Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kian marak merupakan masalah sosial yang mengkhawatirkan. Ada dua faktor utama yang memicu tindakan ini, yaitu trauma yang dialami pada masa kanak-kanak akibat kekerasan seksual, serta lingkungan keluarga yang kurang harmonis dan hangat. Gangguan hubungan emosi antara anggota keluarga dapat memicu gangguan orientasi seksual dan perilaku kekerasan.

1. Inflasi Jilbab
Baru-baru ini saya menghadiri sebuah upacara serah-terima jabatan di suatu instansi
pemerintah, di mana semua pegawai di kantor itu hadir. Saya lihat semua pegawai wanita
berjilbab seragam, yang warnanya serasi dengan warna pakaian seragam instansi itu.
Rapi sekali tampaknya, menambah kekhidmatan upacara. Tetapi tiba-tiba saya melihat wajah
yang saya kenal. Di balik jilbabnya, saya tahu pasti dia adalah istri dari seorang kawan saya,
Kris, yang saya tahu pasti nonmuslim. Saya jadi bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan
mereka menjadi mualaf? Karena penasaran, pertanyaan batin ini saya tanyakan langsung
kepada yang bersangkutan di kesempatan ramahtamah, minum kopi/teh sambil mengudap
risol dan lemper, sambil berdiri.
Setelah berbasa-basi sebentar (dia masih ingat saya sebagai teman suaminya jaman Penataran
Manggala P4 di tahun 1998), saya bertanya, ”Kapan kalian jadi mualaf?” ”Ah, enggak kok,
kami bukan mualaf,” jawabnya. ”Lho, kok pakai jilbab?” saya tambah penasaran. ”Nggak
apa-apa. Di sini semuanya harus berjilbab.” ”Termasuk yang nonmuslim juga?” ”Ya, semua.
Kawan-kawan saya yang Islam, yang di luar tidak berjilbab, di kantor pun berjilbab. Kami
yang bukan muslim, ya ikut saja, apa susahnya?”
”Ada peraturan tertulisnya? SK atau apa, begitu,” saya masih penasaran terus. ”Nggak juga,
sih. Tetapi kebiasaannya di sini begitu, ya ikut saja,” jawabnya santai. ”Oooh...gitu. Ya
sudah, salam sama Kris, ya,” saya menutup percakapan dengan basa-basi lagi.
***
”.... ya ikut saja,” begitu katanya, tetapi tidak ada rasa galau, apalagi stres di wajah istri Kris
itu. Dia santai saja.
Malah saya yang stres. Bagaimana tidak stres, istri saya (ibu dari tiga anak saya)
berkerudung, dan anak saya (ibu dari dua orang cucu saya) berjilbab, sama dengan istrinya
Kris itu. Tetapi cuma kerudungnya yang sama, bukan orangnya. Padahal, seharusnya jilbab
itu mencerminkan derajat ketakwaan tertentu yang lebih tinggi dari pada yang belum/tidak
berjilbab.
Di pihak istri Kris, tidak ada masalah, dia santai saja. Pulang dari kantor jilbab pun dilepas,
karena dia berjilbab hanya demi kariernya atau nafkahnya. Hampir pasti juga, ibu-ibu
karyawati muslimah yang hanya ber-Jibaku (ber-JILBAB demi kantorKU), akan buka jilbab
dulu di toilet sebelum pulang naik motor atau angkot. Ini artinya jilbab palsu, di luarnya
jilbab, isinya bukan orang yang berjiwa jilbab. Apa namanya kalau bukan ”jilbab palsu”.

2. Sebagaimana halnya dengan uang, makin banyak uang palsu yang beredar, maka orang akan
makin tidak percaya pada nilai uang, nilai tukar uang makin rendah, sehingga akhirnya bisa
mata uang itu tidak laku lagi sebagai alat tukar. Itulah yang disebut dengan inflasi.
Begitu juga dengan jilbab, semakin banyak yang palsu, semakin turun nilainya, alias
terjadilah inflasi jilbab. Padahal sekarang ini, perempuan-perempuan terdakwa dan terpidana
KPK pun rata-rata berjilbab juga. Ujung-ujungnya, lama-kelamaan orang akan tidak percaya
pada jilbab sama sekali.
***
Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa inflasi jilbab ini tampaknya sudah lama berjalan
seiring dengan inflasi simbol agama lainnya. Ketika para ustad terlibat penipuan dan tindakan
kriminal lainnya sehingga ditahan oleh polisi, para pegawai Departemen Agama terlibat
korupsi pengadaan Alquran, ketua dan aktivis parpol terlibat gratifikasi dan main perempuan,
ada juga yang lihat-lihat pornografi melalui gadget-nya di ruang sidang DPR, maka semakin
hilanglah kepercayaan kepada simbol-simbol agama, yang pada saatnya nanti bukan tidak
mungkin akan menghilangkan kepercayaan orang terhadap agama itu sendiri. Audhubillahi
mindzalik.
Karena itu, sudah saatnya kita harus lebih mengurangi kampanye atau sosialisasi agama
(dalam bahasa Islam: dakwah) yang sifatnya hanya menekankan pada simbol-simbol agama
saja. Di balik simbol-simbol agama itu, mudah sekali terjadi kepalsuan atau pemalsuan.
Dakwah kita harus lebih menukik pada moral dan perilaku agama itu sendiri yang intinya
adalah kasih sayang.
Dalam psikologi, kasih sayang bersumber pada empati. Dengan empati, orang bisa merasakan
perasaan orang lain, penderitaan atau kebahagiaan orang lain, sakitnya orang lain,
semangatnya orang lain atau keputusasaan orang lain dsb. Sehingga orang tidak akan
menyakiti atau merugikan orang lain, karena ia sendiri pun tidak mau disakiti atau dirugikan.
Ia senang menolong dan membahagiakan orang lain, karena ia pun senang kalau ditolong dan
dibahagiakan.
Sayang sekali, di tengah maraknya dakwah agama, kita sudah makin jarang memerhatikan
anak-anak kita, menegurnya dengan kata-kata sayang, memeluknya dan menceritakan
dongeng pengantar tidur, bahkan makan bersama pun sudah hampir tidak pernah. Kalaupun
ada salat bersama, itu pun setelah dikejar-kejar dan diancam-ancam, barulah anak-anak mau
berkumpul.
Padahal yang diperlukan anak-anak hanyalah sapaan yang penuh cinta. Jangan lupa, sapaan
penuh kasih dari orang tua ke anak, adalah kepanjangan sapaan kasih Allah kepada anak itu.
Tanpa sapaan penuh kasih dari orang tua, akan tertutup kemungkinan untuk anak merasakan
sapaan kasih dari Allah.

3. Jangan heran kalau anak-anak ini menjadi kriminal kalau kelak dewasa, bahkan ada yang
sudah membunuh temannya sendiri pada saat masih murid SD.
SARLITO WIRAWAN SARWONO
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

4. Melacak Akar Kekerasan Seksual terhadap
Anak
Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang kian marak merupakan
fenomena memilukan yang menghentak kesadaran sosial akan pentingnya penciptaan
kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat.
Belum lekang dari ingatan kita kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petugas
kebersihan sekolah dan guru terhadap murid Taman Kanak-Kanak (TK) Jakarta International
School (JIS) (15/4), masyarakat sudah dikagetkan kembali oleh kasus kekerasan seksual
lainnya yang melibatkan anak sebagai korban. Sebut saja tindakan kekerasan seksual oleh
Emon di Sukabumi (3/5) yang mengorbankan lebih dari 100 anak di bawah umur dan kasus
sodomi terhadap lima anak di Pagaralam, Sumatera Selatan (6/5).
Meskipun alasan terjadinya tindak kekerasan seksual bervariasi, setidaknya terdapat dua
penyebab utama yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pelecehan seksual kepada
anak di bawah umur dilihat dari sudut pandang teori perkembangan manusia (human
development). Faktor utama yang dipercaya sebagai pemicu seseorang berperilaku seks
menyimpang dengan melibatkan anak sebagai korbannya adalah faktor trauma yang
berkepanjangan.
Pengalaman anak mendapatkan kekerasan seksual di awal usia perkembangannya, baik dari
lingkungan keluarga maupun dari orang lain di lingkungan tempat tinggalnya memiliki
pengaruh yang signifikan dalam memicu anak tersebut untuk melakukan hal serupa yang
sebelumnya dialaminya ketika ia beranjak dewasa. Efek trauma yang dialami anak sejak usia
dini akibat perlakuan tidak menyenangkan dapat memunculkan perilaku kekerasan dan tindak
amoral terhadap orang lain sebagai bentuk tindakan perlawanan jiwa anak tersebut.
Efek trauma yang melekat di dalam jiwa sang anak tersebut sebagai akibat dari
ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap pihak yang telah melakukan
tindakan kekerasan terhadapnya. Efek trauma yang tertanam pada jiwa sang anak tersebut
akan berkembang menjadi luapan emosi jiwa atau bahkan dapat tumbuh menjadi penyakit
psikologis saat anak tersebut berkembang menjadi individu dewasa. Sebagai dampak adanya
trauma tersebut, penelitian menunjukkan bahwa 35% lakilaki pelaku kekerasan seksual
terhadap anak adalah mereka yang pernah mendapatkan kekerasan seksual di usia kanak-
kanaknya (Lee, 2002).
Selain itu, beberapa ahli menyimpulkan bahwa individu yang pernah mengalami kekerasan
seksual di usia awal pertumbuhannya akan berkembang menjadi dewasa dengan gangguan

5. paedophilia (Dhawan & Marshall, 1996). Pada umumnya luapan emosi jiwa sang anak
korban kekerasan seksual akan terekspresi ketika ia tumbuh menjadi individu dewasa.
Ekspresi kemarahan yang tecermin dari perilaku kekerasan serupa kepada anak di bawah
umur merupakan eksternalisasi luapan trauma yang tumbuh sejak usia kanak-kanak.
Anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual lebih berpotensi untuk mengarahkan
reaksi mereka secara eksternal ketika tumbuh menjadi individu laki-laki dewasa. Berbeda
halnya dengan korban kekerasan seksual anak perempuan yang lebih memiliki
kecenderungan untuk menginternalisasi perasaan dan mengekspresikannya dalam perilaku
merusak diri sendiri. Oleh karena itu, pelaku tindakan pelecehan seksual terhadap anak pada
umumnya berjenis kelamin laki-laki.
***
Namun, tidak semua korban tindak kekerasan seksual pada usia dini berkembang menjadi
pelaku tindak kekerasan, faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sosial lainnya juga
memerankan peran yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong tercetusnya tindakan
kekerasan terhadap anak. Faktor keluarga adalah faktor kunci lain yang bertanggung jawab
akan lahirnya perilaku kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan keluarga tempat
individu bersosialisasi dipercaya memegang peranan yang penting bagi individu dalam
melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.
Minimnya kehangatan hubungan emosional antaranggota keluarga dapat memicu seseorang
mengalami gangguan orientasi seksual. Ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan
merupakan salah satu pemantik untuk mencari upaya alternatif dalam memuaskan kebutuhan
biologis. Namun fatalnya, perilaku seksual mereka dilakukan kepada anak di bawah umur
dengan maksud untuk menekan tingkat perlawanan saat aksi kekerasan seksual dilakukan.
Selain itu, ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga tidak hanya terjadi pada hubungan
individu dengan pasangannya.
Lebih lanjut, teori kelekatan emosi (attachment theory) mengungkapkan bahwa gangguan
yang terjadi di dalam hubungan individu dengan orang tuanya pada masa kanak-kanak juga
dapat menyebabkan gangguan kejiwaan pada saat individu tersebut menginjak usia dewasa.
Hubungan kelekatan emosi antara orang tua dan anak yang tidak sehat sejak dini mendorong
individu untuk tumbuh dan berkembang dengan kondisi jiwa yang sakit.
Bowlby (1960) menjelaskan bahwa seorang anak yang berkembang pada kondisi emosi yang
tidak aman dan nyaman dalam hubungan emosionalnya dengan orang tua sejak usia dini akan
tumbuh menjadi individu yang sarat dengan segala permasalahan yang berkaitan dengan
gangguan psikologis. Hubungan kelekatan emosi yang tidak aman salah satunya dapat
disebabkan oleh pengasuhan orang tua yang terbiasa menggunakan kekerasan baik verbal
maupun fisik kepada anak maupun pengasuhan yang bersifat mengacuhkan anak.
Kondisi jiwa anak yang sering kali terluka tersebut akan mendorong proses hilangnya rasa

6. percaya anak terhadap orang terdekatnya akan kemampuan mereka sebagai orang tua dalam
menciptakan zona aman dan nyaman bagi anak. Maka itu, anak tersebut akan berkembang
menjadi individu dewasa dengan beberapa masalah kepribadian yang mendorongnya untuk
tidak segan melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain termasuk terhadap anak di
bawah umur sekalipun.
***
Penelitian yang dilakukan oleh psikolog Australia Jan Grant dan rekan-rekannya pada 2008
mendukung teori yang diungkapkan oleh Bowlby sebelumnya. Grant berhasil
mengelompokkan karakteristik pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak menjadi tiga
golongan kriteria masalah kepribadian. Sebagian besar pelaku tindak kekerasan (41%)
biasanya memiliki kepribadian yang antisosial. Kepribadian ini dicirikan dengan karakter
yang sulit diatur, bersifat melawan arus, sering berselisih dengan keluarga dan teman, dan
memiliki kecenderungan sifat yang impulsif.
Selain itu, 37% pelaku tindak kekerasan seksual pada anak memiliki kepribadian yang labil,
yaitu dicirikan dengan karakter yang mudah cemas, depresi, mudah dipengaruhi, mudah
berselisih, dan memiliki ketidaknyamanan seksual dalam kesehariannya. Kriteria pelaku
tindak kekerasan seksual lainnya memiliki kepribadian yang narcissistic (22%). Tipe
kepribadian ini dicirikan dengan sikap yang suka mendramatisasi keadaan, egois, dan agresif.
Dengan demikian, selaiknya kita sebagai orang tua sangat diharapkan untuk dapat
menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita untuk dapat tumbuh dan
berkembang menjadi individu yang sehat baik fisik maupun mental. Seyogianya kita juga
dapat menghindarkan anak-anak kita dari pengaruh negatif lingkungan sosial di sekitar
dengan memberikan penjagaan dan kontrol yang terukur kepada anak kita.
Selain itu, penerapan metode pengasuhan yang bersifat hangat, mengayomi, dan menghindari
penggunaan kekerasan baik fisik dan mental juga diharapkan mampu untuk membentuk
ikatan emosional yang sehat antara orang tua dan anak yang dapat menciptakan karakter
individu yang sehat secara emosional. Harapannya, karakter individu yang memiliki jiwa
sehat dapat terbentuk dan berkembang di masyarakat, sehingga perilaku kekerasan yang
melibatkan anak dapat ditekan dalam level yang paling rendah dalam lingkungan sosial
masyarakat kita. ●
YULINA EVA RIANY
Peneliti dan Kandidat Doktor Bidang Ilmu Perkembangan Manusia dan
Ilmu Rehabilitasi Kesehatan di The University of Queensland, Australia

7. Kita Ini Hanya Boneka Belaka
Pak Gepeto menjadi terkenal di seluruh dunia karena dia membuat boneka dari kayu yang
panjang hidungnya bukan main, lebih panjang dari hidung Mbah Petruk yang kita kenal.
Boneka ciptaan Pak Gepeto itu diberi nama Pinokio. Anak-anak di seluruh dunia tahu siapa
Pinokio.
Dia boneka yang tiba-tiba hidup. Popularitasnya membuat Pak Gepeto bisa numpang
terkenal. Dalam dunia sastra dan dunia penciptaan pada umumnya, tak terlalu aneh bila sang
pencipta kalah terkenal dibandingkan ciptaannya. Hasil karya Pak Gepeto ini berkebalikan
dengan idiom Jawa karena boneka ini menjadi manusia, sedangkan dalam idiom Jawa,
manusia bisa ”dibikin” menjadi sekadar boneka. Orang Jawa yang kecerdasan batiniahnya
tumpul sehingga dia menjadi bagaikan boneka tanpa perasaan bisa membuat orang
menyebutnya––dengan rasa marah–– ”lempung kepanjingan nyowo”, boneka dari tanah liat
yang bernyawa tapi tak memiliki perasaan.
Makin lama saya percaya, semua politikus kita, hampir tanpa kecuali, hanyalah boneka. Ada
yang menjadi boneka bagi ambisi politiknya, ada yang menjadi boneka bagi nafsunya untuk
terkenal, ada lagi yang menjadi boneka karena ingin menjadi orang kaya, syukur bila bisa
menjadi kaya dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang menjadi boneka bagi hasrat yang
menggebu-gebu untuk menjadi orang terpandang dan ada pula yang menjadi boneka karena
rasa penasaran yang menyala-nyala: benarkah dia tak punya sedikit pun nasib baik untuk
menjadi presiden?
Terhadap ambisi politik, nafsu untuk terkenal, keinginan untuk kaya, hasrat menjadi orang
terpandang maupun rasa penasaran yang menggelisahkan, kita sering tak berdaya. Kita
seperti diombang-ambingkan tak menentu. Dengan begitu kita sering tidak menjadi tuan bagi
diri kita sendiri, melainkan menjadi hamba. Kita seolah menjadi mainan, seperti boneka. Ironi
hidup sering agak memalukan: sebenarnya kita sudah menjadi budak, tapi kita merasa
sebagai tuan. Sering kita masih merasa bahwa kita telah berada di suatu wilayah keabadian,
padahal sebenarnya kita sudah nyungsep di dalam comberan kefanaan yang hina.
Tak mengherankan bila di sekitar kita ini selalu ada saja boneka yang tak menyadari bahwa
dirinya hanyalah boneka. Boneka macam ini pun bisa saja dengan pongah menuding orang
lain sebagai boneka. Tahukah kita ini jenis boneka macam apa? Aliansi politik mengubah
manusia, politisi, menjadi boneka yang tak punya pilihan bebas. Ini jenis boneka demi ambisi
politik, nafsu untuk terkenal, keinginan menjadi kaya, hasrat untuk menjadi terpandang,
sekaligus menjadi boneka bagi rasa penasaran dalam memandang nasib pribadinya, mengapa
tiap saat selalu kalah.

8. Apakah dirinya khusus dicipta untuk menjadi orang kalahan? Apa pun kategorinya, saya kira,
boneka ya boneka. Dia telah mereduksi kemuliaan-kemuliaan dan keagungan sendiri. Dia
bukan lagi individu yang mandiri dan otonom. Tapi mengapa di dunia ini ada saja orang yang
bersikap seperti maling berteriak maling? Etika keagamaan dan politik itu intinya mengajak
kita menghormati orang lain. Politisi yang terhormat memenuhi aturan etis itu. Di mata
politisi yang terhormat, lawan politik pun dihormati. Itu dulu, ketika Indonesia belum
bangkrut secara politik.
Kini politisi besar sudah pergi dan tak pernah kembali. Apa yang sekarang tersisa hanya
politisi kecil. Kalau sekarang ada yang kelihatan besar, mungkin hanya suaranya, ambisinya,
dan segenap keserakahannya.
***
Saya bukan politisi, bukan orang partai, bukan pula suatu organ partai, dan bukan bagian apa
pun dari apa yang disebut kampanye partai. Tapi sikap politik saya memihak secara tulus
pada kebenaran yang saya yakini. Dengan begitu jelas, sikap ini tidak meminta bayaran uang
atau hadiah jabatan karena ketulusan tak bisa dinilai dengan harta dunia dalam corak apa pun.
Juga tidak ditukar dengan puji-pujian dan tepuk tangan yang belum tentu tak menjebak.
Pendirian politik ini boleh jadi juga merupakan gambaran bahwa saya pun hanya boneka.
Tapi saya boneka bagi aspirasi kultural yang berkembang sejak lama, yang mendambakan
agar negeri ini dipimpin lagi oleh orang yang siap untuk mengabdi pada kesejahteraan
bangsa, khususnya kaum miskin yang hingga kini belum tahu bagaimana rasanya menjadi
tidak miskin. Jika ada orang menilai sikap politik ini sebagai kampanye, ada baiknya
ditegaskan, pemihakan ini lebih dalam dari sekadar kampanye yang kehilangan kiblat
ideologis, yang sibuk menjelekkan pihak lain.
Sebagai warga negara saya sedang memainkan ideologi kerakyatan dan sikap yang jelas
membela agar ideologi itu diterapkan dalam tindakan politik yang jelas. Apa salahnya bila
ada politisi, yang diberi mandat oleh ketua partai atau suatu keputusan musyawarah partai,
menjadi wakil suara nilai-nilai, suara ideologi, dan representasi perjuangan partainya? Jarang
orang bersedia menjadi sejenis lilin yang siap menerangi kegelapan di sekitarnya dengan
risiko punah di ”sini”, tapi abadi di ”sana”? Hanya politisi besar yang siap menjalani casting
peran seperti itu.
Hanya partai yang masih agak waras yang masih ingat akan perlunya mengatur peran ini,
peran itu, agar ideologi partai itu tak membeku dan menjadi batu yang bisu terhadap jerit
kaum miskin dan rakyat pada umumnya, yang tersia-sia dalam masa kepemimpinan yang tak
peduli pada negara, bangsa, dan rakyat sendiri. Mulialah boneka yang berperan demi
kesejahteraan rakyatnya. Mulialah boneka yang menunjukkan bahwa dirinya masih
merupakan wujud tersambungnya idealisme masa lalu, yang agung dan besar, dengan
kehidupan politik partai hari ini. Boneka seperti ini berapa harganya? Ini pun tak

9. diperjualbelikan.
Di dunia politik, masih ada idealisme yang mengambang di depan hidung, yang bisa
diterjemahkan menjadi apa yang disebut ”praksis pembebasan” untuk bangsa. Duit tak selalu
relevan dalam perjuangan sejati seperti itu. Ini baru menjadi boneka untuk partai, untuk
golongan, untuk bangsa. Nabi-nabi, para rasul, dan orang-orang suci menjadi boneka Tuhan
untuk menunjukkan bahwa hidup ini berada di bawah kendali kepemimpinan ”langit” yang
agung dan mereka semua, yang mulia-mulia tadi, sungkem, sujud dengan jiwa taat, sendiko
dawuh, dan tak merasa hina menjadi boneka Tuhan. Jelas bahwa boneka itu barang agung
dan mulia dan bukan kata benda, bukan kata jadian, bukan pula kata jadi-jadian. Boneka ini
kata kerja, yang mengabdi, tapi memilih pengabdian mulia bagi kemuliaan manusia, negeri,
dan warganya. Siapa mau menghina boneka sesudah tahu bahwa kita ini hakikatnya hanya
boneka belaka? ●
MOHAMAD SOBARY
Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi,
Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.
Email: dandanggula@hotmail.com

11. Indonesia butuh air bersih
Senin, 12 Mei 2014
KETERSEDIAAN dan akses terhadap air bersih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi
pemerintah dan masyarakat di Tanah Air. Bahkan, dari delapan target yang ditetapkan dalam
Millenium Development Goals (MDGs), Indonesia masih kesulitan untuk mencapai target
peningkatan akses terhadap air bersih dan kualitas sanitasi.
Persoalan ini menjadi perhatian serius dari salah satu lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) yakni Unicef yang gencar mengkampanyekan ketersediaan air yang memadahi.
Dikutip dari Unicef, bagian-bagian utama dari kegiatan dan program Unicef di Indonesia
mencakup penanganan kualitas air yang tidak memadai, cakupan sanitasi yang rendah dan
kebersihan yang kurang.
Bidang itu menjadi tantangan-tantangan karena memiliki dampak pada kesehatan, gizi,
pencapaian pendidikan anak dan keluarga.
Beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan ketersediaan dan akses air bersih. Di
Kalimantan misalnya, Kota Banjarmasin, Banjar, Kapuas, Palangkaraya, Pontianak dan
Balikpapan masih kesulitan untuk mendapatkan pasokan dan akses air bersih. Sementara di
Nusa Tenggara Timur, tercatat Kabupaten Kupang, Ende, Sikka, Flores Timur, Belu, dan
Sumba Timur mengalami krisis air bersih.
Bagian utama dari kegiatan Unicef di Indonesia adalah penanganan cakupan sanitasi yang
rendah dan kebersihan yang kurang. Unicef bekerja dengan pemerintah daerah dan komunitas
setempat untuk mengembangkan model praktek terbaik untuk program sanitasi masyarakat,
berbagi keahlian dan mengembangkan kapasitas untuk melaksanakan lima pilar dan
kemudian membantu masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan pengalaman mereka
dan menyebarluaskan pengalaman tersebut dengan masyarakat lainnya.
Unicef juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah untuk mengembangkan
kebijakan air dan sanitasi yang lebih baik di daerah perkotaan, di mana jumlah penduduk
yang meningkat dan sumber daya pemerintah yang semakin terbagi membuat tertekannya
penempatan sumber daya pada sarana dan prasarana.
Mengetahui bahwa anak dapat berperan sangat efektif dalam mengubah perilaku masyarakat
mereka yang lebih luas, Unicef juga mendukung prakarsa kebersihan dan sanitasi berbasis
sekolah melalui pemberian panduan tentang bagaimana meningkatkan fasilitas dan sarana
sanitasi di sekolah, dan mengembangkan serta melaksanakan promosi kebersihan yang efektif
di kelas-kelas.

12. Ini tidak hanya membantu mempromosikan kebersihan yang baik dan arti penting sanitasi
yang tepat di suatu komunitas, namun juga meningkatkan lingkungan fisik pembelajaran
sehingga anak didorong untuk bersekolah dan berprestasi lebih baik di sekolah.
Apalagi hampir satu dari enam anak di Indonesia masih tidak memiliki akses ke air minum
yang aman, kunci tingginya faktor yang berkontribusi pada diare dan kematian anak terkait.
Diare yang sering disebabkan oleh air yang tidak bersih maupun oleh praktek-praktek sanitasi
dan kebersihan yang buruk tetap menjadi salah satu pembunuh terbesar anak-anak balita di
Indonesia.
Unicef dan WHO memperkirakan, Indonesia adalah salah satu kelompok dari 10 negara
yang hampir dua pertiga dari populasi tidak mempunyai akses ke sumber air minum. Mereka
adalah : China (108 juta ), India (99 juta), Nigeria (63 juta), Ethiopia (43 juta), Indonesia (39
juta), Republik Demokratik Kongo (37 juta), Bangladesh (26 juta); Republik Tanzania (22
juta), Kenya (16 juta) dan Pakistan (16 juta).
Adanya kesenjangan sosial antara penduduk di kota dan desa juga menjadi penyebab
mengapa kualitas sanitasi dan air bersih di Indonesia masih kurang terjaga dengan baik,
kesenjangan sosial menentukan perilaku masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu.
Banyak masyarakat kurang mampu yang masih menerapkan perilaku Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) sehingga merusak lingkungan, selain itu masih banyak masyarakat di
daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih bahkan sampai menggunakan
air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dampaknya adalah berkurangnya kualitas hidup dari setiap komponen hidup manusia
khususnya. Ketika kualitas hidup masyarakatnya tidak baik maka akan berpengaruh pula
pada perkembangan suatu negara dalam berbagai aspek.
World Bank Water Sanitation Program (WSP) pada 2013 lalu menyebutkan, Indonesia
berada di urutan kedua di dunia sebagai negara dengan sanitasi buruk. Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) melansir data bahwa 63 juta penduduk Indonesia tidak memiliki toilet dan
masih buang air besar (BAB) sembarangan di sungai, laut, atau di permukaan tanah.
Pada 2010 cakupan pelayanan air minum di Indonesia baru mencapai 46 persen. Padahal,
target MDGs di 2015, Indonesia harus sudah mencapai 68,87 persen. Sementara itu, target
pemenuhan akses sanitasi layak harus mencapai 62,41 persen.
Pemerintah sendiri memprerkirakan Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp56 triliun
setiap tahun yang diakibatkan buruknya kondisi air minum dan sanitasi. Jumlah ini setara
dengan 2,3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut juga setara dengan 25 persen anggaran pendidikan nasional yang dianggarkan

13. per tahun dan setara dengan biaya untuk menyediakan 12-15 juta toilet yang layak. Sanitasi
yang buruk juga menyebabkan diare dan gizi buruk pada anak. Sebanyak 1,4 juta anak
meninggal akibat diare yang diakibatkan buruknya sanitasi dan air minum.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum 2013,
capaian penduduk yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi layak baru mencapai 57,35
persen dari 62,41 persen yang ditargetkan.
Pencapaian untuk penyediaan pelayanan air minum baru mencapai 58,05 persen dari target
68,87 persen. Hal ini masih terdapat selisih 33 juta jiwa agar target tersebut terpenuhi.
Saat ini pengelolaan air limbah atau sewerage di Indonesia baru 1 persen. Hal ini menjadi
yang terendah di Asia Tenggara.
Sementara, pengelolaan air limbah di Singapura sudah mencapai 100 persen, Malaysia 95
persen, dan Vietnam yang baru merdeka saja pengelolaan air limbah sudah mencapai 65
persen.
Berbagai permasalahan air kerap muncul di Indonesia. Seperti terjadinya banjir apabila
musim hujan dan terjadinya kekeringan ketika musim kemarau, kurangnya ketersediaan air
bersih bagi sebagian masyarakat indonesia, masih kurangnya sanitasi yang memadai serta
banyaknya limbah cair maupun padat yang mencemari wilayah perairan di Indonesia seperti
sungai, laut, waduk, dan danau.
Dalam rangka penyediaan air bersih, pemerintah telah memiliki program Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan dukungan Bank Dunia.
Program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas
bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani
termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban.
Dengan Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi
yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan
program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan
sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis
masyarakat.
Data yang dirilis Pokja Air Minum dan Penehatan Lingkungan (AMPL) Program Pamsimas I
dilaksanakan pada tahun 2008 sampai tahun 2012 di 110 Kabupaten/Kota dari 15 Provinsi.
Pamsimas I berhasil diterapkan pada 6.845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) desa,
terdiri dari 6.262 (enam ribu dua ratus enam puluh dua) desa reguler dan sekitar 593 (lima
ratus sembilan puluh tiga) desa replikasi.
Program Pamsimas II dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Program
Pamsimas II ditargetkan akan dilaksanakan di sekitar 5000 desa di 32 provinsi di 220
Kab/Kota.

14. Namun segala upaya tersebut akan sia-sia tanpa dukungan aktif dari masyarakat. Masyarakat
perlu memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengelola sanitasi total berbasis
masyarakat. Yakni ketika lima pilar utama sanitasi ditangani dan dicermati secara memadai,
penghentian buang air besar secara sembarangan, promosi cuci tangan pakai sabun,
peningkatan pengolahan air rumah tangga, pengelolaan sampah padat dan pengelolaan
limbah cair dan saluran pembuangan secara tepat.
ANTON CHRISBIYANTO
Jurnalis Koran SINDO

15. Pesan pencerahan Waisak bagi bangsa
Koran SINDO
Kamis, 15 Mei 2014
UMAT Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Raya Waisak 2558 yang jatuh pada Kamis,
15 Mei 2014 dengan suka cita. Ongko Digdoyo, salah satu tokoh dari Buddhist Education
Center Surabaya, ketika mengantar penulis pulang dari sebuah acara keagamaan,
mengungkapkan kerinduannya agar negeri kita yang majemuk ini kian dipenuhi dengan
orang-orang yang mencintai perdamaian, menghargai kemajemukan serta dipenuhi belas
kasih satu sama lain.
Ini tentu senada dengan pesan Dewan Kepausan di Vatikan tahun ini, yang mengajak setiap
umat beragama (apa pun) di dunia terus merajut tali persaudaraan guna mengupayakan
perdamaian dan kehidupan bersama yang saling menghargai di tengah semua perbedaan.
Ungkapan kerinduan seperti itu tentu selalu relevan jika dikaitkan dengan pesan tantangan
negara kita hari-hari ini.
Waisak selalu berisi ajakan pada umat Buddha dan segenap insan di dunia untuk senantiasa
mengasah kembali kesadaran dan pengendalian diri dari perbuatan jahat. Pesan itu dilandasi
konsep Dhamma bahwa pikiran menjadi lokomotif dari suatu tindakan.
Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, jelas penderitaan akan
mengikutinya bagai roda pedati mengikuti derap kaki lembu yang menariknya. Demikian
sebaliknya, jika seseorang berbicara dan berbuat dengan kesadaran pikiran, pasti kebahagiaan
akan mengikutinya laksana bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya.
Maraknya kekerasan di sekitar kita, termasuk yang mengorbankan anak-anak dalam berbagai
kasus pedofilia, bahkan sampai ada yang merenggut nyawa, jelas sangat mendegradasi
martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.
Kekerasan seperti itu jelas merupakan eksternalisasi dari pikiran jahat yang diselimuti
kebencian. Kebencian itu menyusup secara perlahan ke dalam pikiran, ketika berahi politik,
ekonomi, bahkan klaim untuk berebut kebenaran dalam beragama, sudah sedemikian kuat
mencengkeram.
Jelang pilpres
Oleh karena itu, kita perlu menghapus kebencian dan selalu siap menaburkan belas kasih
dalam kerangka mengembangkan toleransi, termasuk toleran terhadap segala pilihan politik
yang berbeda. Kita berharap perbedaan pilihan politik dalam Pilpres 9 Juli 2014, tidak akan

16. sampai mengoyak kebersamaan kita.
Kompetisi dalam pilpres, perlu tetap dilangsungkan dalam suasana damai dan toleran
terhadap setiap perbedaan. Mohon tidak lagi berkampanye dengan menyudutkan agama atau
ras tertentu. Empat pilar kehidupan berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan
Bhinneka Tunggal Ika perlu terus dijadikan referensi.
Dengan begitu, perbedaan etnis, agama, suku bangsa, dan budaya akan kita lihat sebagai
taman bunga yang beraneka warna. Mari terus kita pupuk cinta kasih yang luas kepada semua
orang, melampaui segala perbedaan.
Pasalnya, cinta kasih yang universal akan meluaskan pikiran baik, menyingkap sekat
pembatas dan menjadi kekuatan sejati dalam membina persaudaraan antar sesama. Seperti
Sabda Sang Buddha: “Kebencian tidak akan pernah usai jika dibalas dengan kebencian, tapi
kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi” (Dhammapada 5).
Mati kita bisa keluar dari tempurung ego.
Sebab jujur, selama ini hambatan primordial untuk mencintai sesama adalah egoisme.
Kepentingan diri membuat orang memberi tanpa ketulusan. Kepentingan diri membuat kita
melihat sesama manusia sebagai “yang lain”. Cinta kasih mustahil tumbuh dalam lingkungan
keserbalainan. Acap kita melihat ironi.
Dengan dalih membela kebenaran, menegakkan keadilan, membangun demokrasi, menjaga
HAM atau mencintai agama, justru ujung-ujungnya melahirkan kebencian dan tindak
kekerasan baru. terhindarkan. Bumi ini jelas menangis ketika menyaksikan perilaku manusia
diselimuti amuk kegelapan.
Bumi meronta menatap kaum jelata kelaparan di tengah pusaran perut penguasa yang
kekenyangan. Bumi mengecam para elite yang tidak peduli pada nasib dan penderitaan kaum
lemah. Bumi mengutuk para calon pemimpin yang pandai berkampanye mengumbar janji
kesejahteraan, tapi giliran terpilih lupa daratan.
Bumi kerontang akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa henti. Momentum
Waisak harus menjadi refleksi untuk saling mengintrospeksi diri. Tidak keliru, ajaran Buddha
dijadikan referensi pembentukan sikap dan tingkah laku masyarakat agar menjadi lebih
manusiawi.
Tindak agresi seperti membunuh sesama, sering kali menimbulkan dampak yang mengerikan.
Bahkan kadang ada segelintir orang menyalahgunakan agama yang cinta damai, demi
menyandera, merampok dan membunuh sehingga wajah kemanusiaan ternoda.
Mengapa? Biksu Sri Pannyavaro Mahathera, tokoh Buddha ternama negeri ini, pernah
mengungkapkan, ada cukup banyak orang menganggap agama sama dengan Tuhan, padahal
agama bukan Tuhan. Agama juga terlalu rendah jika dipakai sebagai kendaraan politik,

