dan
salah satu pakar bidang gizi.

Dr. Laila Nuranna menyampaikan penyakit kanker dipengaruhi oleh faktor risiko seperti
merokok, minum alkohol, kurang aktifitas fisik, kurang konsumsi sayur, konsumsi lemak tinggi,
obesitas. Dr . Laila juga menyampaikan pentingnya menghindari faktor risiko kanker, melakukan
pemeriksaan sejak dini, skrining/penapisan, vaksinasi HPV (pada kanker serviks), Periksa
Payudara Sendiri (SADARI) pada kanker payudara. Dirjen PP dan PL juga menyampaikan bahwa
kelayakan kecukupan konsumsi garam di Indonesia adalah 6 gram/hari (+_ 1 sdt/hari), konsumsi
lemak 20 - 25% dari total energi sesorang (1,5 – 3 sdm atau 15 gr-30 gr/hari), dan konsumsi gula
sebesar 10 % dari total energi seseorang. Strategi yang dapat digunakan antara lain
membiasakan makan beranekaragam, menggunakan bumbu alami, menambahkan garam pada
saat makanan sudah terhidang, memasak dengan mengukus/merebus, mengkonsumsi makanan
segar (tidak diawetkan), memakan daging tanpa gajih, menggunakan santan encer, membatasi
makanan digoreng, dan membaca label makanan.

Pada talkshow tersebut dibahas jugapentingnya membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak,
karena dapat meningkatkan risiko PTM. Dalam waktu 15 tahun, 87,5% yang sensitif natrium
(garam) dan 50% yang tidak sensitif akan menjadi hipertensi. Konsumsi gula dan lemak berlebih
berpotensi menjadi obesitas dan diabetes.
29

21 - 26 Mei 2012, Dirjen PP dan PL, Prof. Tjandra Yoga Aditama, sebagai "Alternate Head of
Delegation Indonesia" bersama Wamenkes dan Delegasi RI (DELRI) menghadiri WHA - World
Health Assembly (pertemuan tertinggi World Health Organization - WHO) Ke-65, di Jenewa
Swiss.

Sidang WHA Ke-65 membahas 20 agenda yang
terdiri dari agenda pleno dan 2 Komite, yaitu A)
Technical Matters dan B Administrative Matters
dengan Tema Utama adalah "Towards Universal
Health Coverage" yang menghasilkan 13 resolusi
dan 4 keputusan. Topik yang dibahas dalam
pertemuan tersebut antara lain "Universal
Health Coverage" Millenium Development Goals
(MDGs), Penyakit Tidak Menular (PTM),
Gangguan Jiwa, serta Gizi dan Kehamilan.
Wamenkes didampingi Dirjen PP dan PL menghadiri
sidang WHA Ke-65, Genewa

Beberapa agenda Dirjen PP dan PL bersama Wamenkes antara lain melakukan rapat DELRI,
mengikuti pertemuan Gerakan Non Blok (non alignment movement) tentang kesehatan,
mengadakan pertemuan bilateral dengan Menkes Amerika Serikat, dan pertemuan dengan 6
30

negara lainnya dalam rapat Foreign Policy and Global Health (FPGH) serta mengadakan
pertemuan dengan Menkes Bangladesh. Selain itu Dirjen PP dan PL turut mendampingi
Wamenkes melakukan pertemuan resmi dengan Direktur Jenderal WHO untuk membahas
jumlah staf internasional WHO dari Indonesia yang masih sangat terbatas, masalah Universal
Coverage dan pengalaman Indonesia dalam menghadapi bencana.

Pada kesempatan ini Prof. Tjandra mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Department of
Control of Neglected Tropical Disease WHO, yang membahas langkah-langkah penanggulangan
beberapa penyakit di Indonesia, yaitu lepra, kecacingan pada anak, filariasis, schistosomiasis dan
frambusia.

15 Juni 2012, di Kota MedanDirektorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2),
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Medan
dan PT Johnson Home Hygiene Products (JHHP) beserta mitra terkaitmenyelenggarakan
konferensi pers dalam rangka peringatan ASEAN Dengue Day ke-2. Acara ini merupakan puncak
dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari ASEAN Dengue Day yang dicanangkan
pada 15 Juni 2011 lalu yang dinilai sangat penting sebagai inisiatif dalam Pengendalian Demam
Berdarah di wilayah Asia Tenggara.

Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait dalam upaya
meningkatkan pengendalian Demam Berdarah, diantaranya :
31

1. Kampanye Awas Demam Berdarah 2012 yang dilakukan bersama pemerintah, PT Johnson
Home Hygiene Products (JHHP), Institut Pertanian Bogor, Yayasan Obor Berkat Indonesia dan
Indomaret yang dilakukan di 5 kota terpilih: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan
(bulan Januari-Juni 2012). Kegiatan yang dilakukan berupa:
a. Penyuluhan di 250 sekolah dengan bekerjasama dengan Yayasan Obor Berkat Indonesia.
b. Pemilihan Jumantik Cilik yaitu kompetisi yang akan dilakukan oleh anak-anak SD dengan
melakukan beragam aktivitas pemberantasan nyamuk.
c. Pengadaan situs www.awasdb.comsebagai pusat informasi Kampanye Awas DB
2. Pelatihan Jumantik di Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pusat Promosi Kesehatan.
3. Pembuatan billboard oleh Pusat Promosi Kesehatan yang akan dipasang ditempat yang
strategis sebagai salah satu media KIE untukmasyarakat.
Mengirim surat edaran kepada Kepala Daerah untuk mengingatkan mengenai “Komitmen Kepala
Daerah Dalam Pengendalian Demam Berdarah” sesuai hasil kesepakatan dalam Dialog Nasional
pada saat peluncuran ASEAN Dengue Day

Project Manager Kampanye Awas DB, Rezka Ilhamsyahmenjelaskan bahwa Kampanye Awas DB
2012 telah dilaksanakan dari Desember 2011 hingga Juni 2012 dengan kegiatan antara lain
edukasi langsung mengenai pencegahan DBD dan kompetisi Jumantik Cilik ke-250 sekolah dasar
di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan. Khusus untuk Kota Medan sudah
32

ditetapkan 3 sekolah pemenang kompetisi Jumantik Cilik, yaitu SDN 060899, SDN 060912 dan
SDN 065853.Dalam Acara tersebut diserahkan hadiah bagi pemenang lomba jumantik yang
diserahkan oleh Direktur PPBB, perwakilan Dinkes Provinsi Sumatera Utara, Kadinkes Kota
Medan, dan Mitra. Dalam kesempatan itu disampaikan dukungan program oleh mitra terkait
dalam kampanye awas DBD yang ditandai dengan pemberian sumbangan oleh Indomaret kepada
Yayasan OBI.

Konferensi Pers dalam peringatan ASEAN Dengue Day ke 2 di Medan

Kegiatan Pemeriksaan Jentik oleh Jumantik cilik
33

C. PERIODE JULI-SEPTEMBER 2012
25 Juli 2012 , Direktorat Jenderal PP dan PL bersama Unit Utama Kemenkes lainnya
melaksanakan pembinaan wilayah terpadu di Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kota Banda
Aceh bersamaan dengan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda). Ibu Menteri Kesehatan
Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah
(Rakerkesda) Provinsi Aceh tahun 2012. Rakerkesda dengan tema “Melalui Rapat Kerja
Kesehatan Daerah Mari Kita Perkuat Sinergitas Program Kesehatan Pemerintah Pusat dan
Daerah untuk Percepatan Target MDG’s 2015”.

Hadir pada pertemuan ini antara lain Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, Bupati/Walikota,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),
pimpinan dan anggota DPRD, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Dirjen Bina Gizi & KIA, Dirjen Bina
Farmasi dan Alkes, Sesditjen PP dan PL, Direktur Utama PT ASKES, Pangdam Iskandar Muda,
serta Kajati Aceh.Pada kesempatan ini, Gubernur Provinsi Aceh menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2011 – 2027 yang memberikan prioritas pada
delapan fokus utama pembangunan diantaranya bidang kesehatan. Selain itu disusun Rencana
Strategis (Renstra) bidang kesehatan sebagai konsep rencana pembangunan jangka menengah
Provinsi Aceh tahun 2012-2017 dengan harapan bahwa target pembangunan kesehatan yang
ditetapkan dalam Millenium development Goals (MDG’s) 2015 dapat tercapai.

34

Pada kesempatan ini, Menkes memberikan apresiasi kepada Gubernur Aceh yang mengeluarkan
kebijakan larangan merokok bagi PNS didalam ruangan, kantor, dan lingkungan kerja, dan untuk
Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan membebaskan biaya pengobatan seluruh
penduduk Provinsi Aceh. Hal tersebut dapat dijadikan model untuk penerapan jaminan
an
kesehatan nasional di Indonesia yang diamanatkan Undang-Undang Badan Pengelola Jaminan
Undang
Sosial (UU BPJS).

Ibu Menteri Kesehatan juga meresmikan Pusat
Unggulan Diagnostik AIDS, TB dan Malaria (ATM
DCoE) di Balai Laboratorium Kesehatan Aceh, yang
merupakan satu-satunya Pusat Diagnostik Malaria
satunya
yang mengaplikasikan Metode Lot Quality
Assurance Sampling (LQAS) di Indonesia, dan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak
Menular (PTM) di Desa Alue Deah Teungoh, Kota
Banda Aceh, sekaligus menyerahkan bantuan
peralatan Posbindu.
Menkes RI saat meresmikan Pusat Keunggulan Diagnostik
AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kota Banda Aceh.
Pemerintah Aceh.

35

28 Juli 2012 Masalah Hepatitis Sudah Di Depan Mata”, merupakan tema yang diangkat pada
seminar hepatitis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Kemenkes RI dalam rangka memperingati Hari Hepatitis
Sedunia ke-3 Tahun 2012 di Jakarta (28/7).

Acara ini dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, dr.
Nafsiah Mboi serta penyampaian testimoni Dahlan
Iskan sebagai mantan pasien hepatitis.

Dalam sambutannya, Menkes mengatakan Hepatitis
merupakan masalah kesehatan yang paling besar di
dunia. Dimana sekitar 2 milyar penduduk dunia
pernah terinfeksi oleh virus hepatitis B, 240 juta
orang yang mengidap kronis, dan diperkirakan
terdapat 170 juta penderita penyakit hepatitis C.
Oleh karena itu, di tahun 2010 dibuatlah Resolusi
WHO tentang Hepatitis atas usul Indonesia, Brazil
Pemukulan gong oleh Menkes RI, Dahlan Iskan, dan dan negara lainnya.
pendamping pengidap HIV saat meresmikan
pembukaan seminar hepatitis sedunia didampingi Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa salah satu
Dirjen PP dan PL dan Wamen RI
pencegahan penyakit hepatitis yaitu pemberian
36

imunisasi saat bayi/balita. Untuk itu, Menkes menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar terus
menerus menyuarakan imunisasi, selalu berperilaku hidup bersih & sehat, tidak mengkonsumsi
makanan sembarangan, serta menjauhi perilaku seks berisiko dan narkoba.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech oleh Direktur Jenderal PP dan PL, Prof. dr.
Tjandra Yoga Aditama. Dirjen mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara endemis tinggi dalam
Hepatitis, karena prevalensi HBsAG (+) adalah 9,4 %, dimana batas maksimumnya8%. Dirjen
menambahkan bahwa program pencegahan Hepatitis di Indonesia meliputi Pencegahan primer,
yaitu imunisasi pada semua bayidan pencegahan sekunder yaitu penanganan mereka yang sudah
terinfeksi dan Pencegahan tersier.

Setelah Seminar Hepatitis, peringatan HHS Ke-3 dilanjutkan dengan aksi simpatik di Bundaran HI
berupa pembagian merchandise peduli Hepatitis kepada masyarakat oleh Kemenkes bersama Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Senat Mahasiswa FKUI, LSM/Organisasi Kemasyarakatan dan mitra
sponsorship.

Juli 2012,Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) menyelenggarakan pelatihan
untuk pelatih (Training of Trainers/TOT) pengendalian PTM terintegrasi di beberapa daerah di
Indonesia. Terintegrasi karena dilakukan untuk pengendalian beberapa jenis PTM utama dengan
pendekatan pengendalian faktor risiko bersama (penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker,
diabetes mellitus, penyakit paru-paru kronis, dan termasuk cedera. Faktor risiko bersama PTM
37

antara lain merokok, obesitas, diet tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik).

TOT ini dilaksanakan di Provinsi Aceh,
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan
Riau, Lampung, D.I. Yogjakarta, Kalimantan
Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua
Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Barat, Jawa Tengah, dan Maluku.

TOT diselenggarakan dalam 2 jenis yaitu
kelas manajemen dan kelas teknis. Kelas
manajemen diikuti oleh pengelola program
PTM dari dinas kesehatan provinsi dan
Direktur PPTM, DR. Ekawati Rahajeng, SKM, M. Kes (Kiri) tengah
beberapa dinas kesehatan kabupaten/kota
membuka TOT PPTM terintegrasi di Provinsi Lampung

terpilih. Sedangkan kelas teknis diikuti oleh dokter obsgin (khusus kanker) dan dokter umum dari
Puskemas serta rumah sakit. Pelatihan teknis ini ditekankan pada pencegahan, deteksi dan
monitoring faktor risiko PTM melalui Pos Pembinaan terpadu PTM, diagnosis, dan rujukan.

Sebagai tindak lanjut dari TOT ini, setiap daerah akan menyelenggarakan pelatihan teknis di wilayah
atihan
masing2 yg bertujuan untuk menyiapkan petugas pelaksana (provider) di Puskemas dan RS rujukan.
)
38

3 Agustus 2012, Dalam rangka mendukung pencapaian komitmen Kementerian Kesehatan untuk
memiliki nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan program kesehatan untuk mencapai tujuan
Pembangunan Kesehatan, yaitu Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efisien dan Efektif, serta Bersih
Direktur Jenderal PP dan PL memimpin Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBKM dengan
penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkes RI. dr.
Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH diikuti penandatangan pakta integritas oleh seluruh Pejabat
Eselon 2 di lingkungan Ditjen PP dan PL dan beberapa pejabat Kantor Kesehatan Pelabuhan
serta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

Perwujudan nilai-nilai tersebut divisualisasikan dalam bentuk Wilayah Bebas dari korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten Melayani (WBBKM) sebagai komitmen bersama yang
harus dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam sambutan Dirjen menyampaikan 5 hal, yaitu: 1) Pencanangan ini penting sebagai
pelaksanaan INPRES No 5 tahun 2011 dan kelanjutan pencanangan serupa di Kemenkes pada
bulan Juli serta merupakan kebutuhan untuk mendorong perbaikan di masa yang akan datang.
2) "Bersih" diartikan sebagai taat sepenuhnya pada aturan dan tidak ada kompromi terhadap
aturan 3) "Kompeten" dilakukan dengan terus meningkatkan kemampuan sesuai pekerjaan,
baik dalam hal kesehatan masyarakat maupun manajemen, dan terus mengikuti perkembangan
masyarakat, 4) "Melayani" dapat diartikan secara langsung melayani masyarakat. 5) Setelah
pencanangan maka yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikannya dalam pekerjaan
39

sehari-hari.

