Kajian tentang Taraf Kesehatan Penduduk Papua Menyongsong Bonus Demografi

1. KAJIAN
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI
DI PROVINSI PAPUA
Oleh:
JOHN RAHAIL
EMANUEL SYUKUR
PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI PAPUA
Jayapura, 2014

2. ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
akhirnya tentang ”Derajat Kesehatan Masyarakat Menyongsong Bonus Demografi di
Provinsi Papua” dapat terselesaikan dengan baik mulai dari persiapan, kegiatan
pengumpulan data sekunder sampai penyelesaian laporan akhir.
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji derajat kesehatan
masyarakat saat ini dalam menyonsong Bonus Demografi di Provinsi Papua. Hasil
kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua
dalam perencanaan dan pelaksana pembangunan kesehatan dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal menyongsong dan memasuki
Bonus Demografi.
Pada kesempatan ini secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada BKKBN Perwakilan Provinsi Papua melalui Bidang Pengendalian Penduduk
(DALDUK) yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Tim Penyusun untuk
membuat kajian ini. Kiranya kerjasama yang baik ini dapat dipertahankan dan terus
dikembangkan di waktu mendatang.
Berbagai saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan, dan
akhirnya semoga dokumen ini dapat bermanfaat.
Jayapura, Desember 2014
Tim Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul …………………………………………………………… i
Kata Pengantar …………………………………………………………… Ii
Daftar Isi …………………………………………………………… Iii
Daftar Tabel …………………………………………………………… iv
BAB I. Pendahuluan …………………………………………...... 1
A. Latar Belakang ………………………………………. 1
B. Tujuan ………………….…………………………….. 3
C. Metodologi ………………………….……………….. 3
BAB II. Telaah Pustaka . …………..……………………………... 4
A. Kebijakan Pembangunan Kesehatan ………………… 4
B. Bonus Demografi …………………………………….. 5
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan .. 6
BAB II. Hasil dan Pembahasan …………………………………... 9
A. Keadaan Umum Geografis …………………………... 9
B. Keadaan Umum Demografi ………………………….. 10
C. Situasi dan Derajat Kesehatan ……………………….. 13
D. Aspek Kesehatan dan Peluang Bonus Demografi …… 22
BAB III. Penutup ………………………………………………...... 26
A. Kesimpulan …………………………………………... 26
B. Saran-saran …………………………………………... 26
Daftar Pustaka …………………………………………... 27

4. iv
DAFTAR TABEL/GRAFIK
Halaman
Tabel 1. Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Di Provinsi Papua Tahun 2010 …………………………….. 10
2. Jumlah penduduk menurut Umur di Provinsi Papua
Tahun 2010 ............................................................................ 12
3. Angka Kematian bayi/1.0000 Kelahiran Hidup di Provinsi
Papua ..................................................................................... 14
4. Prevalensi ISPA, Pneumonia, TBC dan Campak
berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Papua …………… 19
5. Persentase Balita menurut Status Gizi (BB/U) menurut
Kota/ Kabupaten di Provinsi Papua
……………………………….
21
6. Sebaran anak umur 6-59 tahun yang Menerima Kapsul
Vitamin A menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Papua …… 22
Grafik 1. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 ………….... 13
2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di
Provinsi Papua Tahun 2011 …………………………………. 15
3. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Papua ……..…….. 16
4. Situasi Penyakit Malarai di Provinsi Papua ………………… 17
5. Jumlah Penderita Klinis Malaria, Slide Darah Malaria di
periksa dan Positif di Provinsi Papua ……………………….. 17
6. Jumlah kasus HIV/AIDS menurut tahun di Provinsi Papua ... 18
7. Prevalensi Status Gizi Balita berdasarkan BB/U, TB/U dan
BB/TB di Provinsi Papua …………………………………… 21
8. Trend Dinamika Bonus Demografi di Provinsi Papua ……… 24

5. 1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut
diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan
terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam
pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah menurut Sumule (1998) dan
Rumbiak (1999) menyatakan bahwa salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu
komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain
pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan
merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,
yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional (Megawangi,
1993).
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pembangunan
manusia di Provinsi Papua dalam mewujudkan strategi pembangunan Gerbang Mas
Hasrat Papua. Meskipun kadang pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
kesehatan masih terbatas karena terbiasa menggunakan layanan kesehatan secara
tradisional. Ananta (1993) dan Parenta (1999) menyatakan disinilah semakin pentingnya
kehadiran pemerintah terutama untuk melayani kesehatan pada daerah-daerah
terpencil.Pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan dan melakukan pelayanan
kesehatan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sejalan dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kependudukan,
pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan akan mengalami fase bonus demografi yang
artinya jumlah penduduk usia produktif mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk.

6. 2
Pemerintah harus dapat memanfaatkan kesempatan bonus demografi ini dengan
baik.Angka ketergantungan penduduk (Dependency ratio) cenderung lebih rendah.
Suplai tenaga kerja yang stabil diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasar
kerja.Kondisi ini sangat menguntungkan, masyarakat akan memperoleh pendapatan
yang lebih tinggi dengan dana tabungan yang lebih banyak. Bonus demografi sangat erat
kaitannya dengan perubahan komposisi penduduk menurut umur yang merupakan
kesempatan sekaligus tantangan yang harus direspon dan diantisipasi.
Kenyataannya pembangunan kependudukan seolah-olah terlupakan dan tidak
dijadikanunderlined factor. Padahal pengembangan sumber daya manusia yang
merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu
bangsa.Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan
cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, kemampuan
komunikasi, serta penguasaan teknologi. Hamzah (1999) menyatakan solusi lainnya bisa
dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak
hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan
lapangan pekerjaan itu sendiri.
Secara khusus dalam pembangunan kesehatan untuk menyiapkan SDM
berkualitas di Provinsi Papua, maka tujuan program-program kesehatan sebagaimana
visi-misi pembangunan Provinsi Papua dengan strategi ”Gerbang Mas Hasrat Papua”
untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatan individu dan
keluarga terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti kejadian kesakitan (morbiditas)
dan gangguan gizi (malnutrisi), yang seringkali berakhir dengan kecacatan (disability)
atau kematian (mortalitas). Permasalahan ini akan menunjukkan derajat kesehatan
masyarakat di Provinsi Papua saat ini sebagai modal pembangunan, termasuk
menyongsong bonus demografi.
Permasalahan pembangunan sumber daya manusia inilah yang terutama terkait
kualitas kesehatan masyarakat di Provinsi Papua yang harusnya bisa diselesaikan dari
sekarang, jauh sebelum bonus demografi datang. Jangan sampai hal yang menjadi
berkah justru membawa bencana dan membebani pemerintah daerah karena masalah
yang mendasar terkait dengan kualitas manusia termasuk aspek kesehatannya. Bukan
hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan
mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya artikesehatan dan aspek-aspek yang
dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.

