Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA

974 vues

Publié le

Analisis implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk menilaian keberhasilan suatu kebijakan

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA

  1. 1. Implementasi Kebijakan Upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) Di Kota Depok
  2. 2. Kelompok 1 ANGGOTA : Dyan Handayani NPM 1606856132 Elly Irawati NPM 1606944583 Ernawati Roesli NPM 1506705052 Mira Miranti Puspitasari NPM 1606856750 Zakiah NPM 1606857362
  3. 3. Outline
  4. 4. Proses Kebijakan Publik
  5. 5. Definisi
  6. 6. Definisi
  7. 7. 3 Generasi Pendekatan Implementasi Kebijakan
  8. 8. Faktor-Faktor dalam Kinerja Implementasi • Was the policy adequately formulated? What were the goals? Was the underlying causal model adequate?  Tipe dan Tujuan kebijakan • Was the implementation competent? Well organized? Effective? Timely? Coordinated? Well led? Pelaksana Program • Was the budget adequate? Was the program cost effective? What were the units of goal indicator achieved per unit of budget? Is the program worth the expenditure?  Sumber Daya Finansial • Who was helped? Were expectations of benefits met? Who is prepared to defend the program?  Kelompok sasaran Adapted from “Formal evaluation” by Wayne Hayes: http://www.geocities.com/~profwork/pp/evaluate/formal.html
  9. 9. Model Implementasi
  10. 10. Model Analisis Implementasi Kebijakan Publik • Implementasi kebijakan atau program pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor
  11. 11. Model Implementasi
  12. 12. GE MH MS GR RE Smith Top Down Mekanisme PasarMekanisme Paksa Bottom UP
  13. 13. Model George Edward (GE) • Menurut model GE, variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah : 1.Komunikasi 2.Sumber daya 3.Disposisi atau sikap pelaksana 4.Struktur birokrasi
  14. 14. Model GEORGE Edwards III Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III Komunikasi Sumberdaya Implementasi Disposisi Struktur Birokrasi
  15. 15. Model GE : Komunikasi • Tiga hal penting : Transmisi, Konsistensi, Kejelasan (Clarity) • Komunikasi harus akurat dan cermat agar tujuan dan sasaran kebijakan dipahami implementor . • Aturan/petunjuk pelaksanaan harus jelas. tidak jelas  multitafsir  penyimpangan tujuan kebijakan/program • Komunikasi penting untuk koordinasi dan sosialisasi ke kelompok sasaran.
  16. 16. Model GE : Sumber Daya Meliputi : SDM, finansial, informasi, wewenang, fasilitas •SDM : jumlah staff dan skills yang memadai. •Finansial : jumlah dana /anggaran yang cukup •Informasi : data dan fakta yang akurat •Wewenang : otoritas utk memberi perintah, mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran , fasilisitas, dan tenaga kerja ,dsb •Fasilitas : gedung, peralatan, tehnologi, dsb
  17. 17. Model GE : Disposisi/Kecenderungan • Disposisi adalah watak dan karakteristik implementor : komitmen, kejujuran, ketaatan atau kepatuhan,dsb • Komitmen dan kejujuran rendah  korupsi, mark up anggaran,dsb • Implementor mempunyai sikap dan perspektif berbeda  implementasi tidak efektif. Misal : perbedaan persepsi tentang dampak kebijakan thd kepentingan dalam Perda antirokok, PKL, judi,dsb
  18. 18. Model GE : Struktur Birokrasi • Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit (red tape)  melemahkan pengawasan shg implementasi tidak fleksibel  inefisiensi, korupsi, dsb • Perlu adanya standard prosedur pelaksanaan atau SOP (Standard Operating Procedure) , petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis program
  19. 19. KEBIJAKAN PUBLIK STANDARD & TUJUAN AKTIVITAS IMPLEMENTASI & KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI KARAKTERISTIK DARI AGEN PELAKSANA/ IMPLEMENTOR KONDISI EKONOMI, SOSIAL & POLITIK SUMBER DAYA KECENDERUNGAN/ DISPOSISI DARI PELAKSANA/IMPLE -MENTOR KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK MODEL DONALD VAN METER DAN CAREL VAN HORN
  20. 20. MODEL DANIEL A. MAZMANIAN DAN PAUL A. SABATEIR Mudah tidaknya masalah dikendalikan: 1.Dukungan teori dan tehnologi 2.Keragaman perilaku kelompok sasaran 3.Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki Kemampuan kebijakan utk menstrukturkan proses implementasi 1.Kejelasan dan konsistensi tujuan 2.Dipergunakannya teori kausal 3.Ketepatan alokasi sumber dana 4.Keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana 5.Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana 6.Perekrutan pejabat pelaksana Variabel di luar kebiajakan yg memperngaruhi proses implementasi 1.Kondisi sosio-ekonomi dan tehnologi 2.Dukungan publik 3.Sikap dan risorsis dari konstituen 4.Dukungan pejabat yg lebih tinggi 5.Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana TAHAPAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI OUTPUT kebijakan dari lembaga pelaksana Kepatuhan target utk mematuhi output kebijakan Hasil nyata output kebijakan Diterimanya hasil tersebut REVISI UNDANG- UNDANG
  21. 21. Tujuan yg ingin dicapai Tujuan kebijakan Melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh : a. Isi Kebijakan : - Kepentingan yang dipengaruhi.oleh kebijakan -Tipe manfaat.yg dihasilkan - Derajat perubahan yg diinginkan - Kedudukan pembuat kebijakan - Pelaksana program - Sumberdaya yang dilibatkan b. Konteks Implementasi : -Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat -Karakteristik lembaga dan penguasa - Kepatuhan dan daya tanggap Hasil Kebijakan : a. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok b. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat Program aksi dan proyek individu yg didesain dan dibiayai Apakah program yg dijalankan seperti yg direncanakan Mengukur keberhasilan Implementasi Model Implementasi GRINDLE
  22. 22. Model Smith : proses atau alur implementasi Policy Making Process Implementing Organization Target Group Idealized Policy Environmental Factors Tensions transactions InstitutionsFeedback Policy
  23. 23. Lima Tepat dalam Implementasi Kebijakan (Teori Matland)
  24. 24. Timing Implementasi (Teori Matland)
  25. 25. Implementasi KIBBLA
  26. 26. Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015 tentang KIBBLA
  27. 27. CAPAIAN MDGS KOTA DEPOK TAHUN 2011 SD 2015
  28. 28.  NO Uraian MDG’s TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 MDG’s  1  (Menanggulangi  Kemiskinan  dan  kelaparan) Jumlah balita Gizi Buruk : 129 120 87 75 77 2 MDG’s  4  (Menurunkan  Angka  Kematian  Anak)   Jumlah Kematian Bayi : 119 114 113 83 63 3 MDG’s 5 (Meningkatkan kesehatan ibu)  Jumlah Kematian ibu : 22 22 17 17 14 4 MDG’s  6  (Memerangi  Penyebaran  HIV/AIDS,  Malaria  dan  Penyakit  Menular  Lain nya : ATM ( AIDS, TBC, Malaria ) a.Penemuan dan Pengobatan BTA (+) b.Penemuan kasus HIV/AIDS baru c.Malaria       897 16 -       1110 29 -       1129 55 -       956 86 -       1212 147 2 impor 5 MDG’s 7 (Kelestarian Lingkungan Hidup) a.Air bersih b.Jamban sehat   75% 90%     78% 92,3%   67,61% 64,8%   74,45% 67,67%   73,58% 73,49%
  29. 29. TREND JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI KOTA DEPOK TAHUN 2007 – 2015 TREND JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI KOTA DEPOK TAHUN 2007 – 2015 148 118 117 116 119 114 113 83 21 2825 27 22 14 11 16 2 18 14 22 22
  30. 30. Bagaimana Implementasinya ?
  31. 31. Analisis Implementasi Perda KIBBLA
  32. 32. Unsur Komunikasi
  33. 33. Unsur Sumber Daya
  34. 34. Unsur Disposisi
  35. 35. Unsur Struktur Birokrasi
  36. 36. Ketepatan Implementasi (Teori Matland)
  37. 37. Timing Implementasi Perda KIBBLA
  38. 38. Penutup
  39. 39. Kesimpulan
  40. 40. Rekomendasi
  41. 41. Referensi
  42. 42. Terimakasih

×