Seismic Overview

1. 1
M. Husseyn Umar
Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
(BANI Arbitration Center)
Jakarta, Agustus 2019
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
ARBITRASE DAN APS /ADR
( SENGKETA BIDANG KONSTRUKSI)

2. Construction
27.09%
Leasing
24.60%
IT &
Telecomunication
13.01%
Others
13.01%
Trading (Sale &
Purchase)
8.38%
Mining/Energy
5.88%
Transportation
2.85%
Investment
2.67%
Insurance
1.43%
Agency
0.89%
Finance &
Banking
0.18%
SECTOR OF BUSINESS
Case Submissions, by business sectors over the last 5 years (2014-2018)

3.  Sengketa bisnis masalah sepanjang sejarah
 Kalangan bisnis kurang menyukai pengadilan yang asing baginya
 Ketidak-pastian hukum dan proses
 Biaya-biaya yang tidak jelas
 Penegakan hukum yang tidak pasti
 Akibat terhadap hubungan bisnis
Pengendalian Sengketa
Sengketa adalah fakta kehidupan
3

4. Pengertian
Beda Pendapat :
Beda Pendapat adalah perbedaan berpendapat
mengenai sesuatu hal yang bersifat penafsiran
(interpretasi) atas sesuatu hal namun tidak/belum
sampai pada sikap/tindakan tuntut menuntut.
4
Sengketa :
Sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai
sesuatu hal yang sedemikian rupa sehingga
menimbulkan sesuatu tindakan tuntut-menuntut atas
dasar hak dan/atau kewajiban.

5. Upaya Penyelesaian Sengketa
 Lazimnya diatur dalam kontrak
antara para pihak.
 Secara musyawarah atau melalui
pengadilan atau di luar pengadilan
5

6. Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi
 Kebebasan berkontrak dengan
memperhatikan Ps. 46 s/d 51 UU
No. 2/2017 jo Ps 1338 KUHPer
 Kontrak Standar a.l. FIDIC
Contracts
6

7. UU No. 02 / 2017
7
BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 88
1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya
penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa
membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa
yang akan dipilih.

8. UU No. 02 / 2017
8
BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 88
4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :
a) mediasi;
b) konsiliasi; dan
c) arbitrase.
5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan
sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan
sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian
dari salah satu pihak.
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. PENYELESAIAN
SENGKETA
AJUDIKASI NON-AJUDIKASI
LITIGASI NON-LITIGASI
• NEGOSIASI
• MEDIASI
• KONSILISASI
• PENGADILAN • ARBITRASE
9

10. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata
di luar peradilan umum yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.
(pasal 1 : 1 UU 30/1999)
ARBITRASE adalah :
10

11. Sumber Hukum Arbitrase
11
1. Perjanjian Arbitrase
2. Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 30 / 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
 Undang-Undang No. 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan / Hukum Internasional
 Piagam PBB
 Konvensi New York 1958
 UNCITRAL Model Law
 Washington Convention 1965
 Protocol of ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms

12. 1. Kerahasiaan/Confidentiality
2. Fleksibilitas dalam prosedur, dan persyaratan
administratif.
3. Hak pemilihan / penunjukan arbiter berada ditangan para
pihak.
4. Pilihan hukum, forum dan prosedur penyelesaian berada
ditangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian
(kausula arbitrase).
5. Putusan arbitrase final dan mengikat
6. Penyelesaian relatif cepat.
Kelebihan / Keunggulan
Arbitrase
12

13. 1. Adanya perjanjian (klausula) arbitrase
merupakan keharusan
2. Tidak mengenal yurisprudensi
3. Itikad baik para pihak menentukan efektifitas
penyelenggaraan dan pelaksanaan putusan
arbitrase
4. Di negara-negara tertentu penggunaan
arbitrase dibatasi untuk bidang-bidang
kegiatan tertentu
Keterbatasan Arbitrase
13

14. ARBITRASE
NASIONAL /
DOMESTIC
INTERNASIONAL
ADHOC
INSTITUSI
14

15. UU No. 30/1999
Pasal 1 : 9
Arbitrase Internasional
15
Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan
yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau
arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik
Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase
atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan
hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu
putusan arbitrase internasional.

16. AN ARBITRATION IS INTERNATIONAL IF :
• The parties to an arbitration agreement have, at the time of the
conclusion of that agreement, their places of business in
different states [Art. 1(3)]
• The place of arbitration, the place of contract, performance, or
the place of the subject matter of the dispute is situated in a
state other than where the parties have their place of business,
or, if the parties have expressly agreed that the subject matter
of the arbitration agreement relates to more than one country
UNCITRAL MODEL LAW
16

17. 1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat
dilakukan dengan menggunakan lembaga
arbitrase nasional atau internasional
berdasarkan kesepakatan para pihak
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga
arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan menurut peraturan dan acara dari
lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan oleh
para pihak.
UU 30 / 99 Pasal 34
17

18.  Azas Separability (Pasal 10)
 Kompentensi Absolut (Pasal 11)
 Syarat Arbiter (Pasal 12)
 Hak Ingkar (Pasal 22)
 Acara yang berlaku (Bab IV)
 Pendapat yang Mengikat dan Putusan (Bab V)
 Syarat Pembatalan (Pasal 70)
 Pelaksanaan Putusan (Pasal 59 - 69)
Materi Pokok
UU No. 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
18

19. Adalah suatu kesepakatan berupa klausula
arbitrase yang tercantum dalam suatu
perjanjian tertulis yang dibuat para pihak
sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak
setelah timbul sengketa.
Pasal 1:3 UU No. 30/1999
Perjanjian Arbitrase
19

20. 1. Merupakan bagian dari suatu kontrak atau berupa
perjanjian terpisah;
2. Harus dirumuskan secara jelas ;
a. Apakah arbitrase ad-hoc atau arbitrase institusional
b. Prosedur/cara penunjukan dan jumlah arbiter
c. Tempat arbitrase diselenggarakan
d. Prosedur/cara dan jangka waktu penyampaian
permohonan/notifikasi untuk berarbitrase
e. Rujukan pada peraturan per-undang-undangan terkait
(jika perlu )
3. Dan hal-hal lain yang disepakati
Rumusan Perjanjian Arbitrase
20

21. ARBITRATION CLAUSE
21
BANI RULES :
“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini,
akan diselesaikan dan diputus oleh BANI
ARBITRATION CENTER/BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA (BANI) menurut peraturan-
peraturan administrasi dan peraturan-peraturan
prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya
mengikat kedua belah pihak yang bersengketa
sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan
terakhir”.

22. ARBITRATION CLAUSE
22
BANI RULES :
““All disputes arising from this contract shall
be binding and be finally settled under the
administrative and procedural Rules of
Arbitration of BANI Arbitration Center/Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by
arbitrators appointed in accordance with said
rules”.

23. ARBITRATION CLAUSE
23
ICC RULES :
“All disputes arising out or in connection
with the present contract shall be finally
settled under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce by one or
more arbitrators appointed in accordance with
the said Rules”.

24. “Any dispute, controvercy or claim arising out of
relating to this contract, or the breach,
termination or invalidity thereof, shall be settled
by arbitration in accordance with the UNCITRAL
Arbitration Rules as at present in force. The
appointing authority shall be the ICC acting in
accordance with the rules adopted by the ICC for
this purpose”.
ICC Under UNCITRAL Rules
24

25. PERJANJIAN
ARBITRASE
REGISTRASI /
ADMINISTRASI
PENUNJUKAN
ARBITER
PENUNJUKAN
ARBITER
PERMOHONAN JAWABAN
MAJELIS ARBITRASE
- REPLIK/DUPLIK
- KONTRAVENSI
- PERSIDANGAN
- PEMBUKTIAN
- KESAKSIAN
- KESIMPULAN
PUTUSAN
PENDAFTARAN
PUTUSAN
PELAKSANAN
Arbitrase Institusional
25

26. Penunjukan/Fungsi Arbiter
26
1) Jumlah arbiter (tunggal atau majelis)
2) Perlu difahami bahwa arbiter bertindak sebagai
hakim/wasit yang harus bersikap netral dan obyektif.
Dia bukan mewakili kepentingan pihak yang
menunjuknya
3) Kriteria seorang arbiter :
a. Indenpendent
b. Tidak ada conflict of interest terhadap para pihak
yang bersengketa dan dengan kasus ybs
c. Punya integritas dan kearifan yang tinggi
4) Punya latar belakang keahlian tertentu yang ada
hubungannya dengan perkara sengketa ybs.

27. Mediasi / konsiliasi :
“Suatu cara penyelesaian sengketa dimana para
pihak secara sukarela berupaya untuk
menyelesaikan sengketa dengan jalan
merundingkan suatu kesepakatan yang mengikat
dengan dibantu seorang mediator /konsiliator
yang tidak berpihak”.
M E D I A S I
27

28. Hybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga
menggunakan satu atau lebih bentuk APS/ADR
lainnya, baik pada awal proses maupun selama
proses berlangsung
P r o s e s A r b i t r a s e
ADR
mediasi, konsiliasi,
negosiasi
kesepakatan
tidak dicapai
kesepakatan
Pencabutan Permohonan Arbitrase
permohonan arbitrase
tidak dicabut
Sidang I
menawarkan
mediasi
Ya
Putusan arbitrase
memuat
kesepakatan
mediasi (bila ada)
proses mediasi dapat dilakukan
selama proses arbitrase berlangsung,
dan dapat dilakukan berulang-ulang
MED – ARB
(Hybrid Arbitration)
28

29. Construction
27,09%
Leasing
24.60%
IT &
Telecomunication
13.01%
Others
13.01%
Trading (Sale &
Purchase)
8.38%
Mining/Energy
5.88%
Transportation
2.85%
Investment
2.67%
Insurance
1.43%
Agency
0.89%
Finance &
Banking
0.18%
SECTOR OF BUSINESS
Case Submissions, by business sectors over the last 5 years (2014-2018)

30. 1. Hubungan para pihak tetap terpelihara
2. kesepakatan yang dicapai bersifat konstruktif
3. memanfaatkan penengah (fasilitator) yang ahli
4. hasil kesepakatan dapat dituangkan dalam putusan
yang dapat dilaksanakan (enforceable)
5. proses yang lebih cepat dan efisien
6. prosedur yang fleksibel
Keunggulan Med.Arb/Hybrid Arbitration
30

31. 1) Tidak/kurang tersedianya Dokumen-dokumen+Arsip-arsip yang
terkait dengan pelaksanaan Kontrak/Perjanjian + Addendum-
addendum + Spesifikasi + Bill of Quantity + Urutan Gambar-
gambar dari sejak Pelelangan, Pelaksanaan & As Build
Drawings + Berita Acara Rapat + Laporan Harian Proyek &
Catatan Harian dari Proyek Manager + Site Instructions +
Laporan Keuangan/Pembayaran + Arsip Surat Menyurat yang
lengkap.
2) Keterlambatan Waktu Pelaksanaan, yang dapat terjadi karena:
kelalaian Kontraktor, atau karena Pemilik tidak memenuhi
kewajibannya, atau disebabkan oleh factor-faktor diluar kontrol
Kontraktor akan tapi bukan oleh kesalahan Pemilik.
3) Perubahan pada Schedule Kerja akibat dari Perintah Pemilik
atau Perencana.
31
Masalah-Masalah Yang Umumya
Dipersengketakan Dalam Kasus
Sengketa Konstruksi

32. 4) Adanya Constructive Changes.
5) Keadaan Lapangan yang berbeda.
6) Keadaan Cuaca yang tidak normal.
7) Percepatan Jadwal Pembangunan.
8) Penundaan dan Penghentian Pekerjaan.
9) Change Orders yang tidak dapat dihindari dalam suatu proses
pembangunan. Klaim tambahan waktu dan harga akibat dari
change orders sering memicu terjadinya sengketa.
10) Kegagalan Pembayaran oleh Pemilik.
11) Perbedaan antara Gambar dan Spesifikasi, Fast Track
Construction dan kenaikan harga material yang tidak normal.
12) Adanya pengaruh Perubahan Peraturan/Kebijakan Pemerintah.
13) Pengertian ganda mengenai hal-hal tertentu.
14) Kelemahan administrasi proyek.
32
Masalah-Masalah Yang Umumnya
Dipersengketakan Dalam Kasus
Sengketa Konstruksi

33. 15) Penggunaan sebagian dari pekerjaan sebelum Penyerahan
Total.
16) Timbulnya kerusakan pekerjaan oleh Kontraktor lainnya.
17) Kurangnya komunikasi atau terjadinya mis-komunikasi
antara para pihak.
18) Rapat Proyek yang tidak/kurang diadakan secara teratur
dan profesional untuk membicarakan penyelesaian
kesalahan-kesalahan dari para pihak.
33
Masalah-Masalah Yang Umumnya
Dipersengketakan Dalam Kasus
Sengketa Konstruksi

34. Pasal 56 ayat 1 :
Arbiter atau majelis mengambil putusan berdasarkan
hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.
Pasal 56 ayat 2 :
Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan
berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin
atau telah timbul antara para pihak.
UU No. 30/1999
Dasar Hukum Untuk Memutus
Kasus Arbitrase
(Final & Binding)
34

35. Ayat 1 :
Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat
mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur
ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita
jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau
menjual barang yang mudah rusak.
Ayat 2 :
Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.
UU No. 30/1999
Putusan Sela
35

36. Pendaftaran di Pengadilan Negeri (pasal
59 ayat 1)
Memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5
dan tidak bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum (pasal
62 ayat 2)
UU No. 30/1999
Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Nasional / Domestik
36

37. PRES. DECREE 1981
RECIPROCITY
COMMERCIAL
LAW 30 / 1999
EXEQUATUR
PUBLIC ORDER
RECIPROCITY
COMMERCIAL
ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL ARBITRAL
AWARD NEW YORK CONVENTION 1958
37
PERMA NO. 1/1999

38. Efektivitas/Keberhasilan Arbitrase
dipengaruhi faktor- faktor :
1. Pilihan forum dan venue berarbitrase yang tepat.
2. Itikad baik para pihak yang bersengketa dalam
menjalani prose arbitrase ybs.
3. Kepatuhan para pihak untuk tunduk pada
putusan arbitrase dan melaksanakannya dengan
benar.
4. Integritas dan profesionalisme para arbiter
5. Sikap supportif dan non-intervensi pengadilan
terhadap pelaksanaan putusan arbitrase.
38

39. Terima Kasih