Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), termasuk pengertian, objek, tarif, dan mekanisme pemungutannya. "

1. 1

2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN)
2

3. PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke
konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung,
maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir)
tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak
masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP
membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
3
Pengertian PPN ???

4. 4
Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan
kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau
jasa yang menjadi objek pajak.
PPN merupakan pajak
tidak langsung
Pajak Objektif
Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar
PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.
Multi Stage Tax
PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi
maupun jalur distribusi.
Karakteristik PPN

5. PPN dipungut dengan
menggunakan faktur pajak
Sebagai bukti pemungutan PPN PKP harus menerbitkan
faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN
PPN bersifat netral PPN dikenakan atas konsumsi barang/jasa dan PPN dipungut
menggunakan prinsip tempat tujuan
Hal ini karena pajak masukan
dapat dikreditkan
Hal ini karena pajak masukan dapat dikreditkan
PPN dikenakan terhadap
konsumsi dalam negeri
konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%. Untuk
ekspor 0% (terutang PPN tapi tetap harus dilaporkan)
Lanjutan…

6. MEKANISME PPN
• Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual.
Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan
pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak
menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
• Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut
PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti
telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
• Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya 1 bulan takwin) jml
pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, selisihnya harus
disetor ke kas negara.
• Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil dari jumlah
Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) /
dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
• Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan
SPT Masa PPN.

7. 7
• Pengusaha
yaitu orang-orang pribadi atau badan dalam bentuk
apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan
usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha
jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah
pabean.(Pasal 1 angka 14 UU PPN)
Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang
memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak. (Pasal 1 angka 15 UU PPN).
BUKAN SUBJEK PPN
SUBJEK PPN

8. 8
Objek pajak PPN berdasarkan pasal 4 UU PPN dan PPnBM adalah:
Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
OBJEK PPN
Penyerahan barang yang dikenakan pajak
memenuhi syarat-syarat
Yang Tidak Termasuk Penyerahan BKP
• Barang berwujud yang diserahkan merupakan
Barang Kena Pajak (BKP)
• Barang tidak berwujud yang diserahkan
merupakan barang kena pajak tidak berwujud.
• Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
• Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha atau pekerjaannya.
• Penyerahan BKP kepada makelar.
• Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
• Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang
dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan
tempat pajak terutang.

9. 9
 Impor barang kena pajak.
 Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 Pemanafaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 Ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak

10. 10
 Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan
udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari jasa angkutan udara luar negeri
 Jasa tenaga kerja
 Jasa perhotelan
 Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum
 Jasa penyediaan tempat parker
 Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 Jasa boga atau katering.
BUKAN OBJEK PPN

11. BARANG KENA PAJAK (BKP)
Adalah barang berwujud yang menurut
sifat atau hukumnya dapat berupa
barang bergerak/barang tidak bergerak,
dan barang tidak berwujud yang
dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. JASA KENA PAJAK (JKP)
Adalah setiap kegiatan pelayanan
berdasarkan surat perikatan atau
perbuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
yang dilakukan untuk menghasilkan
barang pesanan/permintaan dengan
bahan dan atau petnjuk dari pemesan
yang dikenakan pajak berdasarkan UU
PPN.

12. BKP dan JKP yang Tidak Termasuk Objek PPN
Jenis barang yang tidak dikenakan PPN
Barang hasil pertambangan,penggalian,
pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya
Minyak mentah
Pasir dan kerikil
Gas bumi
Panas bumi
Batu bara sebelum diproses menjadi briket
Biji timah,biji besi, biji emas, biji tembaga, biji nikel,
biji perak, biji bauksit
Barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak
Beras
Sagu
Gabah
Kedelai
JagungGaram
Bahan Makanan&minuman yang disajikan di hotel, restoran,
rumah makan, warung, tidak termasuk yang diserahkan oleh
usaha jasa boga/catering
Uang, emas batangan, surat berharga (saham, obligasi).

13. Jenis Jasa yang tidak dikenakan PPN
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
• Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi
• Dokter hewan
• Ahli kesehatan (akupuntur, ahli gizi, fisioterapi)
• Kebidanan dan dukun bayi
• Paramedis dan perawat
• RS, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan,
sanatorium
b. Jasa di bidang pelayanan sosial
• Pemadam kebakaran
• Pelayanan panti asuhan / panti jompo
• Pemberian pertolongan pada kecelakaan
• Lembaga rehabilitasi
• Pemakaman termasuk krematorium
• Bidang olahraga

14. Lanjutan…
c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, SGU dengan hak opsi
• Jasa perbankan kecuali save deposit box, jasa wali amanat, anjak piutang
• Asuransi
• SGU dengan hak opsi
e. Jasa di bidang keagamaan
• Pelayanan rumah ibadah
• Pemberian khotbah/ dakwah
f. Jasa di bidang Pendidikan
• Penyelenggaraan pendidikan sekolah
• Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (kursus)
g. Jasa di bidang kesenian&hiburan yang tidak dikenakan Pajak Tontonan
h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air

15. Tarif PPN
15
Tarif PPN adalah 10%.
Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan
Ekspor Jasa Kena Pajak.
Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan
tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya pertimbangan perkembangan
perekonomian Indonesia, sehingga tarif PPN bisa diturunkan. Sebaliknya, misalnya jika Pemerintah membutuhkan penerimaan
pajak yang besar, sehingga tarif PPN bisa dinaikkan.
• Tarif
Umum
10%
• Ekspor
0%

16. 16
PPN DPP Tarif
* DPP=Dasar Pengenaan Pajak
Rumus PPN
Harga
Jual
Peng-
gantian
Nilai
Ekspor
Nilai
Impor
DPP
Dasar Pengenaan Pajak
adalah dasar yang dipakai
untuk menghitung pajak
yang terutang, berupa:
Nilai
Lain

17. 17
Lanjutan…
1. Harga Jual
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang
dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur
Pajak.
2. Penggantian
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut
Undang- Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai
berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean

18. 18
3. Nilai Impor
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah
pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
Nilai Impor adalah CIF (Cost, Insurance, and Freght) + Bea Masuk.
4. Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain
Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai DPP dan Peraturan
Menteri Keuangan No.102/PMK.11/2011 tentang Nilai Lain Sebagai DPP Atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa
Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor.
Lanjutan…

19. Pemungutan PPN terdiri dari:
a. Instasi pemerinth yaitu kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara dan Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
b. Badan badan tertentu selain instalasi pemerintah yang terdiri dari kantor terkait dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan
pemerintah republic Indonesia dibidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi
Pemungutan PPN
Dalam hal apa PPN dan PPn-
BM tidak dipungut oleh
pemungut PPN, Tetapi oleh
pemungut rekanan PPN

20. PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
(PPn-BM)
20

21. 21
Karakteristik PPN-Bm ???
• PPn-BM merupakan pungutan tambahan disamping PPN
• PPn-BM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor BKP yang tergolong
mewah, atau atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
PKP Pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut
• PPn-BM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
• Apabila Eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPn-BM yang
dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali

22. 22
Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenakan PPn-Bm dengan tarif sebesar 10%
(sepuluh persen), adalah :
 kelompok alat rumah tangga, pesawat
pendingin, pesawat pemanas, dan
pesawat penerima siaran televise
 kelompok peralatan dan perlengkapan
olah raga
 kelompok mesin pengatur suhu udara;
 kelompok alat perekam atau reproduksi
gambar, pesawat penerima siaran radio;
 kelompok alat fotografi, alat
sinematografi, dan perlengkapannya.
OBJEK PPn-Bm Kelompok Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan PPn-Bm dengan tarif sebesar
20% (dua puluh persen), adalah:
 kelompok alat rumah tangga, pesawat
pendingin, pesawat pemanas, selain yang
disebut pada huruf a
 kelompok hunian mewah seperti rumah
mewah, apartemen, kondominium, town
house, dan sejenisnya
 kelompok pesawat penerima siaran
televisi dan antena serta reflektor antena,
selain yang disebut pada huruf a
 kelompok mesin pengatur suhu udara,
mesin pencuci piring, mesin pengering,
pesawat elektromagnetik dan instrumen
musik; kelompok wangi-wangian;

23. 23
Kelompok Barang Kena Pajak yang
tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan PPn-Bm dengan tarif sebesar
40% (empat puluh persen), adalah :
 kelompok minuman yang mengandung
alcohol
 kelompok barang yang terbuat dari kulit
atau kulit tiruan
 kelompok permadani yang terbuat dari
sutra atau wool
 kelompok barang kaca dari kristal timbal
dari jenis yang digunakan untuk meja,
dapur, rias, kantor, dekorasi dalam
ruangan atau keperluan semacam itu;
Kelompok Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan PPn-Bm
dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh
persen), adalah:
 kelompok kapal atau kendaraan
air lainnya, sampan dan kano,
kecuali untuk
 keperluan negara atau angkutan
umum
 kelompok peralatan dan
perlengkapan olah raga selain
yang disebut pada huruf a.
Lanjutan…

24. 24
Kelompok Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor
yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen), adalah :
a. kelompok minuman yang mengandung
alkohol selain yang disebut pada huruf d
b. kelompok barang-barang yang sebagian
atau seluruhnya terbuat dari batu mulia
dan/atau mutiara atau campuran
daripadanya
c. kelompok kapal pesiar mewah, kecuali
untuk keperluan negara atau angkutan
umum
Kelompok Barang kena Pajak yang
Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan
tarif sebesar 50% (lima puluh persen),
adalah:
a. kelompok permadani yang terbuat
dari bulu hewan halus
b. kelompok pesawat udara selain
yang dimaksud pada huruf d,
kecuali untuk keperluan negara atau
angkutan udara niaga
c. kelompok peralatan dan
perlengkapan olah raga selain yang
disebut pada huruf a dan huruf c
d. kelompok senjata api dan senjata
api lainnya, kecuali untuk keperluan
negara.
Lanjutan…

25. 25
Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor
yang dikenakan PPn-Bm dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah :
 kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima
belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi
(diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder; dan
 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan
kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
Lanjutan…

26. 26
Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen),
adalah :
 kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk
pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan
nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2),
dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan
 kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk kendaraan bak
terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk
pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan
sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4),
dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
Lanjutan…

27. 27
Tarif Pajak PPn-Bm
 Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok
tarif yang paling rendah 10% dan paling tinngi 200%. Perbedaan kelompok tarif
tersebut didasarkan pada pengelompokkan BKP yang tergolong mewah yang dikenai
PPn-BM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1. Pengelompokkan barang-
barang yangdikenai PPn-BM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan
masyarakat yang menggunakan barang tersebut, disamping didasarkan pada nilai guna
bagi masyarakat pada umumnya.
 PPn-BM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di
dalam daerah pabean. Oleh karena itu BKP tergolong mewah yang diekspor atau
dionsumsi di luar daerah pabean dikenai PPn-BM dengan tarif 0% PPn-BM yang telah
dibayar oleh perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat
diminta kembali.

28. 28
PT. Munirah adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan elektronik di Makassar. Selama bulan Juli 2014
melakukan transaksi sebagai berikut :
 Penjualan langsung ke konsumen sebanyak Rp. 1.400.000.000
 Penyerahan barang elektronik kepada Pemkot Makassar sebesar Rp. 440.000.000 (sudah termasuk PPN)
 Menyumbangkan ke panti asuhan 1 buah TV seharga Rp. 4.000.000 termasuk keuntungan sebesar Rp.
400.000
 Membangun gudang elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan sendiri Rp. 350.000.000
Selanjutnya terdapat transaksi tambahan selama bulan Juli sebagai berikut :
 Mengimpor barang elektronik dari amerika seharga US$ 100.000; Asuransi US$ 1.000; ongkos angkut ke
Makassar US$ 2.000. bea masuk sebesar 10% dari CIF dan bea masuk tambahan sebesar 4% dari CIF (belum
memiliki API dan barang elektronik tersebut termasuk barang mewah dengan tarif 30%; diasumsikan kurs
pajak terhadap US$ adalah Rp. 7.200
 Membeli sebuah mobil box pengangkut barang seharga Rp. 220.000.000 dan sebuah mobil sedan untuk
direktur sebesar Rp. 330.000.000 (harga kedua kendaraan tersebut sudah termasuk PPN)
Contoh Soal..

29. 29
1. Hitung PPN dan PPnBM atas transaksi PT. Munirah
2. Berapakah PPN yang harus disetor ?
Diminta..

30. 30
 Penjualan langsung ke konsumen sebanyak Rp. 1.400.000.000
PPN = 10% x 1.400.000.000
= Rp. 140.000.000 (PPN keluaran)
 Penyerahan barang elektronik kepada Pemkot Makassar sebesar Rp. 440.000.000 (sudah termasuk PPN)
DPP = 100/110 x 440.000.000
= Rp. 400.000.000
PPN = 10% x 400.000.000
= Rp. 40.000.000 (PPN Keluaran)
 Menyumbangkan ke panti asuhan 1 buah TV seharga Rp. 4.000.000 termasuk keuntungan sebesar Rp. 400.000
DPP = 4.000.000 – 400.000
= Rp. 3.600.000
PPN = 10% x 3.600.000
= Rp. 360.000 (PPN keluaran)
Pembahasan..

31. 1. Cost = US$ 100.000 x Rp. 7.200
= Rp. 720.000.000
Insurance = US$ 1.000 x Rp. 7.200 = Rp. 7. 200.000
Freight = US$ 2.000 x Rp. 7.200 = Rp 14.400.000
TOTAL CIF (cost + insurance + freight) = Rp. 741.600.000
Bea masuk (10% dari CIF) = Rp. 74.160.000
Bea masuk tambahan (4% dari CIF) = Rp. 29.664.000
Nilai Impor (CIF+bea masuk+bea tambahan) = Rp. 845.424.000
PPN = 10% x Nilai impor
= 10% x 845.424.000
= Rp. 84. 542 400 (PPN masukan)
PPnBM = 30% x Nilai impor
= 30% x 845.424.000
= Rp. 253.627.200
2. Pembelian mobil box
DPP = 100/110 x 220.000.000
= Rp. 200.000.000
PPN = 10% x 200.000.000
= Rp. 20.000.000 (PPN masukan)
Pembelian mobil sedan untuk direktur
DPP = 100/110 x 330.000.000
= Rp. 300.000.000
PPN = 10% x 300.000.000
= Rp. 30.000.000
Transaksi tambahan selama bulan Juli :

32. 32
Catatan : karena perhitungan PPN ini adalah untuk Perusahaan maka, pembelian mobil sedan untuk
direktur tidak boleh dibebankan/dihitung dalam penghitungan nilai PPN yang harus disetor nantinya.
Berapakah PPN yang harus disetor ?
PPN keluaran = 140.000.000 + 40.000.000 + 360.000 + 7.000.000
= Rp. 187.360.000
PPN masukan = 84. 542 400 + 20.000.000
= Rp. 104.542.400
Jika PPN keluaran > PPN masukan maka disebut PPN kurang bayar. Namun, jika PPN keluaran <
PPN masukan maka disebut PPN lebih bayar.
Dalam kasus ini, PPN keluaran > PPN masukan maka :
PPN kurang bayar = 187.360.000 - 104.542.400
= Rp. 82.817.600
Jadi, PPN yang harus disetor oleh PT. Munirah adalah Rp. 82.817.600

33. TERIMAKASIH
SEMOGA BERMANFAAT
Yeni
Naning
Desy
33