Bulan Agustus 2012, Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan bidang kesehatan pada arus
mudik lebaran, Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan
PL), menyiapkan Posko Mudik Sehat yang
beropersional dari H-7 sampai dengan H+7. Untuk
kelancaran pengolahan data dan informasi Posko ini
koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait
(Korlantas Mabes POLRI dan Kementerian
Perhubungan, PT. PELNI, Dinas Kesehatan Provinsi,
Kabupaten/Kota, KKP, Rumah Sakit serta
Puskesmas).

Untuk mendukung kegiatan tersebut, telah dilakukan pemantauan di Pelabuhan Merak – Bakauheni,
Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa terminal di Jakarta, dan di Yogyakarta (stasiun Lempuyangan
dan Giwangan).Sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012, laporan yang disampaikan oleh Posko
berdasarkan data Korlantas POLRI jumlah Kejadian Kecelakaan terdapat 5.006 kecelakaan dengan
rincian 869 meninggal dunia,1.438 luka berat, dan 4.913 luka ringan.

40

Data kecelakaan lalu lintas tahun 2011 yaitu terdapat 4.435 kecelakaan dengan rincian 750
meninggal dunia, 1.294 luka berat, dan 3.315 luka ringan. Bila dibandingkan dengan hari yang
sama tahun lalu jumlah kecelakaan meningkat 12%, jumlah korban meninggal dunia meningkat
15%, luka berat meningkat 11,13% dan luka ringan meningkat 48%.

Untuk melengkapi data sanitasi lingkungan, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Jakarta
juga melakukan pemeriksaan sampel makanan, sanitasi kapal dan terminal, inspeksi rumah
makan dan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan. Pemantauan di terminal bis antara lain
pemeriksaan supir bis seperti Tekanan darah, Gula darah, Alkohol, Amphetamin. Pemeriksaan
bakteriologi dan kimiawi warung/restoran, pengecekan toilet umum, dan pencemaran udara,
baik CO maupun debu, penyuluhan kesehatan melalui spanduk, poster-poster dan himbauan ke
masyarakat pengguna terminal. Untuk mendukung pemeriksaan kesehatan di poskes, Dirjen PP
dan PL, Prof. Tjandra juga menyerahkan bantuan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan RI ke
beberapa KKP, Dinas Kesehatan dan terminal jalur arus mudik lebaran.

6 Agustus 2012, Dirjen PP dan PL, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama mendampingi Ibu Menteri
Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi melakukan kunjungan kerja ke Tanah Papua dalam rangka
meluncurkan program akselerasi program HIV/AIDS.Menkes melakukan serangkaian kegiatan,
yaitu (1) melihat kegiatan REACH, bantuan dari CHAI (Clinton Health Access Inititiative, AusAID)
untuk memperluas dan mendorong akses KTS untuk orang yang tinggal di Kabupaten dengan
mengembangkan Centre of Excellent di 6 kab/kota di Propinsi Papua dan selanjutnya menjadi 11
41

kab/kota dan melatih 90 puskesmas. (2) Peresmian Layanan KTS di KKP Jayapura yang
merupakan tempat yang sangat strategis karena berbatasan dengan wilayah PNG (3) Peresmian
ATM (AIDS, TB, dan Malaria) Centre dalam rangka mencapai target MDGs (4) Dialog interaktif di
TVRI Papua terkait penyakit HIV-AIDS secara Nasional dan secara khusus di Propinsi Papua.

Selanjutnya Menteri Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Papua Barat dengan
kegiatan (1) Peluncuran Kampanye Media KIE Program HIV-AIDS (2) peluncuran Program REACH
yang didukung CHAI di 4 kab/kota yang kemudian akan dikembangkan menjadi 10 kab/kota
serta akan melatih sebanyak 50 petugas puskesmas di Papua Barat; (3) Pelepasan Pawai Seni
Budaya dalam rangka Kampanye Program HIV-AIDS; (4) Kunjungan ke layanan VCT di Puskesmas
Sanggeng dan pameran program HIV-AIDS; (5) Talkshow di RRI Papua Barat antara Menkes
dengan peserta Rakerkesda.

10 September 2012, The Third East Asia Ministerial Conference on Sanitation and
Hygiene (EASAN 3) resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 10-12 September 2012 dan dihadiri oleh 14 Perwakilan
Negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia,
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

42

Menkes menyampaikan bahwa EASAN 3
merupakan hal penting sebagai kelanjutan dari
EASAN 1 di Beppu, Jepang dan EASAN 2 Manila,
Filipina dalam merumuskan kemitraan sanitasi
regional antara para pemangku kepentingan,
pemerintah, sektor swasta, donor agency,
perguruan tinggi dan masyarakat untuk mencapai
target sanitasi MDG’s. Percepatan cakupan
sanitasi bagi masyarakatdi wilayah Asia Timur
dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama
antar negara terutama kerjasama dengan negara
yang memiliki cakupan sanitasi universal dan
negara yang telah mencapai target MDG’s.
Ibu Menkes, dr.Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH saat
membuka pertemuan EASAN 3 di Bali
Selain itu, menurut Menkes, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam EASAN 3 antara lain
deklarasi Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pengembangan Strategi Sanitasi Kota
di berbagai kabupaten/kota dalam rangka percepatan perbaikan sanitasi dan perilaku higienis.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan "Bali Declaration on Sanitation & Hygiene in East
Asia” yang disepakati 14 negara Delegasi. Penandatanganan deklarasi dilaksanakan pada Senin
(10/9) oleh para Ketua Delegasi termasuk Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama sebagai perwakilan
43

delegasi Indonesia.

EASAN 3 resmi ditutup pada Selasa (11/9). Selanjutnya para peserta melakukan kunjungan
rta
lapangan ke 3 lokasi program Sanitasi dan Air Bersih yaitu Kab. Bangli , Kab. Tabanan dan
Denpasar (12/9) .

10 September 2012, Sejalan dengan komitmen
Kemenkes untuk mengembangkan kualitas
sumber daya manusia sebagai sarana
peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dan upaya profesionalisme pegawai, Ditjen PP
dan PL berupaya mendorong penyelenggaran
pendidikan dan pelatihan (diklat) di berbagai
bidang guna mendukung akselerasi pencapaian
Program PP-PL. Direktur Simkar Kesma, dr.Andi Muhadir, MPH saat
melakukan pemeriksaanbarisan siswa Diklat Karantina

Bentuk dukungan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan upaya profesionalisme pegawai
dalam akselerasi program PP dan PL diwujudkan dengan penyelenggaraan Diklat Karantina
Kesehatan Angkatan Ke-3 Pola 416 Jam serta diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pola 400
3
Jam.

44

Penyelenggaraan Diklat Karantina Kesehatan bertujuan agar peserta mampu melakukan cegah
tangkal penyakit yang berpotensi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) di pintu
masuk negara. Diklat ini diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Lakespra Saryanto TNI AU
dan dilaksanakan selama 45 hari di Pacet, Jawa Barat, dan Jakarta. Diklat diikuti 90 orang peserta
dari 49 KKP se-Indonesia yang dibuka oleh Direktur Simkar Kesma. Metode diklat dibagi menjadi dua,
yaitu Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh TNI AU dan Diklat Teknis Program dengan
narasumber dari Kementerian Kesehatan serta praktisi di bidangnya.

Sementara itu, penyelenggaraan Diklat PPNS bertujuan untuk menjawab kekurangan jumlah PPNS
yang menangani kasus bidang PP dan PL di lapangan. Diklat ini diselenggarakan bekerjasama dengan
Bareskrim Polri yang diikuti 59 orang peserta dari KKP, BTKLPP, dan Ditjen PP dan PL, serta
dilaksanakan selama 2 bulan di Mega Mendung, Jawa Barat yang dimulai pada 11 September 2012.
Narasumber pada diklat PPNS berasal dari Polri dan Kementerian Kesehatan.

14 September 2012Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan
PL), Kementerian Kesehatan RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, pada
14 September 2012, setelah memimpin Sertijab Kepala KKP Kelas I Medan, sore harinya melakukan
kunjungan kerja meninjau Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Medan yang merupakan Unit
Pelaksana Teknis DitJen PP dan PL yang tugas utamanya melakukan surveilans berbasis
laboratorium, khususnya laboboratorium untuk keadaan lingkungan dan dampaknya bagi kesehatan
masyarakat.Dalam pengarahan kepada pimpinan dan seluruh karyawan, Prof. Tjandra
45

menyampaikan beberapa hal yaitu mengenai jaminan mutu pelayanan yang merupakan hal mutlak
dalam pekerjaan di laboratorium BTKL, yang antara lain ditandai dengan status akreditasi, internal
dan external quality control serta terus belajar meningkatkan ilmu.

Lanjut Prof. Tjandra, sedangkan untuk pekerjaan rutin penilaian kesehatan lingkungan di BTKL harus
diikuti dengan analisa dampak kesehatan masyarakatnya, memberikan analisa dan usulan
pemecahan masalah kepada pihak terkait dan memonitor agar pemecahan masalah memang
dilakukan.

Prof. Tjandra juga menganjurkan agar pemeriksaan kesehatan lingkungan pada keadaan khusus
(bencana alam, event nasional, situasi tertentu dan lain-lain) harus terus digalakkan sesuai situasi
yang terjadi.Selain itu, Lakukan inovasi-inovasi untuk membuat teknologi kesehatan lingkungan baru
yang dapatdimanfaatkan masyarakat, Kata Prof. Tjandra.Terakhir Prof. Tjandramengharapkan agar
semua kegiatan BTKL harus mampu disosialisasikan ke masyarakat luas, antara lain melalui media
massa dan lain-lain.

28 September 2012Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Prof.
dr. Tjandra Yoga Aditama, menjadi pembicara pada ASEAN Seminar on Neglected Tropical
Diseases Update 2012 yang bertempat di Jakarta menyampaikan beberapa hal antara lain terkait
penyakit infeksi tropik terabaikan (Neglected Tropical Diseases-NTD) yang bukan hanya
terabaikan oleh pemerintah, tapi juga terabaikan oleh kalangan peneliti, petugas kesehatan
46

masyarakat, donor, kalangan bisnis, perusahaan farmasi, dan lain-lain.

Pada pertemuan tersebut, dihadiri oleh lintas
program dan lintas sektor terkait, baik dalam
maupun luar negeri.

