2. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Prakarsa peningkatan daya saing
daerah membutuhkan rangkaian
langkah yang cukup memakan waktu.
Langkah-langkah implementasi
prakarsa perlu didampingi secara
intensif.
Selain mengenalkan proses
sistematis untuk melakukan
perencanaan kegiatan, kelembagaan
di tingkat lokal juga perlu dibenahi
dan diperkuat.
DASAR
4. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Langkah-langkah berikut meru-
pakan rangkaian pertemuan yang
dapat dijadikan tonggak
(milestones) selama proses
prakarsa inisiasi peningkatan
daya saing daerah.
13
14
15
16
17
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Navigasi
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. SK Kelompok Kerja. Kelompok kerja klaster yang terbentuk
perlu disahkan atau dilegalkan melalui surat keputusan kepala
daerah. Untuk itu draft SK harus didiskusikan dengan instansi
yang terkait untuk menyesuaikan dengan proses administrasi
dan proses hukum daerah.
b. Diskusi dengan kepala daerah. Jika pada proses sebelumnya
kepala daerah belum terlibat secara langsung, maka ini saatnya
untuk berdiskusi lebih dalam dengannya. Jika dirasakan perlu,
disampaikan juga tentang lembaga kolaboratif lainnya yang
akan dibentuk, yakni dewan daya saing.
c. Format basis data. Karena data merupakan dasar segala
tindakan yang akan dilakukan, maka format yang telah
didiskusikan perlu dipertajam sekaligus dirancang mekanisme
perolehannya. Upaya khusus diperlukan, terutama tentang
penugasan personel untuk melakukannya.
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Ini merupakan pertemuan kelompok kerja klaster yang
pertama. Biasanya susunan anggota pokja yang didiskusikan
pada pertemuan sebelumnya, belum dapat dikatakan
“resmi” karena berbagai hal seperti belum dapat hadir,
belum dihubungi dlsb. Untuk itu perlu dilakukan konfirmasi
ulang terhadap seluruh anggota pokja. Selain itu, perlu
didiskusikan juga tentang formalisasi pokja beserta dengan
tata kerjanya sehingga mereka dapat bekerja dengan
nyaman. Dalam kesempatan ini juga perlu ditetapkan
penyusunan basis data sebagai agenda pertama dari
sekretariat pokja.
Diskusi pokja:
• Konfirmasi anggota
pokja
• formalisasi lembaga
• tata kerja
• basis data
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
FGD-1.
Goal: pemahaman tentang
daya saing daerah dan
landasan klaster industri
serta penetapan tema
klaster spesifik
FGD-2.
Goal: terbentuk prakarsa
perkuatan klaster yang
dikawal oleh kelompok
kerja klaster spesifik
Diskusi pokja:
• Konfirmasi peta pelaku
• Data dasar
• Penajaman rencana
tindak lanjut
Diskusi pokja:
• Konfirmasi anggota
pokja
• formalisasi lembaga
• tata kerja
• basis data
Urutan pertemuan yang merupakan tonggak
capaian langkah-langkah implementasi prakarsa
Nomor
pertemuan
Butir-butir proses
diskusi
Penjelasan tentang proses diskusi,
latar belakang dan petunjuk.
Langkah-langkah yang perlu diambil
setelah pertemuan.
6. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Diskusi dengan pihak
yang mau dan mampu
melakukan prakarsa.
Contoh: Bappeda, swasta
besar, divisi comdev
perusahaan besar,
asosiasi.
Tentukan kelompok
pemangku kepentingan
kunci pada wilayah
tersebut.
Dengan pihak
pemrakarsa, rencanakan
FGD-1
Diskusi dengan kelompok
kecil, pemangku
kepentingan di wilayah
tersebut. Diskusi
dilakukan beberapa kali
dalam kelompok homogen.
7. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
FGD-1.
Goal: pemahaman tentang
daya saing daerah dan
landasan klaster industri
serta penetapan tema
klaster spesifik
FGD-2.
Goal: terbentuk prakarsa
perkuatan klaster yang
dikawal oleh kelompok
kerja klaster spesifik
Diskusi pokja:
• Konfirmasi peta pelaku
• Data dasar
• Penajaman rencana
tindak lanjut
Diskusi pokja:
• Konfirmasi anggota
pokja
• formalisasi lembaga
• tata kerja
• basis data
8. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Pleno
• Partisipan: seluruh pokja
yang ada
• Agenda: Informasi
inovatif; Penajaman
agenda intervensi; Dewan
daya saing
Penetapan
anggota dewan
daya saing dan
Formalisasi
dewan daya saing
Rencana tindak
dewan daya saing
Presentasi agenda
tindak klaster,
diselenggarakan oleh
dewan daya saing
9. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Penyusunan usulan
DPDS tentang
kebijakan daerah
Rapat kerja
DPDS dengan
seluruh pokja
klaster industri
spesifik
Rapat kerja
dengan tim
penyusun kebijakan
daerah (dprd,
bappeda, biro
hukum &
organisasi)
Finalisasi dokumen
usulan kebijakan
11. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Diskusi dengan pihak
yang mau dan mampu
melakukan prakarsa.
Contoh: Bappeda, swasta
besar, divisi comdev
perusahaan besar,
asosiasi.
Dalam konteks daya saing, ada beberapa pihak yang dapat
diajak diskusi. Karena hal ini merupakan pendekatan yang
relatif baru, diskusi sebaiknya dilakukan dalam kelompok
kecil. Diskusi diperdalam hanya jika terdapat minat dari
mitra diskusi. Dalam tahap ini dilakukan sinkronisasi misi
antara pihak yang berprakarsa.
Mampu melakukan prakarsa diberi makna minimum, yakni
mampu mengundang pihak lain serta mampu
menyelenggarakan pertemuan.
12. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Kumpulkan data daerah. Untuk mulai memahami situasi daerah
sasaran, perlu dicari data yang terkini melalui sumber
sekunder. Sumber dari media masa sangat berguna untuk
mencari perkembangan aktual.
b. Lakukan komunikasi. Hubungan dengan contact person di
daerah perlu mulai dilakukan melalui media komunikasi yang
tersedia dan dirasakan nyaman bagi kedua belah pihak (mis.
Telpon, SMS). Jika perlu kirimkan dokumen sederhana yang
dibutuhkan daerah dan muncul pada pertemuan 1.
13. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Setelah diskusi 1 telah dilalui dan pemrakarsa memiliki
minat untuk meningkatkan daya saing daerah, proses
dilanjutkan dengan penentuan pemangku kepentingan kunci
(key stakeholder).
Di suatu wilayah/daerah, biasanya terdapat beberapa pihak
yang dapat dikatakan pemangku kepentingan kunci (PKK)
terhadap pembangunan daerah. PKK ini dapat saja
merupakan wakil dari kelompok, tapi dapat juga merupakan
seseorang yang dianggap berpengaruh. Susun daftar
tentang kelompok ini untuk melakukan pertemuan.
Tentukan kelompok
pemangku kepentingan
kunci pada wilayah
tersebut.
14. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Buat kontak. Mulai membangun kontak dengan kelompok PKK di
daerah. Usahakan untuk menghubungi pimpinannya. Minta
bantuan kepada pemrakarsa sebagai “pengetuk pintu”.
b. Buat jadual. Susun jadual pertemuan dengan masing-masing
kelompok. Satu hari dapat dilakukan dua sampai tiga
pertemuan.
15. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Setelah kelompok PKK ditentukan, lakukan diskusi dengan
kelompok-kelompok tersebut dalam kelompok yang relatif
homogen. Anggota kelompok diskusi tetap kecil, dan
sebaiknya dilakukan di tempat mereka bermarkas.
Kegiatan ini sebenarnya merupakan survai awal, sehingga
suasananya mirip dengan kunjungan biasa. Dalam diskusi
kecil tersebut dilakukan eksplorasi tentang isu-isu
menonjol di seputar tema PKK. Perlu diingat bahwa PKK
dapat berupa pelaku usaha, penentu kebijakan atau
lembaga pendukung.
Diskusi dengan kelompok
kecil, pemangku
kepentingan di wilayah
tersebut. Diskusi
dilakukan beberapa kali
dalam kelompok homogen.
16. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Pembuatan notulen pertemuan. Buat dokumen tertulis tentang
rekaman setiap pertemuan, termasuk daftar partisipan.
b. Siapkan presentasi. Rekaman berbagai pertemuan dengan
kelompok PKK dirangkum dalam presentasi yang mudah untuk
dikomunikasikan (mis. menggunakan powerpoint, impress dlsb).
Jangan terlalu banyak, cukup 3 atau 4 slides. Dokumen ini
digunakan untuk membantu pertemuan 4.
17. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Setelah melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok
homogen, kita dapat melakukan diskusi lagi dengan
kelompok pemrakarsa untuk melakukan perencanaan
kegiatan diskusi kelompok terfokus (Focused Group
Discussion).
Rencana pelaksanaan FGD ini disusun berdasarkan tema
utama “peningkatan daya saing daerah”.
Dengan pihak
pemrakarsa, rencanakan
FGD-1
18. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Penyusunan naskah undangan. Naskah undangan perlu disiapkan
khusus agar partisipan memahami maksud dan tujuan
pertemuan. Lengkapi dengan penjelasan singkat tentang
pertemuan
b. Penetapan/penyusunan daftar partisipan. Senarai partisipan
dihubungi terlebih dahulu untuk menjamin kehadirannya.
Pertimbangkan untuk menghadirkan pemangku kepentingan
yang didiskusikan pada butir e.
c. Pemilihan lokasi/ruangan. Tentukan dan siapkan lokasi
pertemuan (lihat dokumen panduan). Lokasi (tuan rumah,
gedung, alamat) serta tata ruang sangat menentukan
keberhasilan pertemuan.
d. Penyiapan bahan pendukung diskusi. Siapkan secara lengkap
seluruh bahan pendukung, termasuk „template‟ diskusi.
e. Penyiapan data awal. Siapkan segala data tentang kondisi
perekonomian daerah. Format data dapat saja beragam, yang
penting mencerminkan kondisi faktual. Akan lebih baik jika
survai awal ini sudah menyoroti hubungan antar pelaku di
daerah.
19. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Diskusi Kelompok Fokus ini merupakan lokakarya
partisipatif yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan
kunci yang telah disusun pada langkah 4. Jangan lupa
melibatkan pihak legislatif dalam proses ini. Alur acara
beserta tahapannya dapat dibaca pada dokumen terpisah.
Karena mengandung substansi perubahan paradigma maka
dibutuhkan waktu cukup lama untuk langkah 5 ini.
Penetapan tema klaster spesifik ini disertai dengan
penyusunan pemangku kepentingan kunci untuk masing-
masing klaster.
FGD-1.
Goal: pemahaman tentang
daya saing daerah dan
landasan klaster industri
serta penetapan tema
klaster spesifik
20. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Kaji ulang. Tema klaster yang telah ditetapkan dikaji ulang
dengan mempertimbangkan beberapa data / informasi yang
telah terkumpul sebelumnya. Berikan nama yang khusus kepada
tema klaster dengan mempertimbangkan “nilai jual” serta
mencerminkan keunikan lokal.
b. Buat sketsa. Diagram pelaku dalam klaster mulai disusun.
