Dokumen tersebut membahas tentang perlunya melestarikan kebebasan di internet dengan menolak usulan pasal pemblokiran situs web berdasarkan alasan pelanggaran hak cipta dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Hak Cipta Indonesia. Dokumen tersebut mengajak masyarakat untuk bergabung dalam petisi online guna mencabut pasal tersebut.

1. #SavePublicDomain: Merawat Kebebasan di Internet
Oleh: Yayasan SatuDunia
Keterangan:
Sumber gambar; http://damepunk.50webs.com/arch/Medios%20de%20Comunicacion%20Independientes.htm
Seiring dengan perkembangan TIK pula, kini para pengguna
internet bukan lagi hanya menjadi konsumen informasi dan
pengetahuan, namun bisa sekaligus menjadi produsennya. Kita dapat
membagi informasi dan pengetahuan kita dengan bebas, cepat dan
mudah di internet.
Berbagai macam pelarangan yang dilakukan oleh penguasa di
ranah offline, dengan mudah diterobos. Beberapa tahun yang lalu
misalnya, buku dengan judul,’Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30
September dan Kudeta Soeharto,’ yang ditulis John Rosa dilarang oleh
pemerintah. Namun, dalam waktu yang tidak lama, buku (versi e-book)
tersebut dengan mudah diunduh (download) melalui internet.
Namun, seiring dengan berjalannya waktu, rupanya ada
beberapa pihak yang terganggu dengan kebebasan di internet itu.
Menurut mereka yang saat ini kepentingan terganggu oleh kebebasan
internet, kini kebebasan di internet mulai mengancam pergerakan
modal, sehingga harus dibatasi.
Salah satu ancaman itu adalah munculnya pengaturan hak
cipta (copyright) secara represif. Pengaturan copyright secara represif
itu seiring dengan makin kuatnya desakan lembaga-lembaga
internasional kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,
untuk meliberalisasi sistem ekonominya. Kini, pemerintah telah
menyiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) Revisi UU Hak Cipta.
Di sisi lain, perkembangan pesat internet dinilai menjadi
ancaman besar bagi tersebarnya konten-konten yang melanggar hak
cipta. Oleh karena itu, para pendukung copyright merasa perlu
memasukan pasal-pasal represif di ranah internet dalam RUU Revisi UU
Hak Cipta di Indonesia.
Dalam pasal 38 di RUU Revisi UU tentang Hak Cipta itu
misalnya menyebutkan bahwa seorang Menteri yang tugas dan
fungsinya dibidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup atau
menghentikan layanan sistem elektronik atau konten tertentu dalam
sistem elektronik dimaksud jika terdapat bukti-bukti awal pelanggaran
Hak Cipta. Artinya, jika RUU ini disahkan pemblokiran website menjadi
legal dengan alasan melanggar copyright.
Celakanya, menurut RUU Revisi UU Hak Cipta ini pula
disebutkan bahwa, pelaksanaan penutupan dan penghentian layanan
sistem elektronik sebagaimana dimaksud dapat dituntut secara perdata,
pidana dan/atau administrasi. Ini artinya, bila kemudian keputusan
pemblokiran website itu ternyata salah, misalnya dikemudian hari tidak
terbukti melanggar hak cipta, maka hal itu tidak dapat digugat oleh
masyarakat secara pidana, perdata maupun administratif (PTUN).
Adalah tantangan berat bagi kita semua untuk merawat
kebebasan di internet. Banyak sekali ranjau-ranjau yang bisa
meluluhlantakan kebebasan di internet. Ranjau-ranjau itu salah satunya
bernama pengaturan copyright di internet. Ironisnya, di Indonesia
pengaturan di ranah internet ini seringkali tidak melibatkan konsultasi
publik secara luas sehingga berpotensi melanggar hak-hak
penggunanya.
Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita, sebagai
pengguna internet, untuk bergerak. Kita tidak bisa berpangku tangan
menunggu niat baik pemerintah untuk mencabut pasal represif di RUU
Revisi UU Hak Cipta. Sebagai langkah awal SatuDunia
(www.satudunia.net), sebagai organisasi yang concern pada penguatan
masyarakat sipil dalam informasi, pengetahuan dan teknologi mengajak
kita semua bergabung dalam petisi online #SavePublicDomain1
yang
dapat dilihat di http://www.change.org/id/petisi/dirjen-hki-
savepublicdomain-cabut-pasal-pemblokiran-website-atas-nama-
copyright-dalam-ruu-revisi-uu-tentang-hak-cipta
1
Public Domain atau ranah publik (bahasa Inggris: public domain) terdiri dari
pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya; tulisan, hasil seni, musik, sains,
penemuan, dan lainnya; yang tidak ada seseorang atau suatu organisasi memiliki
minat proprietari. (minat proprietary biasanya dilakukan dengan sebuah hak cipta atau
paten.) ~ http://id.wikipedia.org/wiki/Domain_publik