Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TUGAS KELOMPOK 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
ANALISIS PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
Oleh : 
1. Raha Saifudin Hamzah (...
BAB I 
Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan 
aktivitas ...
BAB II 
LANDASAN TEORI 
1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) 
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di...
2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh ba-dan atau pejabat 
tata usaha negara yang berisi tindakan huku...
(1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain 
menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana di...
i. Penelitian administrasi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi 
gugatan sesuai Pasal 56 dan tidak menyan...
haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang. Surat Kuasa 
Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dileg...
o Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. 
o Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah ter...
X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224 
/Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majeli...
selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang 
khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan se...
d. Persidangan 
Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat 
(Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986...
Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang 
berturut-turut dan atau tidak menanggapi guga...
Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di 
dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yan...
Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan 
oleh penyimpannya dibuat salinan surat itu s...
o Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. 
Apabila salah seorang dari mereka berhalangan,...
pihak.Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak...
9 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat disertai 
pembebanan ganti rugi berupa : 
a. Pencabutan keputusan TU...
5. Masalah cukai 
6. Masalah agraria (pembebasan lahan, sertifikasi, status kepemilikan, dan lain-lain) 
7. Masalah lalu l...
BAB III 
ANALISA 
Dari beberapa bidang yang menjadi perkara dalam Administrasi Negara, 
disini kelompok kami akan menganal...
Gugatan ditujukan kepada Kapolri sebagai Penggunga Anggaran (PA) Cq 
Kakorlantas Polri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KP...
Tender pengadaan bahan baku TNKB oleh Korps Lalu Lintas Polri tahun 
anggaran 2014 senilai Rp400 miliar diduga penuh rekay...
Analisis : 
1. Penguguat : PT Mitra Alumindo Selaras (MAS) 
2. Tergugat : Kapolri Jenderal Sutarman dan Kakorlantas 
3. Gu...
3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim) 
4. Evian Agus Saputra, SH, MH (Staf Biro Hukum Setda Pro...
tentang Penunjukkan Majelis Hakim 
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha 
Negara Samarinda ...
Pensiun,maka Penggugat berkirim surat kepada Tergugat I, tertanggal 30 
Januari 2013, dan diterima pada tanggal 31 Januari...
Pemerintahan yang Baik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 
huruf (b) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubah...
DALAM EKSEPSI : 
Gugatan Penggugat Error in Subyekto.Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan 
ke Bupati Penajam Paser Utara...
DALAM POKOK PERKARA 
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. 
Atau 
A...
3. Bahwa, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah 
menyampaikan penolakannya dengan menerbitkan suatu k...
Atau 
Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II mohon 
putusan yang seadil-adilnya; 
Menimbang, bahwa...
8. Bukti P-8 : foto copy sesuai asli Surat Permohonan Permintaan berhenti 
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil deng...
4. Bukti T.1.4 : foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 
1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianB...
Perihal : Teguran ke III (Ketiga), tanggal 13September 2007; 
16. Bukti T.1.16 : foto copy dari foto copy foto copy Surat ...
Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal30 Desember 2008; 
2. Bukti T2.2 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daera...
UsahaNegara atau tidak; 
Menimbang, obyek sengketa pertama adalah Keputusan Penolakan 
(FiktifNegatif) atau sikap diam Ter...
permohonan telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi 
penolakan. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada kep...
bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata”; 
Menimban...
hukum bagi Penggugat; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis 
Hakim berpendapat bahwa obye...
10. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 
No.24/G/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari 2012 (vide b...
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat 
diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Un...
M. FERRY IRAWAN, S.H. dan, TRI JOKO SUTIKNO,S.Sos., S.H., masing-masing 
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan...
2. Radiansyah, SH, M.Hum (Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov. 
Kaltim) 
3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum S...
2. Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian 
Nomor : 259/BAPEK/S.1/2011, Perihal :Keberatan ...
pada tahun 1971," kata Ketua Pansus Aset Daerah DPRD Bali Made Arjaya, 
Senin (26/5/2014). 
Oleh karena itu, kata dia, pih...
dokumen yang ada. Namun secara proses administrasi waktu dulu, pihaknya 
tidak tahu. 
"Kami berbicara di hadapan anggota D...
BAB IV 
Penutup 
4.1 Kesimpulan 
4.1.1. Subjek dalam PTUN yaitu : 
a. Penggugat 
b. Tergugat 
4.1.2. Objek dalam PTUN yait...
DAFTAR PUSTAKA 
C. S. T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta: 
1986 
Indroharto....
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara

17 303 vues

Publié le

ANALISIS PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Publié dans : Droit
  • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici
  • kok ngga bisa di download @della
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici

Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi Negara

  1. 1. TUGAS KELOMPOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ANALISIS PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh : 1. Raha Saifudin Hamzah ( 071211133001 ) 2. Della Mega Alfionita ( 071311133011 ) 3. Arofah Riza Safitri ( 071311133028 ) 4. Yudi Bowo Prasetyo ( 071311133051 ) 5. Moza Nafisah ( 071311133062 ) 6. Dwi Putri Marshela ( 071311133076 ) 7. Sella Nova Damayanti ( 071311133098 ) 8. Ardimas Surya Kencana ( 071311133107 ) PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA SEMESTER GENAP 2013 / 2014
  2. 2. BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian integral dari sistem Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 merupakan bagian yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam berelasi dengan masyarakat pemerintah seringkali mendapati kepentingan yang bertolak belakang yang tidak jarang berakhir di meja hijau. Kasus tersebut terjadi lataran kebijakan yang diaplikasikan kepada penggugat kurang sesuai dengan keinginan, bahkan merugikan pihak lawan. Sengketa yang terjadi antara lain persoalan kepegawaian, pertanahan, dan kepolisian.