7. 3
B. Tujuan
1. Tujuan
Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji derajat kesehatan
masyarakat saat ini dalam menyonsong Bonus Demografi di Provinsi Papua. Hasil
kajian ini dideskripsikan untuk memperoleh gambaran dari kondisi obyektif tentang
kondisi derajat kesehatan masyarakat saat ini dalam menyonsong Bonus Demografi
di Provinsi Papua.
2. Manfaat
Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah
Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan dan dimanfaatkan dalam perencanaan dan
pelaksana pembangunan kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) sebagai modal menyongsong dan memasuki Bonus Demografi.
C. Metodologi
1. Waktu dan tempat
Pelaksanaan penulisan analisis ini dilaksanakan selama 2 bulan (Oktober-
November 2014) di Jayapura Provinsi Papua.
2. Bahan/cara pengumpulan data
a. Bahan-bahan, yang diperlukan dalam penulisan ini berupa data-data sekunder
yang bersumber dari:
- Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010
- Papua dalam angka 2013
- Profil Kesehatan Provinsi Papua
- Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua tahun 2010
b. Cara pengumpulan data, dilakukan melalui:
- Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dengan
mempelajari berbagai dokumen dan laporan terkait dengan topik penulisan
- Wawancara mendalam, dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak
terkait yang mengetahui tentang topik penulisan berasal dari berbagai
stakeholder di Jayapura
3. Metode analisis data
Bentuk analisis data yang digunakan secara deskriptif untuk mengambarkan
variabel pembangunan dan capaian pembangunan kesehatan dan peluang bonus
demografi yang kemudian dideskripsikan sesuai peruntukkannya.

8. 4
BAB 2. TELAAH PUSTAKA
A. Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 merupakan landasan hukum
kegiatan di bidang kesehatan. Dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa tujuan
pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
masyarakat untuk hidup sehat. Undang-Undang tersebut menekankan desentralisasi
pertanggunganjawab operasional dan kewenangan daerah sebagai syarat untuk
keberhasilan dan kelangsungan pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang tahap II (1994-2019) dalam bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat, serta mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang
harus makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan meningkatkan keadaan
gizi serta membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung dengan perumahan
dan permukiman yang layak.
Pada pertengahan tahun 1998, diperkenalkan paradigma baru kesehatan yang
memfokuskan pembangunan kesehatan kepada upaya pencegahan dari pada
penyembuhan dan rehabilitasi. Visi baru tersebut dituangkan dalam motto Indonesia
Sehat 2010. Tahun 2010 tersebut digunakan sebagai batas waktu yang cukup jauh untuk
mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target. Pada tahun 1999, Menteri Kesehatan
mengenalkan Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, yang
menggaris bawahi tujuan berikut: (a) memprakarsai pembangunan nasional berorientasi
pada kesehatan; (b) menjaga kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat seiring
dengan peningkatan lingkungan; (c) menjaga kualitas, keseimbangan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan; dan (d) mempromosikan kepercayaan masyarakat
untuk mencapai kesehatan yang baik.
Pada bulan awal tahun 2010, Menteri Kesehatan mencanangkan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan dengan menekankan visi “Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan”. Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan
berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut: (a) meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat
madani, (b) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya
kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan, (c) menjamin ketersediaan
dan pemerataan sumber daya kesehatan, serta (d) menciptakan tata kelola
kepemerintahan yang baik.

9. 5
Dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Papua, berbagai faktor geografis,
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat secara obyektif perlu dipertimbangkan sebagai
fakta lokal. Hal ini menjadi penting sebagaimana dikemukakan Koenjtaraningrat (1980)
bahwa kuatnya ikatan emosional masyarakat
lokal di Papua dengan lingkungannya sangat
mempengaruhi status sosial-ekonomi
kelompok ini, apalagi keterikatan terhadap
norma, tradisi budaya yang masih sangat kuat
termasuk perilaku kesehatannya. Chesney
(2003) menyatakan bahwa perilaku kesehatan
pada dasarnya merupakan respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan
sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan serta lingkungan.
Sumule (1998) dan Rumbiak (1999) menyatakan bahwa munculnya masalah
kesehatan yang mendasar bagi masyarakat di Papua disebabkan oleh kesadaran akan
kesehatan individu dan keluarga masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Selain itu
kondisi fisik geografis wilayah ini, juga menyebabkan masalah-masalah kesehatan
(morbiditas) sifatnya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, termasuk
konsep tentang sehat-sakit-penyakit yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan
masyarakatnya.
Dalam menyosong bonus demografi yang menjadi ruang bagi kelompok usia
produktif untuk produktif dengan kehidupan berkualitas melalui bidang kesehatan
adalah dengan melaksanakan pembangunan kesehatan yang lebih terarah, efisien,
merata dan berkesinambungan. Hal ini tentu menjadi prioritas karena pembangunan
kesehatan yang berkualitas akan mendorong dan menjaga derajat kesehatan berbagai
lapisan masyarakat.
B. Bonus Demografi
Bonus demografi adalah bonus atau peluang (window of opportunity) yang
dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif
(rentang usia15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Di Indonesia
fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa
tahun lalu dipercepat oleh keberhasilan kita menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan
kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan sejak era Orde Baru
hingga sekarang.

10. 6
Pada tahun 2020, Indonesia diperkirakan mengalami fase bonus demografi.
Artinya jumlah penduduk usia produktif mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk.
Pemerintah harus dapat memanfaatkan kesempatan bonus demografi ini dengan baik.
Angka ketergantungan penduduk (Dependency ratio) cenderung lebih rendah. Suplai
tenaga kerja yang stabil diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Keberhasilan program seperti KB selama berpuluh tahun sebelumnya telah
mampu menggeser penduduk berusiadi bawah 15 tahun (anak-anak dan remaja) yang
awalnya besar di bagian bawah piramida penduduk Indonesia ke penduduk berusia lebih
tua (produktif 15-64 tahun). Struktur piramida yang “menggembung di tengah”
semacam ini menguntungkan, karena dengan demikian beban ketergantungan atau
dukungan ekonomi yang harus diberikan oleh penduduk usia produktif kepada
penduduk usia anak-anak (di bawah 15 tahun) dan tua (di atas 64 tahun) menjadi lebih
ringan.
Maka kemudian muncul parameter yang disebut “rasio ketergantungan” yaitu
rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok usia produktif dan non
produktif. Rasio ini sekaligus menggambarkan berapa banyak orang usia non produktif
yang hidupnya harus ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin rendah angka
rasio ketergantungan suatu daerah, maka daerah tersebut makin berpeluang
mendapatkan bonus demografi. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan SDM yang
kualitas sebagaimana tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
C. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat Kesehatan
Sebenarnya banyak dijumpai faktor-faktor penyebab dari penyakit seperti
diare,infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),malariadan infeksi menular seksual (IMS)
termasuk HIV/AIDS yang dapat dicegah datangnya apabila masyarakat mengetahui dan
mau memperhatikan faktor penyebabnya. Selain itu menurut Raharjo dan Gavin (2003)
menyatakan bahwa juga harus memperhatikan pengaruh yang ditimbulkan dari upaya
pelayanan kesehatan yang ditangani baik secara individu, keluarga,masyarakat,
kabupaten, nasional atau bahkan internasional.
Secaragaris-garis besar ada tiga faktor yang mempengaruhi aspek fisik, sosial
dan mental dari semua individu, baik dalam keluarga, kelompok maupun masyarakat
yaitu lingkungan, budaya dan ekonomi (Ananta, 1993).

