LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya

1. LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA
( LAKIP )
TAHUN 2010
PEMERINTAH KOTA
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2010

2. DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................................i – ii
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1-6
BAB II RENCANA STRATEGIS ....................................................................7 – 24
BAB III PENETAPAN KINERJA .................................................................25 – 131
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................132 -159
BAB V PENUTUP .....................................................................................160 - 161
LAMPIRAN :
LAMPIRAN 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T )...................................................1 – 196
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( P K K )..........................................1 – 187
LAMPIRAN 3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( P P S ).....................................1 - 45

3. IKHTISAR EKSEKUTIF
Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan
pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran
tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun
2010 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh
Pemerintah Kota Palangka Raya dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang
mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini juga
merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja
Pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh.
Sebagai wujud implementasi akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggung jawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan
dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah ( RPJM ) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013.
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu
lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palangka
Raya (LAKIP) Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Raya
selama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintah
untuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah Kota
Palangka Raya dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh.
LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan dalam bidang Pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya juga
menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi
masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih
merupakan tujuan utama dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Beberapa capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 secara ringkas dapat
dilihat dari Indikator Kunci Utama ( IKU ) yang diadopsi dari Program Pembangunan Pemerintah Kota
Palangka Raya yang dituangkan kedalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka raya Tahun 2008-2013
yang tetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 14 Tahun 2010.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
Ikhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 i

4. indikator kinerja Keluaran ( Out Put) dalam Penetapan Kinerja tahun 2010 kegiatan yang meliputi
masukan, keluaran, hasil.
Data dan Fakta yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini antara lain : Surat Keputusan, Struktur
Organisasi, Data Kepegawaian, Data Keuangan, Data Sarana dan Prasarana maupun peralatan,
Rencana Kerja, Uraian Tugas dan lain sebagainya.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka
Raya Tahun 2010 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan atas kritik , saran serta pendapat guna
perbaikan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dimasa-masa yang akan datang sangat kami
harapkan .
Palangka Raya, 30 Maret 2011
WALIKOTA PALANGKA RAYA
H.M. RIBAN SATIA
Ikhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 ii

5. BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media untuk
menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota
Palangka Raya, melaksanakan rencana stratejik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di
masyarakat Kota Palangka Raya
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota
Palangka Raya Tahun 2010 dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kota Palangka
Raya untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU
No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikan
olen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas,
partisipasi, dan transparansi.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum
penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian
kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders (Pemerintah Kota Palangka Raya , DPRD dan
Masyarakat).
LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LAKIP merupakan sarana bagi Pemerintah
Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi
informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LAKIP
merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance
improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang
dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 1

6. C. ASPEK STRATEGIS
Strategi pembangunan Tahun 2008-2013 difokuskan pada 5 (lima) bidang pembangunan dengan
arah kebijakan umum sebagai berikut :
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sumber daya manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat
secara keseluruhan dan kualitas SDM aparatur pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan daya
saing dan kemandirian masyarakat serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan
pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi diorientasikan pada pengembangan ekonomi kerakyatan (lokal) yang berbasis
sektor jasa dengan tetap mempertahankan pengembangan bidang pertanian, perikanan, perkebunan,
dan peternakan.
3. Pembangunan Penataan Wilayah
Pembangunan Penataan Wilayah diorientasikan pada perencanaan, peningkatan sarana dan
prasarana, peningkatan aksesibilitas, dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk
menciptakan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak.
4. Pembangunan Sosial Budaya
Pembangunan Sosial Budaya diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat yang bermoral,
beretika, dinamis, tertib dan berbudaya, serta membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju
kehidupan masyarakat madani yang memiliki kesadaran politik, hukum, dan menciptakan rasa aman
masyarakat.
5. Pembangunan Pemerintahan
Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujukan pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan
swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah (pusat, propinsi, kota dan kota),
perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
KONDISI UMUM KOTA PALANGKA
D.
RAYA
1. Kondisi Geografis
Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113 o 30” – 114o 04” Bujur Timur dan 1o30” –
2o30” Lintang Selatan dengan batas wilayah :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 2

7. Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 Km2 ( 267.851 Ha) terdiri dari Lima ( 5 ) Kecamatan :
1) Kecamatan Pahandut dengan 6 ( Enam ) Kelurahan
2) Kecamatan Sebangau dengan 6 ( Enam ) Kelurahan
3) Kecamatan Jekan Raya dengan 4( Empat ) Kelurahan
4) Kecamatan Bukit Batu dengan 7 ( Tujuh ) kelurahan
5) Kecamatan Rakumpit dengan 7 ( Tujuh ) Kelurahan
2. Sejarah Berdirinya Kota Palangka Raya
Berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor : Des.52/12/2-206 tanggal 22 Desember 1959 ditetapkan Pemindahan tempat
dan kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20
Desember 1959, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut maka
ditetapkan Pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 ( Lima ) Kabupaten dengan Palangka Raya
sebagai Ibukotanya.
Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut bertahap mengalami perubahan tugas dan
fungsinya antara lain mempersiapkan Kota Praja Palangka Raya pada tanggal 11 Mei 1960 dibentuklah
Kecamatan Palangka khusus persiapan Kota Praja Palangka Raya yang pada tahun 1962 mengalami
perubahan, peningkatan dan pembentukan kelengkapan Kota Praja Administratif Palangka Raya dengan
membentuk 3 ( Tiga) Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Palangka berkedudukan di Pahandut
2. Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Tangkiling
3. Kecamatan Petuk Katimpun berkedudukan di Marang Ngandurung Langit.
Kemudian pada Tahun 1964 Kecamatan Palangka di Pahandut di pecah menjadi 2 ( Dua )
Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Pahandut
2. Kecamatan Palangka
Hingga Kota Praja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 ( Empat ) Kecamatan dan
17 ( Tujuh Belas ) kampung yang memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk menjadi 1 (satu ) Kota
Praja dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753 ) maka terbentuklah Kota Praja Palangka Raya yang otonom.
Pada tingkat Kecamatan secara legalitas ditetapkan melalui keputusan Walikotamadya Dati II Palangka
Raya Nomor 6 tahun 1998 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Pahandut dan Bukit
Batu yang disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.
Mengingat perkembangan kondisi Kota Palangka Raya yang semakin berkembang dan
peningkatan pertambahan penduduk serta luas wilayah yang tidak akan mampu maksimal hanya
ditangani oleh 2 ( Dua ) Kecamatan, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang
pembentukan, pemecahan, penggabungan Kecamatan yang masing-masing membawahi beberapa
kelurahan, yaitu :
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 3

8. 1. Kecamatan Pahandut Ibukota Pahandut membawahi Kelurahan :
a. Kelurahan Pahandut
b. Kelurahan Panarung
c. Kelurahan Langkai
d. Kelurahan Pahandut Seberang
e. Kelurahan Tumbang Rungan
f. Kelurahan Tanjung Pinang ( Peningkatan status Tj Pinang, Talio dan Bangaris )
2. Kecamatan Jekan Raya Ibukota Palangka membawahi kelurahan :
a. Kelurahan Palangka
b. Kelurahan Menteng
c. Kelurahan Bukit Tunggal
d. Kelurahan Petuk Katimpun
3. Kecamatan Sabangau Ibukota Kalampangan yang membawahi Kelurahan :
a. Kelurahan Kameloh Baru
b. Kelurahan Bereng Bengkel
c. Kelurahan Kalampangan
e. Kelurahan Kereng Bangkirai
f. Kelurahan Danau Tundai
g. Kelurahan Sabaru
4. Kecamatan Bukit Batu Ibukota Tangkiling membawahi kelurahan :
a. Kelurahan Marang
b. Kelurahan Tumbang tahai
c. Kelurahan Banturung
d. Kelurahan Tangkiling
e. Kelurahan Sei Gohong
f. Kelurahan Habaring Hurung ( Peningkatan status Transbangdep / Sidomulyo )
g. Kelurahan Kanarakan
5. Kecamatan Rakumpit Ibukota Mungku Baru membawahi Kelurahan :
a. Kelurahan Petuk Bukit
b. Kelurahan Panjehang
c. Kelurahan Petuk Barunai
d. Kelurahan Mungku Baru
e. Kelurahan Pager
f. Kelurahan Gaung Baru
g. Kelurahan Bukit Sua
5. Gambaran Umum Pemerintah Kota Palangka Raya
Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan
pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi
dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan
pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 4

9. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah maka pada tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 09, 10,
11, 12 dan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Badan,
Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Adapun nama-nama Sekretariat,
Badan, Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
No Nama Satuan Kerja/Organisasi Nomor Perda
1 2 3
1 Sekretariat DPRD No 10 Tahun 2008
2 Sekretariat Daerah No 09 Tahun 2008
3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 12 Tahun 2008
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No 12Tahun 2008
5 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan No 12Tahun 2008
6 Dinas Kesehatan No 12Tahun 2008
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 12Tahun 2008
8 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi No 12Tahun 2008
9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No 12Tahun 2008
10 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan No 12Tahun 2008
11 Dinas Pasar dan Kebersihan No 12Tahun 2008
12 Dinas Sosial No 12Tahun 2008
13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan No 12Tahun 2008
14 Dinas Pekerjaan Umum No 12Tahun 2008
15 Dinas Pertambangan dan Energi No 12Tahun 2008
16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga No 12Tahun 2008
17 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No 07 Tahun 2010
18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No 11 Tahun 2008
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat No 11 Tahun 2008
20 Badan Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2008
21 Badan Ketahanan Pangan No 11 Tahun 2008
22 Badan Pemberdayaan Masyarakat No 11 Tahun 2008
23 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No 11 Tahun 2008
24 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No 11 Tahun 2008
25 Satuan Polisi pamong Praja No 11 Tahun 2008
26 Inspektorat Kota No 11 Tahun 2008
27 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi No 11 Tahun 2008
28 Kantor Pelayanan Perijinan terpadu No 11 Tahun 2008
Organisasi Perangkat Daerah yang lain di Kota Palangka Raya adalah Kecamatan dan
Kelurahan sebagai mana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan dan
Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan di Kota Palangka Raya. Pemerintahan di Kota Palangka
Raya terbagi dalam Lima ( 5 ) Kecamatan sebagai berikut: :
NAMA KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 5

10. 1 2
a. Kecamatan Pahandut 4 ( Empat ) Kelurahan
b. Kecamatan Sebangau 6 ( Enam ) Kelurahan
c. Kecamatan Jekan Raya 4 ( Empat )Kelurahan
d. Kecamatan Bukit Batu 7 ( Tujuh ) Desa / kelurahan
e. Kecamatan Rakumpit 7 ( Tujuh ) Desa / kelurahan
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya ini dilakukan dengan
membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut
rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Stratejik / RPJM Pemerintah Kota Palangka RayaTahun
2008 – 2013 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun
2010 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai
oleh Pemerintah Kota Palangka Raya .
Adapun sistimatika penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
I
KHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
 LATAR BELAKANG
 MAKSUD DAN TUJUAN
 ASPEK STRATEGIS
 KONDISI UMUM KABUPATEN/KOTA
 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
BAB II REENCANA STRATEJIK
BAB III PENETAPAN KINERJA
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN : 1. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN ( RKT)
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK)
3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS )
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 6

11. BAB II
RENCANA STRATEGIS / RPJM
TAHUN 2008 – 20013
Rencana Strategis / RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 pada hakikatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran
dan tujuan secara efektif dan efisien.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok
ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Kota
Palangka Raya menetapkan rencana strategis tahun 2008 – 2013 sebagai dasar acuan dalam
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam
pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Kota
Palangka Raya
Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen
perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis / RPJM Pemerintah
Kota Palangka Raya melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Palangka Raya Tahun 2008 -
2013.
Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
A. VISI
Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kota Palangka Raya hendak di bawa.
Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai
luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder. Pernyataan Visi Kota Palangka Raya adalah :
TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA, DAN WISATA
BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG
Visi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2008–2013 ini diharapkan akan mewujudkan,
keinginan dan amanat masyarakat Kota Palangka Raya dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan
nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Palangka
Raya, selaras dengan RPJMD Nasional 2004-2010, dan RPJMD 2005 – 2010 Provinsi Kalimantan
Tengah.
Visi Pembangunan Kota Palangka Raya tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui
tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan "Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota
Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat
Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang. "
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 7

12. Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah :
1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi
dan terkemuka di Kalimantan;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan
teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia kecerdasan emosional, dan
kecerdasan spiritual
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; dengan atmosfir pendidikan yang
nyaman untuk semua orang.
Adapun yang dimaksud dengan Kota Jasa Berkualitas" adalah :
1. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan
pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi,
teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah kabupaten
Gunung Mas; Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau,
serta kabupaten lainnya;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada
sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap
mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbabasi pada
ekonomi kreatif.
Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pariwisata Berkualitas " adalah :
1. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada
kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi
pilihan bagi masyarakat berwisata;
3. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain dalam
membuat paket wisata.
4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap
berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka
Raya (Kalimantan Tengah);
5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan
masyarakat.
Adapun yang dimaksud dengan ”Tertata dan Berwawasan Lingkungan" adalah :
1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan
lokal ke dalam proses pembangunan;
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 8

13. Adapun yang dimaksud dengan Masyarakat Sejahtera adalah:
1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil
pembangunan keseluruh wilayah kota Palangka Raya
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya
mutu lingkungan hidup.
Adapun yang dimaksud dengan Falsafah Budaya Betang adalah:
1. Budaya Betang mengandung nilai-nilai : peradaban (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung
( belom-bahadat ), kerukunan, toleransi, demokrasi, kesatriaan (membela petak-danom),
kepemimpinan dan kebersamaan diterapkan oleh seluruh komponen masyarakat yang berada di
Kota Palangka Raya.
2. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
3. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan
masing-masing.
4. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan
disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia
dengan lingkungannya.
5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap
gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan
keberdayaan masyarakat.
A. MISI
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi
yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat
Pemerintah Kota Palangka Raya adalah :
1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan orientasi
Nasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu dan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan
terkemuka di Kalimantan.
a. Memiliki Keuanggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan
teknologi.
b. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia kecerdasan emosional dan
kecerdasan spiritual.
c. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 9

14. d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan atmosfir pendidikan yang
nyaman untuk semua orang.
2. Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pelayanan Jasa terhadap Masyarakat.
Adapun yang dimaksud dengan Kota Jasa Berkualitas adalah sebagai berikut :
a. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan
pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi,
teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri.
b. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Katingan, kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau serta
Kabupaten lainnya.
c. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada
sektor andalan menuju keunggulan kompetitif.
d. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi pelayanan dengan tetap mempertahankan
dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada ekonomi kreatif.
3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang terencana, tertata, berwawasan dan
ramah lingkungan
Yang dimaksud dengan Kota Pariwisata Berkualitas adalah :
a. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada
kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
b. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi
pilihan bagi masyarakat berwisata.
c. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerja sama wisata dengan pihak lain dalam
membuat paket wisata.
d. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi- inovasi yang tetap
berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka
Raya ( Kalimantan Tengah )
e. Mempertahankan dan mengembangkan norma norma religius/ agama dalam kehidupan
bermasyarakat.
4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat yang sejahtera
Yang dimaksud dengan masyarakat yang sejahtera adalah :
a. Tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-
hasil pembangunan keseluruh wilayah Kota palangka Raya.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang.
c. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
d. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
e. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya
mutu lingkungan hidup.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional,
berwibawa dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 10

15. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan tujuan strategis yang
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan
Pemerintah Kota Palangka Raya dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.
Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan
oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dalam rentang waktu masa
Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing misi , sebagai berikut
:
1. Tujuan untuk misi Pertama adalah :
1.1 Mewujudkan pendidkan yang berkualitas
Sasaran :
1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di semua jenjang pendidikan formal
maupun non formal.
2. Tujuan untuk misi kedua adalah :
2.1 Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan
Sasaran :
2.1.1 Puskesmas dan jaringannya,
2.1.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2.1.3 Terlayaninya pelayanan kesehatan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat
3. Tujuan untuk misi Ketiga adalah :
3.1 Peningkatan sarana dan prasarana publik
Sasaran :
3.1.1 Meningkatnya peluang investasi, pertumbuhan ekonomi
3.1.2 Tersedianya lapangan kerja
4. Tujuan untuk misi Ke Empat adalah :
4.1 Menggalakkan Budaya Daerah dan Penataan Objek Wisata Daerah
Sasaran :
4.1.1 Meningkatnya Pendapatan masyarakat
4.1.2 Meningkatnya pendapatan Kota Palangka Raya
A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2010
Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 .
Kebijakan dan program sebagai berikut : merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara
mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk
mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan kondisi daerah, dalam rangka mewujudkan Misi 1. Yaitu mewujudkan Kota Palangka Raya
sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan Orientasi Nasional dan Global, Sumber Daya Manusia
yang berilmu, beriman dan ber Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Kebijakan dan program
sebagai berikut :
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 11

16. A. KEBIJAKAN
Kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 adalah :
 Menyelenggarakan wajib Belajar Dua Belas Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang
bermutu di seluruh Wilayah Kota palangka Raya untuk memenuhi hak dasar warga negara.
 Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui Peningkatan intensifikasi
perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung
dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau
yang sederajad serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara
kembali ( relapse illiteracy ), dan menciptakan masyarakat pembelajar.
 Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik
umum maupun kejuruan serta penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang
berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja.
 Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk
memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
 Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan
akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh
layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dan
terpencil.
 Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan
estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan
dan lingkungan hidup.
 Menyediakan Materi dan peralatan pendidikan ( teaching and learning materials) terkini baik yang
berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi dan alam sekitar.
 Pengembangan teknologi informasai dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu
pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standart kompetensi,penunjang
administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan.
 Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian
pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai
bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan di tingkat kecamatan.
 Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi
pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara
efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi standart
pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat.
 Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa ( Student-based financing ) dan
peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna
melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.
 Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk menyusun kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 12

17. pelayanan, efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung
upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun yang bermutu.
 Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan akademik tenaga pendidik melalui kegiatan pelatihan dan
kursus serta berupaya mendorong pendirian Perguruan Tinggi baik setingkat Universitas, Sekolah
Tinggi atau Akademi.
 Mewujudkan Keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan
 Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan
 Meningkatkan Peran serta pemuda dalam pembangunan sosial politik, ekonomi budaya dan agama.
 Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam
pembangunan.
 Membangun dan mengembangkan sistem dan jaringan informasi administrasi kependudukan
 Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan pencatatan sipil
 Peningkatan Jumlah jaringan dan kualitas puskesmas
 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
 Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
 Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
 Peningkatan Pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini
 Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar
 Terlayaninya dengan baik dan optimal semua pasien yang dirawat di Puskesmas.
 Masyarakat mampu menjaga kesehatannya dan menyebarkan informasi mengenai hidup sehat
 Mendorong terciptanya kesadaran akan penting pariwisata bagi ekonomi daerah dan pendapatan
masyarakat
 Mengarahkan pengembangan destinasi wisata sesuai karakteristik daerah dan potensi, dan budaya
masyarakat.
 Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah.
 Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun melalui pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan teknologi.
 Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan
prasarana jalan.
 Melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan
kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
 Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
 Penyederhanaan prsedur perijinan dan pengakuan hak atas bangunan perumahan masyarakat.
 Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama di daerah kumuh perkotaan, daerah
perdesaan, dan daerah rawan bencana.
 Mempertahankan fungsi dan kinerja jaringan irigasi dan rawa.
 Mengoptimalkan kinerja dan fungsi jaringan irigasi dan rawa yang rusak.
 Pengendalian daya rusak air dengan mengutamakan pengendalian banjir melalui konversi
sumberdaya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan berwawasan
lingkungan.
 Optimalisasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kota dan Kota serta
Pengembangan Wilayah Strategis.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 13

18.  Meningkatkan pelayanan prima di terminal, dermaga, pelabuhan pelayanan administrasi perijinan
bidang LLAJ dan LLASDP.
 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pos, dan telekomunikasi.
 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui diklat teknis.
 Meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan
sungai, danau dan penyeberangan angkutan laut, pos, dan telekomunikasi.
 Merancang pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya.
 Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan tahunan daerah.
 Mengkoordinasikan program-program penanaman modal, penelitian, dan pengembangan serta
statistik di daerah.
 Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian baik antar isntansi di lingkungan
pemerintah daerah dan instansi lain.
 Melakukan pemantauan, penilaian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan.
 Melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, Kota/kota, dan pihak
lainnya.
 Menyelenggarakan urusan kesekretariat badan.
 Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang
pembangunan;
 Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara
konsisten terhadap pencemar lingkungan;
 Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
 Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani
permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
 Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif
sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
 Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan
dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.
 Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan,
khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran
lingkungan;
 Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan
aspek sosial dan lingkungan hidup;
 Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah;
 Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada;
 Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
 Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen;
 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
 Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan-kawasan yang
rentan terhadap bencana geologi;
 Evaluasi kebijakan/ peraturan yang tidak sesuai.
 Merencanakan tata ruang kota (detail dan teknis) yang sesuai dengan perkembangan kota berserta
peraturan daerahnya.
 Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 14

19.  Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata kota.
 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasasarana.
 Mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan penerangan jalan umum (PJU), pelayanan
pemakaman umum (TPU), dan penanggulanan kebakaran melalui operasi dan pemeliharaan sarana
dan prasarana.
 Meningkatkan fasilitas dan kenyamanan pasar
 Meningkatkan kualitas kebersihan dan keindahan kota
 Meningkatkan pelayanan jasa perparkiran
 Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara
langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam
wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya;
 Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian
wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan;
 Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan;
 Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu;
 Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal.
 Mempertahankan ketersediaan beras minimal 90 persen dari kebutuhan daerah, agar kemandirian
pangan dapat diamankan.
 Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan. Kebijakan pengembangan peternakan
diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani agar ketersediaan dan
keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
 Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan
rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan,
untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.
 Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai
pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas
kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh
efisiensi kolektif;
 Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan
industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan
karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan.
 Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar
domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat banyak.
 Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan
memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro,
guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian
hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan
usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku
kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
 Meningkatkan kualitas kebijakan industri dan perdagangan.
 Mendorong terciptanya stabilisasi perdagangan produk industri dan perdagangan dalam upaya
mendukung perlindungan konsumen.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 15

20.  Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan
aktivitas ekonomi dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan;
 Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk
meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan
berbasis sumber daya lokal;
 Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif
untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi,
teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai
insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial
masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;
 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas
pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan
mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki
struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni);
 Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah
lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari
upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.
 Mendorong serta menfasilitasi terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Palangka Raya
 Fasilitasi akses dan penciptaan lapangan kerja
 Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
 Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk
mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
 Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari
berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
 Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional,
penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
 Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas
pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan
komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi;
melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan
pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang.
 Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan
berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan
pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang
memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang
permasalahan remaja;
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 16

21.  Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan
penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
 Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam
upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil
berkualitas.
 Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
 Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
 Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik,
dan jaminan kesejahteraan sosial;
 Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
 Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial
budaya daerah;
 Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-
sumber kesejahteraan sosial;
 Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan
 Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha,
perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
secara terpadu dan berkelanjutan.
 Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan perikanan lain serta
penguatan lembaga pendukungnya.
 Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk
pertanian
 Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan perikanan lain serta
penguatan lembaga pendukungnya
 Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk
pertanian
 Meningkatkan kemampuan aparatur yang handal dan pembenahan administrasi dilingkungan
pemerintah Kota.
 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan pemeriksaaan khususnya terhadap kegiatan bidang
pemerintahan, sosial-politik, perekonomian daerah, kesejahteraan sosial, aparatur/kepegawaian,
pendapatan, kekayaan, dan perijinan.
 Meningkatkan peran aparatur dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang akuntabel, bersih, dan berwibawa serta bebas KKN.
 Menerapkan sistem pengawasan yang berorientasi preventif dan represif secara periodik dan
berkesinambungan.
 Mendorong peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.
 Tertatanya pengarsipan secara baku di masing-masing SKPD
 Terdokumentasinya semua kegiatan pembangunan daerah dan dapat diakses oleh semua
masyarakat.
 Peningkatan pelayanan pendidikan kedinasan.
 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 17

22.  Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur.
 Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui
deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat.
 Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan
meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen.
 Meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban.
 Mewujudkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh mempertegas tugas, wewenang dan
tanggungjawab.
 Memperkuat peran masyarakat dalam rangka menuju tatanan masyarakat sipil/masyarakat madani
(civil society).
 Pemeliharan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
 Menggali dan mengembangkan sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan
jalan intensifikasi maupun diversifikasi.
 Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penerimaan dan pengeluaran keuangan maupun
belanja daerah
 Pengadministrasian dan pengendalian yang efektif dan efisien terhadap asset daerah..
 Menetapkan sistem, dan pola manajemen terbuka dalam pelayanan.
 Pembuatan jaringan teknologi informasi sampai ke dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan
perizinan.
 Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 Peningkatan sarana dan prasarana kantor
 Penyempurnaan ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha
 Penyempurnaan pola/sistem pelayanan yang disesuaikan dengan sistem Program Aplikasi Informasi
Teknologi
 Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan anggota DPRD Kota Palangka
Raya;
 Meningkatakan Kualitas Pengembangan SDM Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Aparatur
Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya;
 Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membantu proses
penyelesaian;
 Meningkatkan peran serta sebagai mediator yang menjebatani kepentingan antara eksekutif dan
legislatif;
 Meningkatkan sarana dan prasarana;
 Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara DPRD seluruh Indonesia;
 Mengelola keuangan daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabel
 Mendorong peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
 Peningkatan koordinasi dan hubungan kerja sama yang baik antar Lembaga Pemerintah maupun
antar daerah.
 Memperluas penyebaran data dan informasi tentang kebijakan daerah dan hasil-hasil pembangunan
kepada masyarakat
 Mendorong peningkatan pelayanan keprotokolan, jaringan komunikasi, dan informasi.
 Tersedianya bantuan bagi kegiatan: kesejahteraan sosial, peningkatan kehidupan beragama,
pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan kepemudaan, pembinaan olahraga berbakat, berprestasi,
dan olahraga tradisonal.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 18

23.  Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan oada tuntutan kebutuhan
pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah
 Mendorong peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan, pemberdayan perekonomian
masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian
 Mendorong iklim investasi dan penguatan ekonomi daerah, pengembangan usaha pertambangan
dan energi, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, terbentuk aliansi pemasaran pariwisata,
terkelolanya cagar budaya dan benda purbakala.
 Mengumpulkan dan mengkompilasi data hasil penelitian yang dilakukan badan/dinas/unit satuan
kerja huna bahan perencanaan.
 Mendorong pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah yang didasari oleh semangat
penyempurnaan struktur organisasi dan perangkat daerah.
 Mendorong peningkatan pelayanan di bidang hukum dan HAM, dan tersedianya jaringan informasi
hukum.
 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.
 Mendorong peningkatan informasi dan komunikasi, penataan kearsipan dan ketatausahaan.
 Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah
yang berbasis kinerja.
 Memperkuat penataan dan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah.
A. PROGRAM
Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh
aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Program-program yang ditetapkan dengan rencana strategis Kota Palangka Raya adalah
sebagai berikut :
1. Urusan : Bidang Pendidikan dan, Pemuda dan Olah Raga
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Pendidikan dan,
Pemuda dan Olah Raga tersebut adalah :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Luar Sekolah ( PLS )
5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Pendidik
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik secara Proporsional
7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Urusan : Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Olah Raga
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Meningkatkan Kapasitas
Pemuda dan Olah Raga tersebut adalah :
1. Program Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda
2. Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 19

24. 3 Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan . Kependudukan dan Catatan Sipil
tersebut adalah :
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
4 Urusan : Kesehatan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kesehatan tersebut adalah :
1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2 Program lingkungan sehat
3 Program usaha kesehatan masyarakat
4 Program pencegahan dan pemberantasan penyakit
5 Program perbaikan gizi masyarakat
6 Program peningkatan sumber daya manusia kesehatan
7 Program obat dan perbekalan kesehatan
8 Program kebijakan manajemen kesehatan
5 Urusan : Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kebudayaan dan Pariwisata
tersebut adalah :
1 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 Program Pengembangan Kemitraan
4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas kehidupan Beragama
7 ProgramBantuan sarana dan Prasarana Keagamaan
8 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
6 Urusan : Bidang Pekerjaan Umum
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Pekerjaan Umum tersebut
adalah :
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota
2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jemban
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
5 Program Sarana dan Prasarana Aparatur
6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringsan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
8 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
9 Program Pembangunan Sakuran Drainase/Gorong-gorong
10 Program Pengembangan Perkotaan
11 Program Lingkungan Sehat
12 Program Penataan Ruang
13 Program Pemantapan Peraturan Perundang-undangan
7 Urusan : Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 20

25. Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika tersebut adalah :
1 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
3 Peningkatan pelayanan di terminal, dermaga, pelabuhan dan pelayanan administrasi
pelabuhan
4 Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi
5 Peningkatan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi, pos dan
telekomunikasi
8 Urusan : Perencanaan Pembangunan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perencanaan
Pembangunan tersebut adalah :
1 Program pengembangan Data/Informasi
2 Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6 Program Peningkaan Penanaman Modal
9 Urusan : Lingkungan Hidup
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Lingkungan Hidup
tersebut adalah :
1 Program perubahan pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional ke budidaya
2 Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3 Program pengembangan hutan hijau
4 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
5 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
6 Program pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan rakyat serta pengembangan
kawasan pertambangan
7 Program pemasyarakatan AMDAL
8 Program Sanitasi Lingkungan dan penanganan limbah rumah tanggalingkungan hidup.
9 Program peningkatan armada sampah dan optimalisasi TPA
10 Program penyuluhan penggunaan teknologi ramah lingkungan
11 Program pengendalian dan pencemaran
10 Urusan : Pertambangan dan Energi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pertambangan dan
Energi tersebut adalah :
1 Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan air tanah;
2 Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan;
3 Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan air tanah;
4 Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan air tanah;
5 Evaluasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan masyarakat di wilayah
pertambangan;
6 Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 21

26. lingkungan khususnya penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha
pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia
tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil;
7 Bimbingan teknis pertambangan;
8 Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah, dan penyebarluasan informasi
geologi yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana;
9 Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan;
10 Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan;
11 Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan air tanah;
12 Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan dan air tanah; serta
13 Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan pengelolaan pasca
tambang dan produksi migas yang berwawasan lingkungan.
11 Urusan : Tata Kota dan Pertamanan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Tata Kota dan
Pertamanan tersebut adalah :
1 Penataan Ruang Kota
2 Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pemakaman
3 Penataan dan Perijinan Bangunan
4 Pengawasan dan Pengendalian Perkotaan
5 Optimalisasi Pemadam Kebakaran
12 Urusan : Pasar dan Kebersihan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pasar dan Kebersihan
tersebut adalah :
1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar
2 Peningkatan kemampuan teknis aparatur
3 Peningkatan kebersihan kota, pengelolaan sampah
4 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar restribusi
5 Peningkatkan pelayanan jasa perparkiran
6 Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan parkir, pasar, dan kebersihan
13 Urusan : Kehutanan dan Perkebunan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kehutanan dan
Perkebunan tersebut adalah :
1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber day
2 Program Rehabilitasi Hutan dan lahan
3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hut
4 Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
5 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
8 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
9 Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Rakyat
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 22

27. 14 Urusan : Ketahanan Pangan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Ketahanan Pangan
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6 Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
15 Urusan : Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi.tersebut adalah :
1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7 Program Pembinaan Pedagang Kecil
16 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemberdayaan
Masyarakat tersebut adalah :
1 Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Miskin.
2 Program Penguatan kelembagaan masyarakat termasuk lembaga adat
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
4 Program Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
6 Program mamangun dan mahaga lewu (PM2L)
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dan wilayah Pertambangan
17 Urusan : Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tersebut adalah :
1 Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
2 Penyelenggaraan program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
3 Penyelenggaraan Pengawasan Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Kerja
4 Pembinaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
5 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
6 Penyelenggaraan Bursa Kerja
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 23

28. 18 Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana tersebut adalah :
1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
19 Urusan : Sosial
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Sosial tersebut adalah :
1 Program Pelayanan, Pembinaan, Partisipasi dan Rehabilitasi Sosial
2 Program Bina Organisasi, Bantuan Sosial, dan Penanggulan Bencana
3 Program peningkatan kualitas pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin
20 Urusan : Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pertanian, Perikanan
dan Peternakan tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Program Pengembangan Agribisnis
3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
4 Program Pengembangan sarana dan prasarana perikanan
5 Program Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
6 Program Pengembangan dan pembinaan usaha perikanan tangkap
7 Program Pengembangan dan pembinaan perikanan budidaya
8 Pengembangan sistem pengawasan
9 Peningkatan sarana dan prasarana statistik dan pelaporan
21 Urusan : Inspektorat
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Inspektorat tersebut
adalah :
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaa
Kebijakan KDH
22 Urusan : Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perpustakaan,
Kearsipan dan Dokumentasi tersebut adalah :
1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Kota
3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
23 Urusan : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan tersebut adalah :
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 24

29. 1 Program Pendidikan Kedinasan
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
24 Urusan : Bidang Kesbang Linmas
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Kesbang Linmas
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 Program pembentukan produk hukum dan Legislasi
3 Program Pendidikan Politik Masyarakat
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
25 Urusan : Polisi Pamong Praja
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Polisi Pamong Praja
tersebut adalah :
1 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
26 Urusan : Pengelolaan Keuangan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengelolaan Keuangan
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Pembiayaan
27 Urusan : Perijinan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perijinan tersebut
adalah :
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
28 Urusan : Sekretariat DPRD
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan . Sekretariat DPRD
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
29 Urusan : Pemerintahan Umum
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemerintahan Umum
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota.
5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 25

30. 6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
7 Program Optimalisasi Teknologi Informasi
8 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
9 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
30 Urusan : Seluruh SKPD
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Seluruh SKPD tersebut
adalah :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Dispilin Aparatur
4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 26

31. BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan
kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kapala LAN
No. 239/IX/6/8 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini
mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome)
yang dicapai. Dalam tahun 2010 Kota Palangka Raya
LAKIP 2010 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan
hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan
targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan
sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat ke1annya.
Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana
kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah
dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja
output, indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap),
dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa
yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kota Palangka Raya menetapkan
katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat
katagori sebagai berikut :
Penetapan Kinerja Tahun 2010 merupakan komitmen seluruh unsur Pemerintah Kota
Palangka Raya untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya
memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat : 152 Program utama dan terdiri dari 587 kegiatan.
Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan
seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KOTA PALANGKA RAYA ( IKU )
KONDISI TARGET
KINERJA
(TAHUN
URUSAN INDIKATOR Satuan )
2008 2009 2010
11. TENAGA KERJA 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia % 40 45 50
DAN Yang Siap Pakai
TRANSMIGARSI
2 Tercapainya Standarisasi Upah Sesuai % 60 65 70
Dengan Kebutuhan Hidup
3 Perlindungan dan Pengembangan % 50 55 59
Lembaga Ketenagakerjaan
4 Pembinaan Transmigrasi Yang % 30 35 40
Produktif
5 Meningkatnya Pemahaman Hak dan % 50 55 57
Kewajiban Tenaga Kerja
12. KESEHATAN 1 Menurunnya Angka Kematian Bayi % 1,6 1,5 1,4
(AKB) Per-100KH
2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) % 40,49 35 32
Per-100.000KH
3 Menurunnya Angka Kematian Balita % 60,7 55 45
(AKABA) Per-100.000KH
4 Meningkatnya Angka Usia Harapan % 72,4 72,8 72,8
Hidup (UHH)
5 Menurunnya Peresentase Balita Gizi % 14,55 12,12 10,12
Buruk/Kurang
6 Rasio Puskemas Poliklinik Pustu Per- 38,74 39 40
100.000 Pddk
7 Rasio Tenaga Dokter Per-100.000 28,21 30 31
Pddk
8 Rasio Tenaga Keperawatan Per
100.000 Pddk :
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 25

32. - Bidan 70,7 70 72
- Perawat 69,1 72 74
13. PENDIDIKAN, 1. Pendidikan Usia Dini (PAUD)
PEMUDA DAN
OLAHRAGA Pelaksanaan Standar Minimal % 40 45 60
a Mutu Pendidikan PAUD
Meningkatkan Standart Minimal
Mutu Pendidikan
Pembinaan dan Pengembangan % 70 85 89
b PAUD
Pengembangan Kurikulum Bahan % 65 75 85
c Ajar dan Model Pembelajaran
PAUD
2. Program Peningkatan Mutu
Pendidikan Wajib Belajar 9 dan
12 Thn
a. Meningkatkan Standart Minimal
Mutu Pendidikan
- Tingkat kelulusan SD % 100 100 100
- Tingkat kelulusan SMP % 99,46 99,47 99,48
- Tingkat kelulusan SMA % 93,78 93,85 97,60
- Tingkat kelulusan SMK % 92,79 97,95 98,80
- Siswa SMA?SMK masuk % - - -
perguruan Tinggi Ternama
(UI,UGM,ITS,ITB,
UNAIR,BRAWIJAYA,dll)
- Siswa SMA?SMK masuk % 60 65 70
perguruan Tinggi
Negeri/Swasta (Unpar,
Unmuh,UPGRI, dll)
b. Penyediaan Dana Penunjang % 7 10 13
Penyelenggaraan Pendidikan
(diluar gaji)
c. Meningkatkan Standar % 12 18 25
Pelayanan Pendidikan dan
Pelatihan Tingkat Daerah
Maupun Tingkat Pusat
d. Pembinaan Kelembagaan dan % 30 55 70
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan
Manajemen Berbasis sekolah
(MBS) disatuan Pendidik
e. Meningkatkan Pengakajian % 40 56,61 69,21
Pemngembangan KTSP dan
Silabus Pendidikan
f. Rinisan Sekolah Bertaraf % 20 25 40
Internasional, menjadi Sekolah
Bertaraf Internasional
g. Meningkatkan Sertifikasi Guru % 27 35 50
dan Pengawas
h. Meningkatkan Kualifikasi
Pendidikan :
- Guru SD S1 % 17 25 40
- Guru SMP S1 % 53 65 70
- Guru SMA/SMK S2 (RSBI) % 0,1 2 3
i. Penyediaan Dana Beasiswa % 25 39 65
Murid Miskin
k. Meningkatkan Paket A, B dan C % 65 67 69
l. Peningkatan Kompetensi Guru % 30 45 65
Melalui MGMP dan Guru Gugus
Sekolah
3. Program Pemuda Dan Olah Raga
a. Meningkatkan Pembinaan % 50 65 70
Prestasi Olah Raga
b. Meningkatkan Pembinaan Siswa % 30 38 45
Berpretasi
c. Meningkatkan Pembinaan % 50 65 70
Generasi Muda
d. Pertukaran Pemuda antar Orang - 18 -
Provinsi dan Antar Negara
4. Program Sarana dan Prasarana
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 26

33. Pendidikan
a. Meningkatkan menyebarkan % 65 85 90
Pengadaan Buku Bahan Ajar
yang bermutu disatuan
Pendidikan
b. Rehabilitasi sedang / Berat % 70 75 80
Gedung Sekolah
c. Pembangunan Gedung Sekolah % 70 85 87
Baru
d. Rehabilitasi sedang / Berat % 10 20 45
Rumah Kepala Sekolah, Guru
dan Penjaga Sekolah
Program-program utama yang ditetapkan dalam rencana strategis adalah :
1. Urusan Pendidikan
Sasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2010 terkait dengan
pelaksanaan program-program di bidang pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayanan % 75
administrasi kantor
2 Penyediaan jasakomunikasisumber Tersedianya dana pelayanan % 100
daya air dan listrik jasakomunikasi sumber daya air dan
listrik
3 Terlaksananya layanan Kesehatan Tersedianya dana Pelayanan % 100
PNS Kesehatan PNS
4 Terlaksananya PelayananJasa Tersedianya dana pelayanan jasa % 100
Administrasi Keuangan Kantor administrasi keuangan
5 Terlaksananya Pelayanan Tersedianya dana belanja ATK % 100
Administrasi Kantor kantor Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kota Palangka Raya
6 Terlaksananya Penyediaan barang Tersedianya barang cetakan dan % 100
cetakan dan penggandaan penggandaan
7 Tersedianya Peralatan dan Tersedianya sarana dan prasarana % 100
Perlengkapan Gedung Kantor peralatan dan perlengkapan gedung
kantor
8 Tersedianya belanja Makan minum Tersedianya dana penyediaan % 80
pegawai makan dan minum pegawai
9 Koordinasi dan konsultasi luar Tersedianya dana perjalanan dinas % 100
daerah dan dalam daerah luar daerah dan dalam daerah
10 Telaksananya Pengadaan Tersedianya Dokumen Video Profil % 100
Produksi Video Profil Kota Palangka Raya sebagai Kota
Pendidikan
11 Terwujudnya Sarana dan Tersedianya Meja Kursi Rapat % 100
Prasarana Kantor
12 Terpenuhinya Meja, Kursi dan Tersedianya Sarana dan Prasarana % 100
lemari SMK Sambelum SMK Sambelum
13 Terlaksananya Pengadaan Sound Terwujudnya Pengadaan Sound % 100
System System
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Sarana Prasarana % 100
Gedung Kantor GedungKantor
15 Tersedianya Dana Operasional Terpeliharanya Kendaran Dinas / % 100
Kendaraan Dinas Pegawaai Operasional
16 Terlaksananya Pemeliharaan TerlaksananyaPemeliharaan Alat % 100
perlengkapan Kantor Kantor
17 Tersedianya Ruang Rapat dan Terwujudnya Pelayanan % 100
Ruang Keuangan Administrasi Kantor
18 Terlaksananya Pengadaan Buku Terwujudnya Pengadaan Buku % 100
Panduan Pendidik Panduan Pendidik
19 Tersedianya fasilitas pindah/purna Terwujudnya fasilitas pindah/purna % 100
tugas PNS tugas PNS
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 27

34. 20 Meningkatnya Mutu Pengelola Terselenggaranya Diklat Bendahara % 80
Administrasi Keuangan Sekolah Pengeluaran pembantu untuk TK,
SMP, SLB, SMA, SMK Negeri dan
Cabang Dinas
21 Tercapainya Program Perencanaan Tersedianya Dokumen Program % 100
yang baik Tahunan
22 Terlaksananya Penyusunan LAKIP Tercapainya Akuntabilitas Kinerja % 100
PNS
23 Terwujudnya Data SPM Yang Tersedianya Dokumen SPM % 100
Akurat Pendidikan
24 Terlaksananya Pengadaan Raport Raport Keperluan Peserta Didik % 80
Siswa TK Terpenuhi
25 Terlaksananya Rehab/ Terselenggaranya Kegiatan Belajar % 100
Pembangunan TK Aisiya TK yang baik
26 Pengadaan Buku Panduan Tersedianya Pengadaan Buku % 100
Pendidik dan Alat Bermain Panduan Guru dan alat bermain
27 Pembangunan Perpustakaan dan Terlaksananya Pembangunan % 100
Sarana Peningkatan Mutu Perpustakaan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan SD Pendidikan SD
28 Terlaksananya Perencanaan dan Tersedianya dokumen Perencanaan % 100
Pengawasan DAK Bidang dan Pengawasan
Pendidikan
29 Penilaian Hasil Belajar Peserta Terselenggaranya US dan UN % 100
Didik SD/MI/SDLB SD/MI/SDLB
30 Terlaksananya cetak soal US Tersedianya cetak soal US % 100
SD/MI/SDLB SD/MI/SDLB
31 Terlaksananya Pengadaan Raport Raport Keperluan Peserta Didik % 100
Siswa SD/SDLB Terpenuhi
32 Terlaksananya Penulisan dan Tersedianya soal US SD MI/SDLB % 100
Pengetikan Soal US
33 Terlaksananya Pengadaan Buku Terwujudnya Pengadaan Buku % 100
Panduan Pendidik Panduan Pendidik
34 Rehabilitasi dan Pembangunan Terwujudnya Rehabilitasi dan % 100
Ruang Kelas SD/MI/SDLB Dana Pembangunan Ruang Kelas
DPPIP SD/SDLB/MI
35 Perencanaan dan Pengawasan Tersedianya Perencanaan dan % 100
Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas Pengawasan Teknis Rehabilitasi dan
SD/MI/SDLB dan DPPIP Pembangunan Ruang Kelas
SD/SDLB/MI DPPIP
36 Lomba Olimpiade Sains Pelaksanaan Kegiatan Lomba % 100
SD/SDLB/MI Olimpiade Sains SD/SDLB/MI
37 Seleksi Guru Matematika Terpilihnya Guru Matematika SD % 100
Berprestasi yang berprestasi
38 Pengadaan Buku Pelajaran Terlaksananya Pengadaan Buku % 100
SD/MI Pelajaran SD/MI
39 Pengadaan Buku Pelajaran SLB Terlaksananya Pengadaan Buku % 100
Pelajaran SLB
40 Rehabilitasi, Pembangunan Rehabilitasi, Pembangunan % 100
Perpustakaan RKB dan Sarana Perpustakaan RKB dan Sarana
Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
41 Perencanaan dan Pengawasan Terlaksananya Perencanaan dan % 100
Teknis DAK SMP Pengawasan Teknis DAK SMP
42 Tersedianya dana untuk Terlaksananyanya ujian sekolah % 100
pelaksanaan Ujian Sekolah dengan baik
SMP/SMA/SMK
43 Tersedianya dana yang cukup Terselenggaranya kegiatan ujian % 100
untuk pelaksanaan Ujian Nasional Nasional SMP, SMA dan SMK
44 Tersosialisasinya UN SMP/ Lancarnya Pelaksanaan UN % 100
SMA/SMK SMP/SMA/SMK
45 Terpenuhinya kebutuhan dana Tersalurnya dana ujian sekolah % 100
yang diperlukan untuk penyediaan praktek bagi peserta ujian
bahan ujian sekolah Praktek SMP/SMA/ SMK
46 Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Keterampilan % 100
Keterampilan Siswa (LKS) SMK Siswa (LKS) SMK
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 28