Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintahan daerah yang meliputi analisis kebutuhan pegawai, penataan pegawai, dan analisis beban kerja sebagai salah satu variabel penting dalam pengelolaan pegawai yang berbasis kompetensi."

1. TENGGARONG, 23 AGUSTUS 2008

2. OTONOMI DAERAH
UU NO. 22 / 1999
UU NO. 32 / 2004
KEWENANGAN DAERAH
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KEBUTUHAN PELAYANAN
MASYARAKAT MAKIN MENINGKAT
REFORMASI ASPEK SDM
APARATUR DAERAH
SISTEM KEPEGAWAIAN
BERBASIS KINERJA (UU NO.
43 /1999)
ANALISIS
KEBUTUHAN
PEGAWAI
 Rekrutmen & penempatan pegawai
belum dilakukan secara optimal.
 Kekurangsesuaian pegawai yg
diterima dengan kebutuhan pegawai.
 Ketidakcocokan penempatan pegawai

3. 1. Belum ada uraian tugas yg jelas & terinci hingga level staf
umum.
2. Belum dilakukannya analisis jabatan, dan belum adanya
kader / tenaga analis jabatan.
3. Belum ditetapkannya target kualitas, target kuantitas, dan
target waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas, terukur,
dan rasional.
4. Masih terjadinya penempatan pegawai yg kurang
proporsional dan tidak sesuai dg pendidikan / pengalaman.
5. Masih adanya kebijakan diklat yg kurang mendukung tupoksi
(no link & match)  job rotation terlalu sering / asal kirim.
6. Belum dilakukannya analisis kebutuhan pegawai dan AKD
secara cermat, obyektif, dan visioner.
7. Sistem reward & punishment yg belum optimal, DSB.

4. • Memberi penegasan tentang tanggung jawab &
uraian tugas jabatan.
• Mendorong pencapaian kinerja individual & kolektif.
• Memperbaiki distribusi & komposisi PNS di setiap
instansi Pemerintah.
• Tujuan: Meningkatkan pendayagunaan PNS melalui
kesesuaian jumlah dan kualitas pegawai yang
ada / dibutuhkan masing-masing instansi, guna
mendukung pelaksanaan TUPOKSI organisasi
serta tugas jabatan secara efektif & efisien.
“PENATAAN PEGAWAI”

5. • Setiap sektor dapat ditentukan jumlah &
komposisi PNS berdasar jabatan.
• Setiap pemangku jabatan memiliki peran yg jelas
& optimal dalam proses pencapaian misi
organisasi.
• Jumlah pegawai dalam satuan kerja, ditetapkan
berdasarkan anjab & beban kerja.
• Kejelasan karier PNS (career path / pattern).
• Diklat berorientasi pada kompetensi (CBT).
• Data base PNS akurat dan terkini.
• Penghasilan yg di dapat PNS sesuai kompetensi,

6. ELEMEN KUNCI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Urusan
Kelembagaan
SDM
Ketatalaksanaan
Sarana – Prasarana
Pembiayaan

7. DIMENSI2 PENGELOLAAN PEGAWAI
 Rekrutmen pegawai sesuai dengan analisis
kebutuhan pegawai (jumlah, formasi, nama jabatan,
syarat jabatan).
 Rekrutment pejabat struktural sesuai dengan syarat
jabatan (promosi dan rotasi).
 Pengembangan pegawai (AKD, standar kompetensi,
reward n punishment, dll)
 Sistem informasi pegawai (SIMPEG).
 Penilaian kinerja pegawai (Performance Appraisal).
 Standar administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat,
pemberhentian, mutasi, penggajian, insentif, dll)

8. Kerangka Konseptual PENATAAN KEPEGAWAIAN
BERBASIS KOMPETENSI
STRATEGI
ORGANISASI
SKALA
PRIORITAS
PROGRAM
STRATEGI
BUDAYA
KERJA
NILAI-NILAI
V I S I
M I S I
KEMAMPUAN
ORGANISASI
KEAHLIAN YG
DIPERLUKAN
JABATAN-JABATAN
CKOMPETENSI
P R O S E S D A N S I S T E M
P E N G U K U R A N K O M P E T E

9. KONSEP MANAJEMEN KARIRKONSEP MANAJEMEN KARIR
I.I. RekrutmenRekrutmen
II.II. PenempatanPenempatan
III.III. Penggajian & PenghargaanPenggajian & Penghargaan
IV.IV. Pengembangan (Diklat)Pengembangan (Diklat)
V.V. PemberhentianPemberhentian
Dimana posisi & peran
ABK ?

10. ““VARIABEL ANTARA”VARIABEL ANTARA”
(jembatan penataan kelembagaan & penataan sdm)(jembatan penataan kelembagaan & penataan sdm)
ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
 Merupakan bagian dariMerupakan bagian dari Analisis JabatanAnalisis Jabatan..
 Merupakan bagian dari upayaMerupakan bagian dari upaya
rasionalisasi pegawairasionalisasi pegawai ..

11. KONSEPSI PENATAAN &KONSEPSI PENATAAN &
RASIONALISASI PNSRASIONALISASI PNS
 Proses untukProses untuk merasionalkan jumlah & komposisimerasionalkan jumlah & komposisi
PNSPNS (menurut jenis keahlian) yang ada di masing-(menurut jenis keahlian) yang ada di masing-
masing instansi pemerintah guna mendukungmasing instansi pemerintah guna mendukung
pelaksanaanpelaksanaan tugas dan fungsi unit secara efisientugas dan fungsi unit secara efisien
dan efektifdan efektif..
 Penataan bertujuan untuk meningkatkanPenataan bertujuan untuk meningkatkan
pendayagunaan PNS melaluipendayagunaan PNS melalui perbaikan jumlah,perbaikan jumlah,
komposisi, dan distribusi yang ada disetiapkomposisi, dan distribusi yang ada disetiap
instansiinstansi agar semua jabatan yang ada dapat ditempatiagar semua jabatan yang ada dapat ditempati
oleholeh PNS yang kompetenPNS yang kompeten sehinggasehingga kinerjakinerja
pemerintah lebih baikpemerintah lebih baik ..

12. Kebijakan Mewujudkan Jml &Kebijakan Mewujudkan Jml &
Komposisi PNS yg IdealKomposisi PNS yg Ideal
 Pemindahan pegawaiPemindahan pegawai dari suatu instansidari suatu instansi (tour of(tour of
duty)duty) / daerah/ daerah (tour of area)(tour of area) yg mengalami kekuranganyg mengalami kekurangan
pegawai.pegawai.
 Alih profesiAlih profesi: pegawai yg kompetensinya tidak sesuai: pegawai yg kompetensinya tidak sesuai
kebutuhan organisasi akan diberi pelatihan sehingga ybskebutuhan organisasi akan diberi pelatihan sehingga ybs
dapat memiliki kompetensi yg dibutuhkan.dapat memiliki kompetensi yg dibutuhkan.
 Penerimaan pegawai baruPenerimaan pegawai baru dibatasi untuk jenis-jenisdibatasi untuk jenis-jenis
kompetensi tertentu, yang masih diperlukan organisasikompetensi tertentu, yang masih diperlukan organisasi
pemerintah (pemerintah (zero growth policyzero growth policy).).
 Pengetatan pelaksanaanPengetatan pelaksanaan BUP-56 tahunBUP-56 tahun..
 Pensiun diniPensiun dini, merupakan pilihan terakhir dan hanya, merupakan pilihan terakhir dan hanya
dikenakan bagi PNS yg kompetensinya tidak diperlukan /dikenakan bagi PNS yg kompetensinya tidak diperlukan /
tidak dapat ditingkatkan melalui diklat.tidak dapat ditingkatkan melalui diklat.

13. Pengertian Beban Kerja
 Kepmenpan No. 75/2004: Beban kerja adalah sejumlah
target pekerjaan atau target hasil yg harus dicapai
dalam satu satuan waktu tertentu.
 Permendagri No. 12/2008: Beban kerja adalah besaran
pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit
organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja
dan norma waktu.
 Komaruddin: ABK adalah proses untuk menetapkan jml jam
kerja yg dibutuhkan untuk merampungkan suatu
pekerjaan dlm waktu tertentu. ABK bertujuan
menentukan brp jumlah personalia & brp jumlah tanggung
jawab atau beban kerja yg tepat dilimpahkan kpd
seseorang.
 Menpan: pengukuran beban kerja adalah teknik
mendapatkan informasi tentang efisiensi & efektivitas
kerja unit organisasi / pemegang jabatan yg dilakukan scr
sistematis dg menggunakan teknik analisis jabatan atau
teknik analisis beban kerja.

14. KONDISI YG
DIHARAPKAN
 Struktur organisasi yg efisien, efektif & akuntabel.
 Siapa mengerjakan apa terlihat dengan jelas.
 Tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antar unit / instansi.
 Tidak terjadi inefisiensi pegawai.
 Rekrutmen, seleksi & penempatan pegawai lebih obyektif,
transparan & terukur.
 Spesifikasi jabatan (job spec) terlihat dengan jelas.
 Produktivitas jabatan diharapkan meningkat.
 Distribusi & penempatan pegawai yg lebih proporsional.
 Penyediaan sarana kerja yg dibutuhkan.
 Penentuan kebutuhan pegawai lebih tepat.
 Sistem kompensasi kepegawaian berbasis kinerja
(meritokrasi).

15. MANFAAT LAIN ABK
 Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
 Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
 Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 Sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
 Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, daftar
susunan pegawai & penetapan eselon jabatan struktural;
 Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai
dengan beban kerja organisasi;
 Program mutasi pegawai dari unit yg lebih ke unit yg kurang;
 Program promosi pegawai;
 Reward and punishment terhadap unit atau pejabat;
 Bahan penyempurnaan program diklat; dan
 Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka
peningkatan pendayagunaan SDM.
Permendagri No. 12/2008

16. HASIL ABK adalah Info ttg:
 Efektivitas dan efisiensi jabatan serta
efektivitas dan efisiensi unit kerja;
 Prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja
unit;
 Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
 Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah
beban kerja unit; dan
 Standar norma waktu kerja.

17. TEKNIK & PENDEKATAN
ANALISIS KEBUTUHAN
PEGAWAI
• Pendekatan HASIL KERJA
• Pendekatan OBYEK KERJA
• Pendekatan PERALATAN KERJA
• Pendekatan HASIL KERJA