Dokumen tersebut membahas konflik sumber daya hutan dan peran berbagai pihak dalam menyelesaikannya. Beberapa pihak yang terlibat dalam konflik ini antara lain masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah. Dokumen ini menyarankan perlunya kerja sama antar pihak untuk menetapkan tujuan bersama pengelolaan sumber daya hutan serta memaksimalkan peran masing-masing pihak dalam penyelesaian
1. Sekilas Tinjauan KONFLIK P-SDH DAN PELUANG PERAN PARAPIHAK DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAAN KONFLIK P-SDH BAHAN PRESENTESENTASE MERUPAKAN SINTESA PENGALAMAN PENULIS DAN REFERENSI DARI BEBERAPA SUMBER WISMA WARDANA (*)
2. PENGERTIAN Konflik adalah sebuah kondisi atau situasi yang tidak ideal yang tidak diinginkan oleh seseorang, sekelompok atau segolongan orang dimana terjadi ketidak seimbangan atau ketidak setaraan dalam hal peranan, kekuasaan dan penguasaan terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, sekelompok orang atau golongan tertentu ATAU BAHKAN BERDAMPAK TERHADAP BANYAK ORANG KONFLIK PADA BATASAN TERTENTU MERUPAKAN SUSUATU YANG POSITIF DAN SANGAT BERMANFAAT SEHINGGA TIDAK PERLU DI TAKUTI DALAM P-SDH BANYAK SEKALI FAKTOR YANG MENDORONG MUNCULNYA KONFLIK
3. PERTAMA BENTUK-BENTUK RELASI SEBAGAI LANDASAN REKOMENDASI KEBIJAKAN EKONOMI EKONOMI KELEMBAGAAN POLITIK SOSIAL-BUDAYA KEPENTINGAN YANG EMOSIONAL DAPAT MENGABURKAN FAKTA SDA SIFAT MELEKAT
4. KEDUA Organisasi, institusi, dan kebijakan publik Public Policy Organisasi/Kab Arah Policy Organisasi/Prop Institusi : Hak, Batas Yurisdiksi, Aturan Perwakilan Masyarakat (B/C) TUJUAN
5. KETIGA SITUASI PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN Pemegang Hak Kelola “ Hak” atas manfaat “ enterpreneur” “ pencuri” “ Hak” atas manfaat Sektor Lain Sektor Tertentu Kab Prop
6. MASALAH PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN TUJUAN HANYA ADA KUMPULAN PIHAK-PIHAK REKOMENDASI 2 LEMAHNYA TEAM UNTUK MENCAPAI TUJUAN Pemegang Hak Kelola “ Hak” atas manfaat “ Interprener” “ pencuri ” Kab Prop Sektor Sektor Lain
8. PEREBUTAN HUTAN SITUASI MASYARAKAT kemiskinan, pencurian, dana terbatas, penegakan hk, dll MASALAH ADA JIKA TUJUAN ADA MASALAH DITENTUKAN OLEH PEMIKIRAN DIBALIKNYA META MASALAH peraturan, kemampuan, komunikasi, koordinasi MASALAH SUBSTANSIAL ekonomi, kelembagaan, politik, sosial budaya MASALAH FORMAL variable, ukuran, hitungan
9.
10. Contoh: Akar Masalah TIMBULNYA KONFLIK SUMBERDAYA ALAM AKTOR PENYEBAB AKAR MASALAH PEMEGANG HAK KELOLA KEGIATAN ILLEGAL KONVERSI FUNGSI KAWASAN HAK DAN TATA GUNA LAHAN KONFLIK PENG- GUNAAN PENEGAKKAN HUKUM TERBUKANYA PASAR PENDAPATAN DAERAH KEMISKINAN HUBUNGAN PEMERINTAHAN KEBIJAKAN P-SDA
14. PENEMPATAN KEPENTINGAN SBG REPRESENTASI PIHAK Identifikasi kepentingan (sama/beda) POLICY MAKER pemerintah Identifikasi kepentingan (sama/beda) EXTERNAL APPR pengusaha Identifikasi kepentingan (sama/beda) LOCAL APPR Masyarakat lokal POLICY MAKER pemerintah EXTERNAL APPR pengusaha LOCAL APPR Masyarakat lokal
15. MERUMUSKAN DAN MEREKOMENDASIKAN SASARAN BERSAMA PARAPIHAK UNTUK PENGURUSAN SUMBERDAYA HUTAN TUJUAN 1 Pemegang Hak Kelola “ Hak” atas manfaat “ Interprener” Kab Prop Sektor Sektor Lain REKOMENDASI 2 2
16. PELUANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM MERESOLUSI KONFLIK P-SDH H A K D A N F U N G S I S D A K A P A S I T A S D A N K E M A M P U A N P E L A K U M A N A J E M E N P - S D A K O N S T I - T U S I K O L E K - T I F O P E R A S I - O N A L D U K U N G A N F A S I L I T A S / F A K T O R E K S T E R N A L KESEPAKATAN BENTUK 2 PEMANFAATAN , PERLINDUNGAN , KONSERVASI MENYEPAKATI CARA PENYELESAIAN KONFLIK , dll PENGUATAN LEMBAGA ADAT / LOKAL , BKSDA , DINAS KEHUT , NGO , dll . DUKUNGAN BAGI PELAKU UNTUK MEMANFAATKAN , MELINDUNGI , MENGKONSERVASI SISTEM PENGELOLAAN SDA PENELITIAN , DATA , INFORMASI , DOKUMENTASI , PERUMUSAN PERJANJIAN , TEKNOLOGI , PELATIHAN , PERENCANAAN , PEMBUATAN MODEL , PASAR , DLL UPAYA BERSAMA MEWUJUDKAN MAKSIMALISASI MANFAAT SDA TINGKAT TINDAKAN I M P L E M E N T A S I M A N A J E M E N P E N G E L O L A A N S D H KEPASTIAN KEWENANGAN , BATAS YURISDIKSI DUKUNGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN MEWUJUDKAN HAK DAN MENGAMANKAN SDA
18. PERKEMBANGAN TEBO DUKUNGAN MULTIPIHAK waktu Tingkat komitmen Fungsi hutan PERTUMBUHAN EKONOMI dan KESEJAHTERAAN SOSIALBUDAYA Dan PEMERINTAHAN LINGKUNGAN kebijakan propinsi kebijakan nasional Dukungan Kabupaten SURAT REKOMENDASI BUPATI TEBO NO 522 UNTUK HUTAN DESA SELUAS 5.385,12 Ha Pembelajaran Multipihak Ketingkat Nasional ASUMSI RESIKO Pendampingan PENGUATAN ORGANISASI PERENCANAAN BERSAMA PENANAMAN MERANTI DISELA KEBUN KARET – SENTRA PEMBIBITAN DESA KESEPAKATAN DAN DUKUNGAN DESA SEKITAR ORGANISASI YANG CREDIBEL DAN ACAUNTABLE DUKUNGAN PROPINSI DAN KABUPATEN Dukungan Propinsi SK TPM DAN PENYUSUNAN PSDHBM SUPORT LAPANGAN
19.
20. Agar TINDAKAN menjadi solusi? Kriteria yang digunakan dalam pemilihan stakeholder’s tersebut adalah; Masyarakat Mewakili karakteristik sosial budaya warga masyarakat sekitar areal hutan. Tingginya interaksi masyarakat desa dengan areal hutan Mewakili kepentingan masyarakat terhadap areal hutan Ada upaya dan atau masih terdapat upaya – upaya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan Pengusaha Mewakili karakteristik perusahaan yang berbasiskan kehutanan Memiliki komitment untuk ikut secara aktif menjawab persoalan kehutanan saat ini Pernah atau sedang mengupayakan langkah guna menjawab persoalan kehutanan Perguruan Tinggi Mewakili karakteristik institusi perguruan tinggi Memiliki kegiatan yang berbasis masyarakat , kehutanan dan lingkungan Memiliki komitmen untuk ikut secara aktif menjawab persoalan kehutanan saat ini UNTUK EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF UNTUK LSM Siapa Mengerjakan Apa? DIBUTUHKAN OPTIMALISASI PERAN PARAPIHAK DALAM MENGUPAYAKAN PENYELESAIAAN KONFLIK P-SDH
perimbangan ekonomi untuk permintaan, penawaran dan produksi dengan konsumsi masyarakat dan pemanfaatan dengan kelestarian menjadi prioritas kegiatan. Atas pertimbangan tersebut rencana pengelolaan harus menjadi sebuah desain pengelolaan yang dapat memenuhi fungsi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta konservasi. Upaya yang dilakukan haruslah mensinergikan tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dengan optimalisasi potensi yang tersedia secara bijaksana di wilayah tersebut perimbangan ekonomi untuk permintaan, penawaran dan produksi dengan konsumsi masyarakat dan pemanfaatan dengan kelestarian menjadi prioritas kegiatan. Atas pertimbangan tersebut rencana pengelolaan harus menjadi sebuah desain pengelolaan yang dapat memenuhi fungsi Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya serta konservasi. Upaya yang dilakukan haruslah mensinergikan tindakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dengan optimalisasi potensi yang tersedia secara bijaksana di wilayah tersebut
