SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Télécharger pour lire hors ligne
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oktober 2009
1. Pajak Daerah PROVINSI UU 34/2000 UU  28/2009 1.  Pajak Kendaraan Bermotor 2.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4.  Pajak  Air Bawah Tanah dan  Air Permukaan 1.  Pajak Kendaraan Bermotor 2.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4.  Pajak Air Permukaan 5.  Pajak Rokok
JENIS PAJAK BARU  (Provinsi) Pajak Rokok Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok. Objek Pajak Konsumsi rokok  (sigaret, cerutu, dan rokok daun),  kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan  peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak Konsumen rokok Wajib Pajak Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang  memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang  Kena Cukai. Wajib Pungut DJBC (bersamaan dengan pemungutan cukai rokok Tarif 10% dari cukai rokok Penjelasan: Pengenaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah .
JENIS PAJAK DAERAH 2. Pajak Daerah KABUPATEN/KOTA UU 34/2000 UU 28/2009 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PENGALIHAN PAJAK PROVINSI  (Kabupaten/Kota) Pajak  Air  Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Objek Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif Maksimum 20% dari Nilai Jual Air Tanah
JENIS PAJAK BARU  (Kabupaten/Kota) Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet  adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali yang telah dikenakan PNBP. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif Maksimum 10% dari nilai jual sarang burung walet
PENGALIHAN PAJAK PUSAT  (Kabupaten/Kota) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan ,[object Object],Objek Pajak Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan arau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan arau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif Maksimum 0,3% dari nilai jual objek pajak (NJOP)
PENGALIHAN PAJAK PUSAT  (Kabupaten/Kota) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  ,[object Object],Objek Pajak Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif Maksimum 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP)
3. Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum UU 34/2000 UU BARU 1. Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil 4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Retribusi Pelayanan Pasar 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
JENIS RETRIBUSI BARU RETRIBUSI  PELAYANAN PENDIDIKAN  Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Tujuan Untuk kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, di luar pendidikan dasar dan menengah. Tarif ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
JENIS RETRIBUSI BARU RETRIBUSI  PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Tujuan Untuk memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam penataan dan pengamanan menara telekomunikasi. Tarif Ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi.
Retribusi Jasa Usaha JENIS RETRIBUSI DAERAH UU 34/2000 UU 28/2009 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Retribusi Perizinan Tertentu JENIS RETRIBUSI DAERAH UU 34/2000 UU 28/2009 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 1.  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3.  Retribusi Izin Gangguan 4.  Retribusi Izin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
JENIS RETRIBUSI BARU RETRIBUSI  IZIN USAHA PERIKANAN Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Tujuan Untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik. Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Terima Kasih

Contenu connexe

Tendances

Pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahPajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahryandyra
 
UU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirUU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirYasir Partomo
 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CUniversity of Sumatera Utara
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangHarjo Mtall
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
 
Sosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerbaSosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerbaFormasi Org
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...Roko Subagya
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.ahmad rasyidin
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangMischaelle
 
KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...
KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...
KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...Sara Santika
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah Febriani Sutomo
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
 
Pajak atas penerangan jalan (PPJ)
Pajak atas penerangan jalan (PPJ)Pajak atas penerangan jalan (PPJ)
Pajak atas penerangan jalan (PPJ)Lili Fajri Dailimi
 
Pajak dan retribusi di daerah banyumas
Pajak dan retribusi di daerah banyumasPajak dan retribusi di daerah banyumas
Pajak dan retribusi di daerah banyumasAziz Zindani
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
 

Tendances (20)

Pajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerahPajak dan retribusi daerah
Pajak dan retribusi daerah
 
UU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirUU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasir
 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
 
Sosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerbaSosialisasi pajak minerba
Sosialisasi pajak minerba
 
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...PER 47/PJ/2015 :::: Tentang  Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
PER 47/PJ/2015 :::: Tentang Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Ba...
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
 
Sumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli TangerangSumber pendapatan asli Tangerang
Sumber pendapatan asli Tangerang
 
Pertemuan 13&14 pjk
Pertemuan 13&14 pjkPertemuan 13&14 pjk
Pertemuan 13&14 pjk
 
KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...
KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...
KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT DENGAN PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJA...
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
 
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor Lainnya
 
Retribusi Daerah
Retribusi DaerahRetribusi Daerah
Retribusi Daerah
 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
Pajak atas penerangan jalan (PPJ)
Pajak atas penerangan jalan (PPJ)Pajak atas penerangan jalan (PPJ)
Pajak atas penerangan jalan (PPJ)
 
Pajak dan retribusi di daerah banyumas
Pajak dan retribusi di daerah banyumasPajak dan retribusi di daerah banyumas
Pajak dan retribusi di daerah banyumas
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
Sapit
SapitSapit
Sapit
 

Similaire à Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009

Pajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiPajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiAfifah Asra
 
Sosialisasi-Pajak-Daerah.pptx
Sosialisasi-Pajak-Daerah.pptxSosialisasi-Pajak-Daerah.pptx
Sosialisasi-Pajak-Daerah.pptxMerlynGiawa
 
PBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup A
PBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup APBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup A
PBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup AFurqaan Syah
 
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USUPajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USUFurqaan Syah
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Raja Matridi Aeksalo
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.pptbidangintel
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...Kavazaf
 
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptxPajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptxAdityaBahari
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanHesni Tiara
 
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahPerda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahMedan Comonity
 
No. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerahNo. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerahppbkab
 
Perda no.1-th-2011
Perda no.1-th-2011Perda no.1-th-2011
Perda no.1-th-2011Darto77
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...Roko Subagya
 

Similaire à Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009 (20)

Pajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusiPajak daerah & retribusi
Pajak daerah & retribusi
 
Pajak daerah1
Pajak daerah1Pajak daerah1
Pajak daerah1
 
Sosialisasi-Pajak-Daerah.pptx
Sosialisasi-Pajak-Daerah.pptxSosialisasi-Pajak-Daerah.pptx
Sosialisasi-Pajak-Daerah.pptx
 
7.ppt
7.ppt7.ppt
7.ppt
 
PBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup A
PBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup APBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup A
PBB Materi Kuliah Hukum pajak Grup A
 
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USUPajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
Pajak Bumi Bangunan - Materi Kuliah hk pajak Grup A FH USU
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
 
SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdfSLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
 
PBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptxPBB & BPHTB.pptx
PBB & BPHTB.pptx
 
6 pbb-2
6 pbb-26 pbb-2
6 pbb-2
 
Materi PBB.pptx
Materi PBB.pptxMateri PBB.pptx
Materi PBB.pptx
 
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptxPajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
Pajak_Bumi_dan_Bangunan.pptx
 
Pajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunanPajak bumi dan bangunan
Pajak bumi dan bangunan
 
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerahPerda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
Perda no-08-tahun-2010-tentang-pajak-daerah
 
No. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerahNo. 8 ttg pajak daerah
No. 8 ttg pajak daerah
 
Perda no.1-th-2011
Perda no.1-th-2011Perda no.1-th-2011
Perda no.1-th-2011
 
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
PER 45 PJ /2013 ::: TENTANG TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYA...
 
Pajak daerah-retribusi-daerah
Pajak daerah-retribusi-daerahPajak daerah-retribusi-daerah
Pajak daerah-retribusi-daerah
 

Plus de WEST NUSA TENGGARA

Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasianWEST NUSA TENGGARA
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuanWEST NUSA TENGGARA
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaanWEST NUSA TENGGARA
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teoriWEST NUSA TENGGARA
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertianWEST NUSA TENGGARA
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2WEST NUSA TENGGARA
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanWEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71WEST NUSA TENGGARA
 

Plus de WEST NUSA TENGGARA (20)

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian
 
Pidana Pajak Daerah
Pidana Pajak DaerahPidana Pajak Daerah
Pidana Pajak Daerah
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 

Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009

  • 1. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oktober 2009
  • 2. 1. Pajak Daerah PROVINSI UU 34/2000 UU 28/2009 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
  • 3. JENIS PAJAK BARU (Provinsi) Pajak Rokok Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok. Objek Pajak Konsumsi rokok (sigaret, cerutu, dan rokok daun), kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak Konsumen rokok Wajib Pajak Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Wajib Pungut DJBC (bersamaan dengan pemungutan cukai rokok Tarif 10% dari cukai rokok Penjelasan: Pengenaan pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah .
  • 4.
  • 5. PENGALIHAN PAJAK PROVINSI (Kabupaten/Kota) Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Objek Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Subjek Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif Maksimum 20% dari Nilai Jual Air Tanah
  • 6. JENIS PAJAK BARU (Kabupaten/Kota) Pajak Sarang Burung Walet Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali yang telah dikenakan PNBP. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib Pajak Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif Maksimum 10% dari nilai jual sarang burung walet
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. JENIS RETRIBUSI BARU RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Tujuan Untuk memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam penataan dan pengamanan menara telekomunikasi. Tarif Ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi.
  • 12.
  • 13. Retribusi Perizinan Tertentu JENIS RETRIBUSI DAERAH UU 34/2000 UU 28/2009 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
  • 14. JENIS RETRIBUSI BARU RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Tujuan Untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik. Tarif Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.