Di kesempatan yang sama, dalam presentasinya
beliau juga menyampaikan data dan program
dari beberapa NTD di Indonesia, seperti kusta,
frambusia, kecacingan, skistosomiasis dan
filariasis yang antara lain dimana data kusta
dalam pengobatan di akhir Desember 2010
sebanyak 19.741 orang dan tahun 2011
sebanyak 23.169.
Menkes RI didampingi para peserta ASEAN Seminar on NTDs
Update 2012
Sedangkan yang sudah diobati, penyakit kusta sampai saat ini sejak tahun 1982 sekitar 400.000
orang sesuai dengan target internasional, seperti target eliminasi Filariasis di seluruh dunia di
tahun 2020, global target Kusta di tahun 2015, yang dimana angka Cacat Tingkat 2 turun
sebanyak 35% dibandingkan 2010 dan frambusia tereradikasi dari dunia pada tahun 2020.
Penyakit infeksi tropik terabaikan dapat melibatkan banyak issue seperti Kemiskinan (MDG 1),
47

Geografi, Stigma, Kurang pendidikan (MDG 2), Lingkungan (MDG 7) dan tentunya aspek
kesehatan masyarakat.

Selain itu dalam diskusinya, Prof. Tjandra menyampaikan antara lain pentingnya advokasi pada
pimpinan daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta perlunya kerjasama ASEAN dalam
bentuk komitmen bersama untuk penanggulangan NTD.

26-29 September 2012, diselenggarakan Pertemuan Penguatan Kapasitas Inti di Pintu Masuk
Negara Melalui Rencana Aksi Implementasi International Health Regulations (IHR) 2005 Tahun
2012-2014 pada di Bidakara hal ini sejalan Pemberlakuan IHR 2005 di Indonesia telah
berlangsung selama lima tahun.

Untuk dapat menilai apakah IHR 2005 telah berlaku secara penuh diadakan evaluasi dengan
menggunakan instrumen dari WHO yang telah dilakukan oleh KKP se Indonesia. Untuk itu
Jakarta ini sangat pentng karena melibatkan Kepala KKP se Indonesia.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan RI Prof. Tjandra Yoga Aditama. Dalam sambutannya Dirjen menekankan pentingnya
memiliki kesiapsiagaan, kemampuan mendeteksi dan melakukan respon terhadap Public Health
Emergency of International Concerne (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan
Dunia (KKMD)”.

48

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan
pada KKP seluruhIndonesia, adabeberapa
kapasitas inti yang masih kurang dan perlu
upaya-upaya penguatan, yaitu : surveilans,
kesiapsiagaan, respon, komunikasi risiko,
kemampuan utama di pintu masuk
negara, dan kemampuan yang
berhubungan dengan bahan berbahaya
(zoonosis, keamanan pangan, radionuklir
dan kimia), Selain itu pertemuan juga
membahas rencana selanjutnya dalam
rangka peningkatan kapasitas inti di pintu
Peserta pertemuan Kepala KKP dan B/BTKL pada pertemuan Evaluasi masuk negara, sesuai Annex Ib IHR 2005.
Pelaksanaan IHR 2005

Dalam arahannya, Dirjen mengatakan bahwa untuk mencapai kapasitas inti yang diharapkan
sesuai dengan amanat IHR 2005, Komnas Implementasi IHR 2005 telah menyusun Rencana Aksi
Implementasi IHR 2005 tahun 2012 – 2014. Rencana aksi ini merupakan rencana kegiatan untuk
memperkuat kapasitas inti. Mengingat beratnya tanggung jawab dan waktu yang singkat, maka
diperlukan suatu strategi, komitmen, integrasi dengan stakeholder di pintu masuk negara, baik di

49

pelabuhan, bandara, maupun lintas batas negara dalam mencapai kemampuan inti.

D. PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2012
31 Oktober s/d 2 November 2012 Di Hotel Sahira Butik-Bogordiselenggarakan pertemuan riview
pengendalian DBD Regional Jawa- Bali yang
bertujuan Melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program pengendalian DBD
dan meningkatkan kerjasama antar daerah
serta komitmen seluruh pengelola
program Arbovirosis dalam upaya
pengendalianDemam Berdarah Dengue
(DBD).

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut yang dihasilkan
antara lain:

1. Definisi Operasional Kasus

50

a. Definisi operasional kasus yang dilaporkan ke pusat tetap masih mengacu rujukan yang
selama ini yaitu Demam Dengue, Demam Berdarah Dengue dan Dengue Syok Syndrom
(DSS).
b. Segera menentukan Definisi Operasional yang dipakai sebagai acuan nasional dengan
rujukan guideline DBD dari WHO tahun 1997, 2009, atau 2011 melalui Dirjen BUK
bersama-sama dengan IDAI dan PAPDI.
2. Sistem Pelaporan
a. Dinkes Provinsi menyampaikan laporan kasus ke pusat setiap bulan padatanggal 15
bulan berikutnya melalui email : arbo_depkes@yahoo.com dan fax. (021) 4202856
b. Dinkes Provinsi segera mengirimkan laporan umpan balik distribusi logistik yang sudah
dikirim pusat (perangko provinsi) termasuk jika ada permasalahan / kendala ke pusat.
c. Untuk menentukan KLB mengacu kepada kriteria KLB yang tercantum dalam Permenkes
RI No.1501 Th.2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangannya
d. Jika terjadi KLB / peningkatan kasus segera melaporkan ke pusat dengan melampirkan
W1 dan penanggulangan yang sudah dilakukan. (Laporan lengkap menyusul)
e. Kemenkes melalui Ditjen PP dan PL memberikan umpan balik laporan yang dibuat setiap
3 bulanan / triwulan sesuai dengan laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

51

3. Kemitraan / CSR
a. Sudah adanya MOU antara KEMENKES dengan beberapa perusahaan (Phapros, Pfizer,
GSK, Sanofi, Deltomed, Novartis, Otsuka, Indah Kiat) sebaiknya dapat ditindaklanjuti di
daerah yaitu peran CSR dalam mendukung Pengendalian DBD.
b. Bentuk kemitraan yang sudah ada didaerah agar dipertahankan seperti Pokjanal DBD,
Desa Siaga.
4. Pendanaan
Menggalang pendanaan dalam pengendalian DBD menggunakan :

a. Dana APBD
b. Dana ADD (Alokasi Dana Desa)
c. Dana BOK yang dapat digunakan untuk : transport petugas PE dan petugas PJB,
pembelian solar sebagai bahan campuran insektisida keperluan fogging focus,
pembuatan media KIE
d. Dana DEKON

15 Oktober 2012, Pada peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS) yang dilaksanakan di
SDN 04, 05, 06 Karet di Jakarta Selatan (15/10), Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH
mengatakan diare menjadi penyebab kematian bayi dan balita kedua terbanyak setelah
52

pneumonia. Laporan UNICEF 2012 menunjukkan bahwa
pneumonia dan diare masih menjadi penyakit utama
penyebab kematian anak di dunia. Kejadian ini sangat
mengkhawatirkan, sehingga sejak dini anak-anak harus
dibiasakan mencuci tangan pakai sabun.

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)dapat menurunkan
kasus diare sampai dengan 47 persen. Penyakit akibat
infeksi oleh bakteri, virus atau parasit ini mendominasi
kematian balita di Indonesia. Berdasarkan data WHO,
infeksi diare mengancam kehidupan 1,87 juta anak
balita setiap tahun di seluruh dunia sedangkan di
Roadshow Sosialisasi Lima Waktu Penting CTPS
Indonesia, WHO memperkirakan sekitar 31.200 anak
balita meninggal setiap tahun karena diare. Selain itu, CTPS juga dapat menekan pneumonia hingga
50% dan flu burung hingga 50%.

Oktober 2012, di Kab.Bintan Kep.Riau, Kab.50 Koto Sumatera Barat, dan Kab.Bulungan Kalimantan
Utara, telah dilaksanakan Pencanangan dan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop
BABS). Pada acara tersebut, seperti dalam setiap sambutannya, Prof. Tjandra menyampaikan
53

semboyan “Health is not everything, but without health everything is nothing” dan aspek promotif
dan preventif merupakan hal yang amat penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Salah
satu upaya preventif adalah melalui Stop BABS yang merupakan satu dari lima pilar Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM).

Pada kunjungan kerja di 3 lokasi tersebut,
rangkaian kegiatan diawali dengan
pencanangan dan Deklarasi Stop BABS di desa
Bumi Rahayu-Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan Kalimantan Timur pada 17 Oktober
2012, yang didampingi oleh Bupati Bulungan.
Selain itu, Dirjen memberikan penghargaan
kepada Kabupaten Bulungan karena
merupakan kabupaten pertama yang
mendeklarasikan Stop BABS di Provinsi
KalimantanPL mengunjungisampai sanitasi di Kabupaten
Dirjen PP dan Timur dan pameran saat ini telah mencapai 10 desa. Diharapkan agar pada tahun 2014
Bulungan diantaranya pembuatan toilet oleh warga
atau 2015, seluruh 81 desa di Kabupaten Bulungan sudah dapat mendeklarasikan Stop BABS.

Pada 25 Oktober 2012, Dirjen bersama Bupati Bintan, Anshar Ahmad, menyaksikan Deklarasi
Stop BABS di 11 desa di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Prof. Tjandra menyampaikan bahwa
perlu memberikan apresiasi yang cukup besar atas apa yang sudah mulai dikembangkan di
54

Kabupaten Bintan. Selanjutnya, pada 29 Oktober 2012, di Desa jorong Korek Iliar Nagari Tanjung
Bungo, Kabupaten 50 Koto Sumatera Barat.

Kunjungan ke desa yang berjarak 40 km dari ibukota kabupaten ini adalah untuk menyaksikan
Deklarasi Stop BABS dari 26 jorong dan nagari di Kabupaten 50 Koto. Dirjen juga berkesempatan
untuk meresmikan langsung sumber air umum dan mengunjungi fasilitas jamban di rumah
penduduk. Kabupaten Koto merupakan wilayah yang mengembangkan Program 1.000 jamban
dan berhasil membuat kloset sederhana yang bagus dan sehat dengan biaya sekitar Rp 30.000,-.
Kegiatan pencanangan dan deklarasi Stop BABS serupa telah dilaksanakan juga di beberapa
daerah antara lain Kab,Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Dumai.

23 November 2012, diselenggarakan pertemuanthe First Policy Roundtable on Future Access to
Cancer Care in ASEAN Countries di Hotel JW Marriot.Kanker merupakan masalah kesehatan
serius di dunia yang menjadi penyebab kematian utama. Menurut WHO(2010), terdapat 7,8 juta
penduduk meninggal akibat kanker, sementara di Indonesia 12,9% kematian disebabkan oleh
kanker. Pada tahun 2011, kanker menyumbang 21% penyakit tidak kenular. Mengingat kondisi
tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target dalam World Cancer
Declaration tahun 2020. Demikian disampaikan oleh Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi saat
membuka egiatan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 delegasi dari 7 negara, yaitu Thailand,
Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam dan Indonesia.

55

Pada tahun 2015 diperkirakan akan ada 1 juta
kasus kanker per tahun. Sementara itu, sistem
kesehatan di sebagian besar negara-negara
ASEAN tidak dapat sepenuhnya siap dalam
pelayanan kanker akibat masih adanya gap
antara negara maju dan berkembang. Diperlukan
strategi untuk memperkecil gap tersebut serta
meningkatkan upaya pencegahan dan
pengobatan kanker di kawasan ASEAN.
Menkes RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH membuka the First
Policy Roundtable on Future Access to Cancer Care in ASEAN
Countries di Jakarta

Strategi dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan di pelayanan primer dan sekunder,
penggunaan obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas, dan penerapan mekanisme regional
dan global dalam pembiayaan dan pengadaan peralatan kesehatan.

Menkes mengajak delegasi dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pendidikan
kesehatan, promosi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain pelayanan kesehatan, upaya
pencegahan juga harus ditingkatkan, seperti untuk menghindari rokok, obesitas, dan kurang
aktivitas fisik.

56

Delegasi dari negara-negara ASEAN menyepakati The Jakarta Call for Action on Cancer Control,
yang merupakan seruan dalam pengendalian kanker di kawasan ASEAN diantaranya komitmen
untuk memasukkan pengendailan kanker dalam agenda pembangunan kesehatan sebagai
prioritas, kerja sama antara pemerintah dan pihak terkait, penguatan upaya pencegahan dan
deteksi dini, upaya diagnosis dan pengobatan, dan peningkatan surveilans dan penelitian kanker.

28 November 2012, Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, melantik pejabat Eselon I
dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta.Pejabat yang dilantik adalah dr.
Yusharmen, D.Comm.H, M.Sc yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen PP dan PL
sebagai Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
menggantikan dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes yang dipromosikan menjadi Kepala Badan
Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Selanjutnya,
Dra. Budi Dhewajani, MA dilantik sebagai Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan menggantikan Dra. Niniek Kun Naryatie dipromosikan menjadi
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Ukraina, Georgia,
dan Armenia.

Pelantikan pejabat struktural eselon I dan II hari ini dilakukan untuk mengisi kekosongan
jabatan setelah pejabat sebelumnya dipromosikan. Pelantikan dan mutasi pejabat pemerintah
adalah bagian dari dinamika organisasi, untuk pemantapan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan, pembinaan karier pegawai, penyegaran, dan peningkatan kinerja.
57

“Setiap pelantikan pejabat hendaknya dimaknai untuk kepentingan organisasi bukan sekedar
penempatan pejabat pada jabatan tertentu melainkan merupakan langkah pembenahan
organisasi untuk meningkatkan kinerja”, ujar Menkes.

Parameter yang digunakan dalam menentukan
jabatan bagi setiap pegawai dilakukan dengan
pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas,
loyalitas, moralitas, pendidikan,pelatihan, nilai
pengabdian dan komitmen kepada tugas dan
tanggung jawab.Menkes meminta kepada dr.
Yusharmen agar menyukseskan pelaksanaan
program Kementerian Kesehatan dan dapat dengan
Ibu Menteri Kesehatan menyaksikan
cepat mempelajari tugas dan tanggung jawab yang
penandatanganan Pakta Integritas Pejabat yang baru utamanya di bidang pembiayaan dan
dilantik pemberdayaanmasyarakat terkait penyiapan
implementasi jaminan kesehatan semesta bersama Pokja yang telah dibentuk.Dengan
diberlakukannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka
tantangan yang berat, menuju jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage harus
dihadapi.

58

Dalam kesempatan yang sama, Menkes menyampaikan bahwa Pusat Kerjasama Luar Negeri
merupakan ujung tombak kerjasama Internasional bidang kesehatan. Peran Pusat Kerjasama
Luar Negeri harus lebih kuat sebagai point of entry Kementerian Kesehatan untuk urusan
kerjasama luar negeri. Upaya meningkatkan peran Indonesia menjawab tantangan kesehatan
global dilakukan dengan pendekatan Multi Track: Multilateral, Regional, Bilateral melalui
kebijakan satu pintu, yaitu melalui Pusat Kerjasama Luar Negeri.

29 November 2012, Untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan
Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP)
Filariasis telah dilakukan Pencanangan
Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis
bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan
Direktur Jenderal PP dan PL, pada peringatan
Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten
Indragiri Hilir.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memutuskan rantai penularan filariasis maka dilaksanakan
Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) filariasis di daerah endemis. Sampai tahun 2012

59

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (16)

Plus de Ditjen P2P

Plus de Ditjen P2P (20)

Dernier

Dernier (20)

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan