Kehidupan politik, masyarakat sebagai input pemerintah
•
1 j'aime•4,796 vues
Dokumen tersebut membahas mengapa kebijakan pemerintah sering tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh campur tangan pihak swasta dalam pembentukan kebijakan dan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah juga kurang dalam implementasi kebijakan yang pro rakyat.
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Kehidupan politik, masyarakat sebagai input pemerintah
Similaire à Kehidupan politik, masyarakat sebagai input pemerintah (20)
Dernier
Dernier (20)
Kehidupan politik, masyarakat sebagai input pemerintah
- 1. Kehidupan politik dibagi 2 sektor yaitu Masyarakat sebagai input pemerintah, dan Pemerintah sebagai output masyarakat. Mengapa kebijakan pemerintah sering tidak sejalan dengan input dari masyarakat? Eko Wahyulianto | Maria Ulfa | Efrina Heny | Shindy Ayu | Dita Purwanty | Tiara
- 2. Masyarakat sebagai input Masyarakat berhak menyampaikan seluruh aspirasinya kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan kebijakan baru yang akan dibuat oleh pemerintah
- 3. Pemerintah Pemerintah memiliki tugas sebagai untukmembuat kebijakan kebijakan output baru yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan kebijakan tersebut harus dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat
- 4. Mengapa kebijakan pemerintah sering tidak sejalan dengan masyarakat Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kondisi masyarakat , dan menurut kelompok kami hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan pihak swasta dalam pembentukan kebijakan pemerintah untuk rakyat, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang semakin hari semakin tersiksa dengan kebijakan kebijakan yang kurang bijak dari pemerintah. Konsep pro job, pro growth dan pro poor yang sering didengungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga masih sekedar wacana saja. Dari beberapa hal ini kami dapat menyimpulkan bahwa pemerintah miskin implementasi kebijakan pro rakyat.
- 5. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat bisa ditelusuri dengan analisis aspek yang telah disinggung tadi Dari aspek pemerintah setidaknya ada dua penyebab munculnya kebijakan yang tidak pro rakyat tadi Pertama adalah tidak adanya integritas Kedua adalah tidak adanya kapabilitas.
- 6. Terkait integritas sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak oknum pemerintah yang ditunggangi pihak-pihak swasta yang berkepentingan. Maka tidak heran jika kebijakan yang dirumuskan ada unsur-unsur pesanan dari pihak swasta tersebut. Sudah tentu masalah ini merupakan penghianatan pejabat publik atas kepercayaan rakyat. Pejabat yang seharusnya mengusung aspirasi masyarakat malah memperjuangkan aspirasi yang terkadang bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat.
- 7. Terkait kapabilitas sering ditemukan penempatan seseorang tidak sesuai core comptence nya. Hal ini bisa dianggap pada dasarnya bukan masalah yang mendasar, akan tetapi mengurangi efektifitas penentuan kebijakan. Misalnya saja banyak artis yang beralih profesi menjadi wakil rakyat, padahal secara kapabilitas terkadang kurang mumpuni. Yang terjadi pada akhirnya adalah salah urus persoalan masyarakat.