PP Nomor 33 Tahun 2012 mengatur tentang pemberian ASI eksklusif untuk bayi sejak lahir hingga berusia 6 bulan. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan dalam mendukung pemberian ASI eksklusif, serta larangan untuk memberikan susu formula atau produk lain kecuali ada indikasi medis.

1. Presentasi berjudul: "PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian ASI Eksklusif"— Transcript presentasi:
1 PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TANGGAL NOVEMBER 2014 TANGERANG
2 UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
DASAR HUKUM PASAL 129 AYAT (2) UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN PASAL 129 Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka
menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif Ketentuan lebih lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Note : Pasal 129 (1)
Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk
mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebelum adanya PP ini telah ada beberapa
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian ASI yaitu : Kepmenkes No.
237 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu Kepmenkes No. 450 Tahun 2004
tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Ekslusif Pada Bayi di Indonesia Peraturan
Bersama Meneg Pemberdasyaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan
tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
3 SISTEMATIKA Ketentuan Umum Tanggung Jawab Pemerintah
(Pusat, Prov, Kab/kota) III ASI Eksklusif Penggunaan Susu Formula Bayi & Produk Bayi
Lainnya Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum VI Dukungan Masyarakat VII Pendanaan VIII
Pembinaan dan Pengawasan IX Ketentuan Peralihan X Ketentuan Penutup NOTE : Sistimatika :
PP ini terdiri dari : 10 BAB 43 Pasal
4 MATERI POKOK PENGATURAN DALAM
PP NOMOR33 TAHUN 2012
5 TUJUAN PENGATURAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai
dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; b.
memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan c.
meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
terhadap pemberian ASI Eksklusif. (Pasal 2)
6 PENGERTIAN ASI EKSKLUSIF:
ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,
tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. (Pasal 2) NOTE
Didalam PP ini dimuat beberapa Ketentuan Umum/Definisi yang disesuaikan dengan kebutuhan
dalam batang tubuh.
7 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT
Menetapkan kebijakan nasional Melakukan advokasi dan sosialisasi Memberikan pelatihan dan

2. penyediaan tenaga konselor menyusui pada fasyankes dan sarana umum Mengintegrasikan
materi ASI Eksklusif pada kurikulum pendidikan formal dan nonformal Pembinaan dan
pengawasan Pengembangan IPTEK ASI Eksklusif Pengembangan kerjasama dengan pihak lain
Menyediakan ketersediaan akses Informal dan edukasi (Pasal 3) NOTE Sesuai dengan amanah
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah
Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana urusan Kesehatan sudah
diserahkan menjadi urusan Daerah, maka dalam PP Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif juga harus
dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pem.
Kabupaten/Kota masing-masing.
8 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI melaksanakan kebijakan
nasional; advokasi dan sosialisasi skala provinsi; memberikan pelatihan teknis konseling
menyusui skala provinsi; menyediakan tenaga konselor menyusui di fasyankes dan tempat sarana
umum lainnya skala provinsi; Binwas & evaluasi skala provinsi; menyelenggarakan,
memanfaatkan, dan memantau Litbang program pemberian ASI Eksklusif yg mendukung
perumusan kebijakan provinsi; mengembangkan kerja sama dg pihak lain sesuai peraturan;
menyediakan ketersediaan akses informasi & edukasi skala provinsi. (Pasal 4)
9 PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA melaksanakan kebijakan
nasional; advokasi dan sosialisasi skala kab/kota; memberikan pelatihan teknis konseling
menyusui skala kab/kota; menyediakan tenaga konselor menyusui di fasyankes dan tempat
sarana umum lainnya skala kab/kota; Binwas & evaluasi skala kab/kota; menyelenggarakan
Litbang program pemberian ASI Eksklusif yg mendukung perumusan kebijakan kab/kota;
mengembangkan kerja sama dg pihak lain sesuai peraturan; menyediakan ketersediaan akses
informasi & edukasi skala kab/kota. (Pasal 5) Note: Tercantum dalam Pasal 5 PP Nomor 33
Tahun 2012
10 KEHARUSAN IBU MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF
Materi Muatan (1) KEHARUSAN IBU MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF KEHARUSAN
BAGI SETIAP IBU YANG MELAHIRKAN UNTUK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF
KEPADA BAYI YANG DILAHIRKANNYA KECUALI DALAM HAL TERDAPAT : (i)
indikasi medis; (ii) ibu tidak ada; (iii) ibu terpisah dari bayi. PENENTUAN INDIKASI MEDIS
OLEH DOKTER ATAU DALAM HAL DI DAERAH TERTENTU YG TIDAK ADA
DOKTER MAKA OLEH BIDAN / PERAWAT SESUAI KETENTUAN PERATURAN. (Pasal
6, 7, dan 8) Note: Penjelasan ‘pengecualian’: - Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah
kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya
pemberian ASI Eksklusif. Indikasi medis ditentukan oleh tenaga medis. - Kondisi yang tidak
memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibunya tidak ada (meninggal) atau
terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaaanya,
ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana.
11 KEWAJIBAN INISIASI MENYUSU DINI
Materi Muatan (2) KEWAJIBAN INISIASI MENYUSU DINI KEWAJIBAN BAGI NAKES
DAN PENYELENGGARA FASYANKES UNTUK MELAKUKAN INISIASI MENYUSU

3. DINI (IMD) TERHADAP BAYI BARU LAHIR KEPADA IBUNYA PALING SINGKAT
SELAMA 1 (SATU) JAM. (Pasal 9) NOTE Inisiasi menyusu dini dilakukan dalam keadaan ibu
dan bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam Dalam
hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, bayi masih belum mau menyusu maka
kegiatan inisiasi menyuusu dini harus tetap diupayakan oleh ibu, tenaga kesehatan, dan
penyelenggara fasyankkes.
12 KEWAJIBAN RAWAT GABUNG
Materi Muatan (3) KEWAJIBAN RAWAT GABUNG KEWAJIBAN BAGI NAKES DAN
PENYELENG GARA FASYANKES UNTUK MENEMPATKAN IBU DAN BAYI DALAM
SATU RUANGAN ATAU RAWAT GABUNG. (Pasal 10) Note : Ketentuan ini dimaksudkan
untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya
13 KEBOLEHAN PENDONOR ASI
Materi Muatan (4) KEBOLEHAN PENDONOR ASI KEBOLEHAN BAGI PENDONOR ASI
BILA IBU KANDUNG TIDAK DAPAT MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF, dengan
persyaratan: - DIMINTA IBU KANDUNG ATAU KELUARGA BAYI YANG
BERSANGKUTAN; - JELAS IDENTITAS, AGAMA, DAN ALAMAT PENDONOR; -
PERSETUJUAN PENDONOR SETELAH MENGETAHUI IDENTITAS BAYI; - PENDONOR
SEHAT DAN TIDAK MEMPUNYAI INDIKASI MEDIS; - ASI TIDAK
DIPERJUALBELIKAN; - BERDASARKAN NORMA AGAMA; - MEMPERTIMBANGKAN
ASPEK SOSIAL BUDAYA, MUTU, DAN KEAMANAN ASI Ketentuan lebih lanjut diatur
dengan Permenkes (Pasal 11) Note :
14 KEHARUSAN MENOLAK PEMBERIAN SUSU FORMULA BAYI & PRODUK BAYI
LAINNYA
Materi Muatan (5) KEHARUSAN MENOLAK PEMBERIAN SUSU FORMULA BAYI &
PRODUK BAYI LAINNYA KEHARUSAN BAGI IBU YANG MELAHIRKAN UNTUK
MENOLAK PEMBERIAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA.
DALAM HAL IBU YANG MELAHIRKAN MENINGGAL KELUARGA BAYI YANG
DILAHIRKAN DAPAT MELAKUKAN PENOLAKAN PEMBERIAN SUSU FORMULA
BAYI . (Pasal 12)
15 KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI & EDUKASI ASI EKSKLUSIF
Materi Muatan (6) KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI & EDUKASI ASI
EKSKLUSIF KEWAJIBAN BAGI NAKES DAN PENYELENGGARA FASYANKES
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN EDUKASI ASI EKSKLUSIF KEPADA IBU
DAN/ATAU ANGGOTA KELUARGA BAYI YANG BERSANGKUTAN SEJAK
PEMERIKSAAN KEHAMILAN S/D PERIODE PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF SELESAI.
KEBOLEHAN BAGI TENAGA TERLATIH (a.l. KONSELOR MENYUSUI) UNTUK
MEMBERIKAN INFORMASI DAN EDUKASI ASI EKSKLUSIF. (Pasal 13)
16 KEBOLEHAN MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI
Materi Muatan (7) KEBOLEHAN MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI KEBOLEHAN
MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI JIKA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TIDAK
DIMUNGKINKAN ATAS DASAR : (i) indikasi medis; (ii) ibu tidak ada; (iii) ibu terpisah dari

4. bayi. BILA KETENTUAN DIATAS TERPENUHI MAKA NAKES HARUS MEMBERIKAN
PERAGAAN DAN PENJELASAN KEPADA IBU & KELUARGA YANG MEMERLUKAN
TERHADAP PENGGUNAAN DAN PENYAJIAN SUSU FORMULA BAYI Ketentuan lebih
lanjut diatur dg Permenkes (Pasal 15 & 16)
17 LARANGAN MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI
Materi Muatan (8) LARANGAN MEMBERIKAN SUSU FORMULA BAYI LARANGAN
BAGI SETIAP NAKES & PENYELENGGARA FASYANKES MEMBERIKAN SUSU
FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA YANG DAPAT
MENGHAMBAT PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF KECUALI JIKA
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TIDAK DIMUNGKINKAN ATAS DASAR : (i) indikasi
medis; (ii) ibu tidak ada; (iii) ibu terpisah dari bayi. (Pasal 17 & 18)
18 LARANGAN MENERIMA DAN/ATAU MEMPROMOSIKAN SUSU FORMULA
BAYI
Materi Muatan (9) LARANGAN MENERIMA DAN/ATAU MEMPROMOSIKAN SUSU
FORMULA BAYI LARANGAN BAGI SETIAP NAKES & PENYELENGGARA
FASYANKES MENERIMA DAN/ATAU MEMPROMOSIKAN SUSU FORMULA BAYI
DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA YANG DAPAT MENGHAMBAT PROGRAM
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF. (Pasal 17 & 18)
19 KEBOLEHAN MENERIMA BANTUAN SUSU FORMULA BAYI
Materi Muatan (10) KEBOLEHAN MENERIMA BANTUAN SUSU FORMULA BAYI
KEBOLEHAN BAGI FASYANKES MENERIMA BANTUAN SUSU FORMULA BAYI
DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA UNTUK TUJUAN KEMANUSIAAN SEPANJANG
TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA SETEMPAT. (Pasal 18)
20 Materi Muatan (11) LARANGAN MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG
DIBIAYAI OLEH PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI LARANGAN
BAGI FASYANKES MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBIAYAI
OLEH PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI
LAINNYA. (Pasal 18)
21 Materi Muatan (12) LARANGAN BAGI PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA
BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA PEMBERIAN CONTOH PRODUK SECARA
CUMA-CUMA; PENAWARAN / PENJUALAN LANGSUNG KE RUMAH-RUMAH;
PEMBERIAN DISKON ATAU BONUS ATAS PEMBELIAN; PENGGUNAAN NAKES
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG SUSU FORMULA BAYI;
PENGIKLANAN SUSU FORMULA BAYI KECUALI PADA MEDIA CETAK KHUSUS TTG
KESEHATAN DENGAN IZIN MENTERI SERTA MEMUAT KETERANGAN BAHWA
SUSU FORMULA BAYI BUKAN PENGGANTI ASI; PEMBERIAN HADIAH DAN/ATAU
BANTUAN SELAIN untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, litbang, pertemuan ilmiah,
dan/atau kegiatan lain yg sejenis. (Pasal 19, 20, & 25)

5. 22 Materi Muatan (13) LARANGAN MENERIMA HADIAH DAN/ATAU BANTUAN DARI
PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI
LAINNYA LARANGAN BAGI SETIAP NAKES, PENYELENGGARA FASYANKES,
PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN KESEHATAN, OP KESEHATAN &
TERMASUK KELUARGANYA MENERIMA HADIAH DAN/ATAU BANTUAN DARI
PRODUSEN/DISTRIBUTOR SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI
LAINNYA YANG DAPAT MENGHAMBAT KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERIAN
ASI EKSKLUSIF KECUALI HANYA UNTUK TUJUAN MEMBIAYAI KEGIATAN
PELATIHAN, LITBANG, PERTEMUAN ILMIAH, DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YG
SEJENIS SERTA HARUS MEMENUHI PERSYARATAN. (Pasal 21)
23 (Pasal 22) Materi Muatan (14)
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DARI PRODUSER/DISTRIBUTOR SUSU
FORMULA BAYI UNTUK BIAYA PELATIHAN, LITBANG, PERTEMUAN ILMIAH,
DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS: DILAKUKAN SECARA TERBUKA;
TIDAK MENGIKAT; HANYA MELALUI FASYANKES, SATUAN PENDIDIKAN
KESEHATAN, ORGANISASI PROFESI (OP) KESEHATAN; TIDAK MENAMPILKAN
LOGO DAN NAMA PRODUK SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI
LAINNYA PADA SAAT DAN SELAMA KEGIATAN BERLANGSUNG (Pasal 22)
24 KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
Materi Muatan (15) KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN NAKES, PENYELENGGARA
FASYANKES, PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN KESEHATAN, PENGURUS
OP KESEHATAN YANG MENERIMA BANTUAN DARI PRODUSEN/DISTRIBUTOR
SUSU FORMULA BAYI DAN/ATAU PRODUK BAYI LAINNYA WAJIB MEMBERIKAN
PERNYATAAN TERTULIS KEPADA MENTERI TERKAIT BAHWA BANTUAN
TERSEBUT TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK MENGHAMBAT KEBERHASILAN
PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF. Selain Nakes, penerima bantuan wajib
memberikan laporan penerimaan bantuan paling lambat 3 bulan sejak bantuan diterima.
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang menerima bantuan untuk biaya pelatihan, litbang,
pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai
peraturan. (Pasal 23, 24, 26, & 27)
25 Ketentuan lebih lanjut diatur dg Permenkes.
Materi Muatan (16) KEHARUSAN MENYEDIAKAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI
ATAU MEMERAH ASI DI TEMPAT KERJA ATAU SARANA UMUM Pengurus Tempat
Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk
menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Ketentuan
lebih lanjut diatur dg Permenkes. (Pasal 30) NOTE Yang dimaksudkan dengan Fasilitas khusus
adalah ruang menyusui atau memerah ASI (Ruang ASI) Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut
adalah menyangkut persyaratan tempat dan kelengkapan yang perlu tersedia untuk mendukung
terlaksananya Pemberian ASI secara baik dengan berpedoman pada 10 langkah menuju
keberhasilan menyusui.
26 Materi Muatan (17) KEWAJIBAN MEMBUAT PERATURAN INTERNAL DAN
KEHARUSAN MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERIAN ASI

6. EKSKLUSIF Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum wajib membuat peraturan
yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif (Pasal 35 ) Note: 10 Langkah
Menuju Keberhasilan Menyusui: 1. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan
dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan; 2. melatih semua staf pelayanan dalam
keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; 3. menginformasikan kepada semua ibu
hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; 4. membantu ibu menyusui dini dalam waktu
60 (enam puluh) menit pertama persalinan; 5. membantu ibu cara menyusui dan
mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya; 6. memberikan ASI saja kepada
Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis; 7. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya
sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam; 8. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
9. tidak memberi dot kepada Bayi; dan 10. mendorong pembentukan kelompok pendukung
menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
27 Materi Muatan (18) KEWAJIBAN MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI IBU YG
BEKERJA UNTUK MENYUSUI ASI EKSKLUSIF ATAU MEMERAH ASI SELAMA
WAKTU KERJA “PENGURUS TEMPAT KERJA WAJIB MEMBERIKAN KESEMPATAN
KEPADA IBU YANG BEKERJA UNTUK MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF KEPADA
BAYI ATAU MEMERAH ASI SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA.” (Pasal 34)
28 Materi Muatan (19) SANKSI ADMINISTRATIF Tenaga Kesehatan, penyelenggara fasilitas
pelayanan kesehatan, pengurus tempat kerja dan pengurus tempat sarana umum yang melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan Sanksi
Administratif sesuai ketentuan yang berlaku. (Pasal 14, 29, & 36)
29 Materi Muatan (20) DUKUNGAN MASYARAKAT Masyarakat harus mendukung
keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun
organisasi Dukungan masyarakat dapat diberikan melalui : - Pemberian sumabangan pemikiran -
Penyebarluasan informasi - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif
(Pasal 37)
30 Materi Muatan (21) PENDANAAN Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat
bersumber dari : - APBN; - APBD; - SUMBER LAIN YG SAH SESUAI PERATURAN (Pasal
38) NOTE Untuk mendukung penyelenggaraan program pemberian ASI Eksklusif diperlukan
pendanaan. Pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah
sesuai peraturan
31 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Materi Muatan (22) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Menteri, menteri terkait, kepala
lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota, melakukan pengawasan
pelaksanaan program pemberian ASI Ekslklusif sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-
masing dengan mengikutsertakan masyarakat. Pemb inaan ditujukan untuk : - meningkatkan
peran SDMK, Fasyankes, satuan pendidikan; - meningkatkan peran & dukungan keluarga dan
masyarakat; - meningkatkan peran & dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana
umum; untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif (Pasal 39 & 40) Notes: SFB =
Susu Formula Bayi PBL = Produk Bayi Lainnya

7. 32 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BADAN POM
Materi Muatan (23) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BADAN POM Pengawasan
terhadap produsen atau distributor Susu Formula Bayi yang melakukan kegiatan pengiklanan
yang dimuat dalam media masa cetak atau elektronik, media luar ruang dilaksanakan oleh
Kepala Badan POM Ketentuan pengawasan lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan POM (Pasal
40)
33 Materi Muatan (24) KETENTUAN PERALIHAN “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun.” (Pasal 41)
34 Ketentuan Yang Akan Diatur
KETENTUAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN No Pasal Ketentuan Yang Akan Diatur 1 Pasal 11 Ketentuan Mengenai
Pemberian ASI Ekslusif dari Pendonor ASI. 2 Pasal 14 Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan. 3 Pasal 29 Ketentuan Mengenai Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Fasyankes, Distributor dan lain sebagainya. 4 Pasal
28 Ketentuan Mengenai Tata Cara Penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya. 5
Pasal 30 Ketentuan Mengenai Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui/Memerah ASI.
6 Pasal 40 Ketentuan tentang Pengawasan diatur dengan Peraturan Kepala Badan POM.