Slide PPN dan PPnBM sesuai dengan UU PPN terbaru

1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNDANG-UNDANG NOMO 8 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 Diedit kembali oleh : Dudi Wahyudi (http://dudiwahyudi.com) P2 Humas Kanwil DJP Sumsel & Kep. Babel

2. PPN ADALAH PAJAK ATAS KONSUMSI BARANG ATAU JASA DI DALAM DAERAH PABEAN - ORANG PRIBADI; ATAU OLEH - BADAN; PENGERTIAN UMUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH

4. DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 1 WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA BERLAKU UU YANG MENGATUR MENGENAI KEPABEANAN DARAT PERAIRAN RUANG UDARA DI ATASNYA TEMPAT-TEMPAT TERTENTU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LANDAS KONTINEN MELIPUTI WILAYAH D A N

6. BARANG KENA PAJAK (BKP) Ps. 1 angka 3 BARANG YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN ADALAH

7. PENYERAHAN BKP Ps. 1 angka 4 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ADALAH : SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

8. J A S A Ps. 1 angka 5 SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN - SUATU BARANG; - FASILITAS; - KEMUDAHAN; - HAK TERSEDIA UNTUK DIPAKAI JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN TERMASUK

9. JASA KENA PAJAK (JKP) Ps. 1 angka 6 JASA YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN

10. PENYERAHAN JASA KENA PAJAK Ps. 1 angka 7 SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN JASA KENA PAJAK

11. PEMANFAATAN JKP DAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 & 10 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 8 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN KARENA SUATU PERJANJIAN DI DALAM DAERAH PABEAN Ps. 1 angka 10 ADALAH :

12. IMPOR ( Ps. 1 angka 9 ) ADALAH SETIAP KEGIATAN MEMASUKKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE DLM DAERAH PABEAN PERDAGANGAN ( Ps. 1 angka 12 ) ADALAH KEGIATAN USAHA MEMBELI & MENJUAL BRG, TERMASUK KEGIATAN TUKAR MENUKAR BRG TANPA MENGUBAH BENTUK ATAU SIFATNYA EKSPOR ( Ps. 1 angka 11) ADALAH SETIAP KEGIATAN MENGELUARKAN BARANG DARI DLM DAERAH PABEAN KE LUAR DAERAH PABEAN IMPOR, EKSPOR DAN PERDAGANGAN Ps. 1 angka 9, 11, 12

13. B A D A N Ps. 1 angka 13 SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA MELIPUTI : PERSEROAN TERBATAS; PERSEROAN KOMANDITER; PERSEROAN LAINNYA; BUMN / BUMD; FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN; PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI MASSA; ORGANISASI SOSPOL DAN ORGANISASI LAIN; LEMBAGA; DAN BENTUK BADAN LAINNYA; TERMASUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN BUT

15. YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN P ENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) Ps. 1 angka 15 YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP PENGUSAHA

16. MENGHASILKAN Ps. 1 angka 16 B. KEGIATAN MENGOLAH SUMBER DAYA ALAM A. KEGIATAN MENGOLAH MELALUI PROSES MENGUBAH BENTUK ATAU SIFAT SUATU BARANG DARI BENTUK ASLINYA C. MENYURUH ORANG PRIBADI ATAU BADAN LAIN MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT PADA HURUF A DAN B DI ATAS MENJADI BARANG BARU MEMPUNYAI DAYA GUNA BARU

17. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) Ps. 1 angka 17 PENGGANTIAN NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN HARGA JUAL YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG PAJAK YANG TERUTANG

18. HARGA JUAL Ps. 1 angka 18 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PENJUAL KARENA PENYERAHAN BKP TIDAK TERMASUK TERMASUK

19. PENGGANTIAN Ps. 1 angka 19 PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN & POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK NILAI BERUPA UANG TERMASUK SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PEMBERI JASA KARENA PENYERAHAN JKP, EKSPOR JKP ATAU EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD TIDAK TERMASUK NILAI BERUPA UANG YANG DIBAYAR ATAU SEHARUSNYA DIBAYAR OLEH PENERIMA JASA KARENA PEMANFAATAN JKP DAN/ATAU PENERIMA MANFAAT BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN ATAU

20. NILAI IMPOR Ps. 1 angka 20 PAJAK YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN NILAI BERUPA UANG YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK DITAMBAH PUNGUTAN LAINNYA YG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN DLM PERUNDANG-UNDANGAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK IMPOR BKP TIDAK TERMASUK

21. PEMBELI DAN PENERIMA JASA Ps. 1 angka 21 & 22 ORANG PRIBADI BADAN YANG MENERIMA ATAU SEHARUSNYA MENERIMA PENYERAHAN BKP/JKP YANG MEMBAYAR ATAU SEHARUSNYA MEMBAYAR HARGA BKP ATAU PENGGANTIAN ATAS JKP TSB. &

22. FAKTUR PAJAK Ps. 1 angka 23 BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG DIBUAT OLEH PKP BKP JKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN

23. PAJAK MASUKAN Ps. 1 angka 24 PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP PEROLEHAN BKP PEROLEHAN JKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD PEMANFAATAN JKP IMPOR BKP LUAR DAERAH PABEAN D A R I KARENA

24. PAJAK KELUARAN Ps. 1 angka 25 PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP PENYERAHAN BKP / JKP, EKSPOR BKP BERWUJUD, EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU EKSPOR JKP YANG MELAKUKAN

25. NILAI EKSPOR Ps. 1 angka 26 NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YANG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA TERMASUK EKSPORTIR OLEH

26. PEMUNGUT PPN Ps. 1 angka 27 YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN MEMUNGUT MELAPORKAN MENYETOR PAJAK YG TERUTANG OLEH PKP ATAS PENYERAHAN BKP/ JKP KEPADA PEMUNGUT PPN UNTUK - BENDAHARAWAN PEMERINTAH; - BADAN; - INSTANSI PEMERINTAH.

27. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD Ps. 1 angka 28 SETIAP KEGIATAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DALAM DAERAH PABEAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI

28. EKSPOR JKP Ps. 1 angka 29 SETIAP KEGIATAN PENYERAHAN JKP LUAR DAERAH PABEAN KE

29. TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps. 1 A ayat (1) PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN, MIS : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, JUAL BELI DENGAN ANGSURAN PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN SEWA BELI, DAN/ ATAU PERJANJIAN LEASING PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA (KOMISIONER), ATAU MELALUI JURU LELANG PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS BKP BKP BERUPA PERSEDIAAN DAN/ATAU AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN/ATAU PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP OLEH PKP DALAM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH, YANG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG DARI PKP KEPADA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP ADALAH : PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI

30. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BKP Ps.1 A ayat (2) PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR CABANG, DALAM HAL PKP MELAKUKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN ADALAH : PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN USAHA DENGAN SYARAT PIHAK YANG MENGALIHKAN DAN YANG MENERIMA BKP ADALAH PKP BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN YANG PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN SBG MANA DIMAKSUD PADAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN C

31. PADA SAAT PENYERAHAN BKP/JKP DILAKUKAN HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SEBAGAI DPP DIHITUNG ATAS DASAR HARGA PASAR WAJAR MAKA DALAM HAL HARGA JUAL/PENGGANTIAN LEBIH RENDAH DARI HARGA PASAR WAJAR KARENA PENGARUH HUBUNGAN ISTIMEWA HUBUNGAN ISTIMEWA Ps. 2 ayat (1)

33. CONTOH FAKTOR KEPEMILIKAN / PENYERTAAN (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) PT A PT D PT B PT C > 25 % P T L P T L P L P L > 50 % > 50 % P T L PTL = PENYERTAAN TIDAK LANGSUNG PENYERTAAN LANGSUNG (PL)

34. CONTOH FAKTOR PENGUASAAN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) CONTOH : - PT. A SELAKU PERUSAHAAN REAL ESTAT MENEMPATKAN TENAGA AHLI PEMASARANNYA PADA PT. B YANG JUGA PERUSAHAAN REAL ESTAT. - ANTARA PT. A DENGAN PT. B DIANGGAP TELAH TERJADI HUBUNGAN ISTIMEWA APABILA LEBIH DARI SATU ATAU BEBERAPA PERUSAHAAN BERADA DI BAWAH PENGUASAAN PENGUSAHA YANG SAMA DALAM BIDANG MANAGEMEN DAN TEKNOLOGI, MAKA DIANGGAP ADA HUBUNGAN ISTIMEWA

35. CONTOH FAKTOR HUBUNGAN KELUARGA (DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA) 1 0 KE SAM PING IPAR PKP 1 0 KE SAM PING 1 0 KE ATAS 1 0 KE ATAS AYAH + IBU MERTUA PKP SAUDARA KANDUNG 1 0 KE BAWAH 1 0 KE BAWAH ANAK KANDUNG ANAK TIRI PKP SEDARAH SEMENDA PKP + ISTRI SEMENDA SEDARAH

37. ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN : - BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERH PABEAN MEMUNGUT MENYETOR, DAN MELAPORKAN PPN YG TERUTANG WAJ IB KEWAJIBAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN Ps. 3A ayat (3) PENGHITUNGAN & TATA CARANYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

38. OBJEK PAJAK Ps. 4 PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BKP ATAU JKP DI DALAM DAERAH PABEAN OLEH PENGUSAHA IMPOR BKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN EKSPOR BKP BERWUJUD OLEH PKP EKSPOR BKP TAK BERWUJUD OLEH PKP EKSPOR JKP OLEH PKP

39. BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JKP YANG EKSPORNYA DIKENAI PPN Ps. 4 ayat (2) BATASAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

40. PPN DIKENAKAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA APABILA SYARAT SUATU PENYERAHAN UNTUK DAPAT DIKENAKAN PPN Penjelasan Ps. 4 huruf a dan c. BARANG BERWUJUD DAN JASA YG DISERAHKAN ADALAH BKP ATAU JKP; BARANG TIDAK BERWUJUD YANG DISERAHKAN ADALAH BKP TIDAK BERWUJUD; PENYERAHAN DILAKUKAN DI DALAM DAERAH PABEAN; PENYERAHAN DILAKUKAN DALAM RANGKA KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA

41. JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN Ps. 4 A ayat (2) BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN , RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, BAIK YANG DIKONSUMSI DI TEMPAT ATAU TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH USAHA KATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB :

42. JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDIS JASA PENYIARAN YANG TIDAK BERSIFAT IKLAN JASA PELAYANAN SOSIAL JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA KEUANGAN JASA KEAGAMAAN JASA PENDIDIKAN JASA KESENIAN DAN HIBURAN JASA TENAGA KERJA JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR SERTA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI YANG MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKUTAN USARA LUAR NEGERI JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN Ps. 4 A ayat (3) JASA PERHOTELAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM JASA ASURANSI JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS JASA BOGA ATAU KATERING

43. OBYEK PPn BM Ps. 5 ayat (1), (2) PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PENGUSAHA YANG MENGHASILKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH DALAM DAERAH PABEAN DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA Ps. 5 (1) PPn BM DIKENAKAN ATAS PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)

44. DASAR PERTIMBANGAN PENGENAAN PPn BM Penjelasan Ps. 5 (1) ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn BM DENGAN PERTIMBANGAN PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL ATAU TRADISIONAL PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

45. BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Penjelasan Ps. 5 (1) YANG DIMAKSUD DENGAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH AADALAH : BARANG YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BARANG YANG DIKONSUMSI OLEH MASYARAKAT TERTENTU BARANG YANG PADA UMUMNYA DIKONSUMSI OLEH MASYARAKAT BERPENGHASILAN TINGGI BARANG YANG DIKONSUMSI UNTUK MENUNJUKKAN STATUS

46. TERMASUK PENGERTIAN MENGHASILKAN Penjelasan Ps. 5 (1) ADALAH KEGIATAN MERAKIT = MENGGABUNGKAN BAGIAN-BAGIAN LEPAS DARI SUATU BARANG MENJADI BARANG SETENGAH JADI ATAU BARANG JADI, SEPERTI MERAKIT MOBIL, BRG ELEKTRONIK, PERABOT RUMAH TANGGA, DSB. MEMASAK = MENGOLAH BARANG DENGAN CARA MEMANASKAN BAIK DICAMPUR BAHAN LAIN ATAU TIDAK MENCAMPUR = MEMPERSATUKAN DUA ATAU LEBIH UNSUR (ZAT) UNTUK MENGHASILKAN SATU ATAU LEBIH BARANG LAIN MENGEMAS = MENEMPATKAN SUATU BARANG KE DALAM SUATU BENDA YANG MELINDUNGINYA DARI KERUSAKAN DAN ATAU UNTUK MENINGKATKAN PEMASARANNYA MEMBOTOLKAN = MEMASUKKAN MINUMAN ATAU BENDA CAIR KE DALAM BOTOL YANG DITUTUP MENURUT CARA TERTENTU

47. PENYERAHAN BKP/JKP YANG DIKEMBALIKAN/DIBATALKAN Ps. 5A ayat (1), (2) & (3) PPN ATAU PPn BM atas : PENYERAHAN BKP YANG DIKEMBALIKAN PENYERAHAN JKP YANG DIBATALKAN SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DAPAT DIKURANGKAN dari : PPN ATAU PPnBM YANG TERUTANG PPN YANG TERUTANG DALAM MASA PAJAK TERJADINYA PENGEMBALIAN DALAM MASA PAJAK TERJADINYA PEMBATALAN TATACARA PENGURANGAN PPN/PPnBM DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU

48. TARIF PPN & PPn BM Ps. 7 & Ps. 8 TARIF PPN (Ps. 7) 10 % TARIF PPn BM (Ps. 8) ATAS EKSPOR BKP/JKP 0% DENGAN PP TARIF PPN DAPAT DIUBAH SERENDAH-2 NYA 5 % SETINGGI-2 NYA 15 % ATAS EKSPOR BKP YG TERGOLONG MEWAH 0% PALING RENDAH 10% PALING TINGGI 200 %

49. KELOMPOK & JENIS BKP YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM Ps. 8 ayat 3 dan 4 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DIATUR KELOMPOK BKP YG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM JENIS BARANG YANG DIKENAKAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

50. CARA MENGHITUNG PPN YANG TERUTANG Ps. 8A PPN TERUTANG TARIF PPN X DPP DPP MELIPUTI : * HARGA JUAL * PENGGANTIAN * NILAI IMPOR * NILAI EKSPOR * NILAI LAIN KETENTUAN MENGENAI NILAI LAIN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

52. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Ps. 9 ayat (2), (2a), (2b) (3), (4), (4a) PM DIKREDITKAN DG PK DALAM MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 (2) PK > PM PK < PM SELISIH DISETOR OLEH PKP Ps. 9 (3) SELISIH DIKOMPENSASI KE MASA PAJAK BERIKUTNYA dan DAPAT DIRESTITUSI PADA AKHIR TAHUN BUKU Ps. 9 (4) & (4a) Bagi PKP yg belum berproduksi dan belum melakukan penyerahan, PM atas barang modal dapat dikreditkan Ps. 9 ayat (2a) PM yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai Ps 13 ayat (5) dan Ps 13 ayat (9). Ps. 9 ayat (2b)

54. PENGEMBALIAN UNTUK PKP BERISIKO RENDAH Ps. 9 ayat (4c), (4d), (4e), (4f) PENGEMBALIAN KEPADA PKP SELAIN PKP DALAM TAHAP BELUM BERPRODUKSI PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK SESUAI PASAL 17C UU KUP BERKRITERIA SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH DILAKUKAN DENGAN DIATUR DG PERATURAN MENKEU DIRJEN PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN MENERBITKAN SKP SETELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN JIKA DITERBITKAN SKPKB, KEKURANGAN PAJAK DITAMBAH SANKSI BUNGA PASAL 13 AYAT (2) UU KUP

55. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DLM SUATU MASA PAJAK DALAM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK Ps. 9 ayat (5), (6) TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG PAJAK PM = TIDAK DPT DIKREDITKAN PM DAPAT DIKETAHUI DG PASTI DARI PEMBUKUAN PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PM YG TERKAIT DG PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN DAPAT DIKREDITKAN PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU DLM HAL PENYERAHAN

57. CONTOH PENGKREDITAN PM DLM SUATU MASA PAJAK DLM HAL PKP MELAKUKAN PENYERAHAN YG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YG TIDAK TERUTANG PAJAK Penjelasan Ps. 9 ayat (6) DALAM HAL PENYERAHAN TERUTANG PAJAK, PM TIDAK DAPAT DIKETAHUI DENGAN PASTI PM YG DAPAT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN CONTOH : PKP MELAKUKAN DUA MACAM PENYERAHAN : a. PENYERAHAN TERUTANG PPN = Rp. 35.000.000 PAJAK KELUARAN = Rp. 3.500.000 b. PENYERAHAN TDK TERUTANG PPN = Rp. 15.000.000 PM YG DIBAYAR ATAS PEROLEHAN BKP/JKP YG BERKAITAN DENGAN SELURUH PENYERAHAN = Rp. 2.500.000, SEDANGKAN PM ATAS PENYERAHAN YG TERUTANG PPN TIDAK DIKETAHUI DGN PASTI. PM SEBESAR Rp. 2.500.000 TDK SELURUHNYA DPT DIKREDITKAN DG PK SEBESAR Rp. 3.500.000 BESARNYA PM YG DPT DIKREDITKAN DIHITUNG DG PEDOMAN YG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN

58. BAGI PKP YG BELUM BERPRODUKSI DAN BELUM MELAKUKAN PENYERAHAN, PM ATAS BARANG MODAL DAPAT DIKREDITKAN PS. 9 AYAT (2a) PENGUSAHA KENA PAJAK YANG GAGAL BERPRODUKSI Ps. 9 ayat (6a) dan (6b) GAGAL BERPRODUKSI TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN PM YG TELAH DIKREDITKAN WAJIB DIBAYAR KEMBALI PALING LAMA DALAM JK WAKTU 3 TAHUN SEJAK MASA PAJAK PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIMULAI KETENTUAN MENGENAI PENENTUAN WAKTU, PENGHITUNGAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

59. PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Ps. 9 ayat (7), (7a), (7b) BESARNYA PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN OLEH PKP YANG PEREDARAN USAHANYA DALAM 1 TAHUN TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU PKP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU DAPAT DIHITUNG DENGAN DIHITUNG DENGAN KETENTUAN MENGENAI PEREDARAN USAHA, KEGIATAN USAHA TERTENTU, DAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKEDITAN PAJAK MASUKAN DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

60. PENGKREDITAN PM TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN Ps. 9 ayat (8) PENGELUARAN UNTUK : PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 13 AYAT (5) ATAU AYAT (9) ATAU TIDAK MENCANTUMKAN NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP/PENERIMA JKP PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN DAN STATION WAGON KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP BAGI PEROLEHAN BKP SELAIN BARANG MODAL ATAU JKP SEBELUM PENGUSAHA BERPRODUKSI

61. SELAMBAT-LAMBATNYA TIGA BULAN SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK PM YANG DAPAT DIKREDITKAN TETAPI BELUM DIKREDITKAN DG PK PADA MASA PAJAK YG SAMA Ps. 9 ayat (9) DAPAT DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK BERIKUTNYA APABILA JANGKA WAKTU TSB. DILAMPAUI PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

62. KETENTUAN MENGENAI PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN PS. 9 AYAT (13) PASAL 9 AYAT (4b) PASAL 9 AYAT (4a) PASAL 9 AYAT (4c) PENGEMBALIAN PADA AKHIR TAHUN PAJAK PENGEMBALIAN SETIAP MASA PAJAK PENGEMBALIAN PENDAHULUAN UTK PKP BERISIKO RENDAH DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

63. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN USAHA PS. 9 AYAT (14) PAJAK MASUKAN ATAS BKP YANG DIALIHKAN YANG BELUM DIKREDITKAN OLEH PKP YANG MENGALIHKAN DAPAT DIKREDITKAN OLEH PKP YANG MENERIMA PENGALIHAN SEPANJANG FAKTUR PAJAKNYA DITERIMA SETELAH TERJADINYA PENGALIHAN DAN PAJAK MASUKAN TERSEBUT BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA ATAU DIKAPITALISASI.

64. CARA MENGHITUNG PPn BM YANG TERUTANG Ps. 10 ayat (1), (2), (3) PPn BM YANG TERUTANG DIHITUNG DENGAN CARA : TARIF PPn BM X DPP Ps. 10 (1) PPn BM YANG SUDAH DIBAYAR TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DG PPN ATAU PPn BM YANG TELAH DIPUNGUT Ps. 10 (2) UNTUK BKP YG TERGOLONG MEWAH YG DIEKSPOR , PPn BM YG DIBAYAR PADA WAKTU PEROLEHAN BKP TSB DAPAT DIMINTA KEMBALI Ps. 10 (3)

65. SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM : SAAT TERUTANGNYA PAJAK Ps. 11 ayat (1), (2), (4) TERJADI PADA SAAT : SAAT LAIN YG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD / JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN PENYERAHAN BKP / JKP PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN PENYERAHAN BKP/JKP IMPOR BKP 11 (1) 11 (2) EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TDK BERWUJUD DAN JKP 11 (4)

67. PEMUSATAN TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK Ps. 12 ayat (2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN 1 (SATU) TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK TERUTANG ATAS PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS DARI PENGUSAHA KENA PAJAK

69. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (1a), (2a) FAKTUR PAJAK HARUS DIBUAT PADA : SAAT PENYERAHAN BKP / JKP SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DALAM HAL PENERIMAAN PEMBAYARAN TERJADI SEBELUM PENYERAHAN BKP / JKP SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIN DALAM HAL PENYERAHAN SEBAGIAN TAHAP PEKERJAAN SAAT LAIN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU FAKTUR PAJAK GABUNGAN HARUS DIBUAT PALING LAMA PADA AKHIR BULAN PENYERAHAN

70. KETERANGAN DALAM FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (5) , (9) PALING SEDIKIT MEMUAT : NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA PPN YG DIPUNGUT PPn BM YG DIPUNGUT KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK NAMA & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK YANG TIDAK DIISI SESUAI KETENTUAN MENGAKIBATKAN PPN YANG TERCANTUM TIDAK BISA DIKREDITKAN PENJELASAN PS. 13 AYAT (5) FAKTUR PAJAK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIAL PS. 13 AYAT (9)

71. DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (6) , (9) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIAL PS. 13 AYAT (9)

72. TATACARA PEMBUATAN DAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (8) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

73. ORANG PRIBADI / BADAN YG TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK DLM HAL FAKTUR PAJAK TELAH DIBUAT PAJAK YG TERCANTUM DLM FAKTUR PAJAK HARUS DISETORKAN KAS NEGARA KE LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 14 ayat (1), (2)

74. APABILA DALAM SUATU MASA PAJAK, PAJAK KELUARAN LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK MASUKAN, SELISIHNYA HARUS DISETOR OLEH PKP (PS. 9 AYAT (3)) PENYETORAN PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA DAN SEBELUM SPT MASA PPN DISAMPAIKAN JATUH TEMPO PENYETORAN DAN PELAPORAN Ps. 15A ayat (1), (2) SPT MASA PPN DISAMPAIKAN PALING LAMA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK JATUH TEMPO PELAPORAN JATUH TEMPO PENYETORAN

75. PENYERAHAN BKP / JKP KEPADA PEMUNGUT PPN Ps. 16 A (Ketentuan Khusus) ATAS PENYERAHAN BKP / JKP KEPADA PEMUNGUT PPN DILAPORKAN DISETOR DIPUNGUT PPN YANG TERUTANG PEMUNGUT PPN O L E H TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN YANG TERUTANG DIATUR DGN KEP. MENTERI KEUANGAN WAJIB WAJIB

76. TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN Ps. 16 B ayat (1) (Ketentuan Khusus) PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT SEBAGIAN/SELURUHNYA, UNTUK SEMENTARA/SELAMANYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK UNTUK SEMENTARA/ SELAMANYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN IMPOR BKP TERTENTU PENYERAHAN BKP / JKP TERTENTU KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU ATAU TEMPAT TERTENTU DI DALAM DAERAH PABEAN UNTUK

77. PM ATAS PPN TERUTANG TIDAK DIPUNGUT Ps. 16 B ayat (2) (Ketentuan Khusus) PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN BKP/JKP DAPAT DIKREDITKAN YANG ATAS PENYERAHANNYA TIDAK DIPUNGUT PPN

78. PM ATAS PPN DIBEBASKAN Ps. 16 B ayat (3) (Ketentuan Khusus) FASILITAS PEMBEBASAN PENGENAAN PPN, MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA PAJAK KELUARAN PAJAK MASUKAN YANG DIBAYAR UNTUK PEROLEHAN BKP/JKP TIDAK DAPAT DIKREDITKAN YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN KARENA

79. PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI Ps. 16 C (Ketentuan Khusus) ORANG PRIBADI BADAN MEMBANGUN SENDIRI HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA DIKENAKAN PPN BATASAN DAN TATACARANYA DIATUR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

80. PENYERAHAN BKP BERUPA AKTIVA OLEH PKP YG MENURUT TUJUAN SEMULA AKTIVA TSB. TDK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN OLEH PKP Ps. 16 D (Ketentuan Khusus) DIKENAKAN PPN PENYERAHAN AKTIVA YANG PAJAK MASUKANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C. KECUALI

81. PPN DAN PPnBM YANG SUDAH DIBAYAR ATAS PEMBELIAN BKP RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI Ps. 16 E ayat (1), (3) (Ketentuan Khusus) YANG DIBAWA KE LUAR DAERAH PABEAN OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DAPAT DIMINTA KEMBALI DILAKUKAN PADA SAAT MENINGGALKAN INDONESIA DAN DISAMPAIKAN KEPADA DIRJEN PAJAK MELALUI KANTOR DJP DI BANDAR UDARA YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN.

83. KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PPN DAN PPnBM OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RESTITUSI PPN & PPnBM OLEH ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI Ps. 16 E ayat (5) (Ketentuan Khusus)

84. TANGGUNG JAWAB RENTENG Ps. 16F (Ketentuan khusus) BERTANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG ATAS PEMBAYARAN PAJAK PEMBELI BKP/ PENERIMA JKP TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI BAHWA PAJAK TELAH DIBAYAR SEPANJANG

85. TERIMA KASIH koreksi dan saran dapat disampaikan ke : [email_address]