17. apalagi jika untuk membenarkan segala bentuk kekerasan.
Momentum Waisak adalah kesempatan bagi umat Buddha untuk memperjuangkan nilai
kemanusiaan daripada sekadar mempertahankan simbolisme agama yang kosong. Apalagi,
dalam teologi Buddhis, agama hanyalah rakit. Orang beragama menggunakan rakit, tidak
harus dimiliki, karena kalau seseorang melekat pada apapun, kemelekatan itu dalam
kehidupan rohani akan merugikan.
Tiap rakit punya keunikan, kecepatan dan jenis yang berbeda. Meski demikian, tujuannya
sama yakni ke pantai seberang. Oleh karena itu, ajaran Buddha menegaskan bahwa
mengorbankan manusia demi kepentingan agama secara fundamental keliru dan sulit diterima
akal sehat. Sebab agama bukan tujuan. Agama hanyalah jalan.
Riwayat Sang Buddha
Buddha Gautama asalnya adalah Pangeran Sidharta yang dinubuatkan apabila tidak menjadi
raja diraja akan menjadi petapa. Sang ayah tidak menginginkan putra mahkotanya menjadi
petapa. Karena itu, ia membesarkan Pangeran dengan segala kesenangan dan kemewahan,
menjauhkan dari orang-orang yang mengalami kesusahan.
Pangeran dinikahkan dengan Putri Yasodhara yang memberinya seorang putra. Namun, tidak
terelakkan, bagai terjaga dari mimpi, Pangeran menyaksikan bagaimana orang menderita,
ditelan usia tua, sakit, dan mati. Pangeran bangun dari tidurnya. Di usia 29 tahun, Pangeran
melupakan segala berbau duniawi.
Dia memilih menjadi rakyat jelata dan menjadi satu dengan yang menderita. Banyak guru
ditemui, tetapi tidak satu pun mampu menunjukkan cara mengatasi penderitaan. Dia berpuasa
menahan lapar hingga maut hampir merenggutnya. Lalu, timbul kesadaran untuk mengambil
jalan tengah, menghindari dua bentuk ekstrem: mengumbar nafsu dan menyiksa diri.
Akhirnya, pada usia 35 tahun, Pangeran berhasil mencapai Penerangan Sempurna. Dia
menjadi Buddha (mengalami pencerahan). Buddha tidak hanya mengajarkan spiritualitas
personal, tetapi juga struktural. Dia mendirikan struktur monastik, yang dinamakan Sangha,
yang membawa orang, individual, dan kelompok melatih diri mengatasi penderitaan.
Sangha adalah komunitas yang membongkar struktur sosial yang timpang, diskriminatif dan
menindas. Atas dasar kasih sayang, Sangha bertugas melayani dan membahagiakan
masyarakat banyak.
Kita berharap, Pilpres 9 Juli akan melahirkan pemimpin yang sungguh ingin melayani dan
membahagiakan rakyat, bukan melayani ego dan kelompoknya. Semoga Waisak tahun ini
sungguh membawa pencerahan pada kita untuk hidup lebih baik dan mengupayakan
terwujudnya “bonum commune “ (kesejahteraan bersama), yang menjadi tujuan utama
politik. Bukan sejahtera sendiri di atas penderitaan banyak orang. Selamat Waisak 2558.

18. TOM SAPTAATMAJA
Teolog dan Aktivis Lintas Agama

20. Wakil rakyat baru dan demoralisasi politik
Koran SINDO
Rabu, 14 Mei 2014
KOMISI Pemilihan Umum (KPU), Jumat (9/5), telah menetapkan hasil penghitungan suara
Pemilu 2014. Hasilnya tak jauh beda dengan hasil quick count lembaga-lembaga survei yang
menghitung hasil pemilu beberapa jam seusai pemungutan suara.
Ini artinya metode hitung cepat secara ilmiah dengan sampling yang tepat dan analisis
statistik yang benar, bisa memprediksi hasil pemilu secara nyaris akurat. Itulah keunggulan
metode ilmiah dari quick count. Sayangnya, meski quick count bisa menunjukkan keprimaan
metode ilmiah dan hasilnya terbukti secara faktual, masyarakat dalam memilih wakil-
wakilnya tidak mengikuti ”metode ilmiah”.
Metode ilmiah dalam pengertian ini, adalah pilihan tersebut standarnya jelas: wakil rakyat
yang kredibel secara moral, bersih, jujur, dan punya track record hidup yang mulus (tanpa
cacat). Hasil Pemilu 2014, memang patut ”ditangisi”. Betapa tidak, banyak tokoh yang track
record hidupnya ”cacat moral” ternyata terpilih jadi wakil rakyat, mengalahkan tokoh yang
baik dan nircacat.
Ada mantan pejabat negara yang pernah melakukan pelecehan seksual, terpilih menjadi
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ada anak-anak koruptor kelas wahid yang
melenggang dengan mudah ke Senayan.
Dan, ada pula preman-preman politik yang mampu meraup suara banyak dan menjadi wakil
rakyat mengalahkan para politisi idealis. Semua kontroversi yang ”tidak ilmiah” itu terjadi—
pinjam kata-kata politisi Eva Kusuma Sundari—karena faktor uang.
Eva, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengaku, dirinya terkalahkan
oleh politisi muda yang tak pernah datang ke daerah pilihan (dapilnya), tak dikenal
masyarakat, dan pemalas, tapi dia punya banyak uang. Kerja bertahun-tahun Eva mendidik
masyarakat di dapilnya terkubur oleh ”serangan fajar” politisi muda tersebut.
Sedih? Itulah demokrasi Indonesia. Demoralisasi demokrasi telah menggerus ”kredibilitas
ilmiah” keterwakilan rakyat di Senayan. Apa boleh buat! Sistem demokrasi amoral yang
menyimpang dari prinsip-prinsip Pancasila itu telah ”dikukuhkan” oleh Mahkamah
Konstitusi.

21. Yang jadi pertanyaan: Salahkah demokrasi ala pemilu Indonesia itu? Jawabnya panjang!
Demokrasi, sejatinya adalah ”barang yang amat mahal dan mulia”. Karena itu, para filsuf
Yunani menyatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei). Persoalannya,
rakyat yang mana? Socrates enggan suaranya dalam demokrasi disamakan dengan suara
rakyat jelata.
Bagi Socrates, rakyat yang ”memilih” wakil-wakilnya dalam pemilu hanyalah rakyat yang
berpengetahuan, dapat dipercaya, dan tidak bisa disuap. Dalam bahasa pemilu Indonesia
adalah rakyat yang menolak politik uang. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam al-
Sulthaniyah menyatakan bahwa rakyat yang boleh ikut dalam ”pemilu” harus mempunyai
beberapa kategori, yaitu alim (berilmu), adil, dan arif (bijaksana). Jika tidak memenuhi
kriteria itu, mereka tidak layak punya hak pilih.
Dari perspektif itulah, para founding fathers Republik ini merumuskannya dalam sistem
demokrasi Pancasila. Yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi seperti itu, jelas tidak melibatkan seluruh rakyat
seperti demokrasi yang dilaksanakan dalam pemilu baru lalu. Kata hikmah dan
musyawarah— keduanya berasal dari Alquran dan tidak sepadan dengan kata demokrasi—
menisbahkan orang-orang yang dipilih dan memilih adalah orang-orang pilihan.
Jadi, pilihannya adalah memilih orang terbaik di antara yang baik—bukan memilih orang
terbaik di antara orang-orang yang buruk (atau orang-orang paling tidak buruk di antara
orang-orang yang buruk). Dalam konteks inilah, misalnya, Islam pada zaman dulu tidak
memberikan hak pilih kepada perempuan dan budak belian. Ini karena pada zaman dulu
perempuan masih menjadi manusia kelas dua dan budak adalah manusia yang tidak punya
kebebasan. Di zaman sekarang, persoalannya jelas berbeda.
Kaum perempuan sudah terdidik dan tidak lagi menjadi manusia kelas dua, sementara
perbudakan telah dilarang PBB. Dengan demikian, kategori alim, adil, dan bijak dalam
demokrasi bersifat lintas gender, etnis, dan ras. Lagi-lagi persoalannya, apakah rakyat
Indonesia sudah memenuhi tiga kriteria tersebut sehingga hak pilihnya memenuhi standar
sebagai vox dei? Jika melihat bagaimana hebatnya permainan politik uang dalam Pemilu
2014, jelas bahwa vox populi bukanlah vox dei. Kita tahu, suara Tuhan selalu mengacu
kepada kebenaran, keadilan, dan kearifan.
Tapi suara rakyat Indonesia? Politik uang masih menjadi penentu. Demokrasi seperti ini jelas
tidak kredibel dan mudah termanipulasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations)
dalam penelitiannya di negara-negara yang menganut sistem demokrasi mencatat beberapa
indikator ekonomi dalam keberlanjutan demokrasi di suatu negara. Menurut PBB, ambang
batas bagi kelangsungan demokrasi di suatu negara adalah jika pendapatan per kapita
penduduknya per tahun mencapai USD6.600 (sekitar Rp70 juta).
Pada kondisi tersebut, kelangsungan demokrasi cukup terjamin. Probabilitas kebangkrutan
demokrasi hanya 1/500 (0,2%). Tapi jika income per kapitanya antara USD3.000– 5.000,

22. demokrasi itu hanya berlangsung 18 tahun. Lebih jauh lagi, jika USD1.000–1.500, demokrasi
itu hanya akan bertahan 8 tahun. Dengan demikian, sebuah negara yang ingin menerapkan
demokrasi secara simultan, minimal pendapat rakyatnya Rp5.750.000 (USD550) per bulan.
Berarti per hari, USD18,3. Kondisi ini jelas jauh sekali bila diterapkan di Indonesia.
Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga
tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besaran pengeluaran per orang
(per tahun/bulan/ hari) sebagai bahan acuan. Kriterianya sebagai berikut.
Pertama, Orang Tidak Miskin (OTM), yaitu mereka yang pengeluaran per bulan lebih dari
Rp350.610. Kedua, Orang Hampir Tidak Miskin (OHTM): pengeluaran per bulan antara
Rp280.488–350.610. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa. Ketiga, Orang Hampir Miskin
(OHM), dengan pengeluaran per bulan Rp233.740– 280.488.
Jumlahnya mencapai 30,02 juta. Keempat, Orang Miskin (OM), dengan pengeluaran per
bulan di bawah Rp233.740. Jumlahnya mencapai 31 juta. Dan kelima, Orang Sangat Miskin
(OSM). Tidak ada kriteria berapa pengeluaran OSM per hari, tapi jelas jauh di bawah
Rp233.740 per bulan.
Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 15 juta. Berdasarkan data-data di atas, keluarga
miskin di Indonesia sangat besar. Jumlahnya melebihi 100 juta jiwa. Lebih dari separuh
jumlah pemilih dalam Pemilu 2014 yang 185 juta. Melihat gambaran di atas, politik uang
sulit dihindarkan.
Bagi orang miskin, kebutuhan perut jelas lebih penting dari kebutuhan politik. Dari fenomena
itu, apakah demokrasi amoral tersebut akan diteruskan di tahun-tahun mendatang? Jika ya,
tanpa ada perbaikan ekonomi, Indonesia justru akan makin terpuruk karena tercebur dalam
demoralisasi demokrasi.
Jika tidak, sekaranglah saatnya semua stakeholders—baik di legislatif, eksekutif, dan
yudikatif—harus bekerja keras untuk membangun bangsa dan negara. Jika pendapatan per
kapita rakyat sudah mencapai minimal Rp6 juta per bulan dan pendidikan merata, minimal
SLTA, di seluruh Indonesia—maka harapan maju bersama demokrasi menjadi sesuatu yang
rasional. Tapi jika tidak, tunggulah saatnya kehancuran demokrasi. Demokrasi hanya tinggal
nama! Isinya demoralisasi.
M BAMBANG PRANOWO
Guru Besar UIN Jakarta/Rektor Universitas Mathla’ul Anwar, Banten

23. Anak & kekerasan seksual
Koran SINDO
Sabtu, 17 Mei 2014
KEKERASAN seksual terhadap anak-anak sering terjadi karena yang melakukan juga
adalah orang yang dekat dengan anak sehingga jarang sekali kejadian ini dilaporkan karena
adanya salah persepsi bahwa hal ini dilakukan untuk menutupi aib.
Data dari Komnas Perlindungan Anak di semester I tahun 2013 menunjukkan ada 1.032
kekerasan anak di Indonesia dimana 52% atau 535 kasus adalah kekerasan seksual, 28%
kekerasan fisik dan 20% kekerasan psikis atau emosional. Fenomena ini seperti gunung es,
jumlah kekerasan anak yang sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Kejadian
yang menimpa seorang anak TK yang mendapat kekerasan seksual di sekolah bertaraf
internasional sangat menyakitkan hati dan menggelorakan kemarahan semua orangtua.
Saya sangat kagum dan bersimpati kepada ibu sang anak yang berani untuk melaporkan
kejadian yang dialami anak pertamanya. Sang ibu mengatakan “anak saya adalah pahlawan”,
sang ibu pun adalah seorang pahlawan bagi anaknya, dan pahlawan bagi anak-anak lain yang
terhindar dari pelecehan seksual sebagai dampak positif dari keberanian sang ibu melaporkan
musibah yang tak terkirakan besarnya.
Untuk menghindarkan keluarga dari hal serupa, maka ada beberapa hal yang harus orang tua
lakukan dan waspadai.
Orang tua harus mempu membangun kesehatan emosi anak. Ada beberapa hal yang harus
diperhatikan. Pertama, bangun kedekatan emosional. Pastikan anak mendapatkan perhatian
optimal dari kedua orang tua. Dan anak merasa nyaman untuk berbicara apa saja tanpa
perasaan takut untuk dihakimi, disalahkan, diperbaiki, diabaikan dan dimarahi. Kedua, dialog
dan dua pilihan. Usahakan untuk selalu membuka dialog dengan anak dan memberikan dua
pilihan sehingga anak terbiasa membuat pilihan. Ketiga, dukung penuh anak.
Berikan anak anda dukungan penuh baik untuk urusan sekolah maupun kegiatan di luar
sekolah. Tunjukkan Anda mempunyai minat atas kegiatan anak-anak dan Anda pun membina
hubungan baik dengan guru, counsellor, coach dan pengasuh anak-anak. Keempat, ajarkan
anak ekspresikan emosi negatif. Biasakan anak anda untuk mengekspresikan emosi
negatifnya, kalau dia marah biarkan dia marah dengan cara yang benar, kalau dia takut
biarkan dia menyampaikan perasaan takutnya. Hindari melarangnya dengan mengatakan
“Kamu anak laki, anak laki harus berani tidak boleh takut!” Kelima, sayangi anak secara
total.

24. Dengan memberikan anak Anda pelukan, ciuman dan belaian yang hangat sehingga anak
merasa diterima dan dicintai apa adanya. Berikan pula pujian pada tempat dan waktu yang
tepat dan secara spesifik fokus pada usaha anak.
Selain itu anak harus diajarkan teknik melindungi diri (guideline prevention from sexual
abuse). Ketika anak berusia tiga tahun, anak sudah mulai bisa diajarkan untuk menjaga diri
dengan memberitahu bagian tubuh khusus atau pribadi yang harus dilindungi dengan baik
dan tidak boleh dipegang secara tidak senonoh oleh orang lain.
Berikut teknik yang bisa anda terapkan. Pertama, gunakan nama yang sebenarnya untuk
bagian tubuh. Orangtua jangan menyebut bagian tubuh pribadi/private dengan istilah yang
dibuat-buat misal, untuk anak laki “burung” dan anak perempuan dompet. Karena hal ini
hanya membuat anak merasa ada sesuatu yang aneh atau memalukan tentang bagian
tubuhnya. Kedua, ajarkan anak untuk mengenal tiga jenis sentuhan, yaitu: sentuhan baik
misal menepuk pundak dan high five, sentuhan kasar misal memukul, menendang dan
sentuhan rahasia seperti memegang vagina, penis, payudara dan sebagainya atau diminta
untuk memegang, menyentuh bagian pribadi dari orang lain.
Ketiga, tidak ada rahasia dengan orang tua. Ajarkan pada anak bahwa apapun boleh
diceritakan kepada Anda dan artinya ini adalah bahwa tidak ada rahasia antara anak-anak dan
orang tua. Jika ada orang lain yang meminta anak untuk merahasiakan sesuatu artinya orang
tersebut bukan orang baik. Keempat, menghargai dan melindungi diri. Adalah penting untuk
mengajarkan anak untuk menghargai orang yang lebih tua/guru dsb dan sekaligus ajarkan
anak juga untuk bisa mengatakan tidak dan teriak keras keras jika ada yang berusaha
menyentuh bagian pribadi dari tubuhnya.
Kelima, berikan pertanyaan dengan spesifik. Hindari pertanyaan yang membuat anak anda
menjawab dengan jawaban “ya” atau “tidak.” Ketika anak anda belum mau menjawab hindari
untuk memaksa.
Mengajarkan anak anda untuk tidak bicara dengan orang yang tidak dikenal atau dalam
bahasa English “don’t talk to stranger” itu diperlukan. Namun hal ini tidak cukup karena 90%
pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dekat yang terdiri dari 30% adalah
pihak keluarga dan 60% adalah orang yang dikenal baik oleh anak dan hanya 10% adalah
orang asing yang tidak dikenalnya.
Berikut adalah hal yang orangtua seharusnya orangtua lakukan. Pertama, periksa rekam jejak
orang-orang yang akan berada dekat anak anda seperti pengasuh/perawat, pembantu dan
supir. Kedua, ketika anak bercerita kalau dia menjadi favorit guru dan merasa disayang, anda
harus waspada. Ketiga, perhatikan jika ada pihak yang sudah dewasa tetapi senang
berperilaku seperti anak-anak dan meluangkan waktu lebih banyak dengan anak-anak
daripada dengan orang seusianya. Keempat, ketahuilah bahwa kebanyakan pelaku kekerasan
seksual pada anak adalah laki-laki.

25. Di mana korban bisa saja anak laki dan perempuan. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual ini
juga mengalami kekerasan di masa lalunya dan bisa kekerasan fisik, emosional dan seksual.
Kelima, ketika anak Anda menunjukkan perubahan perilaku, misal seperti takut ke sekolah,
atau mimpi buruk, sering marah dan ketakutan dan tidak mau ditinggal sendiri, segera
luangkan waktu untuk lebih melakukan observasi. Lakukan dialog dengan anak melalui
pendekatan cerita tanpa memaksa dan menakut-nakuti.
Luangkan waktu untuk menemaninya mandi dan melihat bagian-bagian tubuh dan jika ada
yang mencurigakan lebih baik Anda ajak untuk pemeriksaan lebih jauh ke dokter anak dan
jika terbukti anak Anda mengalami korban kekerasan seksual, segeralah untuk melakukan
konseling dengan ahlinya supaya anak Anda terbebas dari trauma tersebut. Pelaku kekerasan
seksual ada di mana-mana dan kita sebagai orang tua tidak selalu bisa mengontrol anak setiap
saat. Yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi anak supaya anak bisa melakukan
perlindungan diri dengan baik sehingga tidak menjadi korban. Dan lebih baik kita mencurigai
hal yang sepertinya tidak wajar dan salah “false positive” dari pada merasa semuanya aman
dan baik dan ternyata kita salah.
HANNY MUCHTAR
Darta-EI Parenting Consultant, PSYCH-K Practitioner, Vancouver, Kanada

26. Gunung kembar
Koran SINDO
Minggu, 18 Mei 2014
SEJAK beberapa tahun terakhir, Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia Jakarta
(biasa dikenal dengan singkatan UPI YAI), tempat saya bekerja selepas pensiun sebagai PNS,
mengundang seorang psikolog bangsa Prancis Dr Roseline Davido untuk mengembangkan,
meneliti, dan memublikasikan sebuah tes psikologi baru yang diciptakan Dr Davido sendiri
dan diberi nama tes CHaD (Children Hands that Disturb).
Intinya, tes ini adalah tes menggambar. Peserta diminta membuat gambar yang paling sering
dilakukannya semasa kecil dan sesudah itu membuat lagi dua gambar tangan. Yang satu
tangan yang normal dan yang satu lagi tangan yang mengganggu. Dari hasil tes itu kemudian
dianalisis kepribadian orang yang bersangkutan. Saya tidak akan membahas tes ini karena
terlalu teknis. Tapi ketika Dr Davido untuk pertama kali (pada tahun 2010) mencobakan tes
itu di kalangan dosen-dosen psikologi di UPI YAI dan meminta peserta menggambar yang
paling sering digambar semasa kecil, semuanya menggambar ... gunung!!!
Lebih spesifik lagi, gunungnya kembar, terus ada matahari di tengahnya, ada sawah, dan ada
yang menambahkan awan, burung, pohon kelapa, jalan atau sungai. Betapa terkejutnya Dr
Davido karena selama puluhan tahun beliau mengambil tes ini di seluruh dunia, baru pertama
kali ini beliau mengalami pengalaman seperti itu. Awalnya beliau menyangka para dosen itu
saling mencontek. Saya sampaikan bahwa itu bukan nyontek, tetapi tipikal gambar orang
Indonesia kalau diminta membuat gambar semasa kecil. Beliau tidak percaya begitu saja,
tetapi setelah melihat gambar-gambar yang dibuat oleh mahasiswa, siswa-siswa SMA,
bahkan narapidana dan mantan teroris, semuