SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
PERUBAHANPLBERDASARKANPP22/2021 (1)
a. Spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau saranaUsaha
dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap LH;
b. penarnbahan kapasitas produksi;
c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan
d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau kegiatan
e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah;
f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat rnendasar akibat peristiwa alam atau
karena akibat Iain;
g. Tidak dilaksanakannya usaha dan atau kegiatan dalam waktu 3 tahun
h. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
i. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
k. SLOUsaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
m. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan kajian
analisis Resiko LHdan Audit LHyang diwajibkan
Ps 89 Ayat (2)
Ps 90 Ayat (2)
MEMBUAT
DOKUMEN
LINGKUNGAN
HIDUP BARU
PERUBAHAN SKKLH
PENYUSUNANDAN UJI
KELAYAKANAMDAL BARU
PERUBAHAN SKKLH
PENYUSUNAN DAN
PENILAIAN ADENDUM
ANDALDANRKL-RPL
Ps89 Ayat (1):
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha
dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh SKKLH/SPPLH direncanakan untuk dilakukan perubahan
Ps 91 Ayat (1)
Ps 90 Ayat (3)
TANPAMEMBUAT
DOKUMEN
LINGKUNGAN
HIDUP BARU
PERUBAHAN PPKLH
PENYUSUNAN DAN
PERIKSAFORMUKL-UPL
PERUBAHANSKKLH
ATAUPPKLH
(disertai perubahan
pengelolaan
lingkungan j-m)
Ps 93 Ayat (1)
PERUBAHANPLBERDASARKANPP22/2021 (2)
Pengelola Kawasan melakukan perubahan PL, jika:
a. Penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar
Persetujuan Lingkungan kawasan;
b. Penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usakra dan/atau
Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkirngan kawasan;
c. Perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam
kawasan yang telah beroperasi; dan/atau
d. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup.
Ps 100 Ayat (2) Perubahan PLdengan:
MEMBUATDOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP BARU
Ps 90 Ayat (2)
Ps 100 Ayat (3)
Perubahan PLdengan:
TANPAMEMBUAT DOKUMEN
LINGKUNGANHIDUP BARU(Ikut
Perubahan RKL-RPL
Ps 90 Ayat (3)
Kawasan
Ps 100 Ayat (1)
Pengelola Kawasan yang telah memiliki PL, melakukan
penggabungan dan penyesuaian PL dari penanggung jawab
usaha dan atau kegiatan dalam kawasan (tenant) pada PL
Ps 100 Ayat (4)
PERUBAHANPL
Ps 100 Ayat (5)
Pelaporan PB terkait PL setiap 6 (enam) bulan sekali
PENENTUANTIPEADENDUMANDAL& RKL-RPL
BERDASARKANPP22/2021
ADENDUM ANDAL
& RKL-RPL
TIPEA:
a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak
dan sifat penting dampak DPH sebelumnya; PERUBAHAN ZONASI (JENIS KEGIATAN)
b. tambahan Usaha dan/atau Kegiatan berpotensi merubah pengelolaan Lingkungan Hidup
atau rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan; atau
c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih besar atau sama dengan yang
sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di tapak proyek yang sama.
TIPEB:
a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak terkait dengan komponen Usaha
dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber DPH namun masih berada di tapak proyek yang
sama; PEMASANGAN PIPA SALURAN AIR BAKU/KOTOR
b. merupakan tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan
proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan
seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan; atau
c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam
dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama.
TIPEC:
Tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya
tidak terkait dengan DPH; PEMBANGUNAN POS JAGA
Lampiran V

Contenu connexe

Tendances

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxamdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxZUHRYHARYONO2
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukimaninfosanitasi
 
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH Anjas Asmara, S.Si
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Obie Donk Ach
 
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimKepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimVerry Damayanti
 
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwihPresentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwihReni Carica
 
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthPermen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthjamestravolta
 
Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...
Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...
Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, PT TBK
 
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasanRancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasaninfosanitasi
 
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaiPedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaisidaltaru
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangOswar Mungkasa
 

Tendances (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
 
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxamdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
 
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
DELH DPLH sebagai instrumen PPLH
 
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
Expose lapdul rtbl cbd cikarang pusat bekasi 2014
 
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimKepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
 
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwihPresentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
Presentation laporan antara RDTR kawasan jatiluwih
 
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rthPermen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth
 
Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...
Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...
Kebutuhan air pemadam kebakaran untuk kawasan pemukiman di rw 01 kelurahan ta...
 
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasanRancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
 
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungaiPedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
Pedoman kajian-penetapan-sempadan-sungai-dan-perijinan-pemanfaatan-sungai
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 

Similaire à perubahan persetujuan lingkungan.pptx

05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptxAdindaNmmc
 
Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF
Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDFDraft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF
Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDFMasMicky
 
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalLampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalDewi Hadiwinoto
 
Proses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptxProses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptxAbdulRahman161511
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan PertekEra Wibowo
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Amdal Indonesia Online
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Rizki Darmawan
 
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...infosanitasi
 
PP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdf
PP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdfPP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdf
PP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdfHeriHermawan66
 
Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx
Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptxTata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx
Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptxMuhammadAldin9
 
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023DediPurwanto28
 
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...Johari Mr
 
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013   copyTata cara revisi anggaran tahun 2013   copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copyShafira Nurul Firdausta
 
Kebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptxKebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptxUtamiRizki4
 
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptxMateri Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptxssuser8a9432
 
Bahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humasBahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humasDeli Wb
 
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptxbahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptxanastasia495150
 

Similaire à perubahan persetujuan lingkungan.pptx (20)

4hg3
4hg34hg3
4hg3
 
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
 
Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF
Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDFDraft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF
Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF
 
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalLampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
 
Proses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptxProses Dokumen lingkungan RS.pptx
Proses Dokumen lingkungan RS.pptx
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan Pertek
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingku...
 
PP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdf
PP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdfPP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdf
PP RI 27 tahun 1999 tentang amdal.pdf
 
Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx
Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptxTata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx
Tata-Laksana-Penilaian-Amdal-Sasongko.pptx
 
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
 
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
 
P.102_2.pdf
P.102_2.pdfP.102_2.pdf
P.102_2.pdf
 
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013   copyTata cara revisi anggaran tahun 2013   copy
Tata cara revisi anggaran tahun 2013 copy
 
Kebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptxKebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptx
 
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptxMateri Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
 
Bahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humasBahan presentasi biro-hukum_humas
Bahan presentasi biro-hukum_humas
 
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptxbahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
bahan_presentasi-biro_hukum_humas.pptx
 
KAK IPAL.pdf
KAK IPAL.pdfKAK IPAL.pdf
KAK IPAL.pdf
 

perubahan persetujuan lingkungan.pptx

  • 1. PERUBAHANPLBERDASARKANPP22/2021 (1) a. Spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau saranaUsaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap LH; b. penarnbahan kapasitas produksi; c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau kegiatan e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah; f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat rnendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat Iain; g. Tidak dilaksanakannya usaha dan atau kegiatan dalam waktu 3 tahun h. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; i. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan; j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; k. SLOUsaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki; l. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau m. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan kajian analisis Resiko LHdan Audit LHyang diwajibkan Ps 89 Ayat (2) Ps 90 Ayat (2) MEMBUAT DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BARU PERUBAHAN SKKLH PENYUSUNANDAN UJI KELAYAKANAMDAL BARU PERUBAHAN SKKLH PENYUSUNAN DAN PENILAIAN ADENDUM ANDALDANRKL-RPL Ps89 Ayat (1): Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh SKKLH/SPPLH direncanakan untuk dilakukan perubahan Ps 91 Ayat (1) Ps 90 Ayat (3) TANPAMEMBUAT DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BARU PERUBAHAN PPKLH PENYUSUNAN DAN PERIKSAFORMUKL-UPL PERUBAHANSKKLH ATAUPPKLH (disertai perubahan pengelolaan lingkungan j-m) Ps 93 Ayat (1)
  • 2. PERUBAHANPLBERDASARKANPP22/2021 (2) Pengelola Kawasan melakukan perubahan PL, jika: a. Penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar Persetujuan Lingkungan kawasan; b. Penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usakra dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkirngan kawasan; c. Perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau d. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. Ps 100 Ayat (2) Perubahan PLdengan: MEMBUATDOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BARU Ps 90 Ayat (2) Ps 100 Ayat (3) Perubahan PLdengan: TANPAMEMBUAT DOKUMEN LINGKUNGANHIDUP BARU(Ikut Perubahan RKL-RPL Ps 90 Ayat (3) Kawasan Ps 100 Ayat (1) Pengelola Kawasan yang telah memiliki PL, melakukan penggabungan dan penyesuaian PL dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam kawasan (tenant) pada PL Ps 100 Ayat (4) PERUBAHANPL Ps 100 Ayat (5) Pelaporan PB terkait PL setiap 6 (enam) bulan sekali
  • 3. PENENTUANTIPEADENDUMANDAL& RKL-RPL BERDASARKANPP22/2021 ADENDUM ANDAL & RKL-RPL TIPEA: a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak dan sifat penting dampak DPH sebelumnya; PERUBAHAN ZONASI (JENIS KEGIATAN) b. tambahan Usaha dan/atau Kegiatan berpotensi merubah pengelolaan Lingkungan Hidup atau rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan; atau c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di tapak proyek yang sama. TIPEB: a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak terkait dengan komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber DPH namun masih berada di tapak proyek yang sama; PEMASANGAN PIPA SALURAN AIR BAKU/KOTOR b. merupakan tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan; atau c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama. TIPEC: Tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya tidak terkait dengan DPH; PEMBANGUNAN POS JAGA Lampiran V