  3. 3. BAB II LANDASAN TEORI 1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado. Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili, setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia. PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 7 UU No 51 Tahun 2009, Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Adapun Sengketa TUN, menurut ketentuan pasal 1 ayat 10 UU No 51 Tahun 2009, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa dalam TUN yaitu Keputusan TUN atau Beschikking. Keputusan TUN sendiri, menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 UU No 51 Tahun
  4. 4. 2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh ba-dan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi: 1. Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Adapun Hukum Acara sendiri, menurut Kansil (1986:329) yaitu, rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan ke depan pengadilan perkara dalam arti luas berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi Hukum Acara TUN adalah bagaimana ca-ra penggugat mengajukan sengketa TUN terhadap tergugat di Pengadilan TUN. Namun dalam kenyataannya, banyak yang belum memahami dengan jelas bahwa PTUN yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman ini adalah salah satu Public Service masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perlu suatu contoh analisa kasus agar mampu memberi sedikit pemahaman dalam memahami penyelesaian sengketa TUN ini. 2. PROSEDUR BERACARA DI TINGKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya.Penyelesaian sengketa di PTUN tahapannya sebagai berikut : a. Penelitian Administrasi Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat
  5. 5. (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan”Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun1986 diatur mengenai Penelitian Administrasi : 1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. 2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai : a. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. b. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara. c. Perbaikan formal surat gugatan (jika memang ada). d. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh UU. e. Nomor Register perkara di PTTUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986). f. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda. Misalnya: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jalan … No… di Sidoarjo Kode Pos ……Tentang hal ini harus disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam UU No. 19 Tahun1960, Keppres No. 52 tahun 1990. g. Identitas Penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986. h. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat pribadi (in person) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya.
  6. 6. i. Penelitian administrasi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai Pasal 56 dan tidak menyangkut segi materiil gugatan. Namun dalam tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap perlu. Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan. j. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitera harus memberi tahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi Penggugat itu untuk memenuhi dan kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima di Kepaniteraan, maka perkara Penggugat tidak akan didaftar. Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan surat gugatan, maka harus tetap disimpan di Kepaniteraan Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Bantu Register dengan mendasar pada tanggal diterimanya gugatan tersebut, agar dengan demikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui. k. Dalam hal Penggugat bertempat tinggal jauh dari PTUN dimana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara :  Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PTUN mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara.  Panjar biaya perkara dikirim langsung kepada PTUN dimana ia mendaftarkan gugatannya. l. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol
  7. 7. haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang. Surat Kuasa Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dilegalisir.Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN. m. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :  Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh Kuasa.  Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986. Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut, untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan Prosedur Dismissal b. Proses Dismissal Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa prosses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu. Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : o Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan. o Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
  8. 8. o Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. o Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat. o Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan.Penetapan Dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua berhalangan).Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. c. Pemeriksaan Persiapan Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/ penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/
  9. 9. X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224 /Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majelis Hakim berwenang untuk :  Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.  Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN kedudukannya tidak sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-keterangan dari Pejabat TUN lainnya atau mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu oleh hakim serta mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim.  Dalam kenyataan Keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki Keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, Hakim dapat meminta kepada Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan TUN yang sedang disengketakan itu. Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.  Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan.  Mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN” apabila ternyata tidak diperlukan. ·  Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak
  10. 10. selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Kalau gugatan dari Penggugat dinilai oleh Hakim sudah sempurna maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan. · Majelis Hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam Pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan, maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan batal keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama intansi atau nama Badan/Pejabat TUN tanggal… Nomor….perihal….atau menyatakan tidak sah keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama Badan/Pejabat TUN, tanggal ….nomor…perihal…). Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Untuk itu didalam praktek masih adanya putusan yang sifatnya deklaratoir (Menyatakan batal atau tidak sah saja) , tidak diikuti amar selanjutnya berupa :Mewajibkan atau Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. (Penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditunjuk Hakim tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan.
  11. 11. d. Persidangan Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur, dan penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.
  12. 12. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih diantara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.
  13. 13. Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu.Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peratun dapat menentukan sendiri : 1. Apa yang harus dibuktikan. 2. Siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. 3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. 4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Alat bukti terdiri dari : Surat atau tulisan, Keterangan ahli, Keterangan saksi, Pengakuan para pihak, Pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
  14. 14. Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari pengadilan.Pemeriksaan saksi di persidangan dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika hakim ketua sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar itu misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah didengar.Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Menjadi saksi adalah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang Pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi. Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Ketua Pengadilan yang mendelegasikan wewenang pemeriksaan saksi tersebut mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh Pengadilan yang diserahi delegasi wewenang tersebut.Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan delegasi wewenang di atas. o Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.
  15. 15. o Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera. Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. Apabila hakim ketua sidang dan panitera berhalangan menandatangani maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua sidang dan panitera tersebut. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tentang waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. (Pasal 95 UU No. 5 Tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. e. Putusan Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakataan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah
  16. 16. pihak.Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai berikut : a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak; c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. (Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004). Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut, dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.Dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengenai putusan yaitu : 7 Putusan pengadilan dapat berupa : a. Gugatan penggugat ditolak. b. Gugatan penggugat dikabulkan. c. Gugatan penggugat tidak diterima. d. Gugatan penggugat gugur. 8 Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN.
  17. 17. 9 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa : a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan TUN yang baru; atau c. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. 10 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. 11 Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi. Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTUN diberitahukan secara sah. Mengingat ketentuan pasal 109 UU PTUN tersebut, maka sebuah putusan itu secara global dapat dibagi dalam: 1. Pembukaan 2. Uraian singkat tentang jalannya prosedur 3. Pertimbangan 4. Kesimpulan 5. Diktum 6. Penutup 3. BIDANG-BIDANG PERKARA ADMINISTRASI Ada beberapa bidang yang biasanya menjadi perkara Administrasi Negara antara lain : 1. Masalah perijinan (ijin, lisensi, kompensasi,atau dispensasi) 2. Masalah kepegawaian negeri (seperti naik pangkat, mutasi, sanksi, dan lain-lain) 3. Masalah perumahan (status pemilikan atau penggunaan) 4. Masalah perpajakan (penetapan jumlah atau tatacara penagihan)
  18. 18. 5. Masalah cukai 6. Masalah agraria (pembebasan lahan, sertifikasi, status kepemilikan, dan lain-lain) 7. Masalah lalu lintas 8. Masalah pendidikan, dan masalah-masalah lainnya akibat keputusan pejabat Administrasi Negara
  19. 19. BAB III ANALISA Dari beberapa bidang yang menjadi perkara dalam Administrasi Negara, disini kelompok kami akan menganalisis beberapa contoh bidang kasus yang menjadi perkara dalam Administrasi Negara antara lain perkara dalam bidang kepolisian, bidang kepegawaian, dan bidang pertanahan.  Contoh perkara dalam bidang Kepolisian Berita 1 Senin, 09 Juni 2014 , 11:42:52 WIB TENDER TNKB JANGGAL, KAPOLRI DIGUGAT KE PTUN KAPOLRI Jenderal Sutarman dan Kakorlantas digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), terkait kejanggalan tender proyek pengadaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor polisi. PT Mitra Alumindo Selaras (MAS) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), atas berbagai kejanggalan dan kerugian yang dirasakan perusahaan itu saat mengikuti tender TNKB, di Korlantas Polri.
  20. 20. Gugatan ditujukan kepada Kapolri sebagai Penggunga Anggaran (PA) Cq Kakorlantas Polri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Objek sengketa berupa keputusan Korlantas Polri No. Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014. Setidaknya ada lima item yang membuat PT MAS harus menempuh jalur hukum terkait lelang TNKB itu.Syamsul Huda Yudha, salah satu tim kuasa hukum PT MAS mengatakan, kelima item tersebut yakni pertama adanya dugaan rekayasa dari Korlantas Polri untuk memenangkan salah satu peserta tender. Kedua, dugaan rekayasa dan manipulasi surat yang dikeluarkan LKPP No. B-1281/LKPP/D-IV.1/03/2014. Ketiga, sanggah banding yang diajukan PT MAS hanya dijawab Assarpras, padahal seharusnya olah Kapolri.Keempat, penempatan klausa ‘Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)’ pada jaminan penawaran yang dinilai bertentangan dengan hukum. Kelima, tidak ditampilkannya dengan segera harga penawaran peserta lelang di website hhtp://www.lpse.go.id. “Guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kepada Ketua dan atau majelis hakim pemeriksa (perkara gugatan, red) berkenan menunda sementara pelaksanaan Surta Keputusan Tergugat (Korlantas) No: Kep/20/III/2014 tersebut,” papar Yudha dalam gugatannya. Sementara terkait gugatan ini, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mensinyalir ada semacam pembentukan ‘kerajaan’ bisnis baru di lingkungan Korlantas Polri. “Dengan dalih menghindarkan kasus korupsi seperti yang terjadi dalam kasus pengadaan Simulator SIM, pengadaan bahan baku TNKB kemudian dibuat sedemikian rupa. Alih-alih menghapuskan praktik korupsi, tender ini malah diduga penuh dengan KKN. Saya lihat ada perusahaan yang melakukan penawaran jauh lebih rendah malah digugurkan dengan alasan yang melanggar hukum,” kata Bonyamin.
