1. Oleh:
CPMU USDRP
Disampaikan pada Workshop Exit Strategy di Kota Palangkaraya
Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS)
Kementerian Dalam Negeri
The World Bank
Kementerian
Perdagangan
Pelaksanaan Urban Sector
Development Reform Project Kota
Palangkaraya
1

2. Kerangka Penyajian
Umum
Profil Proyek dan Kemajuan USDRP
Capaian KPI dan Isu strategis di Kota
Palangkaraya
Exit Strategy USDRP di Kota
Palangkaraya

3. I. UMUM

4. Kawasan
Perkotaan
Internal
Eksternal
Tekanan
Urbanisasi
Minimnya
Kapasitas SDM
dalam
Perencanaan
Pembangunan
Globalisasi
membutuhkan Daya
Saing
Reformasi regulasi dan
kelembagaan paska
UU 22/99 (direvisi
dengan UU 32/2004)
Perubahan
Paradigma Tata
Kelola
Pembangunan
(Governance
Shifting)
Tuntutan
Masyarakat Sipil
untuk
Pemerintah
yang Lebih
Terbuka
Latar Belakang Program *)
*)Proyek disiapkan tahun 2003 dan efektif tahun 2006

5. adalah program yang disiapkan Pemerintah
Indonesia (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank)
untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni,
berkeadilan sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling
memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah.
 Memfasilitasi mewujudkan kemandirian daerah dalam
pembangunan infrastrutur perkotaan sesuai kebutuhan masyarakat.
 Menyediakan pelayanan publik dan pelayanan prasarana dan sarana
perkotaan yang berkelanjutan.
 Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan tingkat
kemiskinan (sebagai multiplier effect) melalui peningkatan
pelayanan prasarana dan sarana perkotaan.
Tujuan
5

6. Urban
Institutional
Development
Program
(UIDP)
• Reformasi Tata
Pemerintahan Dasar
dan Reformasi lainnya
• Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
• Bantuan Manajemen
Proyek
Urban
Investment
• Pembiayaan Proyek
Investasi sifat strategis
dan layak
• Proyek digolongkan ke
dalam kategori Revenue
Generating dan Domain
Ditjen Cipta Karya
USDRP
HibahPHRD
Pinjaman
IBRD
Mewujudkan
Kemandirian Daerah
Dalam Pembangunan
Perkotaan
6
Komponen USDRP

7. Kabupaten/Kota
Peserta USDRP
Local Economic
Development
Urban
Development
Strategy
Good Governance
Fasilitasi
Infrastruktur
Strategis
Pengembangan
Kapasitas
(Capacity
Building)
Peningkatan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan
Daya Saing
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
Peningkatan
Kualitas
Infrastruktur
Good
Governance
Urban Institution Development Facilities
PIP2B
Diseminasi dan Replikasi
PEMERINTAH KOTA/
KABUPATEN
Replikasi/ Transfer of Knowledge
Konsep
Tujuan USDRP

8. II. PROFIL PROYEK DAN KEMAJUAN USDRP

9. 9
Informasi Singkat Proyek USDRP
Loan Number
7760- ID
(sebelumnya 4786-IND, berubah sejak 25 Agustus 2009)
Loan Signing 20 Oktober 2005
Loan Effective 18 Januari 2006
Loan Closing
Original :30 Juni 2011
Revised on Amendment IV : 30 Juni 2012 (extension I)
Revised on Amendment VI : 31 Mei 2013 (extension II)
Amendment
Amandment to Loan Agreement I : Januari 2006:
Amendment to Loan Agreement II : 22 Maret 2007
Amendment to Loan Agreement III : 23 Juli 2008
Amendment to Loan Agreement IV : 4 Juni 2010
Amendment to Loan Agreement V : 14 Februari 2011
Amendment to Loan Agreement VI : 8 Juni 2012
Amendment to Loan Agreement VII : 27 Desember 2012
Nilai Loan/Pinjaman
US $ 45.000.000,- (original)
US $ 38.435.000,- (revised on February 2011)
US $ 38.140.759,- (revised on Desember 2012)
Nilai Grant/Hibah US $ 5.000.000,-
Dana Rupiah Pendamping
APBN Rp. 17.433.592.000,- (status per Januari 2013)
APBD Rp. 100.390.119.000,- (status per Januari 2013)

10. Ringkasan Kemajuan saat ini
Kegiatan reformasi telah selesai semua
100%, kecuali perlu adanya
pemantapan dalam pelaksanaan
mekanisme penilaian kinerja
kontraktor/supplier dikarenakan belum
adanya payung hukum dari pusat.
Urban
Institutional
Development
Program
(UIDP)
15 sub project sudah selesai 100%.
Dari 13 sub project yg sudah selesai, 8
sub project telah beroperasi dan 7 sub
project dalam persiapan
pengoperasian.
Urban
Investment

11. Sub Proyek Pertokoan Pasar Kahayan
Tanggal Surat Permohonan SLA 23 Desember 2007
Tanggal Penandatangan SLA 24 Maret 2009 SLA-1223/DSMI/2009
Nilai SLA dan Perubahannya (Rp) 22.000.000.000
20.751.346.000 (Surat Kemenkeu No. S-183/P4.2/2012 22 November 2012)
Nilai Dana Pendamping (Rp) 1.004.500.000 (Operasional per Desember 2010)
Kontraktor PT. Waskita Karya
Tanggal Kontrak 30 September 2009
Nilai Kontrak (Rp) 20.751.346.000 (loan, tanpa PPN)
Akhir Kontrak 29 September 2010 (kontrak awal)
15 Desember 2010 (amandemen I)
30 April 2011 (amandemen II)
Konsultan Pengawas PT. Miramy Konsultan
NOL RTPP I dan RTPP II RTPP 1 Tahun 2009
RTPP 2 sudah mendapatkan Nol WB 1 Juli 2011
Laporan Pelaksanaan RTPP I
dan RTPP II
Laporan Pelaksanaan RTPP 2 dikirim ke WB 12 Juli 2012
Dokumen UKL/UPL dan Laporan
Pelaksanaan UKL/UPL
Dokumen UKL/UPL UKL-UPL Tahun 2005
Laporan Pelaksanaan UKL/UPL sudah disusun
Profil USDRP – Kota Palangkaraya

12. III. Capaian Key Performance Indicator (KPI) dan Isu
Strategis Pelaksanaan USDRP di Kota Palangkaraya

13. Kemajuan Komponen A - TPA (1)
Indikator Capaian Feb 2013 Keterangan
Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA)
Pemanfaat situs atau media
cetak untuk penyebaran dan
penyediaan informasi yang
terdiri dari :
a) Program/Kegiatan
Pembangunan Daerah.
b) RPJMD.
c) Ringkasan APBD.
d) Laporan Audit Keuangan
Tahunan.
e) Rencana Pengadaan pada
tahun anggaran berjalan
dan Daftar paket terkontrak
pada enam bulan terakhir.
 Butir a) sudah
dilakukan dalam
bentuk berita di media
cetak atau website.
 Butir b) RPJMD 2008-
2013, c) APBD 2011
dan e) TA 2011 sudah
dipublikasikan di
website.
 Butir d) pernah
dipublikasikan.
 Meningkatkan partisipasi
daerah maupun
masyarakat dalam
keikutsertaan membangun
daerahnya.
 Memberi peluang bagi
pelaku bisnis dalam
berinvestasi dan
berimprovisasi.
 Meningkatkan akses
informasi bagi masyarakat
tentang pelayanan publlik..
 Mewujudkan
pemberdayaan
masyarakat melalui TPA
pelayanan publik.
 Perempuan dilibatkan
dalam tim kerja
penyediaan informasi
kegiatan pelayanan publik

14. Kemajuan Komponen A - TPA (2)
Indikator Capaian Feb -April2013 Keterangan
Pemda peserta menerapkan
mekanisme umpan balik dari
masyarakat yang meliputi:
a) Sekurang-kurangnya
memanfaatkan satu jenis
media untuk penyampaian
keluhan masyarakat yang
dikelola Unit Penanganan
Keluhan.
b) Terdapatnya SOP untuk
penanganan keluhan
masyarakat.
 Pada Website Pemda
(www.palangkaraya.go.id)
terdapat fitur Buku Tamu
yang berisi daftar pesan
masyarakat, tetapi belum
ada daftar tanggapannya.
 Pengelolaan keluhan
melekat pada tupoksi
Bagian Humas.
 SK Walikota No. 271
Tahun 2010, Saluran
Informasi dan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat.
 Pada bulan April 2013
sedang diupayakan SOP
Penanganan Keluhan
Masyarakat untuk dapat
menjadi SK Walikota.
(masih Proses legalisasi
hukum)
Telah tercapai KPI
 Adanya ruang untuk
bertukar pikiran dan
berbagi antar
Pemerintah Daerah
(Pemda) dengan
masyarakat.
 Masyarakat dengan
berbagai kelompok
didalamnya memiliki
kebebasan dalam
menyampaikan
aspirasi untuk
pembangunan
daerah.

15. Kemajuan Komponen A - TPA (3)
Indikator Capaian April 2013 Keterangan
a) Alokasi block grant ke
kecamatan dan/atau
kelurahan dari Pemda
peserta, minimal dari satu
Dinas/Badan
mengalokasikan itu dengan
SOP untuk penggunaan
block grant dapat dihasilkan
melalui perencanaan
partisipatif, atau
b) Anggaran Indikatif untuk
pembiayaan kegiatan.
Pemko mengalokasi block
grant APBD kepada tiap
Kelurahan yang miskin
melalui Program membangun
“Tuntang Mahaga Lewu”
(Membangun dan Menjaga
Kampung)
Tiap tahun daerah Pemda
mengusulkan pagu indikatif
“Tuntang Mahaga Lewu”
sejumlah Rp 3.4 M
Telah tercapai KPI
• Aspirasi masyarakat
mendapat respon dari
pemerintah.

16. Kemajuan Komponen A - PKD
Indikator Capaian April 2013 Benefit/ outcome
Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)
a) Menerbitkan peraturan lokal
(Perda atau Keputusan
Bupati/Walikota atau
Perbup/Perwal) mengenai
Prinsip-prinsip Pengelolaan
Keuangan Daerah.
b) Menerbitkan peraturan lokal
(Perda atau Keputusan
Bupati/Walikota atau
Perbup/Perwal) mengenai
Kebijakan, Sistem, dan
Prosedur untuk penyiapan
dan pelaksanaan APBD.
 Sudah ada Perda No.
15/2011 tentang perubahan
atas Perda No. 2/2010
tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan
daerah.
 Sudah terbit Perwal No.
58/2012 tentang sistem dan
prosedur pengelolaan
keuangan daerah.
Telah tercapai KPI
 Ketaatan SKPD
dalam menyusun
dan melaksanakan
aturan-aturan yang
telah disepakati
bersama.
 Semakin
meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan staf
dalam pengelolaan
dan manajemen
keuangan daerah.

17. Kemajuan Komponen A - PBJ
Indikator Capaian April 2013 Benefit/ outcome
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
a) Minimal 75% dari penawaran
dapat dilakukan pada periode
penawaran masih berlaku,
dan dipublikasikan pada
media massa, seperti:
website, buletin Pemda.
b) Minimal 50% dari anggota
panitia pengadaan
mempunyai sertifikat
pengadaan barang dan jasa
nasional.
c) Melakukan evaluasi kinerja
kontraktor/supplier paling
sedikit pada 1 dinas dan
terdokumentasi.
 Sebagain besar lelang
yang diadakan di
diselesaikan dalam
masa berlakunya
penawaran.
 Semua anggota panitia
lelang memiliki sertifikat
nasional pengadaan
barang dan jasa.
 Telah terbit Perwal No 9
Tahun 2013 Tentang
Pedoman Penilaian
Kinerja Rekanan jasa
Konstruksi
Tercapai sebagian KPI
• Adanya penghematan APBD
terkait dengan adanya e-
procurement
• Masyarakat semakin mudah
mendapatkan informasi yang
transparan tentang proses
PBJ.

18. Kemajuan Komponen A - PEL
Indikator Capaian April 2013 Benefit/ Outcome
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
a) Pemda mengembangkan
rencana bisnis yang berfokus
pada Pengembangan Ekonomi
Lokal (PEL).
b) Pemda melaksanakan 10%
dari kegiatan yang disebutkan
di dalam rencana bisnis yang
berfokus pada Pengembangan
Ekonomi Lokal (PEL)
 Sudah ada dokumen
Strategi PEL Daerah dan
akan direvisi menjadi
Dokumen Renstra PEL
2013-2017.
 Ada dukungan APBD
tahun 2012 untuk
operasionalisasi Tim
PEL. Untuk tahun 2013
untuk revisi Dokumen
Renstra PEL.
 SK Walikota Nomor 95
tentang Penetapan
Klaster Ekonomi. dan
SK Walikota Nomor 60
Tahun 2013 tentang Tim
Pelaksana PEL Kota
Palangka Raya telah
diterbitkan Pebr 2013
Tercapai sebagian KPI
• Meningkatkan
koordinasi antar
SKPD dalam
implementasi PEL
• Meningkatnya
peluang peserta
perempuan yang
bergabung dalam
forum kemitraan.

19. Kemajuan Komponen B
Indikator
Capaian Benefit / Outcome
Pasar Kahayan
Kemajuan Fisik
 Rencana (%) :
 Realisasi (%) :
 PHO (tanggal) :
 FHO (tanggal) :
100 %
100 %
12 Mei 2011
-
Penurunan kualitas sarana
prasarana pendukung (Cat
Memudar)
Tanggal Pengoperasian Juli 2011 Baru beroperasi sebagian hanya 40
pedagang saat survey Januari 2013
Unit Pengelola UPT Dinas Pasar UPT Dinas Pasar
Kenaikan PAD bersumber dari
investasi USDRP (%)
NA. Dana pendamping Rp 1 M.
O dan M / Tahun (Rp) NA Belum ada dana O/M karena belum
serah terima II/ FHO
Survey Kepuasan (%)
 Pedagang/Pengguna :
 Pembeli/Pengunjung :
NA
NA
8% pedagang menyatakan sangat puas, 80%
pedagang menyatakan cukup puas, dan 12 %
pedagang menyatakan kurang puas
1% konsumen sangat puas, 97% cukup puas
dan hanya 2% cukup puas.
.

20. Isu Strategis Pelaksanaan USDRP Kota Palangkaraya
No Isu Keterangan
1 Serah terima pekerjaan II ( Final
hand over) & Status Pengelolaan
Pasar Kahayan
Sampai saat ini belum ada kejelasan serah
terima kedua (FHO) pembangunan Pasar
kahayan . Sehingga ada kesulitan Dinas
Pasar untuk (i) menganggarkan biaya
pemeliharaan (ii) pengelolaan secara
penuh UPTD Dinas Pasar, dikarenakan
secara hukum status pengelolaan masih
dibawah PU
2 Penurunan kualitas Bangunan Cat sudah mulai luntur, ada beberapa
bagian atap bocor, dan plafond rusak.
Sehingga memerlukan penanganan
segera. Namun anggaran pemeliharaan
belum teralokasi.
3 Penilaian Kinerja Rekanan. Belum bisa dilaksanakan dikarenakan
belum adanya payung hukumnya. ( SK dan
Kriteria telah tersedia)
20

21. IV. EXIT STRATEGY USDRP DI KOTA PALANGKARAYA

22. WORKSHOP NASIONAL
Rencana Aksi Daerah
Local Stakeholder Meeting
Evaluasi
oleh
Konsultan
PBME
Evaluasi
Manajemen oleh
CPMU USDRP
Fasilitasi
Oleh
Konsultan
Lokal
Rencana
Aksi Pusat
Central
Expert Group
Meeting
Rencana Aksi TerkonsolidasiProject Completion Report
Tahapan Exit Strategy USDRPMeiJan-MaretAprili

23. Tahapan Exit Strategy USDRP di Kab/ Kota
Workshop Exit Strategy
1. Dilaksanakan di daerah
2. Fasilitasi oleh Konsultan Lokal
3. Penyelenggara CPMU-PMU
4. Dihadiri: CPMU-PMU-PIU dan SKPD
terkait.
Output Berita Acara (BA)
Tanda tangan para pihak Ketua/
Perwakilan CPMU dan Ketua PMU,
dengan lampiran kesepakatan yang
berisi:
1. Tabel pencapaian KPI dan
peyelesaian kegiatan sampai akhir
Mei 2013, serta keberlanjutannya
2. Kesepakatan instansi/ SKPD yang
menangani termasuk pembiayaannya
3. Laporan rekonsiliasi keuangan
kota/kab ybs.
Surat Walikota/ Bupati
kepada Executing Agency (Dir BP
DJCK) yang berisi:
1. Dasar surat adalah Workshop
Exit Strategy
2. Komitmen Pemerintah Daerah
untuk melanjutkan inisiatif tata
pemerintahan yang
dikembangkan selama program
USDRP
Substansi Exit Strategy
PMU dan CPMU menyepakati
1. Pencapaian KPI terkini
(komponen A & B)
2. Rencana Penyelesaian KPI
3. Rencana Aksi proyek paska
loan closing date 31 Mei 2013
23

24. No
Indikator
Komponen A
Capaian
Tindak Lanjut
s.d Closing
Date
Tindak Lanjut
Paska Proyek
Pelaksana
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Komponen TPA
2 Komponen PKD
3 Komponen PBJ
4 Komponen PEL
5 KSPD - LH
Contoh Format Lampiran Berita Acara (1)
No
Indikator
Komponen B
Capaian
Tindak Lanjut
s.d Closing
Date
Tindak Lanjut
Paska Proyek
Pelaksana
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 TTD SLA
2 Penyelesaian
Sub Proyek
24

25. No
Indikator Komponen
Pengelolaan Sub Proyek
Capaian
Tindak
Lanjut s.d
Closing
Date
Tindak
Lanjut
Paska
Proyek
Pelaksana
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Operasionalisasi
2 Peningkatan 10% PAD
3 Peningkatan 10% O dan M
4 Kepuasan 50% Pedagang/
Pengguna
5 Kepuasan 50% Pelanggan/
Pengunjung
Contoh Format Lampiran Berita Acara (2)
25

26. No
Pendukung Komponen B
(Tindak Lanjut Paska Proyek
Pengelola
1 Pengelolaan Keuangan dan Kelembagaan
a. Keuangan
b. SDM
c. Institusi/Kelembagaan
d. Lainnya ..........
2 Pengelolaan Teknis
a. Reklame
b. Kebersihan dan IPAL
c. Parkir dan Keamanan
d. Pemeliharaan Teknis Bangunan dan Infrastruktur
Pendukung
e. Pengaturan keselamatan bangunan
f. Lainnya ..........
Contoh Format Lampiran Berita Acara (3)
26

27. Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS)
Kementerian Dalam Negeri
The World Bank
Kementerian Perdagangan
Terima Kasih Atas Perhatiannya
www.usdrp-indonesia.org
27