Dokumen tersebut membahas penyempurnaan proses penatausahaan anggaran di pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri 59/2007, termasuk proses verifikasi kegiatan lanjutan, pengelolaan penerimaan oleh SKPD, penyediaan dana melalui surat penyediaan dana, penggunaan dan penggantian uang persediaan, serta penggunaan tambahan uang persediaan.