11. 7
1. Lingkungan
Rumah beserta lingkungannya yang berfungsi sebagai tempat tinggal,
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Lingkungan yang dimaksud dengan
disini mencakup:
- Sarana sanitasi, sarana pembuangan air limbah (SPAL), air bersih dan sampah
- Kehidupan binatang penular penyakit
- Kepadatan penduduk serta kemampuan baca-tulis penduduk
Kualitas perumahan serta lingkungannya berpengaruh langsung terhadap
kesehatan manusia. Perumahan dan lingkungan yang sehat dapat melindungi
masyarakat dari gangguan iklim dan makluk hidup lainnya sehingga kemungkinan
menimbulkan bahaya kesehatan dan penyakit infeksi berkurang.
Lingkungan secara tidak langsung juga mempengaruhi kesehatan manusia
melalui pengaruh sikap dan perilaku
manusia dan kegiatan lintas sektor.
Misalnya pembuatan bendungan, proyek
irigasi, pembukaan hutan, degradasi tanah
atau lahan, limbah pabrik dan
perang.Selain itu juga bencana alam,
seperti banjir, gempa bumi, letusan
gunung api, angin puyuh, menimbulkan pertanyaan penting mengenai sikap manusia
dan daya sosial.
Cuaca juga bisa sangat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Penyakit,
produksi pangan dan ketersediaan air bersih dipengaruhi oleh kondisi cuaca/ iklim,
curah hujan, tanah, dan penanman. Penyakit-penyakit seperti diare,batuk, malaria,
dan demam berdarah akan berjangkit lebih cepat dimusim hujan demikian pula
daerah hutan,berawaatau daerah pantai juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan
masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
2. Perilaku hidup sehat
Semua orang mempunyai perilaku hidup sehat sendiri. Karena semua
mempunyai pertimbangan sendiri untuk melakukan sesuatu atau tidak. Perilaku itu
sangat terkait dengan sikap pribadi dan kebiasaan utama dalam keluarga dan
masyarakat, yang dipelajari dari orang tua dan lingkungan sosialnya berdasarkan
budaya dan adat setempat.

12. 8
Masyarakat merupakan kumpulan atas bermacam orang dengan beragam sifat
dan perilaku. Berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat ada orang yang
baik(mendukung) dan adapula orang yang kurang baik (bertentangan). Apabila kita
bisa memahami karakteristik dan perilaku hidup masyarakat, maka akan lebih
mudah bagi kita untuk membantu dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.
3. Ekonomi
Faktor ekonomi banyak berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada individu
dan masyarakat. Banyak anggota masyarakat yang tidak memperhatikan aspek
kesehatan mereka karena harus mencurahkan waktu dan tenaga untuk pemenuhan
kebutuhan ekonomi keluarganya. Hal ini biasa terjadi pada kelompok masyarakat
yang tingkat ekonominya rendah. Sebagai contoh, ketika salah satu anggota keluarga
mengalami sakit (yang tidak terlalu parah), mereka dihadapkan pada pilihan pergi
berobat atau menggunakan uangnya untuk kebutuhan ekonomi? Sering terjadi,
sebelum menderita sakit yang sangat parah mereka tidak pergi berobat karena alasan
ekonomi.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika kondisi ekonomi masyarakat
membaik, kondisi kesehatan masyarakat juga akan membaik dengan sendirinya,
karena masyarakat memiliki uang untuk menjaga kondisi kesehatan mereka (Alam,
1993 dan Hamzah. 1999). Barangkali pendapat tersebut ada benarnya, tetapi tidak
seluruhnya benar. Kondisi ekonomi yang baik tanpa disertai dengan kesadaran dan
pemahaman yang benar mengenai kesehatan bisa menimbulkan persepsi dan
perilaku yang keliru. Demikian pula sebaliknya meskipun secara ekonomi
masyarakat tergolong rendah bukan berarti bahwa kesehatan juga rendah.
Kesadaran, pemahaman yang benar, dan perilaku hidup besih dan sehat akan
menjaga kesehatan masyarakat. Untuk itu peran dari kader kesehatan pendamping
masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

13. 9
BAB 3.HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keadaan Umum Geografis
Provinsi Papua terletak di wilayah paling timur Indonesia, berbatasan darat
dengan negara Papua New Guinea (PNG) di sebelah Timur dan Provinsi Papua Barat di
sebelah barat; berbatasan laut Arafura dan Australia disebelah selatan serta Lautan
Pasifik di sebelah utara. Luas wilayah daratan Provinsi Papua mencapai 316.908 km²
atau 16,4 persen dari luas daratan Indonesia.
Topografi wilayah Provinsi Papua merupakan pegunungan tinggi bergelombang
di bagian tengah, serta dataran rendah dan berawa-rawa di wilayah selatan dan sebagian
utara.Tutupan lahan masih berupa hutan
meliputi 95,5 persen, dengan curah
hujan yang cukup tinggi berkisar 1.500-
4.000 mm/tahun. Di wilayah bagian
utara hari hujan dapat terjadi sepanjang
tahun, sedang pada bagian selatan
(Kabupaten Merauke dan sekitarnya)
musim kering dapat terjadi lebih dari 6 bulan.Di Provinsi Papua terdapat 3 Satuan
Wilayah Sungai (SWS) yaitu Mamberamo, Digul Bikuma dan Eilanden- Edera yang
masing-masing mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) .
Provinsi Papua kaya akan fauna yang khas dan jarang dijumpai di daerah lain di
Indonesia, karena memiliki lebih dari 650 jenis burung-burung, dimana 545 diantaranya
adalah asli endemik Papua serta pulau-pulau disekitarnya. Beberapa jenis burung
diantaranya adalah burung Cenderawasih, Kasuari, Mambruk, Kakatua dan lain-lain.
Habitat terkaya adalah pada hutan dataran rendah, namun semakin tinggi suatu tempat
keanekaragaman jenis semakin berkurang.
Untuk melindungi kekayaan sumberdaya hayati di Provinsi Papua terdapat dua
(2) Taman Nasional (Lorenz dan Wasur), 5 Cagar Alam dan 9 Suaka Margasatwa yang
telah ditetapkan secara nasional. Namun bagi kawasan lindung lainya dalam rangka
menjaga keseimbangan daya dukung di wilayah bawahnya, ditetapkan dengan peraturan
daerah.Kawasan budidaya terletak diwilayah yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak untuk masa kini tapi
juga untuk masa yang akan datang tanpa merusak kawasan lindung dan menggangu
keseimbangan lingkungan.

14. 10
B. Keadaan Umum Demografi
Di Provinsi Papua, jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010
sebanyak 2.851.999 orang, yang terdiri atas 1.510.285 laki-laki (52,96%) dan 1.341.714
perempuan (47,04%). Penduduk asli Papua terdiri sekitar 250 etnis dan bahasa yang
menunjukkan beragamnya karakter dan sosial budaya dan banyak bermukim di
pedalaman, khususnya di lembah Baliem di Pegunungan Tengah yang mencapai ±35
persen, sedangkan penduduk pendatang mencapai 50 persen yang umumnya bermukim
di wilayah pesisir/kota di dataran rendah pedalaman.
Dengan luas wilayah ± 317.062 kilometer², maka rata-rata tingkat kepadatan
penduduk di Provinsi Papua sebanyak 9 orang per kilometer². Kota Jayapura memiliki
tingkat kepadatan penduduk paling tinggi (278 orang per kilometer²), sedangkan
Mamberano Raya merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk paling
rendah (1 orang per kilometer²).
Tabel-1
Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Tahun 2010
No Kabupaten/
kota
Jumlah Penduduk Sex Ratio
(SR)Laki-laki Perempuan L + P
1 Merauke 102.424 93.153 195.577 110
2 Jayawijaya 102.581 96.976 199.557 106
3 Jayapura 60.672 53.843 114.515 113
4 Nabire 69.545 60.769 130.314 114
5 Kepulauan Yapen 42.685 40.908 83.593 104
6 Biak Numfor 65.259 60.866 126.125 107
7 Paniai 76.892 72.201 149.093 106
8 Puncak Jaya 55.232 46.674 101.906 118
9 Mimika 103.809 79.824 183.633 130
10 Boven Digoel 30.306 25.516 55.822 119
11 Mappi 42.803 38.978 81.781 110
12 Asmat 40.318 36.735 77.053 110
13 Yahukimo 87.587 79.129 166.716 111
14 Pegunungan Bintang 34.792 30.607 65.399 114
15 Tolikara 61.697 52.543 114.240 117
16 Sarmi 18.409 14.854 33.263 124
17 Keerom 26.522 22.005 48.527 121
18 Waropen 13.346 11.642 24.988 115
19 Supiori 8.334 7.527 15.861 111
20 Mamberamo Raya 9.769 8.655 18.424 113
21 Nduga 43.533 35.987 79.520 121
22 Lanny Jaya 80.528 70.856 151.384 114
23 Mamberamo Tengah 23.376 19.890 43.266 118
24 Yalimo 27.079 24.058 51.137 113
25 Puncak 49.308 44.055 93.363 112
26 Dogiyai 42.018 41.306 83.324 102
27 Intan Jaya 19.920 18.924 38.844 105
28 Deiyai 32.018 30.980 62.998 103
29 KotaJayapura 139.523 122.253 261.776 114
Papua 1.510.285 1.341.714 2.851.999 113
Sumber: BPS Papua, 2010

15. 11
Sex Ratio (SR) penduduk Provinsi Papua sebesar 113, yang artinya jumlah
penduduk laki-laki 13 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
Sex Ratio terbesar terdapat pada tiga (3) kabupaten yakni Kabupaten Mimika (130),
Sarmi (124) dan Nduga (121), sedangkan yang terkecil terdapat di Kabupaten Deiyai
(102) dan Dogiyai (103). Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki yang lebih
banyak dari perempuan terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua per tahun selama sepuluh tahun
terakhir yakni dari tahun 2000-2010 mencapai 5,39 persen. Laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Tolikara adalah yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di
Provinsi Papua yakni mencapai 12,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk
terendah di Kabupaten Pegunungan Bintang (2,48%). Jumlah penduduk yang begitu
besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran
penduduk.
Penyebaran penduduk di Provinsi Papua terkonsentrasi di Kota Jayapura
(9,18%), Kabupaten Jayawijaya (7,00%), Merauke (6,86%), Mimika (6,44%) sedangkan
kabupaten lainnya di bawah 6 persen. Kabupaten dengan jumlah penduduk paling
sedikit adalah kabupaten Waropen (24.988 orang), Mamberamo Raya (18.424 orang)
dan kabupaten Supiori (15.861 orang). Sedangkan kabupaten/kota yang paling banyak
penduduknya adalah Kota Jayapura (261.776 orang), Kabupaten Jayawijaya (199.557
orang) dan Kabupaten Merauke (195.577 orang).
Jumlah Penduduk Papua menurut topografi pada tahun 2010 sesuai hasil Sensus
Penduduk dibagi menjadi 3 wilayah yaitu:
1. Wilayah Pegunungan (Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Yahukimo,
Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo,
Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai) dengan jumlah Penduduk
sebesar 1.392.970 jiwa (49,16%), terdiri penduduk laki-laki berjumlah 736.312 jiwa
(52,86%) danperempuan berjumlah 656.658 jiwa (47,14%).
2. Wilayah Dataran Sulit(Kabupaten Boven Digul, Mappi, Asmat, Waropen, Supiori,
dan kabupaten Mamberamo Raya) dengan jumlah penduduk sebesar 272.897
(9,63%), terdiri dari laki-laki berjumlah 144.635 jiwa (52,99%), dan perempuan
berjumlah 128.262 jiwa (47,01%).
3. Wilayah Dataran Mudah(Kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen,
Biak Numfor, Mimika, Sarmi, Keerom dan Kota Jayapura) dengan jumlah penduduk

16. 12
sebesar 1.167.514 jiwa (41,21%), terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 624.936
jiwa (53,52%), dan perempuan berjumlah 542.578 jiwa (46,47%).
Berdasarkan umur penduduk, diketahui Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua
sebesar 56,37 persen. Dimana rasio ketergantungan usia muda sebesar 54,87 persen
(dibulatkan menjadi 55) dan rasio ketergantungan usia tua sebesar 1,50 persen
(dibulatkan menjadi 2). Artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun)
menanggung sekitar 55 anak usia 0-14 tahun dan 2 orang lanjut usia (65 tahun ke atas).
Fakta ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua masih membutuhkan waktu lagi untuk
menurunkan 5 point sehingga dapat masuk dalam fase bonus demografi. Struktur
penduduk Provinsi Papua menurut umur sebagai berikut:
Tabel-2
Jumlah penduduk menurut Umur di Provinsi Papua
Tahun 2010
No Kelompok Umur
(Tahun)
Jenis Kelamin Total
Laki-laki Perempuan
1 0 - 4 165.138 148.192 313.330
2 5 - 9 185.778 161.548 347.326
3 10 - 14 182.159 151.455 333.614
4 15 - 19 148.206 127.676 275.882
5 20 - 24 129.639 129.479 259.118
6 25 - 29 135.316 142.544 277.860
7 30 - 34 138.195 135.356 273.551
8 35 - 39 126.307 116.288 242.595
9 40 - 44 107.834 83.530 191.364
10 45 - 49 78.685 56.828 135.513
11 50 - 54 48.886 33.077 81.963
12 55 - 59 27.578 18.789 46.367
13 60 - 64 16.499 11.207 27.706
14 65 - 69 8.179 5.639 13.818
15 70 - 74 4.199 3.145 7.344
16 75+ 3.285 2.745 6.030
Papua 1.505.883 1.327.498 2.833.381
Sumber: BPS Papua, 2010
Gambar 1.1 tentang piramida penduduk Provinsi Papua tahun 2010 merupakan
gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa dan tua.
Struktur penduduk Provinsi Papua termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat
diketahui dari banyaknya penduduk usia muda (0-14 tahun). Bentuk piramida berbentuk
lonceng, dasar piramida sedikit menyempit kemudian melebar dan sedikit menyempit
pada bagian tengah dengan puncak yang runcing. Struktur penduduk ini menjadi dasar
bagi kebijakan kependudukan, sosial budaya dan ekonomi.

17. 13
Gambar 1
Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010
Permasalahan kependudukan di Provinsi Papua sangat berbeda dengan
permasalahan pokok kependudukan nasional yang berkisar pada persoalan kepadatan
dan pertumbuhan penduduk, dengan wilayah yang sangat luas sementara jumlah
penduduk yang sedikit menyebabkan tingkat kepadatan yang sangat rendah.
Permasalahan kependudukan di Papua lebih dihadapkan pada masalah penyebaran
penduduk antara kota-kampung dan pola tinggal yang tersebar dalam kampung-
kampung kecil yang terpisah sangat jauh serta pengaturan jarak kelahiran dengan TFR
(total fertility rate) yang masih tinggi.
C. Situasi Derajat Kesehatan
Dalam menyongsong Bonus Demografi di Provinsi Papua, maka pelayanan
kesehatan prima sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas harus
terpenuhi secara kuantitas dan berkualitas serta
berkelanjutan. Laporan BPS tentang Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua
tahun 2012 yang mencapai 65,68 salah satu
vaeiabel utama adalah angka harapan hidup
yang mencapai 68,85 tahun. Kondisi ini
memberikan gambaran bahwa penduduk yang
lahir saat ini akan mencapai umur harapan hidup tersebut.Namun apakah umur harapan

18. 14
tersebut dapat tercapai sebagai dampak dari tingkat produktifas usia produktif sangat
ditentukan oleh derajat kesehatan yang menggambarkan kualitas hidup penduduk di
Provinsi Papua.
1. Mortalitas
a. Angka Kematian Bayi (AKB)
Data angka kematian bayi yang mendekati akurat saat ini hanya bisa
diperoleh melalui survei, karena sebagian besar kematian terjadi di rumah
apalagi di Provinsi Papua yang akses transportasi dan informasi merupakan
kendala utama karena kondisi obyektif geografis. Sementara data kematian dari
fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan dan kasus yang
tempatnya mudah untuk akses pelayanan kesehatan, sedangkan yang tidak
terakses pelayanan kesehatan tidak tercatat. Hal ini menyebabkan Provinsi Papua
merupakan daerah yang sulit untuk akses pelayanan kesehatan, sehingga kalau
angka kematian berdasarkan laporan pasti mempunyai angka bias yang tinggi.
Tabel-3
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Papua Tahun 2002, 2007 dan 2012
No Tahun Angka Kematian Bayi
per 1.000 KH
Keterangan
1 2002 56 Target MDGs 2015 adalah 23
per 1.000 KH
2 2007 41
3 2012 54
Sumber: SDKI 2002, SDKI 2007 dan 2012
Untuk mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs) Angka
Kematian Bayi (AKB) menjadi 23 per 1.000 KH pada tahun 2015, maka perlu
upaya percepatan yang lebih besar dan kerja keras karena kondisi saat ini
berdasarkan hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwaAKB di Provinsi Papua
sebesar 54 per 1.000 kelahiran hidup, terutama di daerah pedesaan yang
mencapai 65 per 1.000 kelahiran hidup.
b. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balitaadalah jumlah anak yang meninggal sebelum
mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.
AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara
kelahiran dan sebelum 5 tahun. Nilai normative AKABAdalam Millenium
Development Goals (MDGs), yaitu sangat tinggi (>140), tinggi (71-140), sedang
(20-70) dan rendah (<20). Dalam SDKI tahun 2012, mengestimasi nilai AKABA
di Provinsi Papua tahun 2012 sebesar 115 per 1.000 kelahiran hidup.

19. 15
c. Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan, selain itu juga sebagai indikator kesejahteraan
dan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian Ibu di Papua menurut angka
SDKI 2007, angka kematian ibu Provinsi Papua sebesar 362 per 100.000
kelahiran hidup, sedangkan nasional sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup.
Gambar-2
Untuk mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yaitu
Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun
2015, perlu upaya percepatan yang lebih besar dan kerja keras termasuk
pendekatan program yang kontekstual. Berbagai laporan menyebutkan bahwa
penyebab kematian ibu sebagai berikut:
- Terlambat ambil keputusan untuk membawa ibu hamil (bumil) yang mau
melahirkan ke layanan kesehatan
- Terlambat tiba di layanan kesehatan karena akses transportasi yang terbatas
- Terlambat ditolong di layanan kesehatan karena keterbatasan fasilitas
layanan, termasuk ketersediaan petugas
- Kematian ibu hamil penyebabnya karena perdarahan, infeksi, eklamsi dan
lain-lain
- Kematian ibu melahirkan penyebabnya karena perdarahan dan lain-lain
- Kematian ibu nifas(bufas) penyebabnya karena infeksi

20. 16
d. Usia Harapan Hidup (UHH)
Usia harapan hidup juga digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan
kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, provinsi bahkan negara. Umur
harapan hidup juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan
dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan angka harapan hidup. Angka
Usia Harapan Hidup di Provinsi Papua pada tahun 2012 sebesar 68,85 tahun
meningkat 0,65 tahun bila dibandingkan tahun 2013 (68,20 tahun).
Gambar 3
Umur Harapan Hidup (UHH)Provinsi Papua dan Nasional
Tahun 2002-2012
Sumber : BPS Papua 2010
2. Morbiditas
a. Penyakit Malaria
Penegakan diagnosa penderita secara cepat dan pengobatan yang cepat
dan tepat merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan
penyakit malaria disamping pengendalian
vektor potensial. Untuk di wilayah Papua
yang merupakan daerah endemi malaria,
pemberantasan malaria dilakukan dengan
model pasif case deteksi atau menunggu
pasien datang ke fasilitas pelayanan
kesehatan. Situasi penyakit malaria di
Provinsi Papua selama tahun 2003-2010 sebagai berikut:
65,2
67,9 68,1
68,3
68,8

21. 17
Gambar 4
Situasi Penyakit Malaria di Provinsi Papua
Tahun 2003 – 2011
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2012
Keterangan:- Annual Malaria Incidence (AMI)/angka klinis malaria per 1.000 penduduk
- Annual Parasite Incidence (API)/angka penderita malaria per 1.000 penduduk
Jumlah pemeriksaan slide darah malaria yang diperiksa dari tahun ke
tahun menunjukkan peningkatan hal ini sejalan dengan pedoman Kemenkes RI
yang mengharuskan konfirmasi laboratorium, jumlah slide darah malaria yang
diperiksa adalah seperti gambar di bawah ini.
Gambar 5
Jumlah Penderita Klinis Malaria, Slide Darah Malaria diperiksa dan
Positif Malaria di Provinsi Papua
Tahun 2004-2011
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2012
b. Demam Berdarah Dengue (DBD)
Rerata prevalensi DBD di Provinsi Papua berdasarkan diagnosis gejala
sebesar 1,1%, sementara berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan rata-rata
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
AMI 247 235 200 133 149 101 169 164 169
API 51 71 65 43 61 48 56 64 58
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Klinis 432.452 369.532 277.250 303.720 221.360 271.941 389.069 493.095
Diperiksa 170.237 205.992 180.911 216.044 212.641 215.176 371.798 437.392
Positif 97.973 120.669 90.365 124.311 104.744 85.060 141.672 168.537

22. 18
Provinsi Papua lebih rendah, yaitu 0,1%. Tertinggi ditemukan di Kabpaten
Boven Digoel yaitu 4,3% dan Jayawijaya 3,4%.
c. Diare
Data riset menunjukkan bahwa prevalensi diare sebesar 10,8%
berdasarkan diagnosis gejala dan 7,8% berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan.
Prevalensi diare tertinggi di Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 32,5%.
d. HIV/AIDS
Sejak tahun 1992 ditemukan di Merauke, perkembangan kasus HIV dan
AIDS terus meningkat dengan ditemukannya berbagai kasus terutama melalui
konseling dan test sukarela (VCT). Pada tahun 2006 hasil STHP, prevelensi HIV
di Provinsi Papua 2,4 dan turun
menjadi 2,3 pada tahun 2013.Sejak
munculnya kesadaran masyarakat
untuk melakukan VCT, maka dalam
lima tahun terakhir semakin banyak
kasus baru ditemukan (fenomena
gunung es) dan perkembangan kasus
kumulatif dari tahun 2003-2011tercatat sebagai berikut:
Gambar 6
Jumlah kasus HIV/AIDS menurut tahun di Provinsi Papua (2009 -2013)
Sumber: KPA Provinsi Papua, 2013
e. ISPA
Data riset menunjukkan bahwa prevalensi ISPA tertinggi terutama terjadi
di wilayah pegunungan tengah Papua, dimana berdasarkan diagnosis gejala
ditemukan di Kabupaten Puncak Jaya sebesar 54,7%, Pegunungan Bintang
2009 2010 2011 2012 2013
AIDS 642 888 923 862 9862
HIV 1251 1352 1479 1488 6188

23. 19
sebesar 59,3% dan terendah di kabupaten Jayapura sebesar 12,5%, sementara
berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan prevalensi ISPA tertinggi di Kabupaten
Jayawijaya sebesar 36,5% dan terendah di Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar
5,5%.
f. Pneumonia
Data riset menunjukkan prevalensi pnemonia berdasarkan diagnosis
gejala tertinggi ditemukan di Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 17,3% dan
terendah di Kabupaten Jayapura sebesar 0,9%. Prevalensi pnemonia berdasarkan
diagnosis tenaga kesehatan tertinggi ditemukan di kabupaten Jayawijaya sebesar
11,1% dan terendah di Kabupaten Paniai sebesar 0,4%.
Tabel 4
Prevalensi ISPA, Pnemonia, TBC dan Campak berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Sumber : Riskesdas, Depkes 2008
g. Penyakit TB Paru
Angka Insidens TB Paru tahun 2010 di Provinsi Papua sebesar 82 per
100.000 penduduk, sedangkan angka prevalensi TB paru sebesar 89 per 100.000
penduduk (menggambar Data TB di 16 Kabupaten/Kota sedangkan pembaginya
semua penduduk Papua 2010 ).

24. 20
Data riset memperlihatkan bahwa prevalensi penyakit tuberkulosis
tertinggi ditemukan berdasarkan diagnosis gejala di Kabupaten Pegunungan
Bintang sebesar 7,0% dan terendah di Kabupaten Waropen (0%), sedang
berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan tertinggi ditemukan di Kabupaten
Tolikara sebesar 4,7% dan Mappi sebesar 2,1%.
h. Penyakit Campak
Prevalensi penyakit campak menurut data riset, berdasarkan gejala klinis
di beberapa kabupaten masih cukup tinggi, Kabupaten Boven Digoel sebesar
6,4%, Pegunungan Bintang sebesar 4,3%, Jayawijaya sebesar 4,0% dan Mappi
sebesar 3,9%. Sedangkan menurut diagnosa tenaga kesehatan tertinggi
ditemukan di Kota Jayapura sebesar 12%, kemudian Kabupaten Boven Digoel
sebesar 5,7% dan Jayawijaya sebesar 2,8%. Kabupaten Boven Digoel memiliki
prevalensi penyakit campak cukup tinggi baik menurut gejala kilinis maupun
diagnosis tenaga kesehatan disamping Kota Jayapura.
3. Status Gizi
Masalah gizi di Provinsi Papua menjadi salah satu persoalan yang harus
ditangani secara optimal melalui promosi kesehatan, karena sebagian besar
masyarakat (terutama di kampung dan pedalaman) tidak menjadikan sebagai
masalah terkait dengan konsep dan persepsi masyarakat tentang sehat dan penyakit.
Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2008 prevalensi
status gizi balita (BB/U) di Provinsi Papua adalah gizi buruk 7,1% dan gizi kurang
14,5%. Sebanyak 10 kabupaten masih memiliki prevalensi gizi buruk di atas
prevalensi gizi buruk di atas prevalensi provinsi dan 8 kabupaten lainnya sudah
berada di bawah prevalensi provinsi, yaitu Kabupaten Jayapura, Nabire, Kepulauan
Yapen, Biak Numfor, Mappi, Tolikara, Keerom dan Kota Jayapura. Terdapat 4
kabupaten dengan prevalensi melebihi angka provinsi, yaitu Kabupaten Jayawijaya,
Yahukimo, Sarmi dan Kabupaten Waropen.
Sedangkan prevalensi status gizi balita (BB/U) di Provinsi Papua
berdasarkan riskesdas 2010 sebanyak 6,3% gizi buruk dan 10,0% gizi kurang.

25. 21
Tabel 5
Persentase Balita menurut Status Gizi (BB/U)* dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua
Sumber : Riskesdas, Depkes 2008
Prevalensi status gizi balita (TB/U) di Provinsi Papua berdasarkan riskesdas
2008 adalah sebagian besar (36,2%) tergolong pendek, dan berdasarkan riskesdas 2010
menurun menjadi 15,0% . Prevalensi status gizi balita (BB/TB) berdasarkan riskesdas
2008 Prevalensi balita sangat kurus yaitu 6,0%. Dan berdasarkan riskesdas 2010
prevalensi balita sangat kurus meningkat menjadi 8,2%.
Gambar 7
Prevalensi Status Gizi Balita Provinsi Papua Tahun 2008 dan 2010
Berdasarkan BB/U, TB/U dan BB/TB
Sumber : Riskesdas 2008 dan Riskesdas 2010
Keterangan :
BB/U = Berat Badan per Umur (Katagori Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik dan Gizi Lebih)
TB/U = Tinggi Badan per Umur (Katagori Sangat Pendek, Pendek dan Normal)
BB/TB = Berat Badan per Tinggi Badan (Katagori Sangat Kurus, Kurus, Normal, dan Gemuk)
2008; Gz.Buruk; 6,6
2008; Gz. Kurang; 14,6
2008; Gz. Baik; 73,4
2008; Gz.Lebih; 5,3
2008; Sgt Pendek; 20,2
2008; Pendek; 17,4
2008; Normal; 62,3
2008; Sgt Kurus; 6,02008; Kurus; 7,0
2008; Normal; 77,1
2008; Gemuk; 10,5
2010; Gz.Buruk; 6,3
2010; Gz. Kurang; 10,0
2010; Gz. Baik; 78,4
2010; Gz.Lebih; 5,3
2010; Sgt Pendek; 13,3
2010; Pendek; 15,0
2010; Normal; 71,7
2010; Sgt Kurus; 8,2
2010; Kurus; 5,7
2010; Normal; 75,5
2010; Gemuk; 10,7
2008 2010

26. 22
Pemberian kapsul vitamin A kepada Balita, diberikan setahun dua kali yaitu
pada bulan Februari dan Agustus sejak anak berusia enam bulan. Kapsul merah dosis
100.000 IU diberikan kepada bayi 6-11 bulan dan kapsul biru dosis 200.000 IU untuk
anak umur 12-59 bulan.
Berdasarkan riset terhadap anak Balita yang mendapatkan kapsul vitamin A
pada umur 6-59 bulan yang menerima Kapsul
vitamin Adi Provinsi Papua berdasarkan riset
tahun 2008 sebanyak 59,6% dan riset tahun
2010 sebanyak 69,8%. Cakupan terbanyak
di Kabupaten Keerom sebanyak 96,7%,
Mappi 83,3% dan kabupaten lainnya
berkisar antara 5,5% hingga 82,4%, dan
terendah di Kabupaten Yahukimo sebesar 5,5% dan Kabupaten Paniai 16,0%.
Tabel 6
Sebaran Anak umur 6-59 bulan yang menerima Kapsul vitamin A
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
No Kota/Kabupaten Menerima Kapsul Vitamin A
1 Merauke 69,2
2 Jayawijaya 40,0
3 Jayapura 84,1
4 Nabire 67,5
5 Kepulauan Yapen 72,0
6 Biak Numfor 71,4
7 Paniai 16,0
8 Puncak Jaya 70,1
9 Mimika 64,8
10 Boven Digul 44,4
11 Mappi 83,3
12 Asmat 63,1
13 Yahukimo 5,50
14 Pegunungan Bintang 59,2
15 Tolikara 28,6
16 Sarmi 58,8
17 Keerom 96,7
18 Waropen 61,1
19 Supiori 82,4
20 Kota Jayapura 71,3
Provinsi Papua 59,6
Sumber : Riskesdas, Depkes 2008
D. Aspek kesehatan dan peluang Bonus Demografi
Di Provinsi Papua, berbagai kasus penyakit infeksi dan menular sebagai
indikator yang secara tidak langsung mengambarkan kualitas sumber daya manusia,
baik karena perilaku kesehatan, konsisi sosial-ekonomi-budaya dan faktor kemiskinan

27. 23
lainnya. Provinsi Papua sebagai daerah endemi malaria kasusnya cukup tinggi, dimana
dari 493.090 kasus gejala klinis 88,7 persen dilakukan pemeriksaan darah menunjukkan
bahwa 38,5 persen dinyatakan positif. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kejadian
kasus ISPA, dimana hasil diagnosa terhadap gejala terutama terjadi di kabupaten Puncak
Jaya (54,7%), sedangkan prevalensi tertinggi (36,5%) terlaporkan di kabupaten
Jayawijaya dan khusus kasus pneumonia terutama di kabupaten Pegunungan Bintang
(17,3%).
Konsep masyarakat tentang pola dan kebiasaan makan dan sanitasi yang
berdampak kejadian gizi buruk yang mencapai 7,1 persen dan gizi kurang 14,5 persen.
Hal ini sangat terkait dengan kondisi lingkungan dan dipengaruhi pola hidup masyarakat
yang memiliki akses terbatas terhadap berbagai layanan kesehatan. Fakta ini
ditunjukkan melalui rendahnya pemanfaatan tenaga medis, terutama dalam persalinan
dan melakukan pengobatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah
dan swasta.
Khusus penyakit menular, terutama kasus HIV/AIDS kini merupakan masalah
terbesar yang dihadapi Provinsi Papua karena prevalensinya cukup tinggi pada tahun
2006 mencapai 2,4% dan turun menjadi 2,3% pada tahun 2013. Hal yang cukup
memprihatinkan sebagaimana laporan KPA Papua tahun 2013 bahwa 51 persen kasus
HIV/AIDS yang tercatat terjadi pada kelompok usia produktif 15-54 tahun. Tentu fakta
ini menjadi ancaman bagi Provinsi Papua karena penduduk kelompok usia produktif
yang seharusnya produktif justru menjadi beban keluarga, suku, kominitasnya dan
pemerintah, karena sudah terkapar kejadian HIV/AIDS. Walaupun jumlah penduduk
angkatan muda di Provinsi Papua pada 20 tahun mendatang diperkirakan meningkat
signifikan, namun bila derajat kesehatannya tidak optimal maka akan menjadi ancaman
bagi provinsi ini dalam mendapatkan bonus demografi.
Hal ini beralasan karena masih tingginya angka kematian bayi (AKB) mencapai
54/1.000 kelahiran, angka kematian balita (AKABA) mencapai 115/1.000 kelahiran dan
angka kematian ibu (AKI) mencapai 362/100.000. Situasi yang lain karena akibat
rendahnya kesadaran penduduk (terutama penduduk lokal) terhadap kesehatan karena
sangat dipengaruhi pola hidup dengan persepsi tentang sehat-sakit dan penyakit yang
masih tradisional menyebabkan masih rendahnya angka harapan hidup (AHH) di
Provinsi Papua yang pada tahun 2012 mencapai 69,12 tahun.

28. 24
Dalam jangka panjang, peluang bonus demografi di Provinsi Papua yang
seharusnya dimanfaatkan sehingga penduduk usia produktif menjadi produktif dan tidak
menjadi beban bagi negara di masa mendatang
perlu dilakukan upaya yang konkrit berbasis
kontekstual dan berkelanjutan. Karena bonus
demografi yang merupakan suatu kondisi
ketika jumlah penduduk usia produktif (usia 15
hingga 64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih
besar jika dibandingkan dengan penduduk usia
nonproduktif (usia nol hingga 14 tahun dan diatas 65 tahun) akan terjadi di Papua secara
maksimal apabila derejat kesehatan masyarakat lebih baik dari hari ini.
Hal ini menjadi penting karenapada tahun 2015 dengan angka ketergantungan
yang diperkirakan mencapai 47,5 maka Provinsi Papua akan mulai memasuki tahapan
awal bonus demografi dan mencapai puncaknya pada tahun 2030 (atau 15 tahun lagi),
sehingga momentun ini jangan sampai terlewatkan karena penanganan masalah
kesehatan belum optimal.
Gambar 8
Trend dinamika Bonus Demografi di Provinsi Papua
Untuk menggapai harapan tersebut, maka beberapa syarat yang harus dipenuhi
Provinsi Papua dalam pembangunan derajat kesehatan agar dapat menikmati bonus
demografi antara lain:
1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar (preventif dan kuratif) yang berkualitas harus
dilakukan pada semua tingkatan pelayanan mulai dari kampung sampai pada rumah
sakit rujukan
Papua; 2010;
53,8
Papua; 2015;
47,5
Papua; 2020;
43,7 Papua; 2025;
42
Papua; 2030;
41,6
Papua; 2035;
42,2

29. 25
2. Gizi masyarakat perlu diperbaiki dan terus ditingkatkan, dimulai dari ibu-ibu hamil
dan menyusui, sebagai upaya awal dan mendasar untuk meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini dan di masa mendatang.
3. Kesehatan masyarakat yang masih buruk perlu segera diperbaharui melalui program
perbaikan kesehatan terpadu pada berbagai tingkatan yang dilakukan berbarengan,
seperti perbaikan gizi, pendidikan kilat (crash program) penyuluhan perbaikan
kebersihan lingkungan dan lain-lain.
4. Dukungan pemerintah terhadap program kependudukan dan keluarga berencana
(KKB) yang mendorong brrkurangnya jumlah anak umur nol hingga 15 tahun,
sehingga anggaran yang semula disediakan untuk pelayanan kesehatan dan
pendidikan pada kelompok tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas
SDM pada kelompok umur 15 tahun ke atas agar nantinya mampu bersaing meraih
kesempatan kerja baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Namun berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan
derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua, antara lain:
1. Hampir 40 persen Puskesmas tidak ada dokter, walaupun dilakukan program kontrak
dokter PTT namun waktu penugasannya sangat singkat
2. Pada 7 persen distrik tidak mempunyai puskesmas
3. Pada 46 persen kampung belum tersedia sarana pelayanan kesehatan dan tenaga
pelayanan kesehatan
4. Akses ke tempat pelayanan kesehatan terdekat membutuhkan waktu antara 1-23 jam
sebagai gambaran sulitnya akses masyarakat
5. Masih terdapat 26,65 persen puskesmas pembantu tidak ada tenaga kesehatan
6. Terdapat 41,4 persen pondok bersalin di kampung tidak ada bidan (kekurangan
2.023 bidan)

30. 26
BAB IV. P E N U T U P
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian terhadap derajat kesehatan masyarakat di Provinsi
Papua menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan kesehatan mengalami
peningkatan bahkan beberapa program telah melampaui target yang ditentukan,
sebagai modal menyongsong bonus demografi. Namun terdapat beberapa indikator yang
seharusnya diturunkan namun belum memberikan capaian yang signifikan karena
penggunaan parameter baru, kurangnya sosialisasi program dengan parameter baru
tersebut dan banyaknya program yang harus dilaksanakan di tingkat puskesmas
walaupun memiliki keterbatasan tenaga.
Penanganan secara optimal dan harus segera dimulai merupakan langkah penting
yang harus dilakukan, sehingga dengan sumber daya manusia yang berkualitas karena
kesehatan yang terjamin dapat diandalkan sebagai modal. Prevalensi berbagai penyakit
infeksi yang masih tinggi di Papua sebagai cerminan rendahnya keadaan ekonomi
masyarakat karena terkait dengan kemiskinan (terutama akses layanan kesehatan
bermutu) harus dapat diatasi. Hal ini perlu dilakukan dengan pengembangan pelayanan
yang mobile karena kondisi obyektif geografis menyebabkan pemukiman penduduk
tidak terkonsentrasi.
B. Saran
1. Perlunya penataan manajemen data pelayanan kesehatan yang terupdate sehingga
memudahkan para pihak dalam mensinergikan berbagai program yang secara tidak
langsung mempunyai korelasi dengan pembangunan kesehatan
2. Perlunya dilakukan promosi tentang pentingnya pola hidup sehat bila dikaitkan
dengan konsep sehat-sakit dan penyakit masyarakat lokal yang belum memberikan
keuntungan dalam hal menjaga, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Hal ini sangat
berdampak terhadap produktifitas masyarakat karena ketergantungan tehadap
pemahaman dimaksud yang mempegaruhi kualitas kesehatannya.

31. 27
DAFTAR PUSTAKA
Alam, Dipo., Keterkaitan Mutu SDM dan IPTEK Dalam Strategi Pembangunannya,
(Majalah Dwibulanan Tantangan dan Pemukiman Perambah Hutan Perpektif,
No.5), Jakarta, 1993.
Ananta, Aris (Penyunting), Ciri Demografis, Kualitas Penduduk dan Pembangunan
Ekonomi, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta,
1993.
BKKBN., Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Provinsi Papua, Perwakilan
BKKBN Provinsi Papua, Jayapura, 2012.
Dinas Kesehatan 2012., Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2012, Dinas Kesehatan
Provinsi Papua, Jayapura
Hamzah, Jabir., Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka
Kemandirian Wilayah, Pasca Sarjana Magister Manager, UNHAS-UNCEN,
Jayapura, 1999.
Jones Gavin dan Yulfita Raharjo., Penduduk, Lahan dan Laut (Tantangan pembangunan di
Indonesia Timur), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
Mc Chesney., Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Insist Press, Yogyakarta,
2003.
Megawangi, Ratna, Kemiskinan Ditinjau Dari Aspek Gizi,Warta Demografi, No. 4, 1999,
Lembaga Demografi FE UI, Jakarta, 1993.
Parenta, Tadjuddin, Kemandirian Lokal Sebagai Alternatif Paradigma Pembangunan
Nasional dan Daerah, FE-UNCEN, 1999.
Rumbiak, M.C Membangun Keluarga Irian Yang Maju, Produktif dan Mandiri
Menyonsong Era Millenium Ketiga, Pusat Studi Kependudukan, Universitas
Cenderawasih, 1999.
Sumule Agus, Managemen Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pengembangan Sumber
Daya Manusia Irian Jaya, Makalah, PTFI, Timika, 1998.