Diagram ini berguna untuk memandu FGD klaster yang akan
dilakukan.
c. Buat strategi pelaksanaan. Karena tema klaster dapat lebih
dari satu, jadual pelaksanaan FGD perlu diatur. Sebaiknya FGD
klaster dimulai dari kelompok yang lebih “bersemangat” atau
memiliki keinginan untuk meningkatkan daya saing.
d. Siapkan template. Untuk memudahkan proses perekaman
proses diskusi pada FGD klaster, disiapkan template yang
disesuaikan dengan tahapan/alur diskusi.
e. Siapkan material pendukung. Siapkan material/ peralatan
pendukung diskusi. Jangan lupa siapkan Compact Disc kosong
beserta pembakarnya untuk merekam materi diskusi dan
kemudian membagikan kepada partisipan diskusi.
21. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Setelah ditetapkan tema klaster spesifik, proses
pembahasan dilanjutkan secara terpisah, disesuaikan
dengan jumlah klaster.
Prakarsa untuk melakukan perkuatan klaster perlu dikawal
oleh suatu kelompok kerja lintas pelaku yang
dibentuk/disusun dari pemangku kepentingan kunci pada
masing-masing klaster.
Pada akhir tahap ini, ditentukan waktu pertemuan kelompok
kerja serta agenda pertemuannya.
Lihat dokumen terpisah untuk alur rinci dari tahap ini.
FGD-2.
Goal: terbentuk prakarsa
perkuatan klaster yang
dikawal oleh kelompok
kerja klaster spesifik
22. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Konfirmasi dokumen. Pastikan bahwa semua partisipan FGD
klaster telah menerima dokumen rekaman diskusi, terutama
anggota kelompok kerja klaster.
b. Ingatkan. Pada setiap akhir diskusi klaster selalu diakhiri
dengan pembentukan kelompok kerja, dilengkapi dengan jadual
pertemuan pokja serta agendanya. Kemajuan proses ini perlu
dipantau untuk menjaga momentum kemajuan. Bila ada
kesulitan, libatkan kelompok pemrakarsa untuk membantu
mendorongnya.
23. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Ini merupakan pertemuan kelompok kerja klaster yang
pertama. Biasanya susunan anggota pokja yang didiskusikan
pada pertemuan sebelumnya, belum dapat dikatakan
“resmi” karena berbagai hal seperti belum dapat hadir,
belum dihubungi dlsb. Untuk itu perlu dilakukan konfirmasi
ulang terhadap seluruh anggota pokja. Selain itu, perlu
didiskusikan juga tentang formalisasi pokja beserta dengan
tata kerjanya sehingga mereka dapat bekerja dengan
nyaman. Dalam kesempatan ini juga perlu ditetapkan
penyusunan basis data sebagai agenda pertama dari
sekretariat pokja.
Diskusi pokja:
• Konfirmasi anggota
pokja
• formalisasi lembaga
• tata kerja
• basis data
24. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. SK Kelompok Kerja. Kelompok kerja klaster yang terbentuk
perlu disahkan atau dilegalkan melalui surat keputusan kepala
daerah. Untuk itu draft SK harus didiskusikan dengan instansi
yang terkait untuk menyesuaikan dengan proses administrasi
dan proses hukum daerah.
b. Diskusi dengan kepala daerah. Jika pada proses sebelumnya
kepala daerah belum terlibat secara langsung, maka ini saatnya
untuk berdiskusi lebih dalam dengannya. Jika dirasakan perlu,
disampaikan juga tentang lembaga kolaboratif lainnya yang
akan dibentuk, yakni dewan daya saing.
c. Format basis data. Karena data merupakan dasar segala
tindakan yang akan dilakukan, maka format yang telah
didiskusikan perlu dipertajam, sekaligus dirancang mekanisme
perolehannya. Upaya khusus diperlukan, terutama tentang
penugasan personel untuk melakukannya. Format data yang
telah disepakati segera mulai diisi dan diupayakan untuk
segera pula direkam dalam bentuk digital (komputer).
d. Survai rantai pasok dan rantai nilai. Utk mengetahui kondisi
ekonomi pada klaster, perlu dilakukan survai kepada para
pelaku (pelaku usaha maupun pelaku lain) dengan titik masuk
kelompok industri inti pada peta pelaku. Survai ini juga dimak-
sudkan untuk mengetahui lingkungan usaha penentu daya saing.
25. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Tahap ini masih merupakan diskusi di antara anggota pokja.
Peta pelaku yang pernah disusun pada FGD terdahulu perlu
dilihat kembali. Penambahan/pengurangan pelaku bisa saja
terjadi, bahkan mungkin saja peta tersebut perlu dilakukan
rekonstruksi, bila terjadi cara pandang yang baru dari para
pemangku kepentingan. Hal yang penting juga pada tahap ini
adalah mempertimbangkan cakupan wilayah klaster.
Data dasar yang sudah mulai disusun, dibahas kelengkapan
serta mekanisme perolehannya. Matriks perencanaan
kegiatan mungkin perlu dipertajam dan dibahas
kemajuannya.
Diskusi pokja:
• Konfirmasi peta pelaku
• Data dasar
• Penajaman rencana
tindak lanjut
26. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Peta pelaku. Diagram pelaku klaster yang telah disempurnakan
dibagikan kepada seluruh anggota pokja.
b. Data dasar. Pengumpulan data yang telah dimulai sejak
pertemuan 7 perlu dilengkapi dengan survai lingkungan usaha
pada klaster spesifik. Setelah dirapihkan dan dicetak,
kemudian dibagikan kepada seluruh anggota pokja.
c. Matriks rencana tindak. Rencana tindak yang telah dirinci dan
dipertajam juga dibagikan ke seluruh anggota pokja.
27. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Pertemuan ini merupakan pertemuan besar yang dihadiri oleh seluruh
aktivis pokja, sehingga makin banyak klaster industri, makin banyak
partisipan diskusi. Seluruh pokja memaparkan kemajuannya disertai data
pendukung yang berhasil disusunnya. Dalam kesempatan ini juga dibahas
tentang sinkronisasi intervensi sekaligus kemungkinan sinergi antar
klaster. Harmonisasi intervensi dan prakarsa lain yang berhubungan
dengan klaster, memunculkan kebutuhan untuk membangun forum
kolaborasi lintas klaster. Selain itu, perlu ditumbuhkan kesadaran akan
peningkatan kapasitas inovasi, baik itu inovasi yang bersifat umum dan
yang berhubungan dengan klaster spesifik. Forum kolaborasi tersebut
kemudian disusun/dibentuk dari seluruh pokja dan jika perlu ditambah
dengan anggota lain yang dianggap memiliki kapasitas memadai. Sedapat
mungkin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari komisi yang
relevan perlu dimasukkan dalam daftar kandidat. Forum tersebut dapat
disebut sebagai “Dewan Daya Saing” yang melengkapi kehadiran beberapa
lembaga daerah yang terbentuk sebelumnya.
Pleno
• Partisipan: seluruh pokja
yang ada
• Agenda: Informasi
inovatif; Penajaman
agenda intervensi; Dewan
daya saing
28. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Dewan Daya Saing. Topik ini biasanya cukup menyita perhatian,
karena selain merupakan barang baru, juga melibatkan aspek
kelembagaan yang terkadang sangat sensitif. Diskusi-diskusi
kecil tentang “dewan” perlu dilakukan secara intensif setelah
pertemuan 9 ini. Siapkan beberapa konsep naskah surat
pembentukan “dewan”, termasuk langkah legislasinya. Disiapkan
pula undangan buat kandidat anggota DPDS.
b. Data inovatif. Biasanya, data yang tersedia di daerah
(kalaupun pernah disusun), belum mendukung ke arah
pencapaian kapasitas inovatif. Setelah lingkup dan format
didiskusikan di pertemuan 9, sebaiknya segera dilakukan
pencatatan tentang data tersebut, walaupun belum terlalu
lengkap.
c. Pokja klaster. Kelompok kerja klaster yang telah terbentuk
perlu didampingi dalam memperoleh data, karena selain
merupakan tugas baru, juga terdapat cara pandang baru,
terutama dalam melihat hubungan antar entitas pada klaster.
29. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Partisipan pertemuan ini adalah calon/kandidat anggota Dewan
Daya Saing yang telah ditentukan pada pertemuan terdahulu.
Dengan pertimbangan yang akan dijelaskan berikut, anggota
legislatif dan biro hukum pemda perlu diundang.
Anggota dewan daya saing dan susunan organisasinya ditetapkan
setelah dilakukan konfirmasi terhadap seluruh calon anggota.
Format legal dari dewan ini didiskusikan agar dicapai hasil yang
realistis. Jika format peraturan daerah (perda) sulit dicapai,
dapat digunakan surat keputusan kepala daerah (bupati/walikota)
sebagai dokumen pengukuhannya.
Penetapan
anggota Dewan
Daya Saing dan
Formalisasi
dewan daya saing
30. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Dokumen DPDS. Pembentukan DPDS ini juga agak
memakan waktu. Dokumen pendukung perlu
disiapkan, berisi latar belakang, daftar nama
kandidat anggota dan draft SK kepala daerah.
b. Finalisasi. Lakukan diskusi tuntas dengan pejabat
terkait (mis. ka bappeda, sekda) untuk proses
pengukuhan DPDS.
c. Pelantikan. Atur waktu yang cocok untuk pelantikan
anggota DPDS.
d. Publikasi. Sebarluaskan peristiwa pembentukan
DPDS ini kepada daerah lain, terutama daerah mitra
utama.
31. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Dewan daya saing yang telah diresmikan keberadaannya
melakukan pertemuan dengan seluruh aktivis pokja klaster.
Sinkronisasi prakarsa klaster kembali didiskusikan di sini
dengan penekanan kepada hal-hal yang lebih inovatif.
Dewan daya saing kemudian mulai merancang agenda
strategis dengan mempertimbangkan dinamika klaster,
kondisi umum daerah serta dikaitkan dengan isu
kontemporer yang dianggap perlu ditanggapi atau
kecenderungan-kecenderungan yang perlu diantisipasi.
Presentasi agenda
tindak klaster,
diselenggarakan oleh
dewan daya saing
32. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Rapat DPDS. Setelah menyelenggarakan pertemuan
dengan seluruh pokja klaster, DPDS melakukan
pertemuan untuk mulai merumuskan agenda tindak
yang meliputi tema peningkatan daya saing daerah.
Perlu diperhatikan bahwa suatu daerah berdaya
saing karena dukungan semua klaster yang kuat dan
bukan hanya mengandalkan satu klaster saja. Rapat
dilakukan beberapa kali untuk menggali semua
potensi yang ada dalam daerah tersebut.
33. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Segenap hasil diskusi maupun temuan-temuan selama
proses berprakarsa perlu diolah untuk menyusun rencana
tindak dewan dan ditetapkan sebagai acuan kerja dewan.
Seluruh proses yang dilakukan oleh dewan daya saing, harus
memunculkan dokumen rekomendasi kepada pemerintah
daerah dan dilakukan pada jangka pendek. Pertimbangan
“waktu” ini penting, untuk memberi kesempatan bagi proses
legislasi dokumen perencanaan daerah.
Rencana tindak
dewan daya saing
34. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Finalisasi. Rencana tindak dewan daya saing
dimatangkan dan dijadikan dokumen resmi DPDS.
b. Pemilahan. Rencana tindak dipilah untuk menentukan
agenda yang akan dirumuskan menjadi usulan
kebijakan dan agenda yang cukup diusulkan kepada
lembaga kunci terkait.
35. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Salah satu fungsi DPDS adalah menyusun usulan kepada
pemerintah daerah untuk upaya peningkatan daya saing.
Setelah beberapa waktu bekerja, dianggap cukup informasi
yang diperolehnya, sehingga dapat menyusun usulan.
Pertemuan ini mendiskusikan tentang format usulan dan
beberapa substansi dokumen rencana.
Penyusunan usulan
DPDS tentang
kebijakan daerah
36. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Notulen. Cetak hasil rapat terdahulu dan bagikan
kepada lembaga terkait.
b. Diskusi kecil. Gagasan tentang usulan kebijakan
didiskusikan dengan lembaga terkait secara
individual. Dilakukan secara serial maupun paralel
dengan rekaman diskusi yang terstruktur.
37. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Kelompok kerja klaster industri spesifik merupakan simpul
utama kegiatan ekonomi daerah. Dewan Daya Saing
melakukan pembingkaian terhadap segala dinamika yang ada
melalui diskusi dengan kelompok kerja.
Rapat kerja DPDS
dengan seluruh
pokja klaster
industri spesifik
39. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Segenap hasil diskusi maupun gagasan yang muncul selama
proses penyusunan dikemas dalam bentuk rancangan usulan.
Dinamika yang belum terungkap dalam dinamika klaster
perlu dimunculkan untuk lebih merangsang proses inovasi.
Finalisasi dokumen
usulan kebijakan
40. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Sinkronisasi. Segenap dokumen rujukan dibahas dan
dipelajari formatnya.
b. Basis data. Lakukan diskusi khusus tentang data /
informasi yang mendukung inovasi. Capaian tentang
data inovatif ini kemudian diusulkan untuk diukur
secara periodik.
c. Peningkatan kapasitas. Karena seluruh proses
peningkatan daya saing merupakan agenda yang
relatif baru, perlu disusun juga rencana/ agenda
untuk melakukan peningkatan kapasitas (capacity
building) bagi seluruh aparat daerah.
41. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Proses formalisasi usulan beserta mekanisme adopsi-nya,
perlu didiskusikan dengan pihak yang berkompeten untuk
itu, seperti Biro hukum & organisasi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dlsb.
Biasanya kegiatan ini tidak terlalu sinkron dengan jadual
penyusunan dokumen rencana daerah (RPJMD), namun
dapat dilakukan lewat mekanisme penyusunan dokumen
daerah yang lain (mis. SK Bupati/ Walikota)
Rapat kerja
dengan tim
penyusun kebijakan
daerah (DPRD,
Bappeda, Biro
hukum &
organisasi)
42. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Perbaikan. Jika ada hasil pertemuan 16 yang
mengharuskan perubahan dokumen maka dokumen
usulan diperbaiki dan kemudian dijilid.
b. Adopsi. Tim penyusun dokumen rencana daerah mulai
melakukan adopsi usulan DPDS ke dalam dokumen
rencana daerah.
43. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Tim penyusun dokumen rencana daerah memaparkan draft
dokumen rencana daerah hasil adopsi usulan DPDS.
Adopsi usulan pada langkah 16 dilakukan dengan
mempertimbangkan jadual penyusunan dokumen, termasuk
mekanisme penyampaiannya.
Mungkin saja, usulan dilewatkan beberapa mekanisme yang
tersedia. Misalnya, sebagian gagasan diusulkan menjadi
Perda dan sebagian lagi melalui Surat Keputusan kepala
Daerah.
Adopsi usulan
DPDS ke dalam
dokumen rencana
daerah
44. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
a. Diseminasi. Dokumen rencana daerah yang baru
disebar-luaskan kepada lembaga-lembaga daerah dan
lembaga lain yang dianggap perlu.
b. Pemantauan. Susun agenda pemantauan dan
pengendalian, bersama dengan seluruh anggota
DPDS.
Lanjutan
45. Langkah dan Dokumen Panduan
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
47. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
6
65
5Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Kapasitas
inovatif dan
standar hidup
Topik
Lokasi
Klaster
Industri
Referensi
kebijakan
Lingkungan
Usaha
Isu penting
pembangunan
ekonomi
Pergeseran
Daya Saing
Tahapan
ekonomi
Ilustrasi
perkuatan KI
Inisiasi
peningkatan
daya saing Rambu
kebijakan
kontemporer
regionalRantai nilai
perbandingan
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Diskusi Kelompok FokusDiskusi Kelompok Fokus
Strategi Pengembangan Daya Saing Ekonomi
Daerah Melalui Penguatan Klaster Industri
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
22
3344
55
11
DD
telebiro.bandung0@clubmember.org Kawi Boedisetio
Enlightenment Series
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
48. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
9
10
9
10
7
8
7
8
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
SurvaiSurvai
Pedoman untuk pelaksanaan
survai dasar bagi perkuatan
klaster industri menuju
daya saing
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Rekaman hasil
Diskusi Kelompok
Fokus
Rekaman hasil
Diskusi Kelompok
Fokus
Tempat/WaktuTempat/Waktu
Judul klasterJudul klasterStrategi Pengembangan Daya
Saing Ekonomi Daerah
Melalui Penguatan Klaster
Industri
Strategi Pengembangan Daya
Saing Ekonomi Daerah
Melalui Penguatan Klaster
Industri
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Diskusi Kelompok FokusDiskusi Kelompok Fokus
Strategi Pengembangan Daya Saing Ekonomi
Daerah Melalui Penguatan Klaster Industri
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Pertemuan Kelompok Kerja KlasterPertemuan Kelompok Kerja Klaster
pertama
Hasil survai
Proyek : Survai diagnostik kapal rakyat
Sponsor : Direktorat Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian
Waktu : Agustus 2006 – Oktober 2006
Titik masuk : Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
(merupakan bagian dari survai yang lebih luas dengan titik masuk di
provinsi Riau, Kalsel, Jateng, Jatim dan Bali)
Tim survai : 1. Asep Efendi
Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil
Departemen Perindustrian Republik Indonesia
2. Ade Abdurachman
3. Novia Aferida
4. Asdar Marsuki
Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Kondisi
permintaan
Strategi
perusahaan dan
persaingan
Kebijakan
inovasi
persediaan
“pengetahuan”
nasional
Sumberdaya
inovasi
Kualitas hubungan
Faktor kondisi
Industri pendukung
dan terkait
Infrastruktur inovasi
umum
Infrastruktur inovasi
umum
Lingkungan inovasi untuk
klaster spesifik
Lingkungan inovasi untuk
klaster spesifik
Kondisi
permintaan
Strategi
perusahaan dan
persaingan
Kebijakan
inovasi
persediaan
“pengetahuan”
nasional
Sumberdaya
inovasi
Kualitas hubungan
Faktor kondisi
Industri pendukung
dan terkait
Infrastruktur inovasi
umum
Infrastruktur inovasi
umum
Lingkungan inovasi untuk
klaster spesifik
Lingkungan inovasi untuk
klaster spesifik
KemakmuranKemakmuran
Daya Saing
(Produktivitas)
Daya Saing
(Produktivitas)
Kapasitas InovatifKapasitas Inovatif
KemakmuranKemakmuran
Daya Saing
(Produktivitas)
Daya Saing
(Produktivitas)
Kapasitas InovatifKapasitas Inovatif
Kerangka
umum
Lemb Iptek
& UKM
Kolaborasi
Inovasi
Budaya
inovasi
SI & KI
Penyelaras
-an global
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4
A B C D E F
54. Kawi Boedisetio
telebiro.bandung0@clubmember.org
Dokumen pada akhir prakarsa
Dokumen legal-aspek Tim Klaster spesifik
Dokumen rencana tindak Tim Klaster spesifik
Dokumen basis data klaster spesifik
Dokumen panduan pemutakhiran data klaster spesifik
Dokumen legal-aspek Dewan Pengembangan Daya Saing
Daerah (atau nama lain)
Dokumen rencana tindak Dewan Pengembangan Daya Saing
Daerah (atau nama lain)
Dokumen rencana daerah yang sudah mengadopsi usulan
DPDS (atau nama lain).
Dokumen basis data inovasi daerah
Dokumen panduan pemutakhiran data inovasi daerah