  21. 21. Tender pengadaan bahan baku TNKB oleh Korps Lalu Lintas Polri tahun anggaran 2014 senilai Rp400 miliar diduga penuh rekayasa untuk memenangkan salah satu perusahaan. Hal ini, menurut Boyamin, terlihat dari proses lelang yang bertele-tele hingga empat kali. Waktu lima hari hingga diumumkan harga penawaran peserta diduga bisa untuk terjadinya penyimpangan. Lalu lelang tahap IV ini kemudian dimenangkan oleh PT Indoaluminum Intikarsa Industri. PT San He Asia yang nilai penawarannya lebih rendah dikalahkan oleh panitia dengan alasan jaminan penawaran berasal dari asuransi. Pengguguran PT San He menyalahi Perpres No 70 Tahun 2012 dimana jaminan penawaran dapat berasal dari bank maupun asuransi,” kata Boyamin. Selain itu, kata Bonyamin PT Indoaluminum Intikarsa Industri pada lelang sebelumnya hanya menjadi KSO dari PT. Uptrans Teknologi. "Kemenangan perusahaan yang core bisnisnya alumunium foil seperti bungkus rokok dan makanan semakin janggal karena mendapat dukungan dari PT Metalindo Teratai Putra untuk membentuk bahan baku sheet menjadi bahan dasar materiil TNKB. Padahal, PT MTP yang memiliki pabrik di Cileungsi Bogor ini konsennya membuat tabung gas dan penyuplai bahan dasar mata uang koin. Jadi kalau Wakakorlantas mengatakan Negara bisa menghemat Rp92 miliar lebih sangat konyol. Karena PT San He Asia jauh lebih murah. Ini permainan retorika apa,” terang Boyamin. MAKI berencana melaporkan kejanggalan tender TNKB ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (http://www.jurnas.com/news/137125/Tender-TNKB-Janggal-Kapolri-Digugat-ke- PTUN-2014/1/Nusantara/Ibu-Kota)
  22. 22. Analisis : 1. Penguguat : PT Mitra Alumindo Selaras (MAS) 2. Tergugat : Kapolri Jenderal Sutarman dan Kakorlantas 3. Gugatan : Objek sengketa berupa keputusan Korlantas Polri No. Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014. . PT San He Asia diklahkan oleh PT.Indo Alumunium Intikarsa Industri yang nilai penawarannya lebih rendah dikalahkan oleh panitia dengan alasan jaminan penawaran berasal dari asuransi. 4. Bukti : Kemenangan perusahaan yang core bisnisnya alumunium foil seperti bungkus rokok dan makanan semakin janggal karena mendapat dukungan dari PT Metalindo Teratai Putra untuk membentuk bahan baku sheet menjadi bahan dasar materiil TNKB. Padahal, PT MTP yang memiliki pabrik di Cileungsi Bogor ini konsennya membuat tabung gas dan penyuplai bahan dasar mata uang koin.  Contoh perkara dalam bidang Kepegawaian P U T U S A N NOMOR : 32/G/2013/PTUN-SMD “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara: ABDUL BARI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Pare Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai PENGGUGAT M E L A W A N : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.Suroto, SH. (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim) 2. Radiansyah, SH, M.Hum (Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov. Kaltim)
  23. 23. 3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim) 4. Evian Agus Saputra, SH, MH (Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim) 5. Mohamad Fajar Kurniawan, SH.(Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim) Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Biro Hukum Setda Prov. Kaltim pada KantorGubernur Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah Mada Nomor.02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/8703/HK/2013, tertanggal 24 September 2013, sebagai TERGUGAT I DAN : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.Suroto, SH. (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim); 2. Radiansyah, SH, M.Hum (Kabag Bantuan Hukum danHAM Setda Prov. Kaltim); 3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum SetdaProv. Kaltim); 4. Evian Agus Saputra, SH, MH (Staf Biro Hukum SetdaProv. Kaltim); 5. Mohamad Fajar Kurniawan, SH.(Staf Biro Hukum SetdaProv. Kaltim); Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Setda Prov. Kaltim pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :180/8703/HK/2013, tertanggal 24 September 2013, sebagai TERGUGAT II. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : 1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-DIS/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September 2013 tentang Penetapan Lolos Dissmisal Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-SMD 2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September 2013
  24. 24. tentang Penunjukkan Majelis Hakim 3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-PP/2013/PTUN.SMD., tanggal 11September 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan 4. Telah membaca Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :32/PEN.A/2013/PTUN.SMD., tanggal 30 September 2013 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang baru 5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-HS/2013/PTUN.SMD., tanggal 17Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Sidang 6. Telah membaca berkas sengketa yang bersangkutan dengan sengketa ini TENTANG DUDUK SENGKETANYA Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada tanggal 11 September 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUNSMDyang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : a. Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat I yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat PermohonanPenggugat, tertanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan PensiunanDini; b. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor: 882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-SMD ….nama Abdul Bari; 2. Bahwa semula Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dengan pangkat/golongan : Pembina IV/A dengan jabatan staf pada Dinas HUTBUNTAM Penajam Paser Utara; 3. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 962.3/IV.2.10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil; 4. Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan dengan tanpa Hak
  25. 25. Pensiun,maka Penggugat berkirim surat kepada Tergugat I, tertanggal 30 Januari 2013, dan diterima pada tanggal 31 Januari 2013, dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan jawaban atas Surat Penggugat tersebut; 5. Bahwa tindakan Tergugat I dengan tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Abdul Bari, SH, tertanggal 30 Januari 2013,Perihal: Permohonan Pensiunan Dini (Fiktif Negatif), telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yaitu bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan,Asas Profesionalitas, serta Asas Akuntabilitas karena Penggugat seharusnya di berhentikan dengan mendapatkan hak pensiun karena Penggugat memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun; 6. Bahwa berkaitan dengan surat Penggugat tertanggal 30 Januari 2013, yang Penggugat tujukan kepada Tergugat I yang tembusannya disampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur dan Bapak BupatiPenajam Paser Utara 7. Bahwa oleh karena pada saat Surat Penggugat ajukan kepada Tergugat I danTergugat II, usia Penggugat sudah lebih 50 tahun, maka seharusnya Tergugat II menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dengan Hormat atas nama Penggugat dengan mendapatkan Hak Pensiun, terhitung sejak usia 50 tahun,atau setidak-tidaknya Tergugat II selaku Ketua Baperjakat melanjutkan danmerekomendasikan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian dengan hormat dengan hak Pensiun atas nama Penggugat; 8. Bahwa oleh karena Tergugat II jelas telah menyampaikan Penolakannya,dengan menerbitkan suatu Keputusan, maka hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-undang No. 9 Tahun 2004, dan telah melakukan Perbuatan melanggar Azas-Azas Umum
  26. 26. Pemerintahan yang Baik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 9. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Keputusan Tergugat I danTergugat II, karena sangat merugikan Penggugat, karena pengabdianPenggugat telah jauh melebihi dari jangka waktu minimum yang ditentukanoleh undang-undang terkait; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas,Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat I) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Abdul Bari,S.H. (Penggugat), tertanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan Pensiun Dini; 3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor : 882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas nama Abdul Bari; 4. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat I) untuk memproses Permohonan Abdul Bari, S.H. (Penggugat) tertanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan Pensiun Dini, terhitung sejak Penggugat berusia 50 tahun atau sesuai perundang-undangan yang berlaku; 5. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur(Tergugat II) untuk mencabut Surat tertanggal 3 Juni 2013, Nomor :882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas namaAbdul Bari; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini; Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  27. 27. DALAM EKSEPSI : Gugatan Penggugat Error in Subyekto.Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan ke Bupati Penajam Paser Utara,kemudian diproses oleh Tergugat I, oleh karena surat permohonan tersebut langsung ditujukan kepada Tergugat I, maka sudah jelas permohonan Penggugat tersebut salah alamat (Error in Subyekto); DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karenaitu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat I untukmemproses/menerbitkan Keputusan baru bagi Penggugat; 2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan upaya hukum atas pemberhentiannyasebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara sampai dengan tingkat Kasasi dan telah berkekuatanhukum tetap; 3. Bahwa, berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugaturaikan, maka permohonan pensiun dini Penggugat tidak mungkin dapatdiproses oleh Tergugat I karena Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; 4. Bahwa penerbitan surat pemberhentian Penggugat telah melalui proses, prosedur,maupun mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
  28. 28. DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yangseadil-adilnya; Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal13 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).Bahwa surat Tergugat II yang dijadikan obyek sengketa bukanlah suatuKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 karena sifatnya hanya surat biasa dansurat balasan terhadap surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/133/BKD/IV/2013 tanggal 4 April 2013. Obyek sengketa tersebut tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena belum bersifatfinal dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat I untuk memproses/menerbitkan Keputusan baru bagi Penggugat; 2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan upaya hukum atas pemberhentiannya sebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tingkat Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
  29. 29. 3. Bahwa, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah menyampaikan penolakannya dengan menerbitkan suatu keputusan dan telah melanggar peraturan perUUan yang berlaku dan asa-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalil Penggugat tidak rasional dan cenderung mengada-ngada, oleh karena surat Tergugat II tersebut jelas-jelas ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara bukan ditujukan kepada Penggugat, dan Tergugat II juga tidak pernah menerima surat permohonan pensiun dini dari Penggugat. Jadi Tergugat II heran terhadap pernyataan /sikap Penggugat tersebut tidak mengerti dan tidak memahami makna dan isisurat Tergugat II yang ditujukan kepada Bupati tersebut sehingga dengan seenaknya berkomentar. Bahwa terhadap surat Tergugat II tersebut bukan sebagai perbuatan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,serta bukan sebagai perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat II, akan tetapi Penggugat justru tidak mengerti dan tidak memahami maksud surat Tergugat II tersebut; Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan sebagaiberikut : DALAM EKSEPSI - Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menyatakan Surat Tergugat II Nomor : 882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni2013, Perihal : Usul Pensiun atas nama Abdul Bari bukan suatu KeputusanPejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidakt idaknya tidak dapat diterima; - Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
