Makalah Badan Narkotika Nasional

1. TUGAS SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
MENJELASKAN INFORMASI TENTANG BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (BNN)
Oleh :
MUHAMMAD HASBI ASSIDIQI 071311133009
NABRIA INTAN SARI 071311133010
DELLA MEGA ALFIONITA 071311133011
WIMO ADI NUGROHO SETIYANTO 071311133012
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014

2. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
A. PENGERTIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
B. VISI DAN MISI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
C. TUJUAN DAN SASARAN DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
D. SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
F. STRUKTUR ORGANISASI MASING-MASING DEPUTI BNN
G. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI DARI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
H. BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIKAN
I. RUANG LINGKUP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
J. KENDALA-KENDALA PENYIDIKAN OLEH BNN
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA

3. A. PENGERTIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui
koordinasi KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.
Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebelumnya dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 , BNN merupakan lembaga
nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang
kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.
Pengertian dari narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.
Pengertian dari psikotropika adalah zat atau obat.Baik alamiah maupun sintesis bukan
narkoba. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku.
B. VISI DAN MISI DARI BADAN NARKOTIKA NASONAL (BNN)
Visi BNN
Komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN BEBAS
NARKOBA TAHUN 2015 yang merupakan issue global, regional harus disikapi secara serius
untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia dalam
pembangunan bangsa telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor : TAP/MPR/VII/2001
yaitu "Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil,
sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara", maka Visi
yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai focal point dalam penanganan
permasalahan narkoba adalah : "Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015"..

4. Misi BNN
1. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum
dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainya.
2. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainya.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan
nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainya.
4. Melaksanakan pelaporan kebjakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif
lainnya.
C. TUJUAN DAN SASARAN DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BNN)
Tujuan dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN)
Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti :
penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang
bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir
yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan
dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan
yang ditetapkan adalah :
1. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat
untuk memerangi narkoba.
2. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi
hukum.

5. 4. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi
penyalahguna narkoba.
5. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6. Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.
7. Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program
P4GN.
8. Terjalinnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi
penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.
Sasaran dari Badan Narkotika Nasional (BNN)
Sasaran adalah merupakan refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan bersifat spesifik,
konkrit dan terukur atas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu satu
tahun. Sasaran mencakup apa yang akan dicapai, kapan, dan oleh siapa. Apabila dipisahkan
secara tegas, sasaran tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis organisasi,
namun merupakan bagian utama dari Rencana Operasional tahunan yang mendasarkan pada
rencana strategis itu sendiri. Oleh karena itu dalam dokumen Strategi Nasional ini secara
spesifik tidak diuraikan/ditetapkan, akan tetapi penetapan sasaran akan dijabarkan oleh
masing-masing institusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
D. SEJARAH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai
tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6
Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk
menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang
palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan,
penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.
Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971
yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres
adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen
Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain,

6. yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini
tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari
ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.
Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil
dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba
di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-
Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa
Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan
narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997,
pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan
Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus
memerangi bahaya narkoba.
Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat,
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah
(Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN),
dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.BKNN adalah suatu Badan Koordinasi
penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.
BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio.
Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran
sendiri.Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
secara maksimal.
BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi
ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan
Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas
mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan
operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait

7. dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2.
mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dibentuk
berdasarkan Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional No. KEP/02/VI/2002/BNN tanggal
19 Juni 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Ketua BNN No. KEP/20/XII/2004/ BNN
tanggal 31 Desember 2004. Kedudukan Pelaksana Harian BNN disebut Lakhar BNN adalah
unit organisasi BNN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua
BNN. Pelaksana Harian BNN mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi
kepada Badan Narkotika Nasional.
Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Harian BNN menyelenggarakan fungsi :
1. Pemberian dukungan penelitian, pengembangan dan informatika.
2. Pemberian dukungan pencegahan.
3. Pemberian dukungan penegakan hukum.
4. Pemberian dukungan laboratorium terapi dan rehabilitasi.
5. Pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kerja sama.
6. Pengawasan internal.
Susunan organisasi BNN terdiri atas :
 Kepala BNN
 Sekretariat Utama
 Deputi Bidang Pencegahan
 Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Deputi Bidang Pemberantasan
 Deputi Bidang Rehabilitasi
 Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
 Inspektorat Utama

8.  Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
 Balai Besar Rehabilitasi
 Balai Diklat
 UPT Uji Lab Narkoba
 Instansi vertikal
** BNN Provinsi (BNNP) berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung
jawab kepada Kepala BNN.
** BNN Kabupaten/ Kota (BNNK)
F. STRUKTUR ORGANISASI MASING-MASING DEPUTI BNN
1. Sekretariat Utama

9. 2. Deputi Bidang Pencegahan
3. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

10. 4. Deputi Bidang Pemberantasan
5. Deputi Bidang Pemberantasan

11. 6. Deputi Bidang Rehabilitasi
7. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

12. 8. Inspektorat Utama
9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi

13. 10. Balai Besar Rehabilitasi
G. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI DARI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
Kedudukan dari Badan Narkotika Nasional (BNN)
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab LANGSUNG kepada Presiden
melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh
Kepala.
Tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN)
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

14. 3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna
mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan
kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif
untuk tembakau dan alkohol.
Fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN)
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan
prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan
alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

15. 6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka
penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika,
psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam
pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta
perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika
serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di
tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya,
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh
pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif
tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah
teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan
serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan
BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan
komponen masyarakat di bidang P4GN.

16. 19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi
penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta
pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif
lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
H. BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIKAN
Dalam struktur yang masih bersifat sementara, Deputi Pemberantasan BNN terbagi
atas 7 tim, yang disesuaikan dengan spesifikasi dari masing-masing penyidik dan objek
penyidikan, antara lain :
1. Narkotika Alami : Obat yang langsung bisa dipakai sebagai drugs tanpa perlu adanya
proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya. Penyidik yang fokus pada kasus
narkotika alami hanya menangani peredaran narkotika yang berasal dari tumbuhan
seperi ganja, opium dan heroin.
2. Penyidik Interdiksi: Dalam Penjelasan pasal 75 huruf h, Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan
”interdiksi” adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang,
kapal,pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan
Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.”Tim
penyidik interdiksi ini fokus pada pergerakan narkotika kedalam dan keluar
Indonesia. Tim ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu interdiksi bandara dan interdiksi
pelabuhan. Dalam strukturnya, penyidik Interdiksi juga melakukan kerjasama dengan
pihak Bea-Cukai.
3. Tim Penyidik Sintesis: terbagi menjadi penyidik sintesis dan semi sintetis, fokus
terhadap kasus-kasus drugs jenis Sisntesis dan semi sintesis. Yang disebut sebagai
sintetis adalah drugs yang biasanya melalui tahapan yang bersifat sintetis, dan
umumnya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan seperti

17. Aphetamine, metadon dan banyak lagi. Sedangkan yang dikatakan sebagai Semi
sintetis adalah obat-obatan yang diproduksi dengan cara ekstraksi, isolasi, dan
sebagainya. Contohnya Morfin, Kodein, dan lan-lain. (Arti Definisi Pengertian
Narkotika Dan Golongan Jenis Bahan Narkotik - Pengetahuan Narkotika Dan
Psikotropika Dasar, 2007)
4. Penyidik Prekursor : Penyidik Prekursor merupakan personel penyidik yang
mempunyai kompetensi pada bahan-bahan yang berpotensi untuk dijadikan drugs.
Penyidik ini dapat menganalisa kemungkinankemungkinan suatu bahan yang
nantinya akan diolah menjadi drugs Kembali kepada asas tertangkap tangan, sebelum
terdapat kepastian akan perencanaan pengolahan bahan untuk menjadi drugs tertentu,
penyidik precursor hanya bersifat mengawasi keberadaan bahan-bahan tersebut
(wawancara dengan informan A, 26 April 2010)
5. Tim Intelejen: Tim Intelejen bertugas mencari data. Tim ini tidak mempunyai
kewenangan untuk melakukan penyidikan. Apabila menemukan informasi mengenai
suatu kasus, Tim Intelejen langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data
yang terkait denan kasus, dan memberi informasi kepada Tim yang sesuai dengan
jenis kasus drugs yang ada.
6. Den Kejar : Tim ini serupa dengan unit Buru sergap (Buser) di kepolisian. Den Kejar
di BNN merupakan tim yang memang ditugaskan untuk melakukan pengejaran
terhdap DPO. Tim terbagi di seluruh wilayah indonesia. (wawancara dengan
informan AN, 05 Mei 2010)
7. Wastabaset (Pengawas Barang Sitaan Barang bukti dan Aset): Seperti juga Unit V di
Direktorat IV Bareskrim Polri, Tim Wastabaset BNN bertugas mengawasi berbagai
kasus drugs yang terkait dengan money laundering. Money laundering merupakan
salah satu bentuk kejahatan yang terkait dengan hampir seluruh bentuk kejahatan
lain.

