Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, peluang terjadinya korupsi, dan ciri-ciri pemerintahan yang korup.

1. PERCEPATAN
PEMBERANTASAN
KORUPSI
http://www.scribd.com/Ery Arifullah/collections
Oleh:
Ery Arifullah, ST, MT
Widyaiswara Muda Bandiklat Prov. Kaltim

2. Diberikan untuk Diklat Prajabatan Gol III. Pemkot Balikpapan
(14 November 2011)
PERCEPATAN
PEMBERANTASAN
KORUPSI
http://www.scribd.com/Ery Arifullah/collections
Oleh:
Ery Arifullah, ST, MT
Widyaiswara Muda Bandiklat Prov. Kaltim

4. apa tindakan anda ketika mendapatkan gaji?

6. bila ada hp seri terbaru dan anda benar-
benar menginginkannya sementara anda
tidak punya uang, apakah anda akan tetap
membelinya?

8. apa tindakan anda ketika menemukan atasan
yang meminta anda untuk merahasiakan
tindakan mark up penggunaan anggaran?

10. apakah anda siap untuk jujur dan komitmen
walaupun resikonya adalah piring nasi anda?

12. apakah anda akan terus membela atasan
anda yang terbukti bersalah didepan penyidik
KPK, padahal anda sangat berhutang jasa

14. suatu hari anda menjadi bupati...apakah anda
akan memberi ijin tambang batubara kepada
seseorang hanya karena memberi anda 1 M?

16. Uang adalah
alat tukar
Uang adalah
konsep!!!
Uang adalah
ide!!!

17. Uang adalah
alat tukar
Uang adalah
konsep!!!
Uang adalah
ide!!!

18. trend....

19. Kasus 1

20. Kasus 1
• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.

21. Kasus 1
• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.
• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT
MOTOR?

22. Kasus 1
• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.
• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT
MOTOR?
• Tidak ada kerjaan, merokok sambil main
catur?

23. Kasus 1
• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.
• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT
MOTOR?
• Tidak ada kerjaan, merokok sambil main
catur?
• Bagaimana nasib keluargamu?

24. Kasus 1
• Hidup tanpa rasionalitas ekonomi.
• Gaji tak cukup makan, TAPI KREDIT
MOTOR?
• Tidak ada kerjaan, merokok sambil main
catur?
• Bagaimana nasib keluargamu?
• Jawabannya adalah?

26. Serahkan pada Tuhan

48. Peluang terjadinya
korupsi?

49. Peluang terjadinya
korupsi?
1. Kampanye politik yg mahal.

50. Peluang terjadinya
korupsi?
1. Kampanye politik yg mahal.
2. Bidang sumber daya alam.

51. Peluang terjadinya
korupsi?
1. Kampanye politik yg mahal.
2. Bidang sumber daya alam.
3. Pengadaaan barang dan jasa.

52. Peluang terjadinya
korupsi?
1. Kampanye politik yg mahal.
2. Bidang sumber daya alam.
3. Pengadaaan barang dan jasa.
4. Pendorong tindak pidana korupsi.

53. Peluang terjadinya
korupsi?
1. Kampanye politik yg mahal.
2. Bidang sumber daya alam.
3. Pengadaaan barang dan jasa.
4. Pendorong tindak pidana korupsi.
5. Ciri-ciri korupsi sistemik dalam
pemerintahan.

54. Bahan diskusi:

55. Bahan diskusi:
• Bagaimana kasusnya?

56. Bahan diskusi:
• Bagaimana kasusnya?
• Institusi/lembaga yang terlibat?

57. Bahan diskusi:
• Bagaimana kasusnya?
• Institusi/lembaga yang terlibat?
• Apa masalah sebenarnya (sistem yg harus
dibenahi?)

58. Bahan diskusi:
• Bagaimana kasusnya?
• Institusi/lembaga yang terlibat?
• Apa masalah sebenarnya (sistem yg harus
dibenahi?)
• Apa saran kelompok anda?

59. Korupsi versi KPK

60. Korupsi versi KPK

61. Korupsi versi KPK

62. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.

63. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.
• Suap menyuap.

64. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.
• Suap menyuap.
• Penggelapan dalam jabatan.

65. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.
• Suap menyuap.
• Penggelapan dalam jabatan.
• Pemerasan.

66. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.
• Suap menyuap.
• Penggelapan dalam jabatan.
• Pemerasan.
• Perbuatan curang.

67. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.
• Suap menyuap.
• Penggelapan dalam jabatan.
• Pemerasan.
• Perbuatan curang.
• Benturan dalam kepentingan pengadaan.

68. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.
• Suap menyuap.
• Penggelapan dalam jabatan.
• Pemerasan.
• Perbuatan curang.
• Benturan dalam kepentingan pengadaan.
• Gratifikasi.

69. Korupsi versi KPK
• Kerugian keuangan negara.
• Suap menyuap.
• Penggelapan dalam jabatan.
• Pemerasan.
• Perbuatan curang.
• Benturan dalam kepentingan pengadaan.
• Gratifikasi.

70. Tindak pidana korupsi lainnya...

71. Tindak pidana korupsi lainnya...
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi.

72. Tindak pidana korupsi lainnya...
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi.
• Tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yg tidak benar.

73. Tindak pidana korupsi lainnya...
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi.
• Tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yg tidak benar.
• Bank yg tidak memberi keterangan rekening
tersangka.

74. Tindak pidana korupsi lainnya...
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi.
• Tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yg tidak benar.
• Bank yg tidak memberi keterangan rekening
tersangka.
• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu.

75. Tindak pidana korupsi lainnya...
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi.
• Tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yg tidak benar.
• Bank yg tidak memberi keterangan rekening
tersangka.
• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu.
• Orang yg memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau keterangan palsu.

76. Tindak pidana korupsi lainnya...
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi.
• Tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yg tidak benar.
• Bank yg tidak memberi keterangan rekening
tersangka.
• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu.
• Orang yg memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau keterangan palsu.
• Saksi yg membuka identitas pelapor.

77. Tindak pidana korupsi lainnya...
• Merintangi proses pemeriksaan tindak pidana
korupsi.
• Tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yg tidak benar.
• Bank yg tidak memberi keterangan rekening
tersangka.
• Saksi atau ahli yg tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu.
• Orang yg memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau keterangan palsu.
• Saksi yg membuka identitas pelapor.

79. Bukan solusi yang tidak bisa
mereka lihat , tapi mereka gagal
melihat problem.

80. Konsep korupsi

81. Konsep korupsi

82. Konsep korupsi

83. Konsep korupsi
• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?

84. Konsep korupsi
• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?
• Transparansi .... akuntabilitas.

85. Konsep korupsi
• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?
• Transparansi .... akuntabilitas.
• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari
satu orang.

86. Konsep korupsi
• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?
• Transparansi .... akuntabilitas.
• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari
satu orang.
• Melibatkan dana begitu besar.

87. Konsep korupsi
• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?
• Transparansi .... akuntabilitas.
• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari
satu orang.
• Melibatkan dana begitu besar.
• Wewenang yg begitu besar.... tanpa
pengawasan.

88. Konsep korupsi
• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?
• Transparansi .... akuntabilitas.
• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari
satu orang.
• Melibatkan dana begitu besar.
• Wewenang yg begitu besar.... tanpa
pengawasan.
• Takut.

89. Konsep korupsi
• Peluang ...kreatifitas ....bagaimana?
• Transparansi .... akuntabilitas.
• Konspirasi/ kolusi.... melibatkan lebih dari
satu orang.
• Melibatkan dana begitu besar.
• Wewenang yg begitu besar.... tanpa
pengawasan.
• Takut.

90. Ciri2 pemerintahan
korup:

91. Ciri2 pemerintahan
korup:

92. Ciri2 pemerintahan
korup:

93. Ciri2 pemerintahan
korup:
• Patronase.

94. Ciri2 pemerintahan
korup:
• Patronase.
• Prosedur berbelit-belit.

95. Ciri2 pemerintahan
korup:
• Patronase.
• Prosedur berbelit-belit.
• Pemungut pajak yang tidak efektif.

96. Ciri2 pemerintahan
korup:
• Patronase.
• Prosedur berbelit-belit.
• Pemungut pajak yang tidak efektif.
• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan
barang dan jasa.

97. Ciri2 pemerintahan
korup:
• Patronase.
• Prosedur berbelit-belit.
• Pemungut pajak yang tidak efektif.
• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan
barang dan jasa.
• Layanan masyarakat yang sangat buruk.

98. Ciri2 pemerintahan
korup:
• Patronase.
• Prosedur berbelit-belit.
• Pemungut pajak yang tidak efektif.
• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan
barang dan jasa.
• Layanan masyarakat yang sangat buruk.
★(Alatas, 1974)

99. Ciri2 pemerintahan
korup:
• Patronase.
• Prosedur berbelit-belit.
• Pemungut pajak yang tidak efektif.
• Korupsi besar-besaran dalam pengadaan
barang dan jasa.
• Layanan masyarakat yang sangat buruk.
★(Alatas, 1974)

100. Pendorong tindak pidana korupsi

101. Pendorong tindak pidana korupsi

102. Pendorong tindak pidana korupsi

103. Pendorong tindak pidana korupsi
• Feodalisme = tidak adanya
transparansi.

104. Pendorong tindak pidana korupsi
• Feodalisme = tidak adanya
transparansi.
• Kampanye-kampanye politik yang
mahal.

105. Pendorong tindak pidana korupsi
• Feodalisme = tidak adanya
transparansi.
• Kampanye-kampanye politik yang
mahal.
• Proyek yang melibatkan uang jumlah
besar.

106. Pendorong tindak pidana korupsi
• Feodalisme = tidak adanya
transparansi.
• Kampanye-kampanye politik yang
mahal.
• Proyek yang melibatkan uang jumlah
besar.
• Nepotisme dan kolusi.

107. Pendorong tindak pidana korupsi
• Feodalisme = tidak adanya
transparansi.
• Kampanye-kampanye politik yang
mahal.
• Proyek yang melibatkan uang jumlah
besar.
• Nepotisme dan kolusi.
• Lemahnya ketertiban hukum.

109. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau
kebebasan media massa.

110. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau
kebebasan media massa.
• Marjinalisasi tenaga pendidik?

111. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau
kebebasan media massa.
• Marjinalisasi tenaga pendidik?
• Rakyat yang cuek.

112. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau
kebebasan media massa.
• Marjinalisasi tenaga pendidik?
• Rakyat yang cuek.
• Kontrol lemah.

114. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)

115. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)

116. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)

117. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)

118. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)

119. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.

120. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .

121. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .

122. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .

123. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .
5.Korupsi difensif .

124. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .
5.Korupsi difensif .
6.Korupsi otogenik .

125. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .
5.Korupsi difensif .
6.Korupsi otogenik .
7.Korupsi dukungan.

126. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .
5.Korupsi difensif .
6.Korupsi otogenik .
7.Korupsi dukungan.

127. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .
5.Korupsi difensif .
6.Korupsi otogenik .
7.Korupsi dukungan.

128. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .
5.Korupsi difensif .
6.Korupsi otogenik .
7.Korupsi dukungan.

129. Jenis-jenis korupsi
(Alatas, 1974)
1. Korupsi transaktif.
2.Korupsi memeras .
3.Korupsi investif .
4.Korupsi perkerabatan .
5.Korupsi difensif .
6.Korupsi otogenik .
7.Korupsi dukungan.

130. Korupsi adalah penyakit
sistem?

131. Korupsi adalah penyakit
sistem?
• Mengapa korupsi itu terjadi hampir di
seluruh Indonesia dan sangat sulit
diberantas?

132. Korupsi adalah penyakit
sistem?
• Mengapa korupsi itu terjadi hampir di
seluruh Indonesia dan sangat sulit
diberantas?
• Apakah ciri-ciri pemerintahan yg korup?

133. Korupsi adalah penyakit
sistem?
• Mengapa korupsi itu terjadi hampir di
seluruh Indonesia dan sangat sulit
diberantas?
• Apakah ciri-ciri pemerintahan yg korup?
• Faktor-faktor pendorong apa yang
menyebabkan terjadinya korupsi?

135. Rumus korupsi

137. Korupsi = (wewenang + monopoli) - akuntabilitas

139. Lingkaran maut

141. KORUPSI

142. SANKRI
KORUPSI

143. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)

144. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)

145. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)

146. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)

147. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)

148. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI

149. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI POLITIK &
EKONOMI

150. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI POLITIK &
KESEMPATAN
EKONOMI

151. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI POLITIK &
KESEMPATAN
EKONOMI

152. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI POLITIK &
KESEMPATAN
EKONOMI

153. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI POLITIK &
KESEMPATAN
EKONOMI

154. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI POLITIK &
KESEMPATAN
EKONOMI
OLIGARKI
INTERNASIONAL

155. SANKRI
ASAS
PEMERINTAH
KORUPSI (UU. No. 28/1999)
TRADISI POLITIK &
KESEMPATAN
EKONOMI
OLIGARKI
INTERNASIONAL