Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.

1. NEGARA DAN KONSTITUSI
Dikdik Baehaqi Arif | dik2baehaqi@yahoo.com
MORAL AND INTELLECTUAL INTEGRITY
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA

2. NEGARA
Pegertian negara
Pengertian menurut
para ahli
Unsur pembentuk
negara
Sifat-sifat negara
Fungsi negara
Tujuan negara
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA

3. Lahirnya Negara
Makhluk
Politik
Makhluk
Sosial
Melindungi Individu,
Kelompok, dan
Masyarakat
Hakikat Manusia

4. Pengertian Negara
• Negara adalah suatu organisasi
kekuasaan dari sekelompok atau
beberapa kelompok manusia
yang bersama-sama mendiami
suatu wilayah tertentu dan
mengakui adanya satu
pemerintahan yang mengurus
tata tertib serta keselamatan
sekelompok atau beberapa
kelompok manusia tersebut.

5. Pengertian menurut para ahli
1. Aristoteles merumuskan negara sebagai negara polis,
karena negara masih berada dalam suatu wilayah yang
kecil sehingga warga negara dapat diikutsertakan dalam
musyawarah (ecclesia).
2. Agustinus, membedakan negara dalam dua pengertian,
yaitu civitas dei yang artinya negara Tuhan, dan civitas
terrena atau civitas diaboli yang artinya negara
duniawi.
3. Nicollo Machiavelli merumuskan negara sebagai negara
kekuasaan. Ia terkenal karena ajarannya tentang tujuan
yang dapat menghalalkan segala cara.

6. Pengertian menurut para ahli
4. Georg Jellinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari
sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
5. Kranenburg, negara adalah organisasi yang timbul karena
kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
6. Roger F. Soultau, negara adalah alat (agency) atau wewenang
(authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama atas nama masyarakat.
7. Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat
memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau
kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
8. George Wilhelm Frerdrich Hegel, negara merupakan organisasi
kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan
individual dan kemerdekaan universal.

7. Pengertian menurut para ahli
9. John Locke dan Rousseau, negara adalah suatu badan atau
organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat
10. Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam
suatu wilayah.
11. Mc. Iver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah
dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh
suatu pemerintah yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan
memaksa.
12. Jean Bodin, negara adalah persekutuan keluarga dengan segala
kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang
berdaulat.

8. Pengertian menurut para ahli
12. Soenarko, negara adalah organisasi kekuasaan masyarakat yang
mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku
sepenuhnya sebagai sovereign.
13. R. Djokosoetono, negara ialah suatu organisasi masyarakat atau
kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan
yang sama.
14. Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang
rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan
berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan
perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol)
monopolistis dan kekuasaan yang sah.

9. Unsur Pembentuk Negara
• Wilayah
• Rakyat
• Pemerintahan
yang berdaulat
Konstitutif
• Tujuan negara
• Konstitusi
• Pengakuan dari
negara lain
• Masuk dalam PBB
Deklaratif
(Konvensi Montevideo, Uruguay: 1993)

10. Sifat-sifat Negara
Memaksa
Sifat-sifat
Negara
Memonopoli
Mencakup
Semua
 Agar peraturan
perundang-undangan
ditaati dan penertiban
dalam masyarakat
tercapai .
 Sarana untuk itu adalah
polisi, tentara, dsb
menetapkan tujuan bersama
masyarakat. – melarang
sesuatu yang bertentangan
dan menganjurkan sesuatu
yang dibutuhkan masyarakat.
Semua peraturan dan
kebijakan negara
berlaku untuk semua
orang tanpa kecuali

11. Fungsi Negara
 Pertahanan dan Keamanan
negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari
ancaman, tantangan, hambatan, gangguan.
 Pengaturan dan Ketertiban
membuat undang-undang, peraturan pemerintah
 Kesejahteraan dan Kemakmuran
mengeksplorasi SDA dan SDM untuk kesejahteraan dan
kemakmuran
 Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban
menciptakan dan menegakan hukum dengan tegas dan tanpa pilih
kasih.

12. Tujuan Negara
TEORI KEKUASAAN
•Shang Yang, memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara
menjadikan rakyatnya miskin, lemah, dan bodoh.
•Machiavelli, kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan
kehormatan negara, dibenarkan bertindak kejam dan licik.
TEORI PERDAMAIAN DUNIA
•Dante Allegieri, menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila
seluruh negara berada dalam suatu kerajaan dunia (imperium dengan undang-undang
yang seragam bagi semua negara)
TEORI JAMINAN HAK DAN KEBEBASAN
•hak dan kebebasan warga negara terjamin, di dalam negara harus dibentuk
peraturan atau undang-undang
• Immanuel Kant, perlu dibentuk negara hukum klasik (negara sebagai penjaga
malam).
•Kranenberg, menghendaki dibentuknya negara hukum modern (welfare state).

13. Konstitusi

14. Perubahan Pertama UUD 1945
• Ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang
Umum MPR (berlangsung tanggal 14-21 Oktober
1999).
• Dalam perubahan pertama itu, MPR mengubah Pasal
5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal
21 UUD 1945.

15. Perubahan Kedua UUD 1945
• Ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 dalam Sidang
Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7-18 Agustus
2000).
• Pada sidang tahunan tersebut, MPR mengubah
dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,
Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A,
Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25A, bab X, Pasal 26 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A,
Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F,
Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII,
Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C
UUD 1945.

16. Perubahan Ketiga UUD
1945
• Ditetapkan tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan
MPR Tahun 2001 (tanggal 1-9 Nopember 2001).
• Melalui Sidang Tahunan itu, MPR mengubah dan/atau
menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 3 ayat (1), (3), dan
(4); Pasal 6 ayat (1) dan (2); Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5);
Pasal 7A; Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal
7C; Pasal 8 ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17
ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal
22D ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2),
(3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A;
Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F
ayat (1) dan (2); Pasal 23G ayat (1) dan (2); Pasal 24 ayat (1)
dan (2); Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B ayat
(1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)
UUD 1945.

17. Perubahan Keempat UUD 1945
• Ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1-11
Agustus 2002).
• Dalam naskah perubahan keempat ini, MPR menetapkan:
1. UUD Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, dan
ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh
Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Penambahan bagian akhir pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dengan kalimat “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
3. Perubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 25E Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;
4. Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16
serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan negara;
5. Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat
(1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII; Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

18. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
Tuntutan Reformasi
Antara lain:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin Dwi
Fungsi ABRI
• Penegakan hukum, HAM, dan
pemberantasan KKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Sebelum Perubahan
• Pembukaan
• Batang Tubuh
- 16 bab
- 37 pasal
- 49 ayat
- 4 pasal Aturan Peralihan
- 2 ayat Aturan Tambahan
• Penjelasan
Latar Belakang
Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di tangan
MPR
• Kekuasaan yang sangat besar
pada Presiden
• Pasal-pasal yang terlalu
“luwes” sehingga dapat
menimbulkan multitafsir
• Kewenangan pada Presiden
untuk mengatur hal-hal
penting dengan undang-undang
• Rumusan UUD 1945 tentang
semangat penyelenggara
negara belum cukup
didukung ketentuan
konstitusi
Tujuan Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar, mengenai:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara demokrasi
dan negara hukum
• Hal-hal lain sesuai dengan
perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• TAP MPR No.IX/MPR/1999
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
• TAP MPR No.XI/MPR/2001
Kesepakatan Dasar
• Tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945
• Tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Mempertegas sistem
presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang
memuat hal-hal normatif
akan dimasukan ke dalam
pasal-pasal
• Perubahan dilakukan dengan
cara “adendum”
Sidang MPR
• Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR 2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002
Hasil Perubahan
• Pembukaan
• Pasal-pasal:
- 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan

19. NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli
1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli
1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum
dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)
Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)
Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam
Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun
2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)