Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang meliputi tahapan perencanaan strategis, pengumpulan dan analisis data, penetapan prioritas, serta kriteria proses dan produk BPS yang berkualitas. BPS digunakan sebagai baseline data untuk penyusunan SSK dan evaluasi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota.
1. Pengenalan
Buku Putih Sanitasi
Kabupaten/Kota
Pelatihan Buku Putih dan SSK bagi Pokja Kabupaten/Kota
Jakarta, 5 Maret 2012
2. Konsep Perencanaan Strategis
Masa Depan
Ke mana arah
yang ingin kita tuju?
Menetapkan
langkah demi
Merefleksikan langkah menuju
masa depan ke situasi yang
situasi saat ini. diinginkan di
Saat Ini Memulai dari masa depan.
akhir yang ingin
dituju.
Di mana kita
berada saat ini?
3. Elemen Perencanaan Strategis
Analisa Perumusan Implementasi Evaluasi dan
Lingkungan Strategi Strategi Pengendalian
(Environmental (Strategy (Strategy (Evaluation and
Scanning) Formulation) Implementation) Control)
4. Penerapan Perencanaan Strategis - PPSP
Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi dan Pembinaan
Pengembangan Kelembagaan dan Peraturan
Kampanye, Edukasi, Advokasi, dan Pendampingan
Buku Putih & SSK MPSS
IMPLEMENTASI : Infrastruktur dan Non-infrastruktur
6. Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota
Hakekat :
Sebagai profil dan gambaran pemetaan
karakteristik & kondisi sanitasi, serta
prioritas/arah pengembangan
kabupaten/kota & masyarakat.
7. Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota
Kegunaan :
Untuk menjadi baseline-data terkait
kondisi sanitasi kabupaten/kota
mutakhir yang akan digunakan
dalam penyusunan Strategi Sanitasi
Kabupaten /Kota (SSK), serta
keperluan pemantuan dan evaluasi
(monev) pembangunan sektor sanitasi.
8. Substansi dari Isi Buku Putih ?
Hasil analisa dari berbagai kajian data sekunder dan primer
9. Substansi dari Isi Buku Putih, hasil analisa dari…
Survey
Kajian
Pengumpulan Penyedia
Kelembagaan
Data Layanan
dan
Sekunder Sanitasi
Kebijakan
Kajian
Komunikasi Kajian PMJK
Penentuan
dan Pemetaan dan Promosi
Area Beresiko
Media Higiene
Profil Catatan:
Keuangan dan Lihat Lembar Bacaan
Studi EHRA
Perekonomian “Outline / Daftar Isi Buku Putih Sanitasi
Kabupaten/Kota”
Daerah
10. “Proses Penyusunan yang Baik Melahirkan Produk
Berkualitas”
Penyusunan dilakukan oleh Pokja selama 6 bulan
sedangkan SSK selama 5 bulan (1 bulan paralel dengan penyusunan Buku Putih)
Fasilitator & tenaga ahli mengawal tercapainya milestone & kualitas
sebagai pengawal proses dan produk yang berkualitas (quality assurance)
Proses yang baik: sesuai milestone dan tahapan proses penyusunan
Produk berkualitas: sesuai petunjuk praktis
11. Langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota
Internalisasi Penyamaan Persepsi
Output:
Disepakatinya Rencana
Kerja penyusunan Buku
Bangun kesepahaman
Susun dan sepakati Putih Sanitasi
pentingnya Buku Putih
Rencana Kerja Pokja
Sanitasi Kabupaten/Kota
Ditulisnya input/masukan
untuk Buku Putih, khususnya
“Bab 1: Pendahuluan”
Penyiapan Profil Wilayah
Output:
Pahami Ruang Diskusi Data dan •Terkumpulnya data
Lingkup Sanitasi. Kumpulkan Sumber yang Susun
Sepakati Cakupan Data Dibutuhkan untuk Profil sekunder
Wilayah Sekunder Penyusunan Profil Wilayah •Input untuk “Bab 1
Sasaran/Kajian Wilayah Pendahuluan” dan “Bab 2:
Gambaran Umum Wilayah
12. Langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota
Peneliaian Profil Sanitasi
• Diskusikan, petakan, dan sepakati Sistem Sanitasi yang
berlaku di Kabupaten/Kota untuk masing-masing sub-sektor.
• Susun tabel data sekunder berdasarkan dokumen Data
Sekunder (tingkat & cakupan layanan
• Lakukan pengumpulan data primer dan hasil kajian
• Identifikasi dan sepakati permasalahan di masing-
masing sub-sektor
• Identifikasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi
yang sedang berjalan
Output:
Disusunnya peta sistem sanitasi masing-masing sub-
sektor
Tersedianya hasil survei/studi/kajian yang disyaratkan
untuk penyusunan Buku Putih
Input untuk Bab 2, 3, dan 4 Buku Putih.
13. Langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota
Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi
• Penentuan Awal Area Berisiko
• Nilai kemajuan pelaksanaan studi EHRA
• Penentuan Area Berisiko
• Penetapan Awal Prioritas Pengembangan
• Verifikasi Hasil Penetapan Awal dengan Melakukan
Kunjungan Lapangan
• Konsultasi dengan SKPD Terkait dan Tetapkan Prioritas
Pengembangan
Output:
Input untuk Buku Putih, khususnya Bab 5
14. Langkah Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota
Finalisasi Buku Putih Sanitasi
• Kompilasi dan Periksa draft Buku Putih Kabupaten/Kota
• Siapkan Ringkasan Buku Putih Kabupaten/Kota
• Konsultasi draf Buku Putih dengan Tim Pengarah
• Lakukan perbaikan draft Buku Putih dari masukan Tim
Pengarah
• Adakan Konsultasi Publik Buku Putih atau Pertemuan
Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
• Finalisasi Buku Putih Kabupaten/Kota
• Lakukan advokasi ke Kepala Daerah untuk mendapatkan
pengesahan atas Buku Putih
Output:
• Tersusunnya Draft Buku Putih Kabupaten/Kota
• Terselenggaranya kegiatan Konsultasi Publik Buku Putih
• Pengesahan Buku Putih Kabupaten/Kota oleh Kepala
Daerah yaitu Bupati/Walikota
15. Kriteria Proses BPS Berkualitas
Partisipasi aktif anggota pokja (60%),
Penyusunan BPS & SSK dalam satu tahun fiskal,
Konsultasi ke kepala SKPD/tim pengarah pokja,
Konsultasi ke kepala daerah,
Konsultasi publik.
16. Kriteria Produk BPS Berkualitas
Terdapat analisis kondisi sanitasi dan peta prioritas,
Dilakukannya 4 studi/kajian sebagai sumber data primer,
Kelengkapan tabel, diagram dan peta yang dipersyaratkan
dalam dokumen BPS,
Disahkan oleh bupati/walikota.
Alur proses penjaminan kualitas: Input adalah segala hal yang digunakan untuk menyusun dokumen BPS. Input dapat berupa panduan, data primer, data sekunder, dan hasil kajian lainnya. Panduan dimanfaatkan pokja kab./kota untuk arahkan proses dan spesifikasi produk BPS. Data digunakan pokja untuk analisis yang dibutuhkan dalam BPS seperti analisis area beresiko. Hasil proses penyusunan adalah berupa draft per bab. Draft ini kemudian dinilai menggunakan perangkat yang disiapkan guna mengetahui kesesuaian terhadap spesifikasi data dan informasi yang diinginkan dalam BPS. Jika sudah sesuai, maka draft tersebut telah memenuhi persyaratan. Jika belum, maka perlu dilakukan revisi untuk melengkapi draft bab tersebut.Bab/dokumen yang memenuhi syarat akan diverifikasi oleh pokja provinsi. Jika dalam proses verifikasi ditemukan hal yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pokja provinsi memberi input sebagai bahan revisi kepada pokja kab./kota.PMU dan PIU di tingkat pusat akan melakukan uji petik untuk mengukur kualitas dokumen di tingkat nasional. Temuan akan disampaikan kepada pokja kab./kota dan pokja provinsi.