DRAFT RPM TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

1. DRAFT
PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan
hak asasi manusia melalui kemerdekaan menyampaikan
pendapat dan memperoleh informasi yang dilaksanakan
secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara
kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi
informasi dan transaksi elektronik serta melindungi
kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai
akibat
penyalahgunaan
informasi
elektronik
yang
mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
c.
bahwa untuk memberikan akses internet yang sehat dan
aman bagi masyarkat dengan memberikan perlindungan
berdasarkan daftar informasi sehat dan terpercaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan
Negatif.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

2. DRAFT
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);
3. Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN
NEGATIF
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut
Pemblokiran adalah aksi yang diambil untuk menghentikan masyarakat
untuk mengakses informasi dari sebuah situs bermuatan negatif.
2. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
3. Penyelenggara Telekomunikasi adalah adalah perseorangan, koperasi, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi
pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
4. Sampel adalah sampel laman situs yang diambil dengan bentuk image.
5. Normalisasi adalah proses penghapusan alamat situs dari TRUST+Positif.
6. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan Informatika.

3. DRAFT
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi
informatika.
8. Direktur adalah Direktur yang membidangi e-Business.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:
1. memberikan acuan bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman
situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya;
2. melindungi kepentingan umum dari konten internet
memberikan dampak negatif dan atau merugikan.
yang
berpotensi
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:
1. penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani;
2. peran Pemerintah
bermuatan negatif;
dan
masyarakat
dalam
penanganan
situs
internet
3. tanggung jawab Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs
bermuatan negatif;
4. tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs
internet bermuatan negatif.
BAB III
SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
Pasal 4
(1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 butir 1, yaitu:
1. pornografi;
2. perjudian;
3. kegiatan ilegal lainnya.
(2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 3
merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau
Lembaga Pemerintah yang berwenang.

4. DRAFT
BAB IV
PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
Pasal 5
(1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas
muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 1 dan
butir 2.
(2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs
internet bermuatan negatif yang menjadi bidang kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir 3.
(3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta
pemblokiran situs bermuatan negatif.
Pasal 6
(1) Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif
yang disebut TRUST+Positif.
(2) Direktur Jenderal memerintahkan kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet
untuk melaksanakan pemblokiran pada sisi layanan mereka mengacu kepada
TRUST+Positif atau menggunakan layanan pemblokiran dari Penyelenggara
Layanan Pemblokiran yang terdaftar.
Pasal 7
Masyarakat dapat ikut serta menyelenggarakan layanan pemblokiran dengan
memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif.
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pemblokiran.
(2) Penyelenggara Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurangkurangnya:
a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;
b. berbadan hukum Indonesia;
c. menempatkan pusat datanya di Indonesia;
d. memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel;

5. DRAFT
BAB V
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET
Pasal 9
(1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap
situs-situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.
(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai
berikut:
a. pemblokiran mandiri; atau
b. pemblokiran menggunakan layanan
Penyelenggara Layanan Pemblokiran.
pemblokiran
yang
disediakan
(3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses
Internet tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait dengan Pasal 4.
Pasal 10
(1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data atas
daftar baru yang masuk kedalam TRUST+Positif.
(2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. wajib terlaksana paling sedikit 1 x seminggu untuk pembaharuan rutin;
b. wajib terlaksana paling sedikit 1 x 24 jam untuk pembaharuan bersifat
darurat.
BAB VI
TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN NORMALISASI PEMBLOKIRAN
Bagian Kesatu
Penerimaan Laporan
Pasal 11
Tata cara penerimaan laporan meliputi:

6. DRAFT
1. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas:
a. situs internet bermuatan negatif; atau
b. permintaan normalisasi pemblokiran situs.
2. Pelaporan disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri c.q. Direktur
Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan dan
atau pelaporan berbasis situs yang disediakan;
3. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan darurat
apabila menyangkut hak pribadi, pornografi anak, dan dampak negatif yang
cepat di masyarakat dan atau permintaan yang bersifat khusus.
Pasal 12
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui
penilaian di Kementerian/Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis
muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan;
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat
berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar
alamat situs dan hasil penilaian;
(3) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal
melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan.
Pasal 13
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dalam
rangka penindakan dan penegakan hukum.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melakui penilaian
pada Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan yang bersangkutan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat
berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar
alamat situs dan hasil penilaian.
(4) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal
melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan.
Bagian Kedua
Tindak Lanjut dan Pemberkasan Laporan
Pasal 14
Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan meliputi:
1. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi:

7. DRAFT
a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik
berikut penguraian pelaporan;
b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel
situs;
c. penampungan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database
elektronik.
2. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1
x 24 jam sejak pelaporan diterima;
3. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
a. Direktur Jenderal menempatkan alamat
TRUST+Positif dalam periode pemberkasan;
situs
tersebut
ke
dalam
b. apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan
alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 jam sejak
laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa
Akses Internet.
Pasal 15
Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari Kementerian/Lembaga
meliputi:
1. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia
situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif.
2. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana butir
1 dalam waktu 2 x 24 jam, maka dilakukan pemberkasan.
3. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung
dilakukan pemberkasan.
4. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi:
a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik
berikut penguraian pelaporan;
b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel
situs;
c. penampungan sampel situs internet ke dalam berkas dan database
elektronik.
5. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak pelaporan diterima;
6. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
a. Direktur Jenderal menempatkan alamat
TRUST+Positif dalam periode pemberkasan;
situs
tersebut
ke
dalam

8. DRAFT
b. apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan
alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 jam sejak
laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa
Akses Internet.
Pasal 16
Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari Lembaga Penegak Hukum
atau Lembaga Peradilan meliputi:
1. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi:
a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik
berikut penguraian pelaporan;
b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel
situs;
c. penampungan sampel situs internet ke dalam berkas dan database
elektronik.
2. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima;
3. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif
dalam periode pemberkasan;
4. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat
situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 jam sejak laporan
diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses
Internet.
Bagian Ketiga
Tata Cara Normalisasi
Pasal 17
(1) Pengelola situs atau
pemblokiran situs.
masyarakat
dapat
mengajukan
normalisasi
atas
(2) Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.
(3) Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi:
a. pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan database elektronik
berikut penguraian pelaporan;
b. peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel
situs;

9. DRAFT
c. penampungan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database
elektronik.
(4) Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1
x 24 jam sejak pelaporan diterima.
(5) Apabila situs internet dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif:
a. menghilangkan dari TRUST+Positif;
b. melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet atas
proses normalisasi tersebut;
c. melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian
kepada pelapor.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
2013
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,
TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR