SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  34
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Deddi Nordiawan, SE, Ak, MM Dosen FEUI Direktur Medina Consulting deddinordiawan@medinamultimitra.com
SISTEMATIKA
Tugas Bendahara Pengeluaran MENERIMA MENYIMPAN Bendahara Pengeluaran Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan MEMBAYARKAN Pasal  4 ayat 1
Wewenang Bendahara Pengeluaran Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS Menerima dan menyimpan UP/GU/TU Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolannya Menolak perintah bayar Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS Mengembalikan dokumen pendukung LS Pasal  4 ayat 2
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalamhalpenggunaanggaranmelimpahkansebagiankewenanngannyakepadakuasapenggunaanggaran, ditunjukbendaharapengeluaranpembantu SKPD untukmelaksanakansebagiantugasdanwewenangbendaharapengeluaran SKPD (Pasal 4 ayat 3)
Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu  Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme  	TU dan LS Menerima dan menyimpan TU Melakukan pembayaran dari tambahan uang persediaan yang dikelolannya Menolak perintah bayar Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS Mengembalikan dokumen pendukung LS Pasal  4 ayat 3
Pengajuan  SPP Bendahara dapat mengajukan SPP yang terdiri dari: Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU) Tambah Uang Persediaan (TU) Langsung (LS) LS Gaji LS Barang dan Jasa Bendahara membuat register SPP, SPM dan SP2D untuk mendokumentasikan pengajuan dana
Pengajuan  SPP SPP UangPersediaan (UP)
Pengajuan  SPP SPP GantiUangPersediaan (GU)
Pengajuan  SPP SPP TambahUang (TU)
Pengajuan  SPP SPP Langsung (LS)
Pembukuan Belanja BukudanDokumen yang digunakan:
Pembukuan Belanja Langkah-LangkahPembukuanPenerimaan SP2D UP/GU/TU
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpergeseranuang
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpelimpahan UP/GU kepadaBendaharaPengeluaranPembantu
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpelimpahan UP/GU olehBendaharaPengeluaranPembantu
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpembayaranbelanjatanpamelaluipanjar
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpajak
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpemberianpanjar
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpertanggungjawabanpanjar (panjar>belanja)
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpertanggungjawabanpanjar (panjar<belanja)
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanbelanjamelalui LS
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pertanggungjawaban Transaksi:
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Langkah-langkahpertanggungjawaban UP danpenyampaiannya Menyusun  LPJ- UP Bukti-bukti yang sahBelanja Up Mengumpulkan Bukti-bukti yang sah belanja UP LPJ-UP
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Langkah-langkahpertanggungjawaban TU danpenyampaiannya Bukti-bukti yang sahBelanja TU Menyusun  LPJ- TU Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan oleh PA Draft  LPJ -TU STS (Apabilaadakelebihan TU) LPJ -TU
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharaPengeluaranPembantu
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharaPengeluaranPembantu Pertanggungjawabanfungsionalmengunakan format SPJ SPJ dilampiridengan: ,[object Object]
LaporanPenutupankasPada bulanterakhirtahunanggarandisampaikanpalinglambatharikerjaterakhirbulantersebutdengandilampiribuktisetoran sisa uangpersediaan.
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharaPengeluaranPembantu LaporanPenutupanKas Menyusun  SPJ Fungsional SPJ  Fungsional Proses verifikasi, evaluasi , dan penggabungan oleh bendahara pengeluaran BKU dan BukuPembantu
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharahaPengeluaran
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PertanggungjawabanAdministratif PertanggungjawabanadministratifberupaSuratPertanggungjawaban (SPJ) yang merupakanpenggabungandengan SPJ BendaharaPembantu SPJ menggambarkanjumlahanggaran, realisasidansisapaguanggaranbaiksecarakumulatifmaupun per kegiatan. SPJ dilampiridengan: ,[object Object]
LaporanPenutupanKasdan
SPJ BendaharaPembantu,[object Object]
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pertanggungjawabanfungsionalmengunakan format SPJ yang samadenganpertanggungjawabanadministratif PertanggungjawabanFungsional SPJ dilampiridengan: ,[object Object]

Contenu connexe

Tendances

Akuntansi Keuangan Lanjutan I
Akuntansi Keuangan Lanjutan IAkuntansi Keuangan Lanjutan I
Akuntansi Keuangan Lanjutan IZombie Black
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptMAHMUN SYARIF
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahOswar Mungkasa
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDMohammad Ramadhan
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipDr. Zar Rdj
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...noldy HP
 

Tendances (20)

Akuntansi Keuangan Lanjutan I
Akuntansi Keuangan Lanjutan IAkuntansi Keuangan Lanjutan I
Akuntansi Keuangan Lanjutan I
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMD
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
Hibah dan bansos
Hibah dan bansosHibah dan bansos
Hibah dan bansos
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
 

Similaire à Tata Cara Bendahara Pengeluaran

5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptxARIF KUSMAN
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Sri Haryati
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptxBawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptxAyuRahayu311739
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxSISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxJeniferRasuh
 
Presentasi bagian cit
Presentasi bagian citPresentasi bagian cit
Presentasi bagian citReza Azhari
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)Danz Wadezig
 
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpPengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpgusti patiung
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 

Similaire à Tata Cara Bendahara Pengeluaran (20)

1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptxBawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 
Ppt.sia.11
Ppt.sia.11Ppt.sia.11
Ppt.sia.11
 
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxSISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
 
Presentasi bagian cit
Presentasi bagian citPresentasi bagian cit
Presentasi bagian cit
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
Presentasi 01
Presentasi  01Presentasi  01
Presentasi 01
 
Presentasi sidang
Presentasi sidangPresentasi sidang
Presentasi sidang
 
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
 
Presentasi sidang
Presentasi sidangPresentasi sidang
Presentasi sidang
 
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpPengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
Pmk no 190 thun 2012
Pmk no 190 thun 2012Pmk no 190 thun 2012
Pmk no 190 thun 2012
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
Presentation sia 2
Presentation sia 2Presentation sia 2
Presentation sia 2
 

Tata Cara Bendahara Pengeluaran