18. I. RUANG LINGKUP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Walaupun mempunyai wewenang yang sama dalam hal menyidik, ruang lingkup
penyidikan yang diemban penyidik BNN berbeda dengan penyidik yang bertugas di Polda,
Polres, atau Polsek. Fokus penyidik BNN tertuju pada kasus-kasus yang terkait dengan
jaringan atau sindikat drugs yang ada di tingkat nasional ataupun Internasional. Kasus-kasus
yang melibatkan perorangan.Selain itu BNN juga terbatas dalam penyidikan yang
terkait dengan Alkohol dan nikotin, karena hal itu merupakan wewenang Direktorat IV.
Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, yang
berbunyi :
Pasal 2 (2) : “Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas
menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Namun, untuk beberapa hal, penyidik BNN mempunyai wewenang yang lebih bila
dibandingkan dengan penyidik dari Direktorat IV. Dalam pasal 137 Undang-undang 35
tahun 2009 tentang narkotika diatur mengenai Money Laundering terkait dengan peredaran
drugs. Wewenang BNN dalam permasalahan ini diatur dalam pasal 80 (b).Penyidik dapat
memerintahkan kepada pihak yang terkait untuk memblokir rekening orang yang dicurigai
merupakan oknum yang terkait dengan drugs.
Pasal 80 (b) : “Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya
untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait.
J. KENDALA-KENDALA PENYIDIKAN OLEH BNN
Karena baru berjalan selama beberapa bulan, implementasi dari 75 pasal Undang-
Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan wewenang kepada BNN untuk
melakukan penyidikan, masih menemukan berbagai hambatan, khususnya untuk
penyidiknya sendiri. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain :

19.  Masalah pengetahuan
Berbagai teknik yang baru di jelaskan di dalam UU/35 belum tersosialisasikan
dengan baik kepada penyidik.Para penyidik merasa bahwa masih banyak teknik yang
sampai saat ini perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Apabila tidak segera di kuasai,
dikhawatirkan akan menghambat kinerja dari penyidik BNN sendiri. Tidak seperti
Penyidik BNN, penyidik dari Direktorat IV sudah memahami dan tahu tatacara
pelaksanaan control delivery, karena masa tugas yang lebih lama.
 Masalah Anggaran
Masalah lain yang juga muncul adalah anggaran yang belum jelas. Sama seperti
strukturnya yang belum rampung, perencanaan anggara untuk peyidikan yang dilakukan
oleh BNN juga belum rampung. Adanya rancangan anggaran dana yang jelas sangat
diperlukan untuk perkiraan penyelesaian kasus pada tiap tahunnya. Apabila tidak
terrampungkan, maka tentu saja ini sangat mengganggu kinerja penyidik.
 Masalah Jangkauan
Peredaran drugs yang lingkupnya sangat luas di Indonesia membuat penanganannya
juga tidak bisa dilakukan hanya terfokus pada satu titik. Banyak aturan-aturan yang sulit
apabila diaplikasikan oleh BNP (Badan Narkotika Propinsi) atau BND (Badan Narkotika
Daerah).Seperti contohnya permasalahan pemusnahan.Waktu yang hanya 21+3 hari
sangat riskan apabila diberikan kepada BND atau BNP, terkait dengan aksesibilitas
Jumlah penyidik.
 Masalah Rumah Tahanan
Baik Penyidik BNN Maupun Penyidik Polri sepakat, bahwa rumah tahanan
sementara yang tersedia sekarang masih kurang memadai.Di sekitar lingkungan BNN dan
Direktorat VI Bareskrim Polri, hanya terdapat satu ruang tahanan sementara.Itupun bukan
milik BNN, sehingga tahanan BNN tidak bisa digabung di dalamnya.Tahanan BNN
sementara masih di tahan di dalam Gegung Peyidik BNN.
 Masalah Personil
Pihak BNN sendiri mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam hal
recruitment penyidiknya.keterbatasan dalam sumber daya manusia. Inilah yang kerap
menjadi penghambat dalam upaya penenganan kasus, terlebih lagi yang terkait dengan
kasus internasional.

20. KESIMPULAN
Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik
Indonesia.BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007).
BNN bertugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif
lainnya.Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dibentuk
berdasarkan Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional No. KEP/02/VI/2002/BNN
tanggal 19 Juni 2002 yang telah diubah dengan Keputusan Ketua BNN No.
KEP/20/XII/2004/ BNN tanggal 31 Desember 2004.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional
http://www.babesrehab-bnn.info/index.php/profil/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi
http://www.bnn.go.id
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN tentang
Organisasi dan Tata Kerja Baadan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten / Kota
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional