Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan hak yang setara kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menjelaskan asal kata dan jenis-jenis demokrasi yang berkembang di dunia.

1. DEMOKRASI
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara
dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan
warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam
perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas
dan setara.
Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",[1]
yang
terbentuk dari δῆ μος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan"
pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena;
kata ini merupakan antonim dari ἀ ριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara
teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas
lagi.[2]
Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis
kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi
politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern,
kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di
sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak
suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-
16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya
dipegang satu orang, sepertimonarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu,
perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini[3]
sekarang tampak ambigu karena
beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki,
dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda
dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk
mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu
melakukan revolusi.[4]
Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan
cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama
adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif
dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern,
seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya
dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan.

2. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad
Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis
KONSEP DEMOKRASI
Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak
sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena system kekuasaan yang berlaku adalah : ―Res
publica‖ dari,oleh ,dan untuk rakyat .
Demokrasi berasal dari bahasa yunani. Yakni kata ―Demos‖ berarti rakyat atau
penduduk suatu tempat dan ―cratein‖ atau ―demos‖ yang berate kekuasaan atau kedaulatan,
dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
Walaupun sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di
bumi adalah kekuasaan rakyat,karena memang pada saat umat manusia diturunkan kebumi
sekaligus diserahkan pengaturannya oleh tuhan kepada manusia atau rakyat yang
diciptakannya, sedangkan pengertian dalam bahasa yunani tidak hanya mengadopsi dari
agama disesuaikan dengan kehidupan.
Pemahaman rakyat itu sendiri sebenarnya belum ada kesepakatan karena pada
kenyataan komunitas – komunitas tertentu tidak mau disamakan sebagai rakyat.
DEMOKRASI
Dalam penerapan di negara kesatuan republik Indonesia demokrasi dapat dipandang
sebagai suatu mekanisme dan cita – cita hidup berkelompok yang ada dalam UUD 1945
yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok
dalam organisasi Negara,sesuai dengan keinginan orang – orang yang hidup dalam kelompok
tersebut (demos).
Keinginan orang –orang yang ada daalm kelompok tersebut ditentukan oleh
pandangan hidupnya (weltanschaung) , falsafah hidupnya (filosofiche Gronslag) dan ideologi
bangsa yang bersangkutan.
Dengan demikian demokrasi atau pemerintahan rakyat di Indonesia didasarkan pada:
1. Nilai – nilai falsafah pancasila atau pemerintahan
2. Transformasi nilai – nilai pancasila pada bentuk dan system pemerintahan
3. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai – nilai pancasila dan UUD 1945
Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain :

3. 1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki
parlementer)
2. Pemerintahan Republik : berasal dari bahasa latin, RES yang artinya
pemerintahan dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan
sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.
Macam-macam Demokrasi
Beberapa macam demokrasi yang berkembang di dunia, antara lain:
1) Demokrasi Parlementer
Di dalam sistem parlementer, kekuasaan legislatif terletak di atas kekuasaan eksekutif. Oleh
karena itu, menteri-menteri kabinet harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya
kepada Dewan/DPR/Senat. Pemerintah setiap saat dapat dijatuhkan oleh Dewan/DPR/Senat
dengan mosi tidak percaya.
2) Demokrasi Liberal
Dalam system liberal, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan (sparate of
power peinisahan). Kepala negara / presiden langsung dipilih oleh rakyat (contoh Amerika
Serikat). Dalam demokrasi liberal pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam
pemilihan umum, sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.
3) Demokrasi Rakyat
Demokrasi ini terdapat dalam negara-negara komunis yang totaliter. Lembaga-lembaga
demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kekuasaan ada di
tangan sekelompok kecil pimpinan partai komunis. Mereka ini yang memegang dan
mempergunakan kekuasaan menurut ideologi totaliter komunis: Dalam demokrasi rakyat,
pada dasarnya rakyat tidak memperoleh hak yang lazimnya di dapat dalam sistem demokrasi
lainnya.
4. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Paneasila dan UUD 1945. Dalam
Demokrasi Pancasila sangat diharapkan adanya musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila
tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara
(Pasal 2, Ayat (3), WD 1945). Dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi
mayoritas ataupun tirani minoritas. Domiinasi mayoritas adalah kelompok besar yang

4. menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok
yang kecil. Tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala segi kehidupan
berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar.
Keunggulan demokrasi Pancasila dibanding dengan demokrasi lainnya sebagai berikut.
a) Adanyaa penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak minoritas tidak akan
diabaikan.
b) Mendahulukan kepentingan rakyat, dalam hal ini hak rakyat diakui dan dihargai.
c) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan baru kemudaian menggunakan suara
terbanyak
d) Kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi.
e) Mengutamakan kejujuran dan iktikad baik.
Sedangkan dilihat dari pelaksanaannya dikenal ada dua macam demokrasi, yaitu demokrasi
langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan).
1) Demokrasi langsung, adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyatnya
dalam membicarakan atau menentukan segala unsur negara secara langsung. Demokrasi
langsung pernah dipraktikan pada zaman Yunani kuno; yaitu beberapa negarakota di Athena.
Demokrasi yang pertama di dunia ini mampu melaksanakan demokrasi langsung dengan
suatu majelis yang mungkin terdiri dari 5000 sampai 6000 orang dan berkumpul di satu
tempat untuk melaksanakan demokrasi langsung. ,
2) Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, adalah suatu sisitem demokrasi yang dalam
menyalurkan aspirasinya, rakyat memilih wakil-wakil untuk duduk dalam suatu lembaga
parlemenatau lembaga perwakilan rakyat. Lembaga ini dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat, karena itu dalam demokrasi tidak langsung semua rakyat turut serta dalam
membicarakan dan menetapkan kebijakan tentang persoalan-persoalan' negara.
A. Dasar dan Asas Demokrasi
Rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara menurut perkembangan sekarang,
demokrasi tidak hanya meliputi bidang pemerintahan / politik saja, tetapi juga bidang
ekonomi, sosial dan kebudayaan.(demos = rakyat kratos = pemerintahan ) adalah suatu sistem
pemerintahan,Disamping pengertian demokrasi politik ada pengertian demokrasi sosial-
ekonomi dan diantara dua macam demokrasi ini ada hubungannya, yaitu bahwa demokrasi
politik merupakan alat atau jalan bagi tercapainya kesejahteraan social atau keadilan sosial

5. atau demokrasi sosial demokrasi. Apabila kita kita hubungkan satu dengan lainnya, maka
jelas adalah demikian :
1. Mengenai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan, kesimpulannya adalah bahwa :
a. Arti yang terkandung dalam istilah kerakyatan adalah bersifat cita-cita kefilsafatan, bahwa
Negara dan segala sesatu keadaan dan sifat daripada Negara adalah untuk keperluan seluruh
rakyat jadi lebih luas daripada pengertian demokrasi.
b. Pengertian demokrasi ini terkait kepada kata-kata permusyawaratan / perwakilan dan
diambil dalam arti cita-cita kefilsafatan serta dalam arti demokrasi politik yang
diselenggarakan dalam permusyawaratan / perwakilan, adapun cita-cita kefilsafatan
demokrasi politik ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya makud kerakyatan.
c. Di dalam pengertian kerakyatan terkandung pula cita-cita kefilsafatan demokrasi sosial
politik.
d. Demokrasi politik adalah untuk mewujudkan persamaan dalam lapangan politik dan
demokrasi sosial ekonomi.Demokrasi yang dikembangkan sekarang di Indonesia ialah
demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada
kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesa, yang perwujudannya seperti ketentuan
dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum dalam
memberikaan Undang-undang. Pelaksanaan dasar ini terdapat dalam Pasal 1, Ayat (2),
Undang-- Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat‖.
Adapun asas demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Dalam demokrasi Pancasila rakyat adalah demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan
berhak ikut secara efektif mnentukan keinginan-keinginan dan pelaksana yang melaksanakan
keinginan - keinginan itu, dengan turut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan
negara dan menentukan mandataris atau pimpinan nasional yang akan melaksanakan garis-
garis haluan negara itu.
B. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila sebagai falsafah negara
(philosohische gronslag) dari negara, ideologi negara,
dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau
penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan

6. jelas menyatakan ―........maka sisusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu‖
C. Partisipasi Rakyat Pengaturan partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi itu secara
positif ditentukan
dalam peraturan perundangan yang berlaku. Aturan permainan dalam kehidupan demokrasi
diatur secara melembaga. Ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat itu disalurkan melalui
lembaga - lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang
demokratis, Hasil pemilihan umum itu mencerminkan keinginan rakyat untuk menentukan
wakil-wakilnya yang diharapkan akan menyuarakan aspirasinya.
pula harus disertai tanggung jawab yang besar atas penggunaan kebebasan itu. Demokrasi
Pancasila sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Rakyatlah
yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendakinya sesuai dengan hati
nuraninya. Dalam hal ini, sudah sewajarnya Pemerintah harus memfokuskan perhatiannya
kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapainya kemakmuran yang
Berkenaan dengan masalah kebebasan individu dalam alam demokrasi, maka kebebasan
mengeluarkan pendapat bukan sekadar bebas mengeluarkan pendapat atau berbuat,
melainkan
merata.
Segala langkah kebijaksanaan Pemerintah harus berdasarkan atas hasil musyawarah.
Keariffan dalam mengambil keputusan yang akan merubah pedoman dan garis kebijaksanaan
itu adalah sesuai dengan jiwa Pancasila. Kestabillan pemerintahan sebagai suatu syarat dapat
terlaksananya program-program haruslah tetap dapat menampung adanya perbedaan-
perbedaan pendapat didalam masyarakat, Adanya perbedaan pendapat itu adalah wajar asal
penyelesaiannya melalui aturan permainan dalam alam demokrasi itu sendiri dengan menaati
bersama sistem kelembagaan dan musyawarah serta selalu berpijak atas kepentingan rakyat
sebagai keseluruhan.
Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam bidang politik, yang hanya mengatur
tentang masalah politik negara atau hal yang berhubungan dengan penantian kenegaraan,
tetapi ju- ga mengatur masalah ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pengaturan pokok masalah
itu terdapat di dalam UUU 1945. Pengaturan itu dapat dilihat dalam Pasal 31 mengenai
pendidikan, Pasal 32 mengenai kebudayaan, Pasal 33 mengenai perekonomian, Pasal 34

7. mengenai fakir miskin.
Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik,
demokrasi ekonomi, demokrasi sosial dan kebudayaan. Dajam hal ini berarti bahwa dalam
bidang-politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, rakyat diikut sertakan dalam keterlihatannya
sehingga masalah itu dirasakan sebagii masalahnya dengan demikian, gagasan demokrasi
sebagai suatu perkembangan "populisme" (ketertiban atau ikut campur tanpa rakyat) diatur
secara konstitusional. Kunstilusional, yang dalam hal ini UUD 1945, telah meletakkan garis-
garis pokok kegiatan itu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila
mencakup macam-macam demokrasi. Di samping sebagai demokrasi politik, ekonomi, sosial,
dan kebudayaan, juga sebagai demokrasi konstitusionail sebab demokrasi ini berdasar atas
konstitusi, yaitu UUD 1945. UUD itu sendiri merupakan realisasi Pancasila sebagai dasar
negara.
D. Landasan Hukum Dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila itu, pelaksanaannya
mengikuti
aturan-aturan hukum hal ini sudah dengan sendirinya demikian karena lndonesia adalah
negara hukum. Dalam hubungan itu dikenalkan adanya tata urutan peratuan perundangan.
Dalam hal ini, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang kemudian
melahirkan sumber-sumber hukum lainnya.
Sumber-sumber hukum itu adalah:  Proklamasi 17 Agustus 1945;  Dekrit Presiden 5 Juli
1959;  UUD 1945;
 Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) Sumber-sumber hukum diatas menurut
landasan atas lahirnya peraturan-peraturan lainnya.
E. Tata Urutan Peraturan Perundangan Tata urutan ini menggambarkan bahwa peraturan
yang, atas merupakan pangkal bagi
peraturan yang lebih rendah. Akibatnya ialah peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Tata urutan itu adalah :
1. UUU 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang, dan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah; 5. Keputusan Presiden; 6. Peraturan-peraturan
pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-
lain.

8. Demikianlah mengenai masalah tata peraturan perundangan dalam sistem pemerintahan di
Indonesia.
F. Demokrasi Pancasila sebagai Way of Life Disamping sebagai suatu sistem pemerintahan,
demokrasi juga merupakan Way of life atau
cara hidup dalam bidang pemerintahan. Cara hidup itu ialah suatu cara yang dianggap paling
sesuai dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang teratur. dalam hal ini
dikembangkan suatu cara yang semua orang akan menyertainya kemana cara itu menjamin
adanya ketertibban dalam hidup bernegara. Tertib tetapi penuh dengan kedinamisan karena
dinamika merupakan suatu ciri dari suatu masyarakat yang hidup dan demokratis.
Demokrasi sebagai suatu cara hidup yang banyak antara lain meliputi hal-hal scbagai berikut.
Pertama, Segala pendapat atau perbedaan pendapat mengenai masalah kenegaraan dan lain-
lain yang menyangkut kehidupan bangsa dan masyarakat diselesaikan lewat lembaga-
lembaga negara. Hal ini disebut bahwa penyelesaian itu melembaga artinya lembaga-lembaga
yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah itu melalui wakil-wakil rakyat yang
duduk didalam lembaga negara seperti DPR atau DPRD. Cara hidup ini akan me- ngantarkan
dan merupakan suatu kebiasaan menyelesaikan perselisihan melalui lembaga itu sehingga
masalah itu dapat diselesaikan dengan tertib dan teratur.
Kedua, diskusi, Sebagai suatu negara demokrasi, di mana rakyat diikutsertakan dalam
masalah negara, maka pertukaran pikiran yang bebas demi terselenggaranya kepentingan
rakyat, maka diskusi harus dibuka seluas-luasnya, Diskusi dapat berbentuk polemik di dalam
media massa, seperti surat kabar dan lain-lain. Didalam diskusi atau musyawarah sebagai
landasan kehidupan masyarakat dan warga demokrasi harus diberikan saluran. Dengan
demikian, apa yang dikehendaki oleh rakyat akan mudah diketahui. Seperti dikemukakan di
atas, dalam rangka pem- ahaman Pancasila, sangatlah sesuai dengan kerakyatan yang
dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam hal ini,
semangat musyawarah, baik dalam lembaga-lembaga perwakilan maupun dalam wadah-
wadah lainnya seperri media massa sudah sewajarnya dibimbing terus-menerus.
Di bawah demokrasi Pancasila Indonesia dapat merasakan stabilitas Nasional yang cukup
memadai. Keamanan terkendali disektor ekonomi maju pesat pembangunan diupayakan dapat
merata ke pelosok-pelosok negeri, meskipun hanya sedikit yang berhasil. Target dari sistem
Demokrasi Pancasila adalah pembangunan ekonomi yang berencana, untuk kesejahteraan
rakyat. Karena stabilitas politik dan keamanan menjadi persoalan bangsa yang amat penting.

9. Bagaimana akan tercipta kesejahteraan tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil, untuk
itulah perlu dibuat "Undang-Undang anti Subversi", sanksi bagi petualang politik dan
pengacau keamanan. Hasilnya cukup spektakuler. Rakyat khususnya masyarakat kelas
menengah ke bawah merasakan betul betapa tenang dan damai hidup dibawah sistem
demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila sukses dalam beberapa hal tetapi tidak sukses dalam banyak hal.
Lemahnya pengawasan dalam proses pembangunan, ekonomi menyebabkan terjadinya
"negosiasi" antara elit kelas menengah. Kemunculan dikenal dengan korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) yang menguasai hampir setiap birokrasi kegiatan, dari pusat merembet ke
daerah-daerah. Korupsi Indonesia pada masa ini persis seperti digambarkan. oleh seorang
negarawan sebagai ciri-ciri "Negara Lunak.", yaitu negara yang menjadikan praktek-praktek
KKN dan semacamnya sebagai kegiatan yang membudaya tanpa kemauan secara sungguh-
sungguh untuk memberantasnya. Akibatnya, negara diwarnai ketimpangan sosia1 ekonomi
dan ketidak adilan kehidupan rakyat.
G. Sila – Sila Pancasila
A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan oleh karenanya manuasia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
B. Sila kemanusian Yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar
melakukan kegiatan –kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan.
Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian
dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama
dengan bangsa – bangsa lain.
C. Sila Persatuan Indonesia Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia
menempatkan persatuan, kesatuan,
serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan
golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan
pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.
D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan

10. Manusia Indonesia menghayati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah,
karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan melaksanakannya
dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Disini kepentingan bersamalah yang
diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah
dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan
yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang
dipercayanya.
E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari
hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan
kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

11. http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
http://konsepdemokrasi.blogspot.com/
http://komunitasgurupkn.blogspot.com/2011/05/materi-pkn-kelas-viii-demokrasi.html
http://www.beritakaget.com/arsip/landasan-hukum-demokrasi.html