Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : X/1
Materi Pokok :
Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah
a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia
b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
c. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
d. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Alokasi Waktu : 6 x 45 Menit [ 3 x pertemuan ]
A. Kompetensi Inti
No. Kompetensi Inti (K I)
K.I . 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
K.I. 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
K.I . 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
K.I. 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan

B. Kompetensi dasar dan IPK
No Kompetensi Dasar No Indikator Pencapaian Kompetensi
1.4 Menghormati hubungan pemerintah
pusat dan daerah menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
1.4.1
1.4.2
Membangun nilai-nilai proaktif
secara adil tentang hubungan
struktural dan fungsional
pemerintahan pusat dan daerah
menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Membangun nilai-nilai responsif
secara adil tentang hubungan
1945
2.4 Bersikap peduli terhadap hubungan
pemerintah pusat dan daerah yang
harmonis di daerah setempat.
2.4.1
2.4.2
Membangun nilai-nilai proaktif yang
terkandung dalam hubungan
1945
Membangun nilai-nilai responsif
yang terkandung dalam hubungan
pemerintahan pusat dandaerah
1945
3.4 Merumuskan hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan
daerah menurut UndangUndang Dasar
1945.
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Mengidentifikasi desentralisasi atau
otonomi daerah dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Membedakan kedudukan dan peran
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
Mengemukakan hubungan structural
pemerintah pusat dan daerah

3.4.4 Menganalisis hubungan fungsional
4.4 Merancang dan melakukan penelitian
sederhana tentang hubungan
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah setempat menurut
UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
4.4.1
4.4.2
Menyajikan hasil telaah hubungan
menurut UndangUndang Dasar
1945
Mengomunikasikan hasil telaah
hubungan struktural dan fungsional
menurut UndangUndang Dasar
1945
C. Tujuan Pembelajaran :
Pada akhir proses pembelajaran siswa diharapkan dapat :
 Sikap Spritual
1. Memiliki perilaku yang mencerminkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa dengan selalu mensyukuri adanya kewajiban dan hak warga masyarakat
 Sikap Sosial
1. Memiliki perilaku percaya diri,jujur, berani dan bekerjasama sesuai dengan
perilaku warga masyarakat.

Pengetahuan
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning dengan
pendekatan saintifik, peserta didik dapat Menganalisis Hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah dengan rasa gotong royong sebagai bentuk
penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan serta mampu mengembangkan dan
menyajikan hasil analisis tentang Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan
pusat dan daerah dengan baik. Atau secara terinci tujuan pembelajaran:
1. Menganalisis nilai-nilai proaktif dan responsive secara adil tentang
hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menganalisis kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah
daerah.
3. Menganalisis hubungan structural pemerintah pusat dan daerah
4. Menganalisis hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah
 Ketrampilan

1. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan kembali hubungan struktural dan
fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan kembali kedudukan dan peran
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan kembali hubungan structural
4. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan kembali hubungan fungsional
D. Materi Pembelajaran
1. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia
a) Fakta
 Desentralisasi
 Otonomi daerah
b) Konsep
 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam
kerangka negara kesatuan
 Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusanurusan daerah dan
menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.
c) Prinsip
Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang
dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat
kepada badanbadan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah
agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta
tanggung jawab pemerintah daerah
2. Kedudukan dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
a) Fakta
a. Pemerintah Pusat
b. Pemerintah Daerah Provinsi
c. Pemerintah Kabupaten dan Kota
b) Konsep
a. Pemerintah pusat mempunyai fungsi
 Fungsi Layanan (Servicing Function
 Fungsi Pengaturan (Regulating Function)
 Fungsi Pemberdayaan
b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerahdaerah
provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota.
Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
c) Prinsip
 Jika cakupan pemerintahannya negara maka pemerintahnya presiden

 Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala
daerah. jika untuk provinsi maka disebut gubernur,jika untuk kabupaten maka
disebut bupati dan jika untuk kota maka oleh walikota
3. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah
a) Fakta
Struktur pemerintah pusat dan daerah
b) Konsep
Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat
menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah.
 Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi,
tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada
pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.
 Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan
wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah
daerah
 Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.
c) Prinsip
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maka
daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan
dengan kebutuhan daerah
4. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
a) Fakta
Fungsi pemerintah pusat dan daerah
b) Konsep
 Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur,
dan pemberdaya masyarakat.
 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota
diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam,
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang.
c) Prinsip
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki
hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Saintifik
Model Pembelajaran : Discovery learning
Metode : Ceramah, diskusi kelompok,Tanya jawab, dan penugasan
F. Media Pembelajaran
Alat/media : LCD Projector, Gambar
G. Sumber Belajar :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama
Langkah
Pembelajaran
Deskripsi
Alokasi
Waktu
Kegiatan
Pendahuluan
 Guru memberikan salam ke pada siswa
 Guru meminta salah seorang siswa untuk memipin do’a
(pendidikan karakter: religius)
 Guru mengondisikan kelas, agar kondusif untuk
mendukung proses pembelajaran dengan cara meminta
peserta didik merapihkan seragamnya, membersihkan
papan tulis dan merapikan tempat duduk, menyiapkan
buku pelajaran dan buku referensi yang relevan serta alat
tulis yang diperlukan
(pendidikan karakter: disiplin, tanggungjawab)
 Guru mengajak peserta didik agar selalu mengamalkan
ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kehidupan
sebagai tanda syukur kepada Tuhan.
 Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam
pembelajaran yang dilaksanakan.
 Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang
akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
 Guru menayangkan beberapa gambar/poster yang
berkaitan dengan materi pembelajaran
(kegiatan gerakan literasi)
20
menit
Kegiatan Inti Fase 1 : Present goals and set
1. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan
mempersiapkan peserta didik siap belajar.
Fase 2 : Present information
2. Mempresentasikan informasi kepada paserta didik
secara verbal.
Fase 3 : organize students into learning teams
1. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata
cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok
melakukan transisi yang efisien.
2. Peserta didik dikelompokkan ke dalam + 4 anggota tim
3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda
4. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang
ditugaskan
5. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari
bagian/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru
(kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka
(Collaboration)
6. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota
kembali ke kelompok asal dan bergantian menjelaskan
kepada teman satu tim mereka tentang sub bab yang
140
menit

mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan
dengan sungguh-sungguh
7. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi
(Communication skill)
Fase 4 : assist team work and study
1. Membantu tim- tim belajar selama peserta didik
mengerjakan tugasnya.
Fase 5 : test on the materials
2. Menguji pengetahuan peserta didik mengenai
berbagai materi pembelajaran atau kelompok-
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.
Fase 6 : provide recognition
3. Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan
prestasi individu maupun kelompok.
Kegiatan
Penutup
 Klarifikasi/ kesimpulan siswa dibantu oleh guru
menyampaikan materi
 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan
pembelajaran dan pelajaran apa yang telah diperoleh
 Guru melakukan evaluasi untuk mengukur keterapaian
tujuan pembelajaran melalui penugasan tes tertulis pada
siswa
 Siswa membuat laporan tertulis hasil diskusi mengenai
materi yang diberikan
 Guru menyampaikan tema materi untuk pertemuan
selanjutnya
 Guru bersama siswa menyanyikan lagu daerah
 Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan
salam.
(Penanaman penguatan pendidikan karakter)
40
menit
I. Penilaian Hasil Pembelajaran
Penilaian terhadap siswa dilakukan dengan penilaian autentik yaitu:
1. Teknik
a. Penilaian sikap : Observasi dan pengamatan
b. Penilaian pengetahuan : Tes tertulis
c. Penilaian keterampilan : unjuk kerja (presentasi dan laporan hasil diskusi
kelompok)
2. Bentuk/Instrumen
a. Observasi : lembar pengamatan aktivitas siswa (terlampir)
b. Tes tertulis : pilihan ganda dan uraian (terlampir)
c. Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi (terlampir)
3. Remedial
a. Memberikan arahan kepada siswa untuk membuat rangkuman materi
pembelajaran dari berbagai sumber relevan (media cetak, media massa, koran,
majalah)
b. Memberikan tugas mandiri untuk kembali mempelajari materi pembelajaran
dengan indicator yang belum tercapai
c. Membuat poster yang berkaitan dengan materi pembelajaran
4. Pengayaan

a. Belajar kelompok
- Kegiatan membaca diperpustakaan terkait KD di luar jam pelajaran sekolah
b. Belajar mandiri
- Menjadi tutor sebaya kepada teman yang belum mampu mencapai KKM
Pertemuan Kedua
Langkah
Pembelajaran
Deskripsi Alokasi
Waktu
Kegiatan
Pendahuluan
dicapai
15
menit
Menjelaskan tujuan pembelajaran dan
Mempresentasikan informasi kepada paserta didik
secara verbal.
1. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang
tata cara pembentukan tim belajar dan membantu
kelompok melakukan transisi yang efisien.
ditugaskan
(Collaboration)
60
menit

Membantu tim-tim belajar selama peserta didik
Menguji pengetahuan peserta didik mengenai
Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan
Kegiatan
Penutup
menyampaikan materi
siswa
selanjutnya
salam.
15
menit
1. Teknik
d. Penilaian sikap : Observasi dan pengamatan
e. Penilaian pengetahuan : Tes tertulis
f. Penilaian keterampilan : unjuk kerja (presentasi dan laporan hasil diskusi
kelompok)
2. Bentuk/Instrumen
d. Observasi : lembar pengamatan aktivitas siswa (terlampir)
e. Tes tertulis : pilihan ganda dan uraian (terlampir)
f. Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi (terlampir)
3. Remedial
d. Memberikan arahan kepada siswa untuk membuat rangkuman materi
majalah)
e. Memberikan tugas mandiri untuk kembali mempelajari materi pembelajaran
f. Membuat poster yang berkaitan dengan materi pembelajaran
4. Pengayaan

c. Belajar kelompok
d. Belajar mandiri
Pertemuan Ketiga
Langkah
Pembelajaran
Deskripsi Alokasi
Waktu
Kegiatan
Pendahuluan
 Guru mengajak peserta didik agar selalu mengama lkan
dicapai
15
menit
secara verbal.
ditugaskan
(Collaboration)
60
menit

(Communication Skill)
Membantu tim-tim belajar selama peserta didik
Kegiatan
Penutup
menyampaikan materi
siswa
selanjutnya
salam.
15
menit
1. Teknik
g. Penilaian sikap : Observasi dan pengamatan
h. Penilaian pengetahuan : Tes tertulis
i. Penilaian keterampilan : unjuk kerja (presentasi dan laporan hasil diskusi
kelompok)
2. Bentuk/Instrumen
a Observasi : lembar pengamatan aktivitas siswa (terlampir)
b Tes tertulis : pilihan ganda dan uraian (terlampir)
c Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi (terlampir)
3. Remedial
g. Memberikan arahan kepada siswa untuk membuat rangkuman materi
majalah)
h. Memberikan tugas mandiri untuk kembali mempelajari materi pembelajaran
i. Membuat poster yang berkaitan dengan materi pembelajaran

4. Pengayaan
e. Belajar kelompok
f. Belajar mandiri
Pertemuan Keempat
Langkah
Pembelajaran
Deskripsi Alokasi
Waktu
Kegiatan
Pendahuluan
dicapai
15
menit
secara verbal.
ditugaskan
(Collaboration)
60
menit

Membantu tim- tim belajar selama peserta didik
Kegiatan
Penutup
menyampaikan materi
siswa
selanjutnya
salam.
15
menit
1. Teknik
j. Penilaian sikap : Observasi dan pengamatan
k. Penilaian pengetahuan : Tes tertulis
l. Penilaian keterampilan : unjuk kerja (presentasi dan laporan hasil diskusi
kelompok)
2. Bentuk/Instrumen
a Observasi : lembar pengamatan aktivitas siswa (terlampir)
b Tes tertulis : pilihan ganda dan uraian (terlampir)
c Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi (terlampir)
3. Remedial
j. Memberikan arahan kepada siswa untuk membuat rangkuman materi
majalah)
k. Memberikan tugas mandiri untuk kembali mempelajari materi pembelajaran
l. Membuat poster yang berkaitan dengan materi pembelajaran

4. Pengayaan
g. Belajar kelompok
h. Belajar mandiri
Lampiran-lampiran:
MATERI PEMBELAJARAN:
1. Desentralisasi
Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan
tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan
atau lembagalembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehinggga
urusanurusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab
pemerintah daerah.
Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah
memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi, di antaranya adalah
sebagai berikut.
a) Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan
memperingan manajemen pemerintah pusat.
b) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
c) Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu
menunggu instruksi dari pusat.
d) Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat
ditingkatkan.
e) Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik
pusat maupun daerah.
f) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera
dilaksanakan.
g) Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-
masing.
h) Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan maka dapat diterapkan dalam
satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
i) Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi
dapat terbagi-bagi.
j) Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-
kepentingan tertentu.
k) Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena
sifatnya yang langsung.
Adapun kelemahan desentralisasi, di antaranya adalah sebagai
Berikut:
a) Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat strukturpemerintahan bertambah
kompleks dan berimplikasi pada lemahnyakoordinasi.
b) Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingandaerah dapat lebih
mudah terganggu.

c) Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
d) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karenamemerlukan
perundingan yang bertele-tele.
e) Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untukmemperoleh keseragaman
dan kesederhanaan.
1. Otonomi Daerah
Berikut adalah beberapa definisi tentang otonomi daerah yangdikemukakan para ahli
di antaranya adalah sebagai berikut.
a) C. J. Franseen, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan
urusan daerah dan menyesuaikan peraturanperaturan yag sudah dibuat dengannya.
b) J. Wajong, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum
sendiri dan pemerintahan sendiri.
c) Ateng Syarifuddin, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau
kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas merupakan
perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
d) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalamrangka memperbaiki
kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerahdapat disesuaikan oleh pemerintah daerah
dengan memperhatikan potensidan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan
kesempatan yangsangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan
kemampuannyadalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.Pasal 18 B Ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menyatakan negara
mengakui dan menghormati satuansatuanpemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewayang diatur dengan Undang-undang. Undang-Undang yang dimaksudadalah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah. Adapun yang dimaksud
satuan-satuan pemerintahan daerah yangbersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi
khusus, yaitu DaerahKhusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah
istimewaadalah Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam ) dan DaerahIstimewa
Yogyakarta. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papuamerupakan kewenangan khusus yangdiakui
dan diberikan kepada ProvinsiPapua, termasuk provinsi-provinsi hasilpemekaran dari Provinsi
Papua, untukmengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat menurut
prakarsasendiri berdasarkan aspirasi dan hakhakdasar masyarakat Papua berdasarkanUndang-
Undang Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2001
1. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3(tiga) fungsi sebagai
berikut.
(a). Fungsi Layanan (Servicing Function)

Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhanmasyarakat dengan
cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkanserta dengan kualitas yang sama. Dalam
pelaksanaan fungsi inipemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki haksama,
yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan(kepercayaan), dan sebagainya.
(b). Fungsi Pengaturan (Regulating Function)
Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidakhanya kepada rakyat, tetapi
juga kepada pemerintah. Artinya,dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur
kehidupanmasyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalamkehidupan
masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada
masyarakat dalam menjalankanhidupnya sebagai warga negara.
(c). Fungsi Pemberdayaan
Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat
tahu, menyadari diri, dan mampu memilihalternatif yang baik untuk mengatasi atau
menyelesaikan persoalanyang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya
sebagaifasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukanjalan keluar dalam
menghadapi setiap persoalan hidup.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.
1) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
2) Dana perimbangan keuangan.
3) Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
4) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
5) Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
6) Konservasi dan standarisasi nasional.
Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintahpusat dalam
pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagaiberikut.
1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2) Pemerataan dan keadilan.
3) Menciptakan demokratisasi.
4) Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
5) Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun
nasonal.
2. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomidan tugas
pembantuan. Tugas pembantuan (asas medebewind) adalahkeikutsertaan pemerintah daerah
untuk melaksanakan urusan pemerintahyang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di
daerah tersebut. Tugaspembantuan (medebewind) dapat diartikan sebagai ikut serta
dalammenjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, tugas pembantuanmerupakan
kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturanperaturanyang ruang lingkup
wewenangnya bercirikan tiga hal berikut.
a) Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerahdaerah otonom untuk
melaksanakannya.

b) Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran
untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan
memungkinkan.
c) Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.
Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang RepublikIndonesia
Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerahmenyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya,kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukanmenjadi urusan pemerintah pusat.
Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untukkabupaten/kota
meliputi beberapa hal berikut.
a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e) Penanganan bidang kesehatan.
f) Penyelenggaraan pendidikan.
g) Penaggulangan masalah sosial.
h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
j) Pengendalian lingkungan hidup.
k) Pelayanan pertanahan.
Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahdilaksanakan
secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi pada semua aspekpemerintahan. Indikator untuk menentukan serta
menunjukkan bahwapelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik, dapat diukur
dari3 tiga indikasi berikut.
1. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baikberskala lokal maupun
nasional.
2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan
merata.
3. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.Sebaliknya, tolok ukur
yang dipakai untuk merealisasikan ketigaindikator di atas, aparat pemeritah pusat dan daerah
diharapkan memilikisikap sebagai berikut.
a) Kapabilitas (kemampuan aparatur),
b) Integritas (mentalitas),
c) Akseptabilitas (penerimaan), dan
d) Akuntabilitas ( kepercayaan dan tanggung jawab).
1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua carayang dapat
menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritahdaerah. Cara pertama, disebut dengan
sentralisasi, yakni segala urusan,fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan
ada padapemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.Cara kedua,
dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, danwewenang pemerintahan
diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintahdaerah.

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan,tugas, dan
wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.
a) Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensinegara sebagai
kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
b) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakansecara beragam
untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
c) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luasdan tidak memerlukan
tingkat pelayanan yang standar, dikelolaoleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan
kebutuhan sertakemampuan daerah masing-masing.
Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalamPeraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuantersebut daerah diberi kesempatan
untuk membentuk lembaga-lembagayang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
2. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungankewenangan yang saling
melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebutterletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya
masing-masing.Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasionaladalah
melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untukmengolah dan mengurus
rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisidan kemampuan daerahnya.

Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah

Similaire à Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah (20)

Plus de eli priyatna laidan

Plus de eli priyatna laidan (20)

Dernier

Dernier (20)

Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah