3. Profil BankLippo Tbk
Lippo bank dulunya merupakan bank
terbesar ke-9 di Indonesia berdasarkan
jumlah aset yang dimilikinya. Bank yang
berdiri pada tahun 1948 ini dipimpin
oleh Mochtar Riady bersamaan dengan
Lippo Group.
4. Kronologi Kasus Bank Lippo Tbk
1. Skandal Laporan Keuangan Ganda Bank
Lippo
Kasus PT. Bank Lippo Tbk ini berawal dari
laporan keuangan tahun 2002 yang dikeluarkan
tanggal 30 September 2002 oleh PT. Bank Lippo
Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas
Laporan Keuangan yang disampaikan ke public
melalui iklan di sebuah surat kabar nasional
pada tanggal 28 November 2002 dengan
Laporan Keuangan yang disampaikan ke Bursa
Efek Jakarta (BEJ).
5. perbedaan laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002, antara yang
dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke BEJ. Dalam laporan
yang dipublikasikan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002
disebutkan total aktiva perusahaan sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih
Rp 98 Miliar.
Sedangkan dalam laporan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002, total aktiva
berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan rugi bersih (yang belum diaudit)
menjadi Rp 1,3 triliun. Manajemen Lippo beralasan, perbedaan itu terutama
pada kemerosotan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,393
triliun pada laporan publikasi dan Rp 1,42 triliun pada laporan ke BEJ.
Akibatnya keseluruhan neraca dan akun-akun berbeda signifikan, termasuk
penurunan rasio kecukupan modal (CAR) dari 24,77 persen menjadi 4,23
persen
6. Dalam Press release Bapepam , ternyata terdapat 3 versi laporan
keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 september 200, dari 3 versi ini
semuanya dinyatakan telah diaudit, yaitu:
1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang
diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;
2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang
disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang
disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko &Sandjaja
kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari
2003. Ketiga versi laporan keuangan tersebut disajkan ditabel
berikut ini:
7. VersiLaporanKeuangan
1. Laporan Keuangan PT
Bank Lippo Tbk per 30
September 2002 yang
diiklankan di surat kabar
pada tanggal 28 November
2002; Pemuatan iklan
tersebut merupakan
pelaksanaan kewajiban PT
Bank Lippo Tbk atas
ketentuan Bank Indonesia.
2. Laporan Keuangan PT
Bank Lippo Tbk per 30
September 2002 yang
disampaikan ke BEJ pada
tanggal 27 Desember 2002;
Penyampaian laporan
tersebut merupakan
pemenuhan kewajiban PT
Bank Lippo Tbk untuk
menyampaikan Laporan
Keuangan Triwulan ke-3
tahun 2002
3. Laporan Keuangan PT
Bank Lippo Tbk per 30
September 2002 yang
disampaikan oleh Akuntan
Publik KAP Prasetio,
Sarwoko & Sandjaja
kepada Manajemen PT
Bank Lippo Tbk pada
tanggal 6 januari 2003
8. Perbandingan Laporan Keuangan Pt. Bank Lippo
Tbk
a. pernyataan Manajemen PT Bank Lippo Tbk
bahwa laporan keuangan tersebut disusun
berdasarkan Laporan keuangan Konsolidasi
yang telah diaudit oleh KAP
Prasetio,Sarwoko & Sandjaya (penanggung
jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian
b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30
September 2002(“Diaudit”) dan per 30
September 2001 (“Tidak Diaudit”)
c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”) per
30 September 2002 sebesar Rp 2,393
triliun;
d. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar
Rp 24,185 triliun;
e. . Laba tahun berjalan per 30 September
2002 sebesar Rp 98,77 M
f. Rasio Kewajiban Modal Minimum Yang
Tersedia sebesar 24,77%.
a. Pernyataan manajemen PT Bank
Lippo Tbk bahwa laporan keuangan
yang disampaikan adalah laporan
keuangan “audited” yang tidak disertai
dengan opini akuntan public
b. Penyajian dalam bentuk komparasi
per 30 September 2002(“audited”) dan
30 September 2001 (“unaudited”).
c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih
(“AYDA”) per 30 September 2002
sebesar Rp 1,42 T
d. Total aktiva per 30 September 2002
sebesar Rp 22,8 triliun;
e. Rugi bersih per 30 September 2002
sebesar Rp 1,273 triliun
f. Rasio Kecukupan Modal sebesar
4,23%.
9. MotifPelanggaranBank Lippo Tbk
1 Untuk menekan harga saham Bank Lippo
sehingga pemilik lama dapat membeli kembali
dengan harga murah
2 Untuk memberikan kepercayaan kepada
masyarakat, bahwa dengan sistem keungan yang
relaif stabil dapat menarik investor untuk menanam
saham di PT.Bank Lippo Tbk
3 Laporan keuangan bertujuan memberikan
informasi yang benar kepada publik. Tapi yang
dilakukan Bank Lippo dengan laporan ganda
adalah suatu rekayasa untuk menurunkan nilai
buku dari perusahaan
10. Pihak YangTerlibat
1. Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (penanggung
jawab) Drs. Ruchjat Kosasih
2. Dewan Komisaris Pt Bank Lippo Tbk
3. Dr. Mochtar Riady sebagai pendiri sekaligus presiden komisaris
Bank Lippo
4. Herwidayatmo, ketua Badan Pengawas Pasar Modal
11. Prinsip tanggung jawab terhadap pelaksanaan
pekerjaan dan hasilnya dampak terhadap
pekerjaan orang lain
Prinsip keadilan, tidak merugikan, membedakan
orang lain
Prinsip otonomi, kebebasan sepenuhnya dalam
menjalankan profesinya, tetapi dibatasi
tanggungjawab dan komitmen profesional dan
tidak menggangu kepentingan umum
Prinsip integritas moral yang tinggi
Etika Yang Dilanggar
13. Profil PT. Telkom IndonesiaTbk
Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa
layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan
karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di
Indonesia. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik Negara
yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham
mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia
sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perusahaan
diperdagangkan di BEI, NYSE, LSE dan POWL (Public Offering
Without Listing)
14. Kronologi Kasus PT. Telkom Indonesia Tbk
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) Drs. Eddy Pianto. Pada audit ini disusun oleh PT TELKOM selaku
induk perusahaan yang didalamnya berisi laporan keuangan masing-
masing anak perusahaannya. Audit keuangan masing-masing anak
perusahaan oleh auditor independen, Salah satu anak perusahaan yang
laporan keuangannya tahun 2002-nya dimasukan adalah PT.
Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL). Bahwa audit TELKOMSEL
dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan Rekan, bahwa kaitannya KAP
Haryanto Sahari melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1999. Dimana
dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT
Telkomsel dan United States Securities and Exchange Commission
mengenai ketentuan standar audit Amerika.
15. Dengan demikian menghalangi KAP Eddy
Pianto untuk melakukan audit dan meminta
kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan
sebelumnya, sehingga auditor kedua tesebut
mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal
yang harus dikaji ulang, dimana KAP Eddy
Pianto tidak dapat meneruskan hasil audit yang
sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto
Sahari. Hal tersebut menyebabkan KAP Eddy
Pianto terhalangi untuk bersaing di bursa.
Karena audit Telkomsel mengacu pada standar
audit Amerika maka harus mengikuti aturan
SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York
Stock Exchange, dengan demikian aturan luar
negeri tempat NYSE harus diikuti. Yakni salah
satunya yang harus dijalani adalah filling 20-F
yaitu form laporan keuangan dan laporan
17. Pihak YangTerlibat
1. Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Eddy
Pianto
2. Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto
Sahari dan Rekan
3. Pt . Telekomunikasi Indonesia
(PT.TELKOM)
18. Etika YangDilanggar
Prinsip tanggung jawab terhadap
pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya
terhadap dampak pekerjaan orang lain
Prinsip kejujuran
Prinsip integritas moral yang tinggi
Prinsip keadilan, KAP Haryanto sahari dan
rekan telah merugikan PPT.
Telekomunikasi Indonesia
19. Etika YangDilanggar
Egoisme: tingkah laku KAP Haryanto Saharitidak
bisa diterima atau dibenarkan karena hanya
memaksimalkan kepentingan pribadi tanpa
memberikan moral yang benar dan baik, sehingga
menyebabkan akibat-akibat dan tidak adanya
alternatif solusi yang dapat disumbangkan;
dan tidak menambah manfaat kepada
kepentingan diri sendiri maupun orang lain.
Utilitarianism: tingkah laku KAP Haryanto Sahari
dianggap tidak benar karena tidak bermanfaat
kepada kepentingan publik dan mencederai
kepercayaan publik.
20. Profesionalitas seorang auditor dalam
menjalankan tugasnya merupakan aset
penting yang harus dimiliki. Tidak
melakukan manipulasi laporan keuangan
yang dapat merugikan atau menyesatkan
publik. Agar terciptanya persaingan bisnis
yang sehat dan sesuai dengan hukum di
negara.
21. TANGGAPAN
Kasus laporan keuangan PT. Telkom tahun
2002 yang berujung menjadi persaingan tidak
sehat dapat dinilai sebagai suatu tindakan
yang salah karena antar KAP boleh bersaing
namun tidak boleh saling menjatuhkan salah satu
pihak dengan mengabaikan kewajibannya sebagai
seorang auditor. Hal ini dikarenakan Eddy Pianto
dari KAP Eddy Pianto merasa dirugikan oleh KAP
Haryanto Sahari karena dinilai menghambat karier
dan kerja Eddy Pianto karena Hadi Sutanto tidak
mengizinkan KAP Eddy Pianto untuk
menggunakan pendapat KAP Haryanto
Saharidalam hasil auditnya terhadap PT.
Telkomsel (anak perusahaan) ke dalam laporan
audit (konsolidasi) PT. Telkom.