Judul : KONSEP DAN FUNGSI DARI GOVERNANCE RATING DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ATAU GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG) Tugas : Forum 12 BE & GG Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA =========================================================== Judul : TENTANG GOVERNANCE RATING, IMPLEMENTASINYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI INDONESIA DAN KRITIK SERTA REKOMENDASINYA Tugas : Quiz 12 BE & GG Nama Mahasiswa : Rachmad Hidayat Nomor Induk Mahasiswa : 55117110127 Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA

1. P a g e 1 | 14
Judul :KONSEP DAN FUNGSI DARI GOVERNANCE
RATING DALAM MEWUJUDKAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ATAU
GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG)
Tugas :Forum 12 BE & GG
Nama Mahasiswa :Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa :55117110127
Dosen Pengampu :Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
===========================================================
Sebelum memahami konsep dan fungsi dari governance rating, perlu kiranya
memahami mengenai pengertian dari governance ratings. Berikut adalah
beberapa pengertian governance ratings:
 Peringkat tata kelola perusahaan adalah pendapat akhir mengenai
pentingnya institusi yang terkait dengan hak pemegang saham, kegiatan
pengungkapan publik mereka, hubungan dengan pemangku kepentingan
dan kredibilitas keseluruhan dewan direksi.
 Penilaian Tata Kelola Perusahaan (CGR) adalah pendapat mengenai posisi
relatif entitas sehubungan dengan penerapan praktik tata kelola
perusahaan. Ini memberikan informasi kepada pemangku kepentingan
mengenai tingkat praktik tata kelola perusahaan. Ini memungkinkan entitas
perusahaan untuk memperoleh penilaian independen dan kredibel terhadap
kualitas dan tingkat tata kelola perusahaan mereka. Proses pemeringkatan
juga akan menentukan posisi relatif entitas berhadapan dengan praktik
terbaik yang diikuti di arena domestik maupun internasional. Perusahaan
juga dapat menggunakan peringkat ini sebagai referensi dan menetapkan
tolok ukur untuk perbaikan lebih lanjut. Investor dan pemangku kepentingan
lainnya mendapatkan keuntungan karena mereka dapat membedakan
perusahaan berdasarkan tingkat tata kelola perusahaan.
 Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan
pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di
Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan
meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance (CG)
melalui perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement)
dengan melaksanakan evaluasi dan benchmarking, serta mewujudkan
bisnis yang etikal dan bermartabat. Kepesertaan CGPI bersifat sukarela
dan melibatkan peran aktif perusahaan bersama seluruh stakeholders
dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal tersebut
menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG, karena
program CGPI berupaya mendorong dan menuntut perusahaan peserta
untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG di
lingkungannya.
Sebagaimana dari beberapa pengertian governance rating di atas, dapat
disimpulkan bahwa governance rating adalah peringkat/pendapat akhir/posisi
terkait perusahaan terhadap praktik penerapan corporate governance maupun

2. P a g e 2 | 14
governance governance dengan kualitas yang makin baik sehingga bisa
dilakukan perbaikan secara terus menerus menjadi bisnis yang etis dan
bermartabat.
Konsep Governance Rating untuk Mewujudkan GCG (Good Corporate
Governance) dan GGG (Good Government Governance)
Untuk dapat mewujudkan GCG (Good Corporate Governance) perlu
mengetahui 5 (lima prinsip) dasar dari good corporate governance (GCG) yang
bisa diterapkan di dalam perusahaan. Adapun kelima prinsip tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Transparency (keterbukaan informasi). Adalah keterbukaan dalam
proses pengambilan keputusan, menyampaikan informasi yang relevan
terkait perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas). Adalah kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan pertanggungjawaban setiap bagian perusahaan agar
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban). Adalah kepatuhan di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan
peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian). Adalah suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan
prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran). Adalah yaitu perlakuan yang
adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul
berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Sedangkan untuk menerapkan GGG (Good Government Governance) perlu
memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Adapun prinsip-
prinsip tersebut adalah:
1. Partisipasi masyarakat (participant). Sebagai masyarakat memiliki
peran dalam pengambilan keputusan baik langsung atau melalui
perwakilan kelembagaan yang sesuai konstitusi hal ini berdampak pada
semua kebijakan yang diambil pemerintah menggambarkan aspirasi
masyarakat itu sendiri.
2. Tegaknya supremasi hukum (rule of Law). Aturan hukum diperlukan
dalam berbagai perumusan kebijakan dan partisipasi masyarakat harus
dikuatkan dengan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum,
kepastian hukum, hukum yang responsive, penegakan hukum yang
konsisten dan peradilan yang independen.
3. Transparansi (Transparancy). Prinsip ini akan menciptakan saling
percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan dan
akses informasi yang akurat dan memadai. Yang pada akhirnya
masyarakat akan ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan.

3. P a g e 3 | 14
4. Peduli pada stakeholder/dunia usaha. Semua proses pemerintahan
harus melayani semua pihak. Dalam dunia usaha secara moral
bertanggung jawab mendukung pelaksanaan good governance dengan
benar. Bagi dunia usaha, pelaksanaan good governance adalah wujud
dari etika bisnis. Dan selanjutnya, good governance akan menjadi
panduan dalam operasionalnya baik secara internal maupun secara
eksternal.
5. Berorientasi pada konsensus. Harus dinyatakan bahwa semua
keputusan diambil melalui proses musyawarah. Karena akan bisa
memuaskan semua / sebagian pihak, bersifat mengikat, dan bersifat
memaksa. Dalam konteks pemerintahan, maka semakin banyak
kebijakan yang diambil secara partisipatif, maka semakin banyak
kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
6. Kesetaraan (Equity). Maksudnya kesamaan dalam perlakukan dan
pelayanan. Terutama dalam kesempatan untuk memperoleh atau
mempertahankan kesejateraan mereka. Sehingga pemerintah juga
dituntut perannya yang proaktif dalam memberikan informasi yang
lengkap terkait kebijakan maupun layanan yang disediakan.
7. Efektifitas dan efisiensi (Effectiveness and Efficiency).
Pemerintahan harus menyusun semua perencanaan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat yang disusun secara rasioanl dan
terukur. Yang pada akhirnya partisipasi masyarakat bisa makin besar
karena semua rencanan pemerintah akhirnya menjadi bagian
kebutuhan mereka.
8. Akuntabilitas (Accountability). Bentuk pertanggungjawaban berbeda-
beda sesuai dengan lembaga dan jenis organisasinya. Instrumen dasar
akuntabilitas adalah perundangan-undangan dan instrument
pendukungnya adalah sistem pengawasan dan sanksi yang tegas dan
jelas.
9. Visi Strategi (Strategic Vision). Para pemimpin masyarakat perlu
mempunyai perspektif yang luas dan jauh ke depan (visioner) atas tata
kelola pemerintahan yang baik, pembangunan manusia dan
pengetahuan akan kebutuhan yang diperlukan dalam perkembangan
tersebut. Yang didasari oleh pemahaman atas sosial budaya
kompleksitas masa lalu.
Kemudian dengan governance rating akan melakukan kuantisasi terhadap
implementasi dari GCG dan GGG.
Untuk Perusahaan
Jika mengacu pada CGPI maka proses pemeringkatan diukur melalui enam
cakupan yaitu:
1) Komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan yang mendorong anggota
perusahaan untuk menyelenggarakan GCG dalam rangka mewujudkan
tujuan perusahaan.
2) Hak Pemegang Saham dan Fungsi Kepemilikan Kunci yang dapat
melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak pemegang saham.

4. P a g e 4 | 14
3) Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham yang dapat
menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang
saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.
Semua pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk
mendapatkan tanggapan yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak
pemegang saham.
4) Peran Stakeholders dalam Tata Kelola Perusahaan yang dapat mengakui
hak-hak para stakeholder yang telah ditetapkan oleh hukum atau melalui
perjanjian kerjasama, dan mendorong kerja sama yang aktif antara
perusahaan dan para stakeholder dalam penciptaan kesejahteraan,
lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta
meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial
perusahaan.
5) Pengungkapan dan Transparansi yang dapat menjamin terlaksananya
kelengkapan pengungkapan dengan tepat waktu dan akurat atas semua
informasi material yang berkaitan dengan perusahaan melalui berbagai
media.
6) Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dapat
menjamin pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi terhadap pengelolaan perusahaan.
Untuk Pemerintahan
Sedangkan untuk pemerintahan secara khusus ditujukan pada BUMN (Badan
Usaha Milik Negara). Beberapa peraturan mewajibkan perseroan membuat
peringkat/penilaian atas pelaksanaan GGG dengan menunjuk Independent
Assessor mengacu pada:
1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara Pasal 44 ayat (5).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
3. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.
SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
Terdapat 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik, yang meliputi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur
Pelaksana;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

5. P a g e 5 | 14
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan
pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pelaporan
internal;
10.Pengadaan barang dan jasa;
11.Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT).
Dengan dilakukannya pemeringkat (rating) terhadap penerapan good
governance (tata kelola yang baik) yang berbentuk sebuah nilai sehingga bisa
dilakukan langkah-langkah perbaikan.
Fungsi Governance Rating untuk Mewujudkan GCG (Good Corporate
Governance) dan GGG (Good Government Governance)
Dengan mengetahui governance rating (peringkat penerapan good
governance) baik pada perusahaan maupun pemerintahan (baca: BUMN)
maka akan diperoleh pemahaman dari setiap stakeholder mengenai tingkat
penerapan tata kelola yang baik di dalam organisasi.
Untuk Jangka Pendek
Dengan mengetahui peringkat yang secara umum:
 KURANG DARI STANDARD : para stakeholder di dalam organisasi
dapat segera mengambil langkah-
langkah untuk memperbaiki kualitas
penerapan tata kelola yang baik (good
governance) sehingga pada evaluasi
berikutnya bisa mencapai standard
yang ditetapkan.
 SAMA DENGAN STANDARD : para stakeholder di dalam organisasi
dapat menetapkan langkah-langkah
agar supaya bisa bertahan di rating
tersebut dan juga mempersiapkan
untuk menaikkan standard menjadi
lebih tinggi lagi agar kualitasnya
menjadi lebih baik lagi.
 LEBIH DARI STANDARD : para stakeholder di dalam organisasi
akan tetap terus berusaha membuat

6. P a g e 6 | 14
langkah-langkah agar tetap terus
bertahan pada rating tersebut.
Untuk Jangka Panjang
Tentunya semua organisasi mempunyai tujuan agar bisa terus bersaing dalam
berbagai pasar baik di domestic maupun di luar negeri. Salah satu persyaratan
agar bisa bersaing adalah dengan menerapkan tata kelola yang baik (good
governance).
Adapun fungsi jangka panjang dari governance rating dikaitkan dengan good
governance baik GCG maupun GGG antara lain sebagai berikut:
1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders.
2. Dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanam
modalnya.
3. Dapat memuaskan pemegang saham atas kinerja perusahaan sekaligus
akan meningkatkan shareholders value dan dividen.
4. Dapat mempermudah untuk mendapatkan dana pembiayaan sehingga
dapat meningkatkan corporate value.
5. Dapat mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan
wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk
mencegah timbulnya suatu masalah.
6. Dapat mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik,
yang mampu meminimalisir resiko.
7. Dapat memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat
meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang
8. Dapat mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan,
efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan
komisaris. Direksi dan RUPS.
9. Dapat mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
10.Dapat menjaga Going Concern perusahaan.
Daftar Pustaka
Anonym. 2015. What is Corporate Governance Rating? 2015. SAHA Corporate
Governance and Credit Rating Services. http://www.saharating.com/~saharati/
en/services/corporate-governance-rating/what-is-corporate-governance-
rating/

7. P a g e 7 | 14
Anonym. 2013. Governance Rating. 2013. CARE Ratings Limited.
http://www.careratings.com/market-segments/corporates-governance-rating.
aspx
Anonym. 2009. Pedoman Penilaian Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Yang Baik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 2013. Kementrian
Keuangan.
Fakhrurroji Hasan. 2014. Sekilas Tentang Corporate Governance Perception
Index. 2014. Diposting pada tanggal 4 Agustus 2014. Diakses pada tanggal 1
Desember 2017 pukul 09:02. https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2014/08/
04/sekilas-tentang-corporate-governance-perception-index/
Fadilah Abdi Widodo. 2015. Peran Corportate Governance Perception Index
Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Hasil
Survei The Indonesia Institute For Corporate Governance (IICG) Periode 2010-
2012. 2015. Universitas Dian Niswantoro.
Estu Widarwati. Selvi Mulyawati. 2015. Peringkat Score Good Corporate
Governance Dan Hubungannya Dengan Return Saham. 2015. Jurnal Analisis
Bisnis Ekonomi. Volume 13, Nomor 1, April 2015.
Rachmad Hidayat. 2017. Konsep Yang Baik Dan Efisien Dalam Mewujudkan
Good Corporate Governance Di Indonesia Baik Pada Pemerintahan (GGG)
Atau Pada Perusahaan (GCG). Diposting pada tanggal 10 September 2017.
Diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 11:19. https://dayatrachmad
hidayat.blogspot.co.id/2017/09/be-gg-rachmad-hidayat-hapzi-ali-ethics.html
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. 2017. Modul Perkuliahan Business Ethics & Good
Governance Governance Rating. 2017. Universitas Mercu Buana.

8. P a g e 8 | 14
Judul :TENTANG GOVERNANCE RATING,
IMPLEMENTASINYA PADA PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN DI INDONESIA DAN KRITIK
SERTA REKOMENDASINYA
Tugas :Quiz 12 BE & GG
Nama Mahasiswa :Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa :55117110127
Dosen Pengampu :Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
===========================================================
1. Tentang Governance Rating
Pengertian Governance Rating
 Menurut lembaga pelaku governance rating yaitu, CARE Ratings,
mengatakan bahwa Penilaian Tata Kelola Perusahaan (Corporate
Governance Ratings) adalah pendapat mengenai posisi relatif entitas
sehubungan dengan penerapan praktik tata kelola perusahaan. Informasi
ini diberikan kepada pemangku kepentingan mengenai tingkat praktik tata
kelola perusahaan. Penilaian tersebut bersifat independen dan kredibel
terhadap kualitas dan tingkat tata kelola perusahaan. Proses
pemeringkatan juga akan menentukan posisi relatif entitas berhadapan
dengan praktik terbaik (best practices) yang diikuti di arena domestik
maupun internasional. Perusahaan juga dapat menggunakan peringkat ini
sebagai referensi dan menetapkan tolok ukur untuk perbaikan lebih lanjut.
Investor dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan keuntungan
karena mereka dapat membedakan perusahaan berdasarkan tingkat tata
kelola perusahaan.
 Adapun menurut pelaku governance rating yang lainnya yaitu, The
Indonesian Institute For Corporate Governance, memberikan pengertian
Penilaian Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Perception
Index (CGPI)) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG
pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang
mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep
corporate governance (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan
(continuous improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan
benchmarking, serta mewujudkan bisnis yang etikal dan bermartabat.
Kepesertaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan
bersama seluruh stakeholders dalam memenuhi tahapan pelaksanaan
program CGPI, dan hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam
memasyarakatkan GCG, karena program CGPI berupaya mendorong dan
menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau
peningkatan praktik GCG di lingkungannya.
Metodologi dan Proses Governance Rating

9. P a g e 9 | 14
 CARE Rating
a) Metodologi
1. Tim CARE melakukan pencatatan secara berkala terhadap berbagai
dokumen seperti surat kabar dan Risalah Dewan Komisaris dan
Komite, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Surat Pemberitahuan
Tahunan dan dokumen lainnya.
2. Tim CARE akan berinteraksi dengan Chairman, MD / CEO dan
direktur independen, pejabat kunci perusahaan, Auditor Dasar,
Auditor Internal, Lender dan Institutional / pemegang saham utama.
b) Proses
Tim CARE akan melakukan penilaian terhadap 7 (tujuh) parameter kunci
yaitu (1) Komposisi dan fungsi dewan; (2) Struktur kepemilikan; (3)
Struktur Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen; (4) Hubungan
pemegang saham; (5) Pengungkapan & transparansi; (6) Kehati-hatian
finansial; dan, (7) Kepatuhan hukum dan peraturan
 The Indonesian Institute For Corporate Governance
1. Metodologi
1. Pemeringkat yang dilakukan berdasarkan survei terhadap praktik
good corporate governance yang menghasilkan skor Corporate
Governance Perception Index (CGPI).
2. Program tahunan pemeringkatan GCG berdasarkan riset yang
dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas
penerapan konsep Corporate Governance (CG) melalui perbaikan
yang berkesinambungan (continuous improvement) dengan
melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding
(benchmarking).
3. Proses
Corporate Governance Perception Index memiliki 4 tahapan penilaian
yang meliputi:
1. Self assessment yaitu penilaian mandiri oleh seluruh organ,
anggota, dan pemangku kepentingan dari perusahaan mengenai
kualitas pelaksanaan GCG di perusahaan dengan cara mengisi
kuesioner dengan persepsinya secara jujur dan objektif.
2. Penilaian dokumen yaitu pemenuhan persyaratan penilaian dengan
menyerahkan berbagai dokumen yang telah dimiliki perusahaan
dalam pelaksanaan GCG dan dokumen lainnya terkait dengan tema
penilaian meliputi anggaran dasar, board charter untuk Dewan
Komisaris, GCG Manual, Code of Conduct, Annual Report, Internal
Audit Charter, Prospektus, Public Expose, dan berbagai dokumen
lainnya yang dimintakan sesuai dengan tema penilaian.
3. Penilaian makalah yaitu yang menjelaskan serangkaian proses dan
program implementasi GCG di perusahaan dan upaya manajemen
terkait dengan tema penilaian. Uraian makalah menggambarkan

10. P a g e 10 | 14
arah dan fokus penilaian yang sesuai dengan pedoman sistematika
penulisan yang telah ditetapkan.
4. Observasi yaitu berupa peninjauan langsung oleh tim penilaian
CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian
program pelaksanaan GCG dan upaya manajemen terkait dengan
tema penilaian. Pelaksanaan observasi dilaksanakan dalam bentuk
presentasi dan diskusi tanya jawab dengan Dewan Komisaris dan
Direksi serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Selain itu
tim penilai dapat melakukan verifikasi data-data dan dokuemntasi
yang dibutuhkan untuk kepentingan penilaian CGPI yang lebih
akurat.
Beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
melakukan penilaian, diantaranya:
1. Komitmen yang menunjukan wujud kesungguhan organ perusahaan
dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi
strategi sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
2. Transparansi yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan
dalam menyampaikan berbagai informasi tentang perusahaan
secara tepat waktu dan akurat,
3. Akuntabilitas yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan
dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pencapaian
kinerja secara transparan dan wajar
4. Responsibilitas yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan
dalam menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Independansi yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan
dalam menjamin tidak adanya dominasi atau intervensi dari suatu
partisipan terhadap partisipan lainnya
6. Keadilan yang menunjukan kesungguhan organ perusahan dalam
memperhatikan kepentingan pemegang saham (shareholders) dan
pemangku kepentingan lainnya (stakeholders),
7. Kompetensi yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan
dalam menunjukan kemampuannya untuk menggunakan otoritasnya
sesuai dengan dan fungsinya, inovatif dan kreatif
8. Kepemimpinan yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan
dalam menunjukan corak kepemimpinan yang dapat
menstransformasikan organisasi kearah yang lebih baik
9. Kemampuan bekerjasama yang menunjukan kesungguhan organ
perusahaan dalam menunjukan kemampuan bekerjasamanya untuk
mencapai tujuan bersama secara bermartabat
10.Visi, misi dan tata nilai yang menunjukan kesungguhan organ
perusahaan untuk memahami pokok-pokok yang terkandang di
dalam pernyataan visi, misi dan tata nilai perusahaan yang akan
menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan,

11. P a g e 11 | 14
mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi yang
dilakukannya
11.Moral dan etika yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan
dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap proses
bisnis sesuai dengan prinsip GCG,
12.Strategi yang menunjukan kesungguhan organ perusahaan dalam
merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi.
Fungsi Governance Rating
11.Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional serta lebih meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders.
12.Dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanam
modalnya.
13.Dapat memuaskan pemegang saham atas kinerja perusahaan sekaligus
akan meningkatkan shareholders value dan dividen.
14.Dapat mempermudah untuk mendapatkan dana pembiayaan sehingga
dapat meningkatkan corporate value.
15.Dapat mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan
wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk
mencegah timbulnya suatu masalah.
16.Dapat mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik,
yang mampu meminimalisir resiko.
17.Dapat memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat
meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang
18.Dapat mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan,
efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan
komisaris. Direksi dan RUPS.
19.Dapat mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham
dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang
tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
20.Dapat menjaga Going Concern perusahaan.
2. Implementasi Governance Rating di Perusahaan-perusahaan di
Indonesia
Untuk melakukan proses governance rating masih bersifat sukarela (voluntary),
harl ini bisa dilihat pada:
a) Program CGPI merupakan program yang bersifat sukarela (voluntary),
selektif dan elektif. Keikutsertaan perusahaan merupakan sebuah
pilihan (elektif) secara sukarela (voluntary) tanpa didasari oleh dorongan
memenuhi aturan (mandatory) dan mempertimbangkan kesiapan
internal perusahaan (selektif) dalam memutuskan berpartisipasi
mengikuti CGPI berdasarkan tema penilaian

12. P a g e 12 | 14
b) Banyak hasil survei internasional memberikan memberikan nilai yang
rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam hal
mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance, bahkan jika
dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hasil survei tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Survei yang dilakukan oleh Credit Lyonnais Securities Asia
(CLSA) terhadap standar-standar corporate governance yang
dilakukan oleh 495 perusahaan di 25 negara berkembang selama
bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2001
menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-
perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 37,81 dari
skala 0,00-100,00 (100,00 adalah nilai tertinggi).
b. Pada tahun 2003, CLSA pertama kali bekerja sama dengan Asian
corporate governance Association (ACGA) dalam melakukan
survei terhadap pelaksanaan corporate governance oleh
perusahaan-perusahaan di kawasan Asia. Hasil survei
menunjukkan bahwa rata-rata skor total untuk perusahaan-
perusahaan di Indonesia yang disurvei hanya sebesar 43,00 dari
skala 0,00 – 100,00.
c. Pada tahun 2005, dengan menggunakan standar penilaian yang
sama dengan tahun 2004, hasil survei dari CLSA dan ACGA
menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang
terendah dengan skor sebesar 37,00.
d. Pada tahun 2007, dengan menggunakan standar penilaian yang
sama dengan tahun 2004 dan 2005, hasil survei dari CLSA dan
ACGA terhadap 582 perusahaan yang terdaftar pada bursa
saham di 11 (sebelas) Negara Asia menunjukkan bahwa
Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor
sebesar 37,00.
c) Hasil penelitian Sulistyanto dan Nugraheni menunjukkan bahwa
corporate governance belum mampu mengurangi manipulasi laporan-
laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan
terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
3. Kritik dan Rekomendasi
Kritik
o Saat ini masih belum ada suatu aturan yang “memaksa” semua perusahaan
baik swasta maupun pemerintahaan untuk menerapkan good governance
serta melakukan evaluasi dengan melalui governance rating.
o Masih sedikit lembaga yang mampu melakukan governance rating
sehingga sering kali dilakukan secara internal sehingga akhirnya tidak
independence.

13. P a g e 13 | 14
o Masih banyak perusahaan yang belum menjadikan good corporate
governance sebagai company culture hal ini terlihat dari hasil survey
governance rating yang dilakukan oleh lembaga-lembaga asing.
Rekomendasi
 Mendorong dibentuknya Whistle Blowing System (WBS) sebagai katalisator
terwujudnya good corporate governance di dalam sebuah perusahaan. Hal
ini karena WBS yang dimaksud adalah system pelaporan pelanggaran yang
dimungkinkan dilakukan oleh setiap orang seperti adanya dugaan
kecurangan, pelanggaran hukum, dan etika serta misconduct lainnya.
Dalam hal ini perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta
memberikan perlindungan.
 Secara internal perusahaan, (1) fungsi top management harus lebih fokus
dalam pengawasan terkait penerapan good corporate governance, (2)
segera membentuk komite audit internal, (3) meningkatkan kemampuan
internal auditor dalam melakukan fungsinya, (4) membuat kebijakan dan
buku pedoman pelaksanaan good corporate governance, (5) membuat
standard capaian governance rating.
 Secara terus menerus melakukan proses perbaikan dalam menerapkan
tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
berdasarkan hasil self-assessment sehingga terjadi perbaikan secara
berkesinambungan.
Daftar Pustaka
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. 2017. Modul Perkuliahan Business Ethics & Good
Governance Governance Rating. 2017. Universitas Mercu Buana.
Fakhrurroji Hasan. 2014. Sekilas Tentang Corporate Governance Perception
Index. 2014. Diposting pada tanggal 4 Agustus 2014. Diakses pada tanggal 1
Desember 2017 pukul 09:02. https://fakhrurrojihasan.wordpress.com/2014/08/
04/sekilas-tentang-corporate-go vernance-perception-index/
Estu Widarwati. Selvi Mulyawati. 2015. Peringkat Score Good Corporate
Governance Dan Hubungannya Dengan Return Saham. 2015. Jurnal Analisis
Bisnis Ekonomi. Volume 13, Nomor 1, April 2015.
Muhammad Rizkar. 2017. Implementasi Governance rating pada Bank
Tabungan Negara (BTN) Tbk & di Indonesia pada Umumnya. Diposting pada
tanggal 28 Mei 2017. Diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 15:00.
https://www.slideshare.net/muhammadriz kar/be-gg-muhammad-rizkar-hapzi-
ali-governance-ratings-universitas-mercubuana-2017.

14. P a g e 14 | 14
Stevany Sejati. 2017. Governance Rating. Diposting pada tanggal 29 Mei 2017.
Diakses pada tanggal 1 Desember 2017 pukul 15:29. http://vannykaro.blog
spot.co.id/2017/05/ forum-minggu-12-be-stevanny-sejati.html.