Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
SISTEM PENJAMINAN MUTU DI PT
1. SISTEM PENJAMINAN MUTU
DI PERGURUAN TINGGI
Disampaikan dalam Lokakarya di Poltekes
Provinsi Bengkulu tanggal 16-18 Februari 2113
Dr. Susetyo, M.Pd.
Dosen Universitas Bengkulu,
Asesor BAN-PT
2013
2. A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 91 PP 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Tinggi:
1. Setiap satuan pendidikan jalur formal dan nonformal
wajib melakukan penjaminan mutu
2. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan
3. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara
bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu
program penjaminan mutu yang mempunyai target
dan kerangka waktu yang jelas
3. B. TIGA KARAKTER KEGIATAN PENDIDIKAN
TINGGI UNTUK PENJAMINAN MUTU YANG
BERKELANJUTAN
1. Akreditasi BAN-PT
2. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri
(EBSBED) Ditjen Dikti
3. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang
Bersangkutan
4. C. HAKIKAT PENJAMINAN MUTU
1. Penjaminan mutu ialah pelayanan jasa yang
diberikan oleh perguruan tinggi terhadap
stakeholders, yang terdiri atas mahasiswa,
alumni, pengguna lulusan/dunia industri, dan
orang tua mahasiswa.
2. Penjaminan mutu ialah keseluruhan aktivitas
untuk memastikan apakah mutu produk atau
layanan konsisten atau sesuai dengan yang
direncanakan atau dijanjikan.
5. 3. Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan
tinggi ialah proses penerapan dan pemenuhan
standar pengelolaan pendidikan tinggi secara
konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders
(mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah,
dosen, tenaga penunjang, dan pihak lain yang
berkepentingan) memperoleh kepuasan.
4. Penjaminan mutu pendidikan tinggi ialah proses
yang digunakan untuk menjamin agar kualitas
pembelajaran dan penilaiannya dapat dipertahankan
dan ditingkatkan.
6. 5. Beberapa Istilah Penjaminan Mutu yang ada
seperti:
a. British Standard 5750
b. International Standard Organization
(ISO)
c. Quality Assurance System (Inggris,
Auastralia, dan Eropa Barat)
d. Sistem Penjaminan Mutu (Indonesia)
7. 6. Aspek-aspek yang berhubungan dengan
penentuan mutu perguruan tinggi berhubungan
dengan:
a. Materi kuliah dan kurikulum yang link
and match dengan dunia industri.
b. Proses perkuliahan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
8. c. Kompetensi dosen yang sesuai
d. Sarana dan prasarana yang
menunjang jalannya proses
pembelajaran
9. D. TUJUAN PENJAMINAN MUTU
1. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan
tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh
perguruan tinggi secara internal untuk
mewujudkan visi dan misinya serta memenuhi
kebutuhan stakeholders melalui
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Terpenuhinya kebutuhan keinginan pelanggan
(stakeholders) secara memuaskan.
3. Tercapainya hasil layanan pendidikan sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
10. E. POSISI DAN ARTI PENTINGNYA PENJAMINAN
MUTU DI PERGURUAN TINGGI
1. Masa mendatang eksistensi suatu perguruan
tinggi tidak semata-mata bergantung pada
pemerintah, tetapi pada penilaian stakeholders
tentang mutu pendidikan tinggi yang
diselenggarakannya.
2. Agar eksistensi terjamin, perguruan tinggi mau
tidak mau harus menjalankan/melakukan
penjaminan mutu pendidikan tinggi yang
diselenggarakannya.
3. Karena penilaian stakeholders selalu
berkembang, penjaminan mutu pun harus selalu
menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.
11. F. PRINSIP DASAR SISTEM
PENJAMINAN MUTU
1. Perencanaan Mutu penyusunan
kebijakan/tujuan mutu dan proses
operasional untuk mencapai tujuan
mutu
2. Pengendalian mutu pemenuhan
persyaratan mutu
3. Perbaikan mutu peningkatan
kemampuan memenuhi persyaratan
mutu (efektivitas dan efisiensi)
12. G. PENDEKATAN PENJAMINAN MUTU
1. Mahasiswa adalah pelanggan dari
suatu proses akademik
2. Dosen dan tenaga penunjang
(karyawan) adalah pemberi layanan
proses akademik
3. Penjaminan mutu pendidikan tinggi
memberi jaminan kepuasan pelanggan
13. H. MELAKSANAKAN PENJAMINAN MUTU
1. Berupaya memberi pelayanan yang
memuaskan kepada pelanggan
2. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan
pengambilan keputusan secara jelas
3. Memberdayakan jurusan atau bagian
4. Membangun komunikasi vertikal dan
horizontal yang luwes
5. Melaksanakan evaluasi diri dan audit interna;
mutu akademik internal sebagai bagian dari
siklus penjaminan mutu
15. J. YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
1. Organisasi di tingkat universitas dan
fakultas
2. Prosedur dan mekanisme kerja
3. Standar kompetensi dan spesifikasi
program studi
17. L. KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pemantauan
4. Evaluasi diri
5. Audit internal
6. Koreksi
7. Peningkatan mutu berkelanjutan
18. M. PERANGKAT YANG DIPERLUKAN UNTUK
KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
1. Standar mutu
2. Organisasi
3. Prosedur
19. N. LANDASAN JURIDIS PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI
1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Kebijakan Akademik (Misi dan Tujuan)
20. P. LANDASAN SUBSTANSI SISTEM
PENJAMINAN MUTU
1. Kebijakan Mutu Akademik
2. Standar Akademik
3. Peraturan Akademik
4. Manual Mutu Akademik
5. Manual Prosedur
21. Q. STRATEGI PENJAMINAN MUTU
1. Penjaminan mutu internal melalui
perencanaan monev, evaluasi diri,
audit internal, perbaikan terus-menerus
2. Penjaminan mutu eksternal melalui
akreditasi (BAN-PT, asosiasi
profesi/industri, perguruan tinggi
terkemuka)
22. R. YANG DIJAMIN OLEH PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI
1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik,
strandar akademik, peraturan akademik, dan
manual mutu akademik
2. Kepastian bahwa lulusan memiliki
kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan
3. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki
pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi
program studi
4. Relevan bahwa program pendidikan dengan
tuntutan atau kebutuhan masyarakat dan
stakeholders lainnya.
23. S. PROSES PENJAMINAN MUTU
1. Perguruan tinggi menetapkan visi dan
misinya.
2. Setiap prodi menetapkan visi dan misi
berdasarkan visi perguruan tinggi
3. Visi setiap prodi dijabarkan oleh prodi
menjadi rangkaian standar mutu dalam
setiap butir mutu yang merupakan
ramuan antara visi prodi dengan
kebutuhan pelanggan
24. 4. Perguruan tinggi menetapkan organisasi
dan mekanisme kerja penjaminan mutu
5. Perguruan tinggi melaksanakan mutu
dengan menerapkan penjaminan kendali
mutu
6. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi
standar mutu melalui benchmarking secara
berkelanjutan
25. T. KONSEP PENJAMINAN MUTU
Perguruan tinggi dikatakan bermutu
apabila mampu:
1. Menetapkan visi dan misi serta
melaksanakannya
2. Memenuhi kebutuhan stakeholdersberupa:
- kebutuhan masyarakat
- kebutuhan dunia usaha
- kebutuhan profesional
26. U. BUTIR-BUTIR MUTU
1. Kurikulum prodi
2. SDM (dosen dan tenaga penunjang)
3. Proses pembelajaran
4. Prasarana dan sarana
5. Suasana akademik
6. Keuangan
7. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
8. Tata pamong
9. Manajemen lembaga
10. Sistem informasi
11. Kerja sama dengan dalam dan luar negeri
27. V. RUANG LINGKUP JAMINAN MUTU
1. Standar mutu (mata kuliah, kurikulum)
2. Mutu pembelajaran (dosen, keefektifan
belajar)
3. Mutu dukungan kepada mahasiswa dan
dosen (staf penunjang)
4. Tingkat pencapaian mahasiswa
5. Mutu penelitian
6. Tingkat kepuasan pelanggan
28. W. SOP YANG PERLU DISIAPKAN
1. KRS
2. Perkuliahan dan praktikum
3. UTS dan UAS
4. Ujian sidang skripsi
5. Evaluasi PBM
6. Penunjukan pembimbing skripsi
29. X. STRUKTUR ORGANISASI
BIRO/UNIT PENJAMINAN MUTU
DI PERGURUAN TINGGI
REKTOR Senat Akademik Univ
PR 1 PR2 PR3 PR4
UPM
UPMF DEKAN SENAT FAKULTAS
UPMJ KAJUR
UPMPS KAPROG
DOSEN-MAHASISWA/KEGIATAN AKADEMIK
30. Y. STRUKTUR ORGANISASI BIRO/
UNIT PENJAMINAN MUTU
PEMBINA
(Rektor)
PENANGGUNG JAWAB
(PR1)
KETUA UPM
SEKRETARIS UPM
SIM PJ PROG/PELAKSANA AUDIT INTERNAL DIKLAT
JAMINAN MUTU DAN KERJA SAMA
31. Z. KERANGKA DOKUMEN SISTEM
PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
JURUSAN
ATAU BAGIAN
FAKULTAS UNIVERSITAS ATAU
INSTITUSI
3.Kompetensi lulusan
Spesifikasi prodi
4. Evaluasi Diri Prodi
2.
Kebijakan akademik
Peraturan akademik
Standar akademik
Manual mutu akademik
Manual prosedur akademik
5. Audit prodi
1.
Kebijakan akademik
Peraturan akademik
Standar akademik
Manual mutu akademik
Manual prosedur akademik
6. Audit fakultas
32. AA. TUGAS DAN FUNGSI UNIT YANG TERKAIT
DENGAN UNIT PENJAMINAN MUTU
1. Rektor penanggung jawab seluruh
kegiatan
2. Senat Akademik Universitas secara
normatif sebagai penanggung jawab tertinggi
mutu akademik universitas
3. Pembantu Rektor Bidang Akademik (PR1)
sebagai Penanggung jawab Unit Penjaminan
Mutu
33. 4. Unit Penjaminan Mutu (UPM)/Badan
Penjaminan Mutu (BPM) bertugas dan berfungsi
memelihara dan meningkatkan mutu akademik
secara konsisten dan berkelanjutan guna
mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi
untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan
stakeholders.
34. Tugas Utama BPM/UPM
Universitas:
a. Menyusun dan menerbitkan dokumen
akademik yang terdiri atas kebijakan
akademik universitas, standar akademik, dan
peraturan akademik universitas
b. Menyusun dan menerbitkan dokumen mutu
yang terdiri atas manual mutu akademik
universitas dan manual prosedur
implementasi penjaminan mutu universitas.
c. Menyusun dan menerbitkan buku penjaminan
mutu akademik.
35. d. Mengembangkan sistem penjaminan mutu
dengan menyusun SOP yang berkaitan dengan
kegiatan akademik yang menjadi tanggung
jawab universitas
e. Melakukan audit mutu akademik fakultas
f. Mengadakan pelatihan dan menyediakan
layanan konsultasi untuk UPM fakultas
36. 5. Pelaksanaan Audit Akademik merupakan kegiatan yang
dilakukan Tim Audit Akademik pada setiap tahun akademik
untuk:
a. Melakukan pengumpulan informasi secara sistematis dan
memverifikasi pelaksanaan kegiatan akademik setiap prodi
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
b. Melaksanakan pengecekan apakah prosedur penjaminan
mutu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan
Panduan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas
c. Mengidentifikasi area defisiensi yang perlu ditindaklanjuti
segera
37. 6. Dekan sebagai pimpinan tertinggi fakultas
bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas di
fakultasnya, termasuk mutu pembelajaran dan
peningkatan keefektifan pembelajaran. Dekan
menerima Evaluasi Diri dari Pembantu Dekan
Bidang Akademik (Wadek Bidang Akademik)
sebelum diserahkan ke Senat Akademik
Fakultas.
38. 7. Senat Fakultas sebagai badan normatif dan
perwakilan di tingkat fakultas bertanggung jawab
terhadap mutu akademik jurusan/prodi. Senat
Akademik Fakultas menerima laporan Evaluasi Diri
dari Wadek Bidang Akademik melalui Dekan setiap
tahunnya untuk dipelajari dan dikritisi serta memberi
rekomendasi. Berdasarkan hasil laporan audit mutu
akademik fakultas, Senat Akademik Fakultas
menentukan kebijakan dan peraturan baru dalam
peningkatan mutu akademik di tingkat fakultas.
39. 8. Pembantu Bidang Akademik Fakultas (Wadek Bidang
Akademik) merupakan penanggung jawab Unit
Penjaminan Mutu Fakultas
9. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
a. Menyusun dan menerbitkan dokumen akademik
fakultas yang terdiri atas kebijakan akademik fakultas,
standar akademik fakultas, dan peraturan akademik
fakultas
b. Menyusun dan menerbitkan dokumen mutu yang
terdiri atas manual mutu akademik fakultas dan
manual prosedur implementasi penjaminan mutu
fakultas.
40. c.Mengembangkan sistem penjaminan mutu
dengan menyusun SOP yang berkaitan dengan
kegiatan akademik yang menjadi tanggung
jawab fakultas
d. Melakukan audit mutu akademik
jurusan/bagian/program studi
41. AB. DOKUMEN AKADEMIK
UNIVERSITAS
1. Kebijakan Akademik ditetapkan dengan
maksud memberikan arah penyelenggaraan
universitas. Tujuannya untuk mewujudkan
kehidupan akademik yang demokratis,
berkeadilan sosial, melindungi hak asasi
manusia, menegakkan supremasi hukum dalam
tatanan masyarakat yang beradab, berakhlak
mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera
yang dilandasi iman dan taqwa serta
mengarahkan semua kegiatan unit kerja yang
ada ke arah pencapaian visi, misi, dan tujuan.
42. 2. Peraturan Akademik memuat peraturan di perguruan
tinggi dalam bidang akademik yang meliputi proses
pengaturan pendirian, perubahan, dan penutupan
program studi, proses belajar-mengajar, tahapan yang
harus dilalui mahasiswa sejak masuk hingga selesai,
mengatur nama dan gelar yang diberikan oleh
perguruan tinggi kepada lulusannya. Secara lengkap
Peraturan Akademik meliputi perencanaan,
pelaksanaan, dan prosedur evaluasi seluruh kegiatan
akademik.
43. Peraturan Akademik harus mendapat
pengesahan dari Senat Akademik Universitas
yang selanjutnya akan menjadi pedoman
pelaksanaan di tingkat fakultas, jurusan/bagian
dan program studi yang biasanya tersedia di
kantor administrasi akademik universitas,
fakultas, jurusan/bagian, perpustakaan, dan
dapat diakses melalui internet.
44. Peraturan Akademik menjadi landasan bagi penyusunan
Atandar Akademik, tersusun dalam 4 kelompok, antara
lain:
a. Program/kegiatan, antara lain:
- pendirian, perubahan, dan penutupan
program studi
- penyusunan, perubahan, dan
pengembangan kurikulum dan silabi
- pelaksanaan alih kredit dari luar univ atau
perguruan tinggi lain
- pemberian gelar
45. b. Pengaturan Staf Akademik/Dosen:
- persyaratan penerimaan dosen pada
universitas/fakultas/jurusan/bagian/prodi
- seleksi penerimaan dosen
- hak dan kewajiban dosen
46. c. Pengaturan mahasiswa:
- persyaratan pendaftaran mahasiswa
- seleksi penerimaan mahasiswa
- pendaftaran mahasiswa yang diterima
47. d. Pengaturan hal-hal khusus:
- pelaksanaan kebebasan akademik dan
kebebasan mimbar
- pelaksanaan etika akademik
- pemberian penghargaan akademik
- pemberian sanksi akademik
48. 3. Standar Akademik
a. Konsep dan Tujuan Standar Akademik
Standar Akademik ditetapkan untuk berbagai
aspek kegiatan akademik, seperti:
- menetapkan tujuan dan kurikulum program
studi
- menyusun dan membuat kaji ulang kurikulum
- menciptakan lingkungan belajar
- mengangkat dan mengembangkan staf pengajar
49. - merancang dan membuat sumber belajar
- menetapkan organisasi prodi
- melaksanakan kegiatan belajar-mengajar
- menciptakan dukungan bagi prestasi
akademik mahasiswa
- melaksanakan pemantauan dan penilaian
- Membantu kegiatan belajar mahasiswa
50. - menetapkan output, outcomes, dan
kendali mutu
- melaksanakan penerimaan
mahasiswa baru
- Melaksanakan peningkatan mutu
akademik
51. b. Kerangka Standar Akademik meliputi:
- tujuan pendidikan dan kurikulum
- perancangan dan Review Kurikulum
- lingkungan belajar-mengajar
- staf akademik
- sumber belajar
52. - organisasi perkuliahan
- kegiatan belajar-mengajar
- dukungan bagi prestasi akademik mahasiswa
- pemantauan dan penilaian
- kegiatan belajar mahasiswa
- output, outcomes, dan kendali mutu
53. AC. MONITORING DAN
EVALUASI (MONEV)
1. Sistem Penjaminan Mutu Universitas dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari BAN-PT, universitas, fakultas, jurusan
hingga prodi. BAN-PT sebagai bentuk penilaian bentuk
penjaminan mutu eksternal, sedangkan universitas menjamin
fakultas melaksanakan penjaminan mutu, fakultas menjamin
jurusan melaksanakan penjaminan mutu, dan jurusan
menjamin program studi melaksanakan penjaminan mutu, ini
yang disebut penjaminan mutu internal yang standar dan
metode pengukuran hasilnya ditetapkan oleh universitas
sesuai dengan visi dan misinya.
54. Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan
atas dokumen akademik dan dokumen mutu.
Dokumen akademik memuat arah kebijakan,
visi-misi, standar pendidikan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dan
peraturan akademik. Dokumen akademik
terdiri atas manual mutu, manual prosedur,
instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang.
55. Tingkat Dokumen
Universitas/Perguruan Tinggi Kebijakan Akademik
Standar Akademik
Peraturan Akademik
Manual Mutu
Manual Prosedur
Fakultas Kebijakan Akademik
Standar Akademik
Peraturan Akademik
Manual Mutu
Manual Prosedur
Jurusan/Bagian/Prodi Spesifikasi Prodi
Kompetensi Lulusan
Program Pembelajaran (GBPP dan SAP)
56. Penutup
Sistem
Penjaminan Mutu
disesuaikan
dengan
Perguruan Tinggi
Struktur
organisasi
penjaminan
Sesuai dengan tugas
utamanya
lembaga/badan/unit
penjaminan mutu
hendaknya segera
melengkapi dokumen
penjaminan mutu, SOP,
dan melakukan audit
internal pada setiap
prodi/jurusan sebelum
mengajukan akreditasi
institusi dan prodi