Dokumen tersebut membahas tentang landasan hukum dan pedoman penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya. Dokumen tersebut menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi, sistem informasi akuntansi daerah, serta prosedur pencatatan transaksi penerimaan, pengeluaran kas dan non-kas sesuai standar yang berlaku.

1. Pasal 308 dan Pasal 30 9 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah, antara lain berupa pemberian Pedoman . Pemberian pedoman dimaksud mencakup antara lain pedoman mengenai penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah. “ Kepala Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi” “ Kepala Daerah menetepkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan” dst. Selanjutnya dalam Pasal 334 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diamanatkan bahwa Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) melakukan fasilitasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 DRAFT KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Kabupaten Sumbawa 2009 LANDASAN HUKUM Pasal 97 Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kauangan Daerah: Pasal 239 PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Daerah:

2. Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Penjelasan dan petunjuk teknis Pelaksanaan Penatausahaan, dan akuntansi keuangan daerah agar dapat dipahami secara baik dari SE900/316/BAKD/2007 DRAFT KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset, Kabupaten Sumbawa 2009 LANDASAN HUKUM SE 900/316/BAKD per 5 April 2007 SE 900/079/BAKD per 12 Pebruari 2008 SE 900/743/BAKD per 4 September 2007