  30. 30. Atau Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 20 November 2013 Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya menyampaikan Dupliknya tertanggal 4 Desember 2013, dan Tergugat II menyampaikan dupliknya secara lisan di dalam persidangan tanggal 12 Desember 2013 Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokan pula dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yaitu : 1. Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal30 Desember 2008; 2. Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 259/BAPEK/S.1/2011, Perihal :Keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, tanggal 20 Juni 2011; 3. Bukti P-3 : foto copy sesuai copynya Surat Keterangan Kronologis Penerimaan SK Gubernur Nomor : 862.3/IV.2-1078/TUA/BKD, tanggal 15 Juli 2013; 4. Bukti P-4 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan H. Salimin, SE.,tanggal 17 Oktober 2012; 5. Bukti P-5 : foto copy sesuai asli Surat Kronologis Penyerahan SK Gubernur No. 962.3/IV.2.10478/TUUA/BKD tanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat,Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil; 6. Bukti P-6 : foto copy sesuai copy Hasil Konsultasi Penggugat Ke kantor Regional VIII PKN Banjar Baru di Sungai Ulinpada tanggal 11 Maret 2010; 7. Bukti P-7 : foto copy sesuai copy formulir Permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
  31. 31. 8. Bukti P-8 : foto copy sesuai asli Surat Permohonan Permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, tanggal 27 Maret 2009; 9. Bukti P-9 : foto copy sesuai copy Surat Penggugat kepada KepalaITWILKAB, tanggal 27 September 2010; 10. Bukti P-10 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor :800/133/BKD/IV/2013, Perihal : Usulan Pensiun Sdr.Abdul Bari, SH, tanggal 4 April 2013; 11. Bukti P-11 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor :882.4/IV.I-5284/BKD, Perihal : Usulan Pensiun atas nama Abdul Bari, tanggal 3 Juni 2013; 12. Bukti P-12 : foto copy sesuai copy Surat Penggugat tanggal 30 Januari2013, Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan dalam Penyerahan SK Gubernur No.962.3/IV.2.10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; 13. Bukti P-13 : foto copy sesuai copy Surat tanggal 30 Januari 2013,Perihal : Permohonan Pensiun Dini; 14. Bukti P-14 : foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Berat; 15. Bukti P-15 : foto copy sesuai asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007 dan Tahun2008; Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokan pula dengan aslinya atau copynya, serta diberi tanda T.1.1 sampai dengan T.1.22 yaitu : 1. Bukti T.1.1 : foto copy sesuai copy Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Bukti T.1.2 : foto copy sesuai copy Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. Bukti T.1.3 : foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
  32. 32. 4. Bukti T.1.4 : foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil; 5. Bukti T.1.5 : foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 6. Bukti T.1.6 : foto copy dari foto copy Salinan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.24/G/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari 2012; 7. Bukti T.1.7 : foto copy sesuai foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2012, tanggal 7 Agustus 2012; 8. Bukti T.1.8 : foto copy dari foto copy Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Nomor : 522/25/Hut-Bun/I/2007, Perihal :Teguran I (Pertama), tanggal 31 Januari 2007; 9. Bukti T.1.9 : foto copy sesuai foto copy Surat Sekretariat DaerahNomor : 800/081/Org/Peg/III/2007, Perihal : PelanggaranDisiplin PNS, tanggal 12 Maret 2007; 10. Bukti T.1.10 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan tanggal 13 Maret 2007; 11. Bukti T.1.11 : foto copy dari foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/40-TPPK/BAWAS/VII, Perihal :Laporan mengenai Dugaan Tindakan penipuan yang dilakukan oleh Sdr. H. Abdul Bari, SH Kabag. TUKimpraswil Kab. Penajam Paser Utara, tanggal 21 Juni2007; 12. Bukti T.1.12 : foto copy sesuai foto copy Surat Sekretariat DaerahNomor : 893/331/Orgs.Kepeg/VII/2007, Perihal : LaporanDugaan Tindakan Penipuan oleh Sdr. H. Abdul Bari, SH.,tanggal 30 Juli 2007; 13. Bukti T.1.13 : foto copy sesuai foto copy Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Nomor : 800/277/HUTBUN/VIII/2007,Perihal : Laporan Absensi Pegawai Hut-Bun An. Abd.Bari, SH. Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007; 14. Bukti T.1.14 : foto copy sesuai foto copy Surat Tugas No.094/092/Bwsk/IX/2007, tanggal 3 September 2007; 15. Bukti T.1.15 : foto copy sesuai foto copy dari foto copy Surat DinasKehutanan dan Perkebunan Nomor : 522/302/Hut-Bun/IX/2007,
  33. 33. Perihal : Teguran ke III (Ketiga), tanggal 13September 2007; 16. Bukti T.1.16 : foto copy dari foto copy foto copy Surat Tugas No.094/98/Bwsk/IX/2007, tanggal 17 September 2007; 17. Bukti T.1.17 : foto copy sesuai foto copy Berita Acara Pemeriksaan(BAP), tanggal 18 September 2007; 18. Bukti T.1.18 : foto copy sesuai foto copy Surat Badan Pengawas Kabupaten Nomor 700/228/Bwskb/X/2007, Perihal :Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentangIjin Perkawinan dan Perceraian dan PP No. 30 Tahun1980 serta PP No. 32 Tahun 1979 tentang Disiplin PNSoleh Sdr. Abdul Bari, SH NIP. 130 913 064, tanggal 22Oktober 2007; 19. Bukti T.1.19 : foto copy sesuai foto copy Surat Badan Pengawas Kabupaten Nomor 700/081/Bwsk/XI/2007, Perihal :Kasus Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, PP No. 30 Tahun 1980 dan PP No. 32 Tahun 1979 An. Abdul Bari, SH/NIP. 130 913 064 Pada Dinas Kehutanan & PerkebunanKabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 9 November2007; 20. Bukti T.1.20 : foto copy sesuai foto copy Surat Bupati Penajam PaserUtara Nomor 700/236/Bwsk/XI/2007, Perihal :Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap AbdulBari, SH NIP. 130 913 064 staf Dnas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara terindikasi melanggar PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun1990, PP No. 30 Tahun 1980 dan PP No. 32 Tahun 1979,tanggal 9 November 2007; 21. Bukti T.1.21 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008; 22. Bukti T.1.22 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor :882.4/IV.I-5284/BKD, Perihal : Usulan Pensiun atas nama Abdul Bari, tanggal 3 Juni 2013; Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokan pula denganaslinya atau copynya, serta diberi tanda T2.1 sampai dengan T2.2 yaitu : 1. Bukti T2.1 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur KalimantanTimur
  34. 34. Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal30 Desember 2008; 2. Bukti T2.2 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor :882.4/IV.I- 5284/BKD, Perihal : Usulan Pensiun atas nama Abdul Bari, tanggal 3 Juni 2013; Menimbang, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak mengajukan saksi atau ahli dalam sengketa ini; Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 Januari 2013, Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut : 1. Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat I yang tidakmenerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat,tertanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan Pensiunan Dini (VideBukti P-1 = T.1.21 = T2.1); 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor :882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas nama Abdul Bari (Vide Bukti P-11 = T.1.22 = T2.2); Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal Penggugat dalam mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek sengketa – obyek sengketa merupakan Keputusan Tata
  35. 35. UsahaNegara atau tidak; Menimbang, obyek sengketa pertama adalah Keputusan Penolakan (FiktifNegatif) atau sikap diam Tergugat I yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat, tertanggal 30 Januari 2013, Perihal :Permohonan Pensiunan Dini; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?; Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itumenjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. Bahwa ketentuan ayat 1 dari pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasarnya, yaitu bahwa setiap Badan atau Pejabat TUN itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya. Apabilaia melalaikan kewajiban tersebut, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya tersebut, undang-undang menganggap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang menerima
  36. 36. permohonan telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi penolakan. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif dan negatif sifatnya, karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan tersebut bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh undang-undang dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu; Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelisn Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I tidak menanggapi atau menjawab Surat tanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan Pensiun Dini yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya berdasarkan Pasal 24ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 untuk menetapkan pemberhentian Penggugat, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tindakan Tergugat I tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa kedua yang berupa Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor : 882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal: Usul Pensiun atas nama Abdul Bari (Vide Bukti P-11 = T.1.22 = T2.2); Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
  37. 37. bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1. Penetapan Tertulis; Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor :882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas nama Abdul Bari (Vide Bukti P-11 = T.1.22 = T2.2); 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa Tergugat adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif, dan pula Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak termasuk kewenangan dalam membuat regulasi dan kewenangan yudisial; 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 1969; 4. Bersifat konkrit; Bahwa obyek sengketa bersifat konkrit karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni tidak dapat mempertimbangkan permohonan penetapan pensiun Penggugat; 5. Bersifat individual; Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada Penggugat (Abdul Bari); 6. Bersifat final; Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain; 7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata; Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah menimbulkan akibat
  38. 38. hukum bagi Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa kedua merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata UsahaNegara; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap obyek sengketa pertama dan obyek sengketa kedua karena pengabdian Penggugat telah jauh melebihi dari jangka waktu minimum yang ditentukan oleh undang-undang sehingga sangat merugikan Penggugat; Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : 8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2- 10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008 (vide bukti P-1 = T.1.21 =T2.1) 9. Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 259/BAPEK/S.1/2011,Perihal : Keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, tanggal 20 Juni 2011 (videbukti P-2);
  39. 39. 10. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.24/G/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari 2012 (vide bukti T.1.6); 11. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2012, tanggal 7 Agustus2012 (vide bukti T.1.7); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2- 10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008 (vide bukti P-1 = T.1.21 = T2.1),terhadap keputusan tersebut Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian akan tetapi keberatan Penggugat tidak dapat diproses karena diajukan melebihi 14(empat belas) hari. Terhadap Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut,Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan telah diputusdalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.24/G/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari 2012, dengan amar putusan yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide bukti T.1.6),serta dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2012,tanggal 7 Agustus 2012 menyebutkan bahwa menolak permohonan kasasi Penggugat (vide bukti T.1.7); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sertadalam Pokok Perkara; Menimbang, oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
  40. 40. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadidalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan pasal107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda oleh kami ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
  41. 41. M. FERRY IRAWAN, S.H. dan, TRI JOKO SUTIKNO,S.Sos., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JIHIM, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II. Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,M. FERRY IRAWAN, S.H. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.,TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti, JIHIM, S.H. Perincian biaya perkara : - Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,- - Panggilan : Rp. 105.000,- - A T K : Rp. 100.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Materai : Rp. 6.000,- + J u m l a h : Rp. 246.000,- Terbilang (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) (www.ptun-samarinda.go.id) Analisis : 1. Penggugat : ABDUL BARI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Pare Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang, Kota Samarinda. 2. Tergugat 1 : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H.Suroto, SH. (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)
  42. 42. 2. Radiansyah, SH, M.Hum (Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov. Kaltim) 3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim) 4. Evian Agus Saputra, SH, MH (Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim) 5. Mohamad Fajar Kurniawan, SH.(Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim) Tergugat 2 : Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : 1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-DIS/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September 2013 tentang Penetapan Lolos Dissmisal Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-SMD 2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim 3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-PP/2013/PTUN.SMD., tanggal 11September 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan 4. Telah membaca Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :32/PEN.A/2013/PTUN.SMD., tanggal 30 September 2013 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang baru 5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-HS/2013/PTUN.SMD., tanggal 17Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Sidang 6. Telah membaca berkas sengketa yang bersangkutan dengan sengketa ini. 3. Gugatan : Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Bukti : 1. Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal30 Desember 2008;
  43. 43. 2. Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 259/BAPEK/S.1/2011, Perihal :Keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, tanggal 20 Juni 2011; 3. Bukti P-3 : foto copy sesuai copynya Surat Keterangan Kronologis Penerimaan SK Gubernur Nomor : 862.3/IV.2-1078/TUA/BKD, tanggal 15 Juli 2013; 5. Vonis : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).  Contoh perkara dalam bidang Pertanahan SENGKETA TANAH: Aset Pemprov Bali Di Bali Hyatt Belum Jelas Bisnis.com, DENPASAR--Pertemuan Panitia Khusus Aset Daerah DPRD Bali bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat terkait aset tanah pemrov di Hotel Bali Hyatt Sanur belum menemukan titik terang. "Kami akan terus melakukan penelusuran terkait tanah aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang ada di Bali Hyatt Sanur. Karena aset tanah yang dijadikan penyertaan modal dalam perusahaan Hotel Bali Hyatt, sama sekali tidak pernah mendapatkan deviden sejak dinyatakan menjadi penyertaan modal
  44. 44. pada tahun 1971," kata Ketua Pansus Aset Daerah DPRD Bali Made Arjaya, Senin (26/5/2014). Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan terus melakukan penelusuran dokumen terkait dengan aset tersebut. Sehingga terkait aset pemprov itu ke depannya menjadi jelas dan tercatat. Tidak seperti kasus ini, punya aset tetapi tidak ada pendapatan pemasukan dari penyertaan modal itu. "Kami berharap aset pemprov harus tercatat dan keberadaannya jelas. Siapa-siapa saja yang menguasai aset pemprov tersebut. Sehingga ke depannya juga tidak menjadi temuan BPKP," ujar politikus PDIP. Terkait aset yang ada di Bali Hyatt, kata Arjaya, pihaknya juga minta kepada BPN untuk menelusuri aset tersebut. Sebab dari dokumen yang dimiliki pansus, aset tanah pemprov ada di dalam Hotel Hyatt Sanur. "Namun dari pelaporan sejak 1971 tidak pernah mendapatkan deviden dari perusahaan itu. Ini pun terungkap aset pemprov ada di dalam hotel itu, karena ketika rencana renovasi hotel yang memakan waktu sekitar dua tahun, dimana ratusan karyawannya rencananya di PHK. Tetapi tidak semua karyawan setuju dari keputusan manajemen hotel tersebut," ujarnya. Arjaya mengatakan mulai dari sinilah terungkap kasus aset tanah pemprov ternyata ada di dalam Hotel Hyatt Sanur, berkat dari informasi karyawan bersangkutan yang mau di PHK dari manajemen hotel tersebut. "Awalnya kita tidak tahu, ternyata di areal hotel Hyatt Sanur ada aset tanah pemprov yang luasnya lebih dari satu hektare. Sebab dalam proses suratnya sejak tahun 1971 dilihat ada keganjilan dalam proses dokumennya," ucap Arjaya. Sementara itu, Kepala Bidang Sengketa, konflik, Perkara Pertanahan Kanwil BPN Bali Ketut Suyartha mengatakan pihaknya mengetahui berdasarkan
  45. 45. dokumen yang ada. Namun secara proses administrasi waktu dulu, pihaknya tidak tahu. "Kami berbicara di hadapan anggota DPRD Bali ini adalah berdasarkan data-data yang dimiliki. Mengenai prosesnya kami tidak mengetahui, baik pemilik saham hingga prosentase yang didapatkan masing-masing penanam saham tersebut," katanya. Hal senada juga dikemukakan Kabiro Aset Provinsi Bali Ketut Adi Saskarayasa, bahwa kepemilikan tanah di lokasi Bali Hyatt adalah benda bergerak, artinya pihak pemda waktu dulu melimpahkan asetnya sebagai penyertaan modal. "Berdasarkan data sampai sekarang dari pihak manajemen Hotel Bali Hyatt belum juga memberi kontribusi kepada pemda. Kami pun terus melakukan pendataan aset pemprov salah satunya di Bali Hyatt," katanya. Analisis : 1. Pengunggat : Panitia Khusus Aset Daerah DPRD Bali 2. Tergugat : Pemilik Hotel Bali Hyatt Sanur 3. Gugatan : Hotel Hyatt merupakan tanah milik pemerintah provinsi Bali. Namun, sejak 1971 tidak pernah mendapatkan deviden dari perusahaan itu. 4. Proses Pengadilan : Pengadilan yang mana pemprov menang di pengadilan tingkat dua namun kalah di pengadilan pusat, baik di MA (Mahkamah Agung) maupun saat putusan PK (Peninjauan Kembali).
  46. 46. BAB IV Penutup 4.1 Kesimpulan 4.1.1. Subjek dalam PTUN yaitu : a. Penggugat b. Tergugat 4.1.2. Objek dalam PTUN yaitu : a. Keputusan Tata Usaha Negara b. Penetapan norma-norma hukum secara bertingkat c. Penetapan tertulis (Beschikking) 4.2 Saran 4.2.1 Sebaiknya Pengadilan Tata Usaha Negara meningkatkan penggunaan teknologi informasi, misalnya internet sabagai penunjang agar terjangkau bagi masyarakat. 4.2.2 Sebaiknya biaya berperkara diminimalisir agar meringkankan pihak penggugat terutama apabila rakyat biasa.
  47. 47. DAFTAR PUSTAKA C. S. T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta: 1986 Indroharto. Peradilan Tata Usaha Negaa., Sinar Harapan. Jakarta: 1999 R. Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Sinar Grafika. Jakarta: 2008 S. F. Marbun. Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesi. Liberty. Yogyakarta: 1997 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara www.ptun-samarinda.go.id (diakses tanggal 19 Juni 2014) www.ptun-bengkulu.go.id/artikel/ (diakses tanggal 19 Juni 2014) http://duniaaporia.blogspot.com/2013/09/makalah-hukum-ptun.html (diakses 25 Juni 2014)

×