[Ringkasan] Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014 yang mengatur tentang batas waktu pelimpahan dana, pengajuan surat perintah membayar, pembayaran biaya pemeliharaan, dan sanksi atas keterlambatan pelimpahan dana.

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Jakarta, 13 November 2014

2. 2
• Dasar Hukum
• Bab I Ketentuan Umum
• Bab II Penerimaan Negara
• Bab III Pengeluaran Negara
• Bab IV Penyelesaian UP
• Bab V Pelaksanaan TSA
• Bab VI Pengiriman LKP
• Bab VII Akuntansi dan Pelaporan
• Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
• Bab IX Ketentuan Penutup
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

3. Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara Akhir Tahun Anggaran 2014
merupakan peraturan pelaksanaan atas
PMK Nomor 163/PMK.05/ 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun
Anggaran.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

4. 1. UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.
4. PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
5. PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara.
6. PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran
serta pelaksanaan Anggaran BLU
7. PMK Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
8. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan APBN
9. PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

5. Ruang lingkup Perdirjen ini mengatur
tentang pedoman pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran negara
akhir tahun anggaran 2014 pada KPPN
yang belum mengimplementasikan SPAN
(Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara)
Pasal 2
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

6. No Periode Penerimaan
Batas waktu pelimpahan ke dan
harus telah diterima di rek
SUBRKUN/Dit.PKN
Penyampaian
LHP
1
19 - 31 Des 2014
SETIAP AKHIR HARI
KERJA
Pukul 17.30 WST
Pukul 18.00
WST
2 31 Des 2014
Pukul 15.01 s/d
24.00
DIBUKUKAN
TGL 31 DES 2014
2 Januari 2015
Pukul 09.00 WST
DIBUKUKAN
TGL 2 JAN 2015
2 Januari 2015
Pukul 10.00
WST
Pasal 3
Pasal 5
Pelimpahan penerimaan negara pada tanggal 2
Januari 2014 termasuk penerimaan negara yang
belum memperoleh NTPN namun tercatat dalam
rekening koran.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

7. No Periode Penerimaan
Batas waktu pelimpahan
ke BO III PBB
Penyampaian
LHP
1
19 - 31 Des 2014 SETIAP HARI KERJA
Pukul 16.30 WST
Pukul
18.00 WST
2 31 Des 2014
pukul 15.01 s/d
Pukul 24.00
DIBUKUKAN
31 DES 2014
2 Januari 2015
Pukul 09.00 WST
DIBUKUKAN
2 JAN 2015
2 Jan 2015
Pukul
10.00 WST
PBB
Pasal 6
Pasal 9
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

8. No Periode Penerimaan
Batas waktu pelimpahan
Dari BO III PBB ke SUBRKUN
Penyampaian
LHP
1
19 - 29 Des 2014 Tanggal 29 Des 2014
Pukul 17.30 WST
Pukul
18.00 WST
2 30 & 31 Des 2014 Setiap Hari
Pukul 17.30 WST
Pukul
18.00 WST
PBB
Pasal 7
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

9. 1. Pelimpahan saldo BO III ke SUBRKUN KPPN dibukukan sebagai
berikut:
a. Untuk KPPN KBI menggunakan kode akun 824311
(Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN).
b. KPPN Non KBI menggunakan kode akun 824111 (Pengeluaran
Kiriman Uang Antar KPPN).
2. Penerimaan atas pelimpahan saldo BO III sebagaimana butir 1
KPPN KBI membukukan sebagai berikut:
a. Untuk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan
kode akun 814311 (Penerimaan Pemindahbukuan Intern
KPPN.
b. Untuk transaksi kiriman dari KPPN Non KBI menggunakan
kode akun 814111 (Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN).
Pasal 10
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

10.  Keterlambatan/kekurangan
Sanksi
Denda
pelimpahan ke SubRKUN/ BO III,
dikenakan denda sebesar 1‰ per hari
(termasuk hari libur dari jumlah yang
kurang/terlambat dilimpahkan, minimal
Rp 5.000,-)
Pasal 12
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

11. No SPM DIAJUKAN KE KPPN PENERBITAN SP2D
1 SPM-UP/TUP
SPM-GUP
5 DES 2014
10 DES 2014
15 DES 2014
2 SPM-LS yang penyelesaian
pekerjaan
s.d. tgl 31 Oktober ’14
21 NOV 2014 8 DES 2014
3 SPM-LS yang penyelesaian
pekerjaan mulai
tgl 1 s.d. 30 November’14
16 DES 2014 30 DES 2014
4 SPM-LS yang penyelesaian
pekerjaan mulai
tgl 1 s.d. 31 Des ‘14
23 DES 2014 30 DES 2014
5 SPMKP/SPMKB/SPMKC/SPMI
B/SPMPP / SPM-KPBB
12 DES 2014 30 DES 2014
6 Surat Ralat/SPPK atas SP2D
Retur
23 DES 2014 29 DES 2014
7 SPM-LS Gaji Jan’14 10 DES 2014 29 DES 2014
tertgl 2 Jan 2015
Pasal 16
Pasal 17
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Pasal 13

12. 1. Dalam hal pengajuan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB) dan tidak terdapat dana pada
BO III PBB, KPPN melakukan pengembalian atas SPM KPBB
dimaksud.
2. Atas pengembalian SPM tersebut KPPN agar berkoordinasi
dengan KPP setempat untuk :
a. Memastikan ketersediaan dana pada BO III PBB;
b. Pengajuan kembali SPM-KPBB.
Pasal 14
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

13. • Dalam kondisi tertentu Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dapat memberikan pengecualian diluar
batas waktu pengajuan SPM, dengan memperhatikan
kemampuan KPPN dalam penyelesaian penerbitan SP2D
• Kondisi tertentu dimaksud meliputi :
a. Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam.
b. Kondisi kahar/force majeure.
c. Kondisi yang menyebabkan terlambatnya
penyempaian SPM yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari KPA.
Pasal 15
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

14. Pasal 20
•Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember TA 2014 dapat
dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS dengan
melampirkan SPTJM sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang
tersedia dalam DIPA.
•SPM-LS diterima paling lambat 12 DES 2014
Pembayaran uang makan dan uang lembur PNS bulan Desember TA
2014 dapat dibayarkan dengan uang persediaan (UP) dan/atau
Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Pasal 21
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

15. PENERBITAN SP2D PEMBAYARAN BIAYA
PEMELIHARAAN 5% (RETENSI)
Pasal 22
a. Pekerjaan selesai 100%.
b. Untuk pemeliharaan s.d. Akhir TA/yang melampaui TA 2014, dapat
dibayarkan pada TA 2014 dengan dilampiri copy jaminan
pemeliharaan yang diterbitkan bank umum/perusahaan asuransi
dan disahkan oleh PPK.
c. Minimal sebesar jumlah tagihan.
d. Masa berlaku jaminan = masa pemeliharaan.
e. SPM pembayaran retensi dapat dibuat terpisah/disatukan dengan
pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

16. Pasal 23
Pekerjaan kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tgl. 23 s.d. 31
Desember 2014, saat pengajuan SPM-LS ke KPPN dilampiri:
a. Surat Perjanjian Pembayaran; (Lampiran II Perdirjen)
b. Asli Jaminan/garansi bank; (Lampiran III Perdirjen)
c. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank/Asuransi; (Lampiran IV
Perdirjen)
d. Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank/Asuransi; (Lampiran V
Perdirjen)
e. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan; (Lampiran VII
Perdirjen)
f. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak < Rp 50 juta, jaminan/garansi
bank dapat diganti dengan SPTJM; (Lampiran VI Perdirjen)
 PPK wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5
hari kerja setelah masa kontrak berakhir
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

17. PEKERJAAN TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT
Pasal 23
DISELESAIKAN 100% S.D. BERAKHIRNYA MASA KONTRAK
1. PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan
BAP terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa
kontrak berakhir.
2. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima Surat
Pernyataan dari PPK, mengajukan klaim pencairan jaminan /garansi bank.
 Atas klaim jaminan/garansi bank disetor ke Kas Negara sebagai:
- Pengembalian belanja TA berkenaan  pada T.A 2014, dan
- Pendapatan anggaran lain-lain (akun 423999)  padaT.A 2015.
 Besaran klaim pencairan tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah
disetor ke kas negara/potongan SPM.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

18. Pasal 23
 Dalam hal pekerjaan telah diselesaiakan 100%, PPSPM pada saat mengambil
Asli Jaminan Bank ke KPPN harus menyerahkan copy jaminan pemeliharaan
(5%) yang telah disahkan oleh PPK.
 Dalam hal paling lambat 10 (hari kerja) hari kerja sejak masa kontrak
berakhir, PPK tidak menyampaikan BAPP, Kepala KPPN membuat surat
pernyataan dan mengajukan klaim.
 Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran pajak melalui potongan SPM,
penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 24
Dalamhal bank tidak bersediamencairkan jaminan/garansi bank:
 PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank danmenyetorkan ke kas negara.
 Untuk tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima
penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum
bersangkutan.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

19. No SPM/SP2D paling lambat
1 SPM-PTUP/SPM-GUP Nihil
(diberi tanggal 31 Des 2014)
8 Jan 2015
2 SP2D GUP-Nihil/PTUP 2014
(diberi tanggal 31 Des 2014)
12 Jan 2015
Pasal 25
Pasal 26
dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D
“Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP Tahun
Anggaran 2014”
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

20. Sisa dana UP TA 2014 disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat 30 Desember 2014.
Pasal 27
Untuk mengetahui sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran melakukan
pencocokan data dengan KPPN.
Dalam hal Satker/Bendahara Pengeluaran s.d. 31 Desember 2014 tidak/ belum
menyetorkan sisa dana UP, Satker/Bendahara Pengeluaran ybs tidak dapat diberikan
pembayaran UP/TUP dalam TA berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke
rekening Kas Negara.
Dalam hal Satker/Bendahara Pengeluaran masih terdapat UP/TUP sampai dengan tanggal
31 Desember 2014 yang belum dipertanggungjawabkan namun tahun anggaran berikutnya
tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar menyampaikan surat teguran secepatnya
kepada KPA terkait, dengan ditembuskan kepada masing-masing Inspektur Jenderal
Kementerian/Lembaga terkait dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI
setempat serta Direktur Jenderal Perbendaharaan.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

21. Pasal 28
 Atas SSBP yang diterima dari Bendahara Pengeluaran,
Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker melakukan pencocokan dengan data
pada Seksi Bank.
 Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus
sama dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran pada
neraca.
 Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN
melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

22. Daftar Penguji/Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil/ PTUP
dibuat tersendiri.
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN mencetak
Kartu Pengawasan Kredit satker berkenaan dan
disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi
Pencairan Dana dan Manajemen Satker.
Pasal 29
Pasal 30
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN melakukan
perbaikan LKP tanggal 31 Desember 2014.
Pasal 31
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

23. Pasal 32 s.d. 35
1. Dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA)
pengeluaran, KPPN mengajukan permintaan kebutuhan dana.
2. Kebutuhan dana untuk gaji bulan Jan 2015 disampaikan ke
Dit. PKN tanggal 30 Des 2014 paling lambat pukul 16.00 wst
(disatukan dengan kebutuhan dana awal 02 Jan 2015).
3. Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji
bulan Jan 2015 dilaksanakan tanggal 02 Jan 2015.
4. Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
(RPK-BUN-P) mulai 19 Des 2014 s.d. 30 Des 2014,
dilaksanakan paling lambat pukul 17.30 WST.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

24. Pasal 36
 KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Des
2014 kepada Direktur PKN c.q. Subdit Perencanaan dan
Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id
paling lambat 24 Des 2014 pukul 09.00WST.
 KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan
19 s.d. 30 Des 2014 kepada Dir. PKN c.q. Subdit
Perencanaan dan Pengendalian Kas melalui
ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul 15.00
WST.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

25. Pasal 37
1. Pengiriman LKP tgl. 19 s.d. 31 Des 2014 paling lambat pukul 21.00 WST,
2. Pengiriman LKP perbaikan atas penerimaan negara tgl. 31 Des 2014 pukul
15.01 s.d. 24.00 WST dilakukan pada tgl 2 Jan 2015 paling lambat pukul
11.00 WST.
3. Pengiriman LKP perbaikan atas SP2D GUP-Nihil/PTUP 2014 dilakukan
secara harian paling lambat pukul 10.00 WST hari kerja berikutnya.
4. Kepala Kanwil DJPb melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
kepatuhan KPPN dalam pengiriman LKP secara tepat waktu dan akurat.
5. Dalam rangka memastikan diterimanya pengiriman LKP, KPPN wajib
melakukan konfirmasi ke DSP u.p Subdit Pengelolaan Basis Data dan
Dukungan TI dan Dit. PKN u.p. Subdit Perencanaan dan Pengendalian Kas.
6. LKP harian/mingguan untuk TA 2015 dibuat secara terpisah dari LKP
perbaikan TA 2014.
Pasal 38
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

26. No Kegiatan Paling Lambat
TINGKAT SATKER (UAKPA) DAN KPPN
1 Rekonsiliasi antar KPPN dan UAKPA 16 Jan 2015
2 Penyampaian LKPP KPPN ke Kanwil 23 Jan 2015 Setelah Rekon
3 Penyampaian LK Satker (UAKPA)
ke Kanwil (UAPPA –W)
20 Jan 2015 Setelah Rekon
TINGKAT KANWIL (UAPPA-W)
4 Rekonsiliasi antara Kanwil DJPBN dan
UAPPA-W
27 Jan 2015
5 Penyampaian LKPP Kanwil DJPBN
ke Dit. APK & Dit. PKN
13 Februari 2015
(ADK: 13 Feb 2015)
Setelah Rekon
TINGKAT Es. I (UAPPA Es. 1)
6 Penyampaian LK Ess.1 (UAPPA-Es.1)
ke UAPA
6 Februari 2015
Pasal 39
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

27. Penyelesaian dana retur sesuai ketentuan yang mengatur mengenai
tata cara penyelesaian dan penatausahaan pengembalian (retur)
SP2D.
Penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan UP oleh
Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis K/L
1. Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis K/L menyampaikan SPTB dengan
Pasal 40
nilai tanpa batas sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke
Kement LN/K/L melalui faksimile
2. Kementerian LN / K/L menyampaikan SPM-GUP Nihil ke KPPN dengan
dilampiri copy SPTB, yang diketahui oleh Kepala Biro Keuangan/pejabat
yang berwenang.
3. Dalam hal Kuasa PA/Satker/BP Perwakilan RI di LN dan Atase Teknis
Kementerian, s.d. 31 Des 2014 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP,
maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan pada saat pengajuan
SPM dana UP TA 2015 Pasal 41
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

28. Sisa dana UP/TUP TA 2014 untuk pembayaran dalam rangka
restitusi PPN bagi turis asing:
1. Tidak disetor pada akhir TA 2014
2. Dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada TA
berikutnya
SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Desember 2014
1. SP3B BLU triwulan IV atas realisasi s.d. 31 Des 2014 harus telah
diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2015
2. KPPN menerbitkan SP2B BLU TA 2014 dengan tanggal 31 Des
2014, paling lambat tanggal 12 Januari 2015
3. KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2014 atas
penerbitan SP2B BLU.
Pasal 43
Pasal 42
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

29. Pasal 44
1. KPPN diwajibkan untuk memingkatkan koordinasi dengan mitra
kerja antara lain : KBI setempat, Bank/Pos Persepsi, Bank
Operasional, dan instansi terkait.
2. Kanwil DJPB dan KPPN mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
3. Kanwil DJPB dapat berkoordinasi dengan kanwil DJP dan Kanwil
DJBC dalam melakukan monev atas pelaksanaan ketentuan
penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

30. Dispensasi penerbitan bank garansi:
 Penerbitan bank garansi diluar lokasi KPPN pembayar, Kuasa PA
dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
 Kepala Kanwil DJPB dapat memberikan dispensasi:
a. Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank
umum yang dapat menerbitkan garansi bank.
b. Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah
kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.
Pasal 45
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

31. Pasal 46
SP2HL/SP4HL untuk realisasi s.d. 31 Desember 2014:
 Harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2015.
 Berdasarkan SP2HL/ SP4HL, KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL TA 2014
dengan tanggal 31 Des 2014, paling lambat 12 Jan 2015.
 KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2014 atas
penerbitan SPHL/SP3HL
Pasal 47
 Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi s.d. 31 Des 2014
harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari 2015.
 KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS TA 2014 dengan tanggal
31 Des 2014, paling lambat 12 Januari 2015.
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN