2. HTTT
ABSTRAK
Industri bisnis seks mencakup berbagai macam pekerjaan. Para wanita di dalam bisnis
seks bekerja di berbagai macam lingkungan. Pekerja-pekerja seks seringkali menghadapi
diskriminasi dan kekerasan yang parah. Pelokalisasian PSK (pekerja seks komersial)
tidaklah tindakan yang tepat. Keputusan ini hanya membuat masyarakat bingung dan
timbul opini legalnya kemaksiatan dimasyarakat daripada dibiarkan tidak terkontrol. Bila
dilihat dari sumber permasalahan terjadinya PSK yang menjamur dan kebijakan
dilokalisasikannya prostitusi, diakibatkan kebutuhan ekonomi. Timbul berbagai masalah
dari penutupan lokalisasi Dolly yakni bisa mempunyai dua fungsi yaitu fungsi manifes
dari penutupan Dolly tersebut diantaranya tidak adanya lagi perilaku amoral atau perilaku
keji yang meresahkan banyak masyarakat. Mengurangi penderita penyakit yang
mematikan yakni virus HIV dan AIDS. Sedangkan, fungsi laten dari penutupan Dolly
tersebut diantaranya memungkinkan adanya peningkatan korban pemerkosaan, illegalitas
seks semakin bebas yang mengakibatkan penanganan dan pengurangan penderita virus
HIV dan AIDS sulit ditangani, hal inilah yang harus dipertimbangkan dari penutupan
lokalisasi Dolly.
(Kata kunci : Prostitusi, Penutupan Lokalisasi Dolly)

3. I. LATAR BELAKANG MASALAH
Masalah yang dialami kaum perempuan di Indonesia salah satunya adalah tindak
kekerasan yang dilakukan laki-laki seperti misalnya kekersaan seksual, memukul, dan
menyiksa sehingga mengakibatkan perempuan menjadi takut dan trauma. Permasalahan
trauma dengan kaum laki-laki menjadi salah satu alasan kaum wanita lari ke area yang
tidak lazim. Banyak tempat yang dipilih kaum wanita sebagai tempat pelarian mereka
yaitu seperti Klub malam, diskotik, tempat karaoke, dan ada juga yang terjerumus
kedunia hitam seperti prostitusi. Kaum wanita yang memilih prostitusi sebagai tempat
pelarian umumnya tinggal dan berada di lokalisasi. Sedangkan alasan dari para wanita
yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) ini tentunya berbeda satu sama lain.
Prostitusi atau pelacuran itu sendiri sebenarnya telah muncul jauh sebelum
peradaban modern menyentuh masyarakat, karena sejak dahulu kala telah ditemukan
prostitusi atau pelacuran ini, ambil contoh kecilnya pada zaman Nabi Muhammad SAW
saja prostitusi ini telah ada dan menjadi suatu permasalahan yang pada saat itu menjadi
gambaran masyarakat pada zaman tersebut. Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur
atau pelayan seks atau pekerja seks komersial atau disebut juga penjual jasa seksual.
Sedangkan menurut istilah prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan dengan
cara menyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapatkan upah atau
imbalan dari orang yang memakai jasa saksualnya tersebut.
Prostitusi atau pelacuran ini merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dihapus
atau dimusnahkan dari kehidupan kita. Karena banyak faktor pendukung untuk terjadinya
prostitusi mulai dari factor keluarga yang bisa dikatakan keluarga gagal, maksud gagal disini
adalah Broken Home dimana ada banyak permasalahan yang timbul dari Broken Home
tersebut mulai dari cacat mental, cacat adab prilaku, sehingga seseorang yang mengalami
masalah ini merasa ingin melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hatinya sebagai luapan
emosi atau hanya sekedar ingin memuaskan dirinya. Atau ada juga akibat factor lingkungan,
disini lingkungan memegang andil sangat penting dalam pembentukan kepribadian
seseorang, walaupun keluarga merupakan factor pembentuk kepribadian yang utama tetapi

4. tidak menutup kemungkinan lingkungan juga bertindak sama dalam pembentukan
kepribadian seseorang, Selain itu juga ada factor pengaruh ekonomi dimana seorang yang
berprostitusi merasa bahwa hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi,
dan masih banyak lagi factor- factor yang mendukung terjadinya prostitusi atau pelacuran itu
tercipta.
Alasan kaum wanita ini terjerumus ke lokalisasi bukan hanya karena mereka merasa
sakit hati kepada laki-laki karena merasa dikhianti dan ditindas kaum laki-laki namun ada
juga dari meraka yang mengalami kekerasan seksual dan pengalaman seksual dini serta
karena sebab lainnya seperti faktor ekonomi, alasan lain mereka terjerumus kedunia ini yaitu
akibat rasa takut ditinggalkan kekasih sehingga para wanita ini rela melakukan apa saja yang
bisa menyenangkan sang kekasih (Penepoulosi, 2000: 42).
Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagai komoditas
ekonomi (walaupun dilarang UU) yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang
sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Pelacuran telah diubah dan berubah menjadi bagian
dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling
menguntungkan, mengingat pelacuran merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai.
Saat pelacuran telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang
sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam
bisnis pelacuran tersebut untuk merebut pasar.
Apabila persaingan telah mewarnai bisnis pelacuran, yang terjadi adalah bagaimana
setiap pemain bisnis pelacuran dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para
pesaingnya. Untuk bisnis pelacuran, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang
relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang
ditawarkan dalam bisnis pelacuran tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini para pebisnis
yang bergelut dalam bisnis pelacuran cenderung mengambil jalan pintas dengan berbagai
cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu.
Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memaksa atau melakukan pemaksaan
terhadap seseorang untuk bekerja sebagai pelacur dalam bisnis pelacurannya. Pemaksaan ini
dilakukan dengan berbagai cara antara lain, penipuan, penjeratan utang, intimidasi,

5. penculikan dan berbagai cara lain yang menyebabkan seseorang mau tidak mau, setuju tidak
setuju harus bekerja dalam bisnis pelacuran.
Mengingat pelacuran ini merupakan bisnis gelap maka penyelesaian dan penanganan
masalah ini semakin rumit, apalagi pelacuran merupakan bisnis perdagangan tanpa adanya
barang yang diperdagangkan dan dilakukan di tempat tertutup sehingga untuk membuktikan
telah terjadinya hal tersebut sangat sulit. Tetapi sulit tidak sama dengan mustahil, untuk itu
walaupun penanganan masalah pelacuran ini sulit kita tetap harus berusaha untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Namun yang lebih parahnya lagi prostitusi kini sudah merebah dikalangan pelajar
(remaja) Apalagi remaja sedang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa.
Mereka biasanya ingin mencoba-coba sesuatu. Mereka juga ingin dihargai di group nya
(teman sebaya).
Gaya hidup dinilai menjadi salah satu faktor utama pendorong remaja terlibat prostitusi.
Gaya hidup remaja sekarang dipengaruhi salah satunya oleh tayangan sinetron di televisi.
Remaja digambarkan sebagai sosok modern dengan segala barang yang dimilikinya. Padahal
dengan terlibat prostitusi, para remaja itu sangat rentan terinfeksi penyakit menular seperti
HIV dan AIDS.
Bukan hanya factor gaya hidup yang mempengaruhi terjadinya prostitusi dikalangan
pelajar (remaja). Prostitusi juga terjadi karena sebagian remaja tidak memahami mengapa
terjadi kehamilan, menstruasi, dan hal lain yang terkait dengan seksualitas sehingga dengan
mudah mereka tergabung dalam dunia prostitusi ini. Minimnya pengetahuan mengenai seks
telah membuat para remaja tidak memiliki penangkal dalam soal seksualitas.
Untuk menangkal agar remaja tidak terlibat prostitusi, pendidikan seksual dan
kesehatan reproduksi di sekolah menengah sangat penting. Materi yang diajarkan bukan soal
hubungan seksualnya, pasalnya di Indonesia berbicara seks masih dinilai tabu. Pendidikan
seks lebih menekan pada kesehatan seksual atau reproduksi yang baik. Serta peran orang tua
juga sangat penting. Orang tua harus mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
Apalagi remaja yang mulai beranjak dewasa biasanya perlu pengetahuan seks yang memadai.
Komunikasi antara anak dan orang tua harus pula terjalin. Dengan hubungan yang hangat,

6. biasanya akan lebih terbuka dengan persoalan yang dihadapinya. Orang tua harus belajar
mengatasi konflik yang dihadapi remaja dan mampu memberi solusinya.
II. RUMUSAN MASALAH
A. Apa yang menjadi faktor penyebab tumbuhnya prostitusi ?
B. Apa sajakah yang menjadi problem dari prostitusi ?
C. Bagaimanakah akibat yang muncul dari adanya pelacuran ?
D. Apa sajakah peraturan yang terkait prostitusi ?
E. Apakah pro kontra didalam masyarakat atas penutupan lokalisasi dolly ?
F. Apa saja akibat penutupan dari lokalisasi dolly di lihat dari aspek sosiologis ?
G. Bagaimanakah cara menanggulangi prostitusi ?

7. III. KERANGKA TEORI
A. STUDI PENELITIAN TERDAHULU
Nur Kholis Aziz “Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran di
Kabupaten Tulungagung”. Dalam isi skripsi tersebut. Bahwa sebenarnya tidak ada
landasan hukum yang menjadi pertimbangan, sehingga dibukanya lokalisasi pelacuran di
Kabupaten Tulungagung, namun pertimbangan Pemerintah Daerah melokalisasi pelacuran
melalui Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2002, tentang penyelenggaraan Ketertiban
Umum adalah: pertama,untuk penyelenggaraan ketertiban umum, dalam rangka
menciptakan kebersihan, ketertiban dan menanggulangi praktik-praktik pelacuran liar di
tempat-tempat umum. Kedua,sebab-sebab timbulnya pelacuran karena adanya faktor
ekonomi, lingkungan, urbanisasi, dan problem keluarga yang saling berkaitan, untuk itu
harus dipahami.
Meskipun pelacuran dikatakan penyakit masyarakat yang dengan perlakuannya berakibat
pelanggaran ketertiban umum, namun pelacuran tidak dapat hanya diselesaikan secara
hukum, tapi juga melalui jalan memahami kehidupan sosial. Karena terkait antara
pencakupan biologis dan nafkah hidup bagi warga Negara. Pembinaan ketrampilan juga
menjadikan upaya memberi solusi pekerjaan bagi mereka. Payung hukum yang dijadikan
perlindungan lokalisasi pelacuran di Kabupaten Tulungagung adalah, Peraturan Daerah
Nomor 29 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, dimana melacurkan
diri perbuatan asusila yang hanya dijerat kalau dilakukan ditempat umum. Misalnya
dilakukan di jalan-jalan dan tempat-tempat terbuka. Adanya 2 (dua) lokalisasi pelacuran di
Ngujang dan Kaliwungu Tulungagung ternyata selama ini tidak ada payung hukum yang
kuat, yang dijadikan perlindungan lokalisasi. Sedangkan, keberadaan lokalisasi pelacuran
tersebut masih eksis selama ini di dua lokalisasi Ngujang dan Kaliwungu, hal tersebut
hanya karena pertimbangan sosial dari Pemerintah Dearah sebagai jalan alternatif saat ini.1
1Nur Kholis Aziz, Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Pengaturan Lokalisasi Pelacuran di
Kabupaten Tulungagung,Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, 2007

8. B. TEORI YANG RELEVAN
KONFLIK
Berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara
sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih
(bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain
dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik
dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu
interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik,
kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan
dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi
yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak
pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat
lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu
sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan
sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan
integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.
Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli.
1. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan
kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada
berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara
dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
2. Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan
kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini
terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau
tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.
3. Menurut Robbin (1996), keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh
persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di
dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada.
Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada
konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.

9. 4. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk minteraktif yang terjadi
pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan
organisasi (Muchlas, 1999). Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang
sangat dekat hubungannya dengan stres.
5. Menurut Minnery (1985), Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua
atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun
terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
6. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu pihak
yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau, satu pihak
mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara
negatif (Robbins, 1993).
7. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain,
kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini,
pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang
diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules, 1994:249).
8. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku
komunikasi (Folger & Poole: 1984).
9. Konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang
ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil,
maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps,
1986:185; Stewart, 1993:341).
10. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang
lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang
berbeda – beda (Devito, 1995:381)
Konflik dalam masyarakat dikelompokkan menjadi beberapa kategori antara lain:
 Konflik pribadi
Konflik pribadi merupakan konflik yang terjadi antarpribadi karena adanya
perbedaan-perbedaan tertentu yang saling dipertahankan oleh masing-masing
pihak.
 Konflik rasial

10. Konflik rasial adalah pertentangan kelompok ras yang berbeda karena
kepentingan kebudayaan yang saling bertabrakan.
 Konflik politik
Konflik politik menyangkut golongan-golongan dalam masyarakat (kepentingan)
maupun di antara negara-negara yang berdaulat.
 Konflik antarkelas sosial
Konflik antarkelas sosial adalah konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan
kepentingan masing-masing kelas sosial. Misalnya seperti yang diungkapkan
oleh Karl Marx yaitu konflik antara kelas borjuis dan proletar (buruh).
 Konflik antarkelompok
Konflik antar kelompok adalah konflik yang terjadi karena persaingan untuk
mendapatkan mata pencaharian yang sama atau terjadi karena pemaksaan unsur-unsur
kebudayaan tertentu. Di samping itu mungkin ada pemaksaan agama,
dominasi politik, adanya konflik tradisional yang terpendam.
 Konflik internasional
Konflik internasional biasanya berawal dengan adanya pertentangan antara dua
negara karena kepentingan yang berbeda. Konflik internasional yaitu
pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara (blok) karena
perbedaan kepentingan.
 Konflik berbasis massa
Konflik berlangsung terutama dengan memanfaatkan kekuatan massa. Aspek
kognitif dan afektif rakyat yang sebelumnya sudah terkondisi dengan ideologi
aliran dan ideologi kelompok dimanipulasi sebagai kekuatan pendukung yang
efektif
SEJARAH TENTANG PELACURAN/ LOKALISASI
Sejarah profesi prostitusi merupakan profesi yang tua dalam sejarah, hanya saja tidak
dapat dipastikan siapa yang lebih tua antara profesi prostitusi/ pelacur dan profesi
lawyer/advokad. Profesi pelacur dan juga hakim, lawyer, serta dokter bersama-sama
dengan dukun para normal disebut-sebut sebagai 4 (empat) profesi yang tertua dalam

11. sejarah dunia.2 Sama halnya dengan kemiskinan, pelacuran merupakan masalah
sosial yang tertua, sejak adanya norma-norma perkawinan dalam pergaulan hidup
manusia. Sejak itu pula gejala masyarakat yang dikenal dengan pelacuran, dan
penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah bisa merupakan zina/
pelacuran.3
Timbulnya pelacuran sama tuanya dengan sejarah timbulnya tata tertib masyarakat
seperti perkawinan atau pernikahan. Perwujudan saat itu berlainan dengan praktik
pada saat ini, hal ini tentunya berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan
peradaban itu sendiri di berbagai daerah. Pelacuran telah lama ada dan dikenal,
dalam sejarah manusia seperti diantaranya: Amerika Serikat, Yunan dan Romawi
Kuno, serta di kerajaan Tiongkok lama dan sejak berabad-abad silam. Sejalan
dengan perkembangan sejarah pada masa-masa dahulu, dimana masyarakat masih
sederhana, sebagai suatu gejala. Hal ini lebih banyak dijumpai di negara Amerika
Serikat.
Sejak zaman koloni banyak perempuan masuk daerah Amerika Serikat, dari Eropa
bersama dengan kaum pendatang lainnya. Beberapa diantaranya datang bersama-sama
dengan kaum penjahat. Tulisan dan kotbah-kotbah kaum pendatang semuanya
memberikan gambaran, tentang kejahatan dan pelacuran di daerah-daerah Amerika
Serikat. Sepanjang pantai Gading dan beberapa suku Indian Amerika, masyarakat
memiliki kebiasaan untuk melacurkan istri, dan putri mereka guna mendapatkan
keuntungan tertentu.
Penggantian dari pihak suami menjadi hak seorang dewa menyebabkan adanya suku-suku
dahulu, melakukan pelacuran keagamaan atau dikenal dengan istilah “religious
prostitusi”. Sebagai contoh, yang terdapat di dalam buku Ewe Tshi yang mendiami
pantai Afrika Barat. Bahwa pendeta perempuan menganggap dirinya sebagai istri
dari dewa yang mereka sembah, dan untuk itu mereka melakukan hubungan kelamin
dengan laki-laki yang bukan suaminya.
2 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, PT. Adya Bakti, Bandung, 2003, hal 70.
3 Soejono D, Pathologi Sosial, Alumni, Bandung, hal 102

12. Perbuatan itu dianggap bukan sebagai perbuatan yangtercela. Demikian halnya di
India sejak abad ke-8 dan ke-9, penyanyi-penyanyi di biara sering melakukan
hubungan kelamin sebagai bentuk pemujaan.
“Pada zaman kerajaan Yunani Kuno pelacuran merupakan suatu lembaga sosial yang
terhormat dan diakui oleh publik. Istri-istri raja Yunani Kuno, harus berdiam diri
terus di rumah dan tidak boleh keluar serta dilarang berada di tempat-tempat umum
seperti pada pertandingan-pertandingan dan teater-teater, dan kalau mereka boleh
keluar oleh suaminya harus memakai kerudung muka. Mereka menganggap sebagai
penghasil anak yang akhirnya pria-pria Yunani Kuno, yang terhormat mencari
wanita-wanita pelacur untuk hiburan”4
Di Negara Roma hubungan badan (seksual) di luar perkawinan adalah dianggap
sebagai perbuatan penyelewengan moral, dan hal tersebut merupakan perbuatan
yang harus dikenakan sanksi hukuman berat. Meskipun kenyataan pada akhirnya
diadakan hukuman berat, namun pelacuran menjadi gejala sosial yang dianggap
lumrah. Apalagi ketika Kaisar Roma sendiri melanggar hukum dengan main
perempuan-perempuan pelacur, di tempat tertentu/ khusus yang mewah, lengkap
dengan tempat pemandian dan pemijatan. Maka akhirnya, larangan pelacuran itu
menjadi tidak berlaku, dan kesucian terhadap perkawinan yang sah menjadi rusak.
Di Yunani perzinaan dianggap adat kebiasaan hak istimewa seorang laki-laki, dan
perempuan ulung bisa menjadi perempuan yang mempunyai kedudukan tinggi dalam
masyarakat. Di Roma pada masa kekuasaan kekaisaran terakhir, ketika kerajaan
lama mengalami keruntuhan, perzinaan menjadi praktik umum dan biasa bagi laki-laki
maupun perempuan, yang belum atau sudah kawin. Dan perempuan dari kelas
tinggi/ kalangan mewah bisa turun pangkat menjadi pelacur yang menawarkan
dirinya, pada siapa saja asal dapat kepuasan.
4 B. Simanjutak, Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial, Penerbit Tarsito, 1981. hal 22.

13. Setelah pengakuan dan penyebaran agama Nasrani, timbul pandangan baru terhadap
pelacur, dan berusaha mengembalikan mereka kejalan yang benar. Pandangan
demikian ini pada dasarnya mempersamakan kedudukan perempuan dan laki-laki di
hadapan Tuhan. Jadi, berbeda dengan masalah sebelumnya, pelacuran pada
hakikatnya tidak dapat di terima dan menjadi masalah sulit.
Di Eropa raja-raja pertama abad pertengahan, selain memperkenalkan sistem selir,
pelacuran juga pada abad pertengahan, mungkin hanya dapat dimengerti bila
dihubungkan dengan tiga macam kepentingan sosial. Pertama, adalah dihubungkan
dengan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan menjaga anak istri dari pengaruh-pengaruh
pelacuran, dan juga untuk kepentingan agama. Dan kepentingan ini
merupakan pencegahan. Keduaadalah, untuk mencegah rumah pelacuran menjadi
tempat pusat kekacauan, kejahatan. Untuk kepentingan ini rumah pelacuran diawasi
oleh petugas pemerintah, dengan mengharuskan pelacur yang berpraktik mendapat
izin terlebih dahulu dari pemerintah. Ketiga,adalah kepentingan keuangan, dimana
pemerintah ingin mendapat bagian.
Pada permulaan abad XV ditandai dengan munculnya anggapan-anggapan baru
mengenai pelacuran, yaitu dengan kesadaran akan bahaya penularan penyakit
kelamin, yang telah melanda Eropa Selatan menjalang akhir abad XV dan
mengganaskan di abad XVI. Telah di perkirakan sepertiganya penduduk Eropa telah
meninggal, akibat penyakit kelamin dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Ketakutan ini diperbesar lagi dengan adanya tindakan pendeta-pendeta Gereja yang
tidak mampu untuk mengatasi persoalan pelacuran. Kemudian diadakan pengawasan
yang keras dan ketat, bahkan ditetapkan undang-undang yang berisi tentang
penghukuman para pelacur. Di Paris contohnya dengan ordonansi 1635 yang
menyebutkan bahwa, tanpa pengadilan resmi, pelacuran dapat dibuang keluar daerah
seumur hidup. Selanjutnya bahwa diharuskan pemeriksaan bagi pelacuran yang
untuk berobat di kota Paris, tetapi

14. penyakit kelamin tersebut telah menjalar dengan cepat di abad XIX, sedang undang-undang
itu sendiri tidak mampu menghapuskan sesuai dengan harapan. Tetapi,
dengan pelacuran itu sendiri bukan merupakan penyebab satu-satunya penyakit
kelamin. Pelacuran hanya merupakan bentuk yang paling nyata dibanding hubungan-hubungan
kelamin di luar pernikahan. Sumber penyakit itu sendiri bukan berasal dari
para pelacur saja, melainkan dari laki-laki dengan siapa berhubungan. Pada perang
dunia ke-II, penyakit kelamin yang tidak terkontrol oleh pemerintah menjadi banyak,
maka pada tahun 1919 liga bangsa-bangsa mengambil keputusan, mempercayakan
persetujuan mengenai perdagangan-perdagangan wanita, dan pelacuran di bawah
pengawasan Internasional.
Konverensi Jenewa tahun 1921 menyarankan rencana persetujuan, yang memohon
dewan liga bangsa-bangsa untuk membentuk komite penasihat, dan menyarankan
supaya wakil-wakil negara yang di undang untuk membuat laporan tahunan,
mengenai pelacuran di negaranya masing-masing. Sementara pelacuran berada di
Indonesia sejak masih berbentuk kerajaan. Dalam hal ini Rukmini Kusuma Astuti
menyatakan:
“Hal tersebut berakar adanya kelas dalam masyarakat, kelas tuan tanah, dan kelas
petani miskin. Golongan pertama mempunyai kedudukan ekonomi kuat sehingga
mereka mampu memelihara istri dan selir. Selir-selir ini banyak diambil dari
keluarga petani dan rakyat kecil. Keadaan yang demikian menimbulkan
perguncingan dan pelacuran.”5
PENGERTIAN PROSTITUSI ATAU PELACURAN
Pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro-stituere atau pro-stauree yang berarti
membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan
pergendakan. Sehingga pelacuran atau prostitusi bisa diartikan sebagai perjualan jasa
seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang.
5Rukmini Kusuma Astuti, Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat, Thesis, Fakultas
Psikologi Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, hal 17

15. Pelacur wanita disebut prostitue, sundal, balon, lonte; sedangkan pelacur pria disebut
gigolo. Pelaku pelacur kebanyakan dilakukan oleh wanita. (Samad : 2012)
Bloch (dalam Winaya, 2006) berpendapat pelacuran adalah suatu bentuk
perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada
siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk
persembahan maupun kegiatan seks lainnya yang memberi kepuasan yang
diinginkan oleh yang bersangkutan.
Sekanto (dalam Syani, 1994 : 193) menganggap pelacuran itu sebagai suatu
pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan
perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. Ia memandang hal itu
adalah suatu pekerjaan yang mendapat imbalan, artinya keterlibatan seseorang dalam
hubungan pekerjaan itu mempunyai keteraturan dan secara lahiriah tidak
memperlibatkan adanya unsure paksaan atau pemerkosaan.
Untuk lebih luas dan mendalam memahami prostitusi atau pelacuran ini, maka
penulis akan mengulas beberapa pendapat dan rumusan para ahli mengenai
pelacuran sebagai berikut:
1. Amstel (dalam kartini kartono, 1980 : 205), mengatakan bahwa: prostitusi adalah
penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki- laki dengan pembayaran.
2. Kartono (1988 : 206) mengatakan bahwa:
a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi
impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintergrasi, dalam
bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang
(promiskuitas).
b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan
badan, kehormatan dan kepribadian kepda banyak orang untuk memuaskan
nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya
untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

16. IV. PEMBAHASAN
A. FAKTOR PENYEBAB TUMBUHNYA PROSTITUSI
Menurut Soedjono (dalam Winaya: 2006), motif-motif atau faktor penyebab yang melatar
belakangi tumbuhnya pelacuran atau praktik prostitusi adalah:
1. Tekanan ekonomi.
2. Aspirasi materiil yang tinggi dalam diri wanita dan kesenangan-ketamakan terhadap
pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah namun
malas bekerja.
3. Rasa ingin tahu yang besar terhadap masalah seks khususnya untuk remaja yang
kemudian masuk ke dalam dunia pelacuran oleh bujukan-bujukan orang-orang yang
tidak bertanggung jawab.
4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan.
5. Adanya kebudayaan eksploitasi pada jaman modern khususnya terhadap kaum lemah
(wanita) untuk tujuan komersial.Peperangan dan masa kacau di dalam negeri
meningkatkan pelacuran.
6. Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah pertambangan dengan
konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan rasio kaum pria
dan wanita di daerah tersebut.
7. Perkembangan kota-kota daerah pelabuhan dan industri yang sangat cepat dan
menyerap urbanisasi tanpa ada jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan kecuali
menjadi PSK bagi anak-anak gadis.
8. Bertemunya bermacam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat.
Berdasarkan uraian diatas seolah-olah pelacuran bukan suatu masalah sosial, akan tetapi
secara social justru yang menjadi persoalan adalah karena adanya keteraturan dengan
dukungan keamanan itu yang akan membuat profesinya menjadi berkembang dan
melembaga. Dan dalam prostitusi tersebut ada yang disebut dengan germo, yang
kemudian diperhalus menjadi Bapak atau ibu asuh, sementara yang diasuh sebagai anak
asuh.

17. Dua Faktor Besar Pendorong Timbulnya Pelacuran
1. Faktor Kejiwaan
Sejumlah faktor psikologi tertentu memainkan peranan penting yang
menyebabkan seseorang perempuan melacurkan diri. Bahwa, perempuan-perempuan
yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang
miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kebanyakan
kurang pendidikan. Standar modal keluarga keluarga mereka pada umumnya
rendah, dan cara orang tua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah,
tidak bijaksana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kurangnya kasih sayang dapat membawa pada keadaan tak berdaya. Di samping
itu juga, di dukung sejumlah faktor sosial, misalnya keinginan untuk melepaskan
diri dari kenyataan hidup keluarga, dan masyarakat yang tidak tertahankan lagi.
Adanya keinginan untuk mengikuti cara hidup di kota-kota dengan segala
kemewahaan, juga dapat mendorong seseorang melacurkan diri. Dalam hal ini
Rukmini menyebutkan sebagai berikut:
“Faktor moral individu dan moral masyarakat sebagai faktor yang cukup penting
artinya di dalam terjadinya pelacuran. Hal ini dapat dilihat di negara-negara yang
telah maju, dimana faktor ekonomi sering dianggap bukan faktor lagi yang
menyebabkan bukan wanita melacurkan diri, tetapi dikarenakan juga adanya
demoralisasi yang dialami oleh masyarakat dan individu pendukungnya, Di dalam
usaha pemuasan nafsu sexsual seseorang, peranan sanksi masyarakat yang
tercermin dalam keadaan moralnya sangat menetukan tindakan seseorang dan
karenanya itu masalah pemuasan sex untuk mengadakan hubungan kelamin bukan
hanya masalah kebutuhan biologis semata. Selanjutnya dikatakan, pembentukan
moral individu terutama dalam kehidupan sexnya, sangat ditentukan oleh
pendidikan didalam keluarga, dimana individu diperkenankan untuk pertama
kalinya dengan baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, benar dan salah serta hal
lainnya. Kemudian moral seks tersebut terinternanasi oleh si anak tanpa disadari.6
6Rukmini Kusuma Astuti, Op., Cit, hal 35.

18. Kegagalan-kegagalan di dalam hidup individu karena tidak terpuaskan
kebutuhannya (baik biologis maupun sosial), dapat menimbulkan efek psikologis.
Sehingga, mengakibatkan situasi kritis pada diri individu tersebut. Di dalam
keadaan kritis ini mudah mengalami konflik batin, dan sadar atau tidak sadar
mereka mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Dalam keadaan yang
demikian inilah orang akan mudah terpengaruh ke jalan yang sesat. Seperti yang
telah disebutkan oleh Warauow, berbagai faktor psikologis yang dapat
menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah sebagai berikut:
1) IQ rendah sekitar 65 % sebagian besar wanita pelacur mempunyai IQ rendah,
yang terbagi: labilitas, dengan IQ 70-90, imbesil dengan IQ 50-70 dan idiot
dengan IQ dibawah 50, mereka yang idiot ini jarang hidup diatas 30 tahun.
2) Kehidupan sosial yang abnormal, misalnya: hipersexual dan sadis sex.
3) Kepribadian yang lemah misalnya meniru.
4) Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya kurang dapat membedakan
baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan lain-lain.
5) Mudah terpengaruh (suggestible).
6) Memiliki motif kemewahan, yakni menjadikan kemewahan sebagai tujuan
utama.
2. Faktor Sosial Ekonomi.
Sejumlah faktor sosial ekonomi sering disebut sebagai faktor pendorong
seseorang melacurkan diri. Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori anatomi
Durkheim, yang didasarkan pada anggapan banyak kebutuhan ekonomi tidak
terpenuhi. Dengan demikian diperlukan aturan umum ataupun sesuatu, yang
menjaga tindakan sewenang-wenang dari pada anggota masyarakat yang ingin
memenuhi kebutuhannya itu.
Bila aturan-aturan tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat lagi mengontrol
keadaan, timbulllah situasi seolah-olah tidak ada lagi norma, peraturan-peraturan
mengikat dengan sangat lemah. Keadaan anatomipun akan menguasai
masyarakat. Biasanya pelanggaran terhadap depresi ekonomi, ataupun ketika
pesatnya kemajuan teknologi di dalam masyarakat. Teori sosial diatas secara
khusus pula dapat dipakai dalam usaha menjelaskan mengapa seorang melacurkan

19. diri. Reckless menyebutkan sejumlah kondisi sosial ekonomi yang amat penting
artinya dan menjerumuskan seorang perempuan melacurkan diri. Keadaan sosial
tersebut adalah:
a. Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tingal di desa terpencil.
b. Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota
besar, diantaranya mereka yang sedang hamil tanpa suami.
c. Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.
d. Berasal dari keluarga yang pecah (broken home).
e. Telah dicerai suaminya.
f. Jatuh ke tangan-tangan agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa-mangsa
baru, untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran.
Adanya pemupukan kekayaan pada golongan tertentu, terjadinya kemlaratan pada
golongan bawah atau dengan kata lain, adanya hierarki di bidang kehidupan
ekonomi, memudahkan bagi penguasa rumah bordil mencari wanita-wanita dari
kelas melarat. Hubungan faktortersebut dapat melahirkan pelacuran, tidak hanya
masalah ekonomi saja tetapi faktor sosial dan hukum sangat menentukan
terjadinya proses ini.
B. PROBLEM PROSTITUSI
a. Pelacuran sebagai masalah sosial
Pelacuran merupakan masalah sosial, karena merugikan masyarakat dalam hal
ketentraman, kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan
bersama. Hal ini menjadi nyata biladihubungkan dengan penularan penyakit
kelamin, ajaran beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa Indonesia.
b. Pelacuran dan penyakit kelamin
Pelacuran dapat mendatangkan penyakit kelamin yang amat berbahaya, seperti
misalnya: sipilis dan kencing nanah yang dapat dengan mudah ditularkan
kepada istri, dan anak-anak si penderita. Betapa meluasnya penyakit kelamin
ditengah-tengah masyarakat dapat dilihat dari tulisan Rukmini (1984 :68) yang
menyatakan sebagai berikut:

20. “Menurut hasil pelaksanaan survey lembaga P4K di Surabaya maka diperoleh
data sebagai berikut: diantaranya alat-alat negara didapatkan angka sipilis aktif
dan laten sebesar 30,8 persen, buruh-buruh pabrik dan perusahaan 10,5 persen,
rakyat bebas di dalam suatu kampung 8 persen, diantaranya mahasiswa 1,61
persen dan diantaranya ibu-ibu hamil yang memeriksakan diri di B.K.I.A di
kota Surabaya didapatkan sipilis 11,16 persen.”7
Dari hasil survey di atas kiranya dapat digaris bawahi, bahwa majunya
pengetahuan di bidang obat-obatan, ternyata belum dapat membatasi dan
menjamin melusnya penyakit kelamin di masyarakat. Ada beberapa hal yang
menyulitkan usaha-usaha untuk membatasi meluasnya penyakit kelamin,
terutama karena belum adanya kesadaran dari banyak perempuan pelacur akan
bahaya-bahaya yang dapat di timbulkannya. Adamang Rochim, menuliskan
hasil penelitiannya terhadap 122 orang pelacur sebagi berikut:
“Hampir lima puluh persen diantara mereka tidak dapat injeksi. Berdasarkan
hasil observasi penulis ada beberapa wanita pelacur yang memang takut di
injeksi, sehingga walaupun datang di tempat penyuntikan itu dia. Hanya
membayar uang Rp. 75, 00 dengan menyerahkan kartu kemudian diberi tanda
bahwa ia mudah di injeksi yang sebenarnya mereka tidak mau di injeksi.”8
Dari hasil penelitian di atas selanjutnya dapat diberi kesimpulan, bahwa
penyakit kelamin yang menyertai pelacuran mempengaruhi kesejahteraan
sebagai anggota masyarakat, karena penyakit kelamin mengancam
keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani, maupun
sosial mereka. Pelacuran sebagai masalah sosial, yang telah dibahas dari segi
penyakit kelamin yang ditimbulkan, juga akan dilihat dari pandangan agama,
yakni Agama Islam. Pelacuran dilihat dari pandangan agama menyangkut
nilai- nilai, yakni nilai yang buruk.
7Rukmini Kusuma Astuti. Op., Cit. hal 68.
8Adamang Rochim, 19981, Pelacuran Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Kesejahteraan
Keluarga, Penerbit Tarsito, Bandung, hal 68.

21. Pengertian buruk antara lain, disebutkan dalam hukum Islam yang bersumber
dari Al-Qur’an dan Hadis NabiMuhammad saw, di dalam Al-Qur’an tidak ada
ayat yang menyebutkan pelacuran tetapi hanya menyebut perzinaan. Pelacuran
merupakan perzinaan menurut pandangan agama Islam. Mengenai sanksi
hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang pezina, Allah swt. Didalam
Surat An-Nur ayat 2, Al-Qur’an dan terjemahannya sebagai berikut:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”
Nabi Muhammad saw. Sangat mengutuk perbuatan zina, karena zina termasuk
perbuatan dosa besar dalam Islam. Para Imam empat madzhab didalam Islam,
yaitu Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi’i bersepakat, bahwa perbuatan zina
adalah suatu dosa besar yang wajib dikenakan hukuman kepada para
pelakunya. Dengan demikian pelacur merupakan masalah yang harus di
tanggulangi karena bertentangan dengan moral Islam.
c. Pelacuran Dilihat dari Pandangan Adat Tradisi.
Pelacuran merupakan masalah sosial, bukan hanya bila ditinjau dari segi
penularan penyakit kelamin dan pandangan Islam. Tetapi juga merupakan
masalah sosial bila dilihat dari segi adattradisi, sebagaian besar suku-suku
bangsa di Indonesia yang telah mengakui lembaga perkawinan sebagai
lembaga yang luhur. Sehingga setiap perhubungan kelamin di luar perkawinan,
merupakan perbuatan tercela, bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah.
Reaksi masyarakat terhadap delik kesusilaan tidak dapat diabaikan. Sehingga,
hendaknya adat tradisi dapat dijadikan dasar dalam putusan hakim dalam
menerapkan delik kesusilaan ini. perempuannya karena diketahui telah
melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain yang bukan suaminya.9
9Nur Kholis Aziz, Op., Cit. hal 45

22. C. AKIBAT ADANYA PELACURAN
Akibat yang timbul dari aktivitas pelacuran dapat bersifat negatif maupun positif.
Akibat negatif jauh lebih banyak daripada akibat positinya. Akibat negatif, yaitu
akibat yang menimbulkan dan menyebarluaskan bermacam-macam penyakit kotor
dan menular yang sangat berbahaya, yakni penyakit akibat hubungan kelamin atau
penyakit hubungan seksual (PHS).
 Dalam bidang moral, susila, hukum dan agama, pekerjaan pelacuran termasuk
demoralisasi (tidak bermoral), Yang bergaul imtim dengan mereka juga
demoralisasi, karena itu masyarakat memandang rendah martabat wanita pelacur.
 Pelacuran juga dapat menimbulkan kriminalitas dan kecanduan bahan nar-kotika,
karena di tempat-tempat pelacuran biasanya adalah tempat berkumpulnya para
penjahat professional yang berbahaya dan orang-orang yang sedang ber-masalah
dengan keluarga atau masalah yang lain.
 Selain di bidang kesehatan dan moral, pelacuran dapat juga mengakibatkan
eksploitasi manusia oleh manusia yang lain, karena umumnya wanita-wanita
pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus
diterimanya. Sebagian besar pendapatannya harus diberikan kepada germo, para
calo, centeng, dan sebagainya. Apabila dilihat dari akibat berbahayanya, gejala
pelacuran merupakan gejala sosial yang harus ditanggulangi, sekalipun
masyarakat menyadari bahwa sejarah membuktikan sangat sulit memberntas dan
menang-gulangi masalah pelacuran, karena ternyata makin banyak tipe-tipe
pelacuran yang ada dalam masyarakat.
 Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
Dengan adanya wanita tuna susila akan mengakibatkan sendi-sendi dalam
keluarga rusak. Semakin banyak pengguna akan semakin memperbanyak jumlah
WTS ini, dan akan menular ke masyarakat luas.
 Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama

23. Dengan meluasnya prostitusi akan merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan
agama . Karena pada dasarnya prostitusi bertentangan dengan norma moral,
susila, hukum dan agama
 Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika dan
minuman keras Prostitusi sangat berkaitan erat dengan minuman keras dan
narkotika. Minuman keras dan narkotika akan digunakan sebagai doping dalam
hubungan seksual
 Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit.
Adapun penyakit yang ditimbulkan dari perilaku prostitusi ini ialah HIV Aids,
HIV Aids sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Agar virus ini tidak
merambat terlalu jauh perlu adanya pencegahan yaitu dengan mempersempit
jaringan prostitusi ini .
D. PERATURAN TERKAIT PROSTITUSI
Adapun peraturan yang terkait dengan masalah prostitusi ini adalah Pasal 296 KUHP
untuk praktik germo dan Pasal 506 KUHP untuk muciwari : barang siapa yang
sebagai mucikari mengambil untung dari perbuatan cabul seorang perempuan,
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Sedangkan untuk
pelakunya sendiri belum ada hukumannya .
Dalam menanggulangi masalah prostitusi ini sangatlah sukar dan harus melalui proses
dan waktu yang panjang, dan memerlukan pembiayaan yang besar. Usaha untuk
mengatasi masalah prostitusi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Usaha yang bersifat preventif
Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk
mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa :
 penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan
penyelenggaraan pelacuran.
 pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat
keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan

24.  memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, diseseuaikan dengan kodrat dan
bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
hidup setiap harinya.
 penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam
kehidupan keluarga
 penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar
porno, film- film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
 meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya
2. Tindakan yang bersifat represif dan kuratif
Usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan
dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk kemudian
membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha tersebut antara lain berupa :
 melalui lokalisasi, dengan lokalisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan
atau kontrol yang ketat. Karena lokalisasi sendiri pada umumnya di daerah
terpencil yang jauh dari keramaian.
 untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan
resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang
susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral
dan agama, latihan–latihan kerja dan pendidikan keterampilan agara mereka
bersifat kreatif dan produktif.
 penyempunaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang
terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
 menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan
profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila.
E. PRO KONTRA MASYARAKAT ATAS PENUTUPAN LOKALISASI
DOLLY
Gang Dolly merupakan tempat pelacuran yang diperkirakan terbesar di Asia
Tenggara menjadi salah satu lokalisasi yang ramai dikunjungi oleh para lelaki

25. hidung belang baik tua maupun muda, apalagi ketika malam hari di gang-gang
Dolly tersebut seringkali macet Kemaksiatan (perzinaan) yang seringkali
memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Saat ini gencar-gencarnya isu
penutupan gang Dolly diwacanakan dari berbagai pihak. Dan hal tersebut juga
banyak yang mendukung, dan ada juga yang tak merelakan jika Gang dolly
tersebut ditutup.
Saifullah Yusuf wakil gubenur mendesak wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
agar menutup lokalisasi Dolly. Usul tersebut didasari temuan 80% PSK
mengalami gangguan reproduksi hingga terjangkit penyakit kelamin. Sehingga
pemkot harus bersinergi membuat program pembinaan PSK seperti keterampilan
dan wirausaha (Jawa Pos, 29-09-2010)
Anggota komisi E (Kesejahteraan Masyarakat) Heri Prasetyo (kader partai
Demokrat-dapil Jember-Lumajang) menyatakan pemprov dan pemkot/pemkab
seharusnya bersinergi meningkatkan pemerataan pembangunan. Menurutnya
banyaknya PSK (pekerja seks komersial) karena faktor ekonomi dan kebanyakan
dari mereka berasal dari luar Surabaya sehingga harus diadakan program
pengentasan kemiskinan di daerah. Hal tersebut akan merangsang para PSK
tersebut ke daerahnya masing-masing. Kemudian, Dolly direhabilitasi menjadi
tempat industri atau perdagangan. Penutupan dilakukan secara pelan-pelan
dengan menyadarkan sekaligus memberikan solusi (Jawa Pos, 29-09-2010).
Anggota komisi C Sugiri Sancoko mengungkapkan meski pemkot meningkatkan
operasi yang melarang kedatangan PSK dari tempat lain, belum ada jaminan
upaya tersebut berhasil. Hal tersebut diakibatkan masih bergentangannya sindikat
trafficking (perdagangan manusia).
Ketua PCNU Kota Surabaya KH. Syaiful Fahmi juga menyatakan setuju dengan
penutupan lokalisasi yang menurut Eko Haryanto kepala Dinas Sosial “Dolly
Legal iya, gak juga iya”, dimana Dolly tidak pernah diresmikan sebagai lokalisasi,
jadi tidak ada landasan hukum untuk menutup lokalisasi tersebut (Jawa Pos, 01-
10-2010
Sebagian besar masyarakat mungkin menganggap bahwa pekerja seks komersial
merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas, karena menimbulkan

26. dampak yang tidak baik di masyarakat. Namun dalam realitasnya masyarakat
mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang keberadaan PSK, ada
yangmenentang dan menolaknya namun ada pula yang menerimanya. Bagi
mereka yang menerima, antara lain dikarenakan:
a. Sebagian anggota masyarakat tersebut sudah kecanduan terhadap pelayanan
yang diberikan PSK, dengan cara yang mudah dan bisa mendapatkan kepuasan
sesaat.
b. Keberadaan PSK itu dianggap sebagai hal biasa, sehingga orang berperilaku
acuh tak acuh terhadapnya.
c. Keberadaan PSK telah mendatangkan keuntungan ekonomis begi kehidupan
mereka sehari-hari.
d. Sedangkan bagi mereka yang menolak, alasan yang kuat adalah karena factor
agama, kesopanan, tata susila, maupun adat ketimuran serta karena bisa
merusak moral generasi muda.
F. PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY DI LIHAT DARI ASPEK
SOSIOLOGIS
Masalah tersebut yakni progja penutupan Dolly bisa mempunyai dua fungsi yaitu
fungsi manifes (diharapkan dan disadari) dan fungsi laten (tidak dimaksudkan dan
tidak disadari) yang mengadaptasi pendapat dari Robert King Merton seorang
sosiolog dari aliran modern. Fungsi manifes dari penutupan Dolly tersebut
diantaranya tidak adanya lagi perilaku amoral atau perilaku keji yang meresahkan
banyak masyarakat. Mengurangi penderita penyakit yang mematikan yakni virus
HIV dan AIDS. Sebagai salah satu perintah Allah untuk memerangi kemaksiatan
yakni amal ma’ruf nahi munkar.
Sedangkan, fungsi laten dari penutupan Dolly tersebut diantaranya
memungkinkan adanya peningkatan korban pemerkosaan, illegalitas seks semakin
bebas yang mengakibatkan penanganan dan pengurangan penderita virus HIV dan
AIDS sulit ditangani, mematikan pendapatan warga sekitar Dolly seperti tukang
parkir, warung kopi, dan sebagainya.

27. G. CARA MENANGGULANGI PROSTITUSI
Usaha-usaha dalam penanggulangan terhadap pelacuran harus segera di-lakukan
sebab kalau tidak segera dilakukan, maka gejala dan penyakit sosial ini lama
kelamaan dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang wajar dan normal. Dengan
adanya pandangan seperti itu berarti bahwa masyarakat mulai jenuh dalam
menghadapi segala permasalahan yang berhubungan dengan pelacuran. Dengan
demikian, apabila masyarakat mulai jenuh, maka usaha-usaha penanggulangan ter-hadap
pelacuran akan mengalami banyak hambatan, padahal akibat-akibat adanya
pelacuran sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat dan generasi anak-anak
di masa mendatang.
Usaha-usaha dalam penanggulangan permasalahan wanita tuna susila atau pelacuran
ialah dengan berusaha membendung dan mengurangi merajalelanya tindakan
pelacuran yang membahayakan. Dalam hal ini, Dinas Sosial perlu bekerja sama
dengan instansi lain yang terkait dan tokon-tokoh masyarakat dan agama untuk
mengatasi dan menanggulangi pelacuran. Usaha-usaha untuk memberantas dan
menanggulangi pelacuran dapat dilakukan secara preventif dan represif. Usaha
preventif adalah usaha untuk mencegah jangan sampai terjadi pelacuran, sedang
usaha represif adalah usaha untuk menyembuhkan para wanita tuna susila dari
ketunasusilaanya untuk kemudian dibawa ke jalan yang benar agar menyadari
perbuatan yang mereka lakukan itu adalah dilarang oleh norma agama.
Adapun usaha-usaha yang bersifat preventif untuk menanggulangi dan mengatasi
pelacuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
1. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohaniaan.
2. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak
usia puber untuk menyalurkan kelebihan energinya dalam aktivitas positif.
3. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita .
4. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam
kehidupan rumah tangga.

28. 5. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua unsur lembaga terkait dalam
usaha penanggulangan pelacuran.
6. Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial dengan tujuan memberikan pe-mahaman
tentang bahaya dan akibat pelacuran.
Sementara itu, usaha-usaha yang bersifat represif untuk menanggulangi atau
mengurangi pelacuran dalam masyarakat dapat dilakukan berbagai hal, antara lain
(Kartini Kartono, 1998):
1. Melalui lokasilisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melaku-kan
pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan ke-amanan
para pealacur dan para penikmatnya.
2. Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi para pelacur agar bisa di-kembalikan
sebagai warga masyarakat yang susila.
3. Penyempurnaan tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang ter-kena
razia disertai pembinaan sesuai minat dan bakat masing-masing.
4. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan
profesi pelacuran dan mau mulai hidup baru.
5. Mengadakan pendekatan terhadap keluarga para pelacur dan masyarakat asal
mereka agar keluarga mau menerima kembali mantan wanita tuna susila itu guna
mengawali hidup baru.
6. Melaksanakan pengecekan (razia) ke tempat-tempat yang digunakan untuk
perbuatan mesum (bordil liar) dengan tindak lanjut untuk dilakukan penutupan.
Dalam Convention for the Suppresion of the Traffic to Persons and of the
Prostitution of Others tahun 1949, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap
Perempuan (diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984) dan terakhir pada bulan Desember 1993 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) perdagangan perempuan serta prostitusi paksa dimasukkan sebagai bentuk
kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan pengakuan bersama komunitas
internasional bahwa dalam prostitusi, apa pun bentuk dan motivasi yang melandasi,

29. seorang perempuan yang dilacurkan adalah korban. Yang juga ironis adalah, dari
berbagai pola pendekatan terhadap prostitusi, baik upaya penghapusan, sistem
regulasi, atau pelarangan, perlindungan memadai akan hak sebagai individu dan
warga negara para perempuan korban itu masih terabaikan.
Nuansa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan masalah prostitusi
selama ini sangat tinggi. Sejak awal rekrutmen, nuansa ekonomis, kemiskinan, dan
beban eksploitasi sangat kental dialami perempuan yang dilacurkan, yang umumnya
berasal dari keluarga miskin. Setelah terjebak di dalam dunia prostitusi pun mereka
tak memiliki banyak kesempatan untuk keluar, hanya mampu berharap suatu saat
jalan itu terbuka.
Di wilayah DKI Jakarta misalnya, landasan kebijakan yang digunakan aparat dalam
melakukan penertiban terhadap para perempuan yang dilacurkan adalah Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI
Jakarta. Sementara, secara substantif peraturan ini sudah bermasalah. Pada awal
proses pembuatan misalnya, masyarakat tidak dilibatkan dan tidak didengar
suaranya, khususnya masukan dari warga di sekitar lokasi prostitusi yang sebenarnya
penting didengar karena mereka jugalah yang terkena imbas praktik prostitusi
dengan segala eksesnya.
Isi Perda No 11/1988 oleh banyak kalangan dipandang cenderung diskriminatif dan
bias kelas, karena yang menjadi sasaran penertiban kebanyakan mereka yang
beroperasi di jalan dengan alasan melanggar ketertiban umum. Sementara di
diskotek, pub, klab malam eksklusif, dan hotel berbintang yang terselubung, alasan
penertiban hanyalah pelanggaran jam buka tempat hiburan, dan itu pun bisa “diatur”.
Di pihak lain, dari kelompok yang memakai bendera agama, penggerebekan
dilakukan sepihak, sering tidak manusiawi, destruktif tanpa pandang bulu, bahkan
cenderung main hakim sendiri. Padahal, agama mengajarkan manusia berbuat baik,
termasuk pada perempuan yang dilacurkan, yang seharusnya justru dibimbing yang
benar.
Upaya penghapusan lokalisasi yang marak beberapa tahun terakhir justru membuat
“kantung-kantung” prostitusi baru makin menyebar dan tak terpantau. Termasuk
risiko terkena HIV/AIDS yang sulit dikontrol karena pemeriksaan rutin pada para

30. perempuan yang dilacurkan di lokalisasi terhenti. Hak-hak mereka atas pelayanan
kesehatan yang memadai kian terabaikan. Apalagi jika diketahui, sebagai pengidap
AIDS atau HIV positif, kekerasan yang dialami akan semakin berlipat, termasuk
terhadap anggota keluarga korban.
Saat aparat melakukan penertiban, sering terjadi salah tangkap karena ada asumsi
bahwa setiap perempuan yang keluar pada malam hari adalah perempuan nakal,
sementara laki-laki yang keluyuran malam hari tak pernah dipersoalkan. Nuansa bias
jender di sini terjadi selain dalam bentuk stigmatisasi, juga diskriminasi, karena
jarang laki-laki sebagai konsumen, germo atau mucikari, serta pengusaha tempat
prostitusi ditangkap dan diproses secara hukum. Kalaupun ada laki-laki yang
tertangkap, aparat hanya mendata, memberi penyuluhan, dan menyuruh pulang.
Sementara para perempuan yang terjaring, didata, diberi penyuluhan dan disuruh
membayar denda, atau dimasukkan ke panti rehabilitasi selama beberapa bulan.
Mereka juga sangat rentan pelecehan seksual oleh aparat selama proses penertiban.
Seringkali pemerintah membuat kebijakan dengan tak memperhatikan fungsi laten
dari kebijakan tersebut. Fungsi manifes yang selalu menjadi prioritas pemikiran
mereka. Pemerintah sebaiknya terlebih dulu melakukan penyadaran sekaligus
pemberdayaan secara menyeluruh dan kritis terhadap PSK dan nasib ekonomi warga
sekitar lokalisasi. Baru berinisiatif untuk menutup Gang Dolly tersebut.

31. V. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pelacuran merupakan masalah sosial yang berpengaruh sangat besar terhadap
perkembangan moral. Kondisi ini sangat mengkawatirkan terhadap masalah bagi
keluarga dan generasi muda, serta akan semakin menjalarnya penyakit kelamin.
Penyakit kelamin ini terasa semakin menjalar akhir-akhir ini karena semakin
banyaknya korban penyakit HIV/AIDS yang belum ditemukan obatnya. Pelacuran
berkembang karena dorongan tekanan-tekanan sosial, keputusasaan, kehilangan
pekerjaan, pelarian bagi yang putus cinta, dan semakin banyaknya orang yang
menggandrunginya. Hal ini ditandai oleh adanya fasilitas lokasi secara khusus, meski
beralasan daripada berkeliaran di jalan-jalan, di stasiun kereta api, di sekitar kantor
polisi, atau di tempat-tempat umum yang terlihat sepi. Pada masa sekarang angin
pelacuran semakin bias dengan penyebutan nama dengan pekerja seks komersil
(PSK) dibanding wanita tuna susila (WTS). Dari adanya nama ini, pelacur atau WTS
yang terkesan suatu penyimpangan perilaku, berubah pada posisi yang lebih baik kalo
tidak bisa dibilang lebih terhormat dengan sebutan PSK. Sebutan PSK memposisikan
mereka sebagai bagian dari salah satu profesi dalam masyarakat. Bila nilai-nilai moral
dan keterlanjuran itu semakin terpatri dalam jiwa para pelaku ditambah adanya
anggapan bahwa pekerjaan PSK mudah dilakukan, tidak memerlukan keterampilan
khusus, dan banyak mendatangkan uang dengan mudah, maka perkembangan
pelacuran semakin sulit diberantas. Meski mereka ditangkap dan diberikan
keterampilan suatu usaha, maka setelah menjalani hukuman, mereka akan kembali
kepada kegiatan pelacuran
Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan dan diperlukan
penanganan khusus. Prostitusi ini sangat sulit dihilangkan karena sudah ada sejak
zaman dahulu. Ada dua faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi pelacur
yaitu faktor internal dan eksternal. Belum adanya undang-undang yang mengatur
tentang perbuatan perzinaan semakin meningkatkan jumlah prostitusi ini. Terlebih
kebijakan pemerintah yang terlalu longgar terhadap pihak-pihak yang terkait dalam
hal ini. Akibat dari prostitusi ini sendiri dapat menyebarkan penyakit kelamin dan
aids serta membuat semakin merosotnya moral masyarakat. Lokalisasi merupakan

32. jalan keluar yang dirasa mampu diterapkan di Indonesia. Dengan adanya lokalisasi ini
akan mempermudah pemantauan terhadap para pelaku.
Di tengah masyarakat ada dua pendapat yang bertentangan, disatu sisi prilaku
prostitusi melanggar nilai-nilai moral (perbuatan tercela), disisi lain prilaku ini
ditolerir demi nilai ekonomi (perbuatan menguntungkan). yaitu dapat terpenuhinya
kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan laki-laki yang menginginkannya.
Disamping itu juga prostitusi dilatar belakangi oleh faktor kemiskinan, dimana
kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan,
kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup.
Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dengan rendahnya pendidikan,
iman dan taqwa yang lemah maka setiap orang akan melakukan apa saja demi
mempertahankan kelangsungan hidupnya, termasuk melacur
B. SARAN
Apapun bentuknya, dalam prostitusi, perempuan yang dilacurkan adalah korban yang
berhak atas perlakuan manusiawi karena mereka sama seperti kita. Keberpihakan itu
tidak berarti kita menyetujui prostitusi, tetapi mencoba memberi nuansa pendekatan
yang berperikemanusiaan.
Janganlah kita melihat, menilai, apalagi menghakimi hitam-putih, baik-buruknya
seseorang dari apa yang ia lakukan. Urusan benar-salah, dosa-tidak dosa, adalah
urusan manusia dengan Tuhan-nya. Bagaimanapun, niat bertobat dalam hati para
perempuan yang dilacurkan lebih patut dihargai jika dibandingkan dengan para
koruptor berdasi dan dihormati yang diam-diam memakan uang rakyat .Masyarakat
bila digerakkan, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait akan mampu
melakukan tindak pencegahan dan penanggulanggan prilaku prostitusi di
lingkungannya.

33. DAFTAR PUSTAKA
Alam. A.S. 1984. Pelacuran dan pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh
Manusia. Bandung: Alumni
Kartono, Kartini. 2007. Patologi Sosial. Jakarta : PT Raja Grapindo Persada
Kholis Nur Aziz. 2007. Tinjauan Pasal 296 KUHP Terhadap Lokalisasi Pelacuran di
Kabupaten Tulungagung. Bandung: UNITA
Penepoulosi, Michel. 2000. Lika-Liku Gadis Panggilan. Jakarta: CV. Pionir Jaya
Peter, Beilharz. 2005. Teori-Teori Sosial. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
Rahayu, S. Hidayat. 2000. Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang telah Berubah.
Program Studi kajian Wanita. Jakarta: PPS. UI
Rochim Adamang. 1998. Pelacuran Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Kesejahteraan
Keluarga. Bandung: Penerbit Tarsito
Rukmini Kusuma Astuti. 1984. Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat. Thesis Fakultas
Psikologi Universitas Gadjahmada. Jogyakarta
Sidik, Saiz, Asyhariz. 2007. Persepsi Masyarakat Tentang prostitusi Liar. SkripsiSimanjutak
Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Keluarga. Jakarta : Rineka Cipta
Soekanto, Soerjono.2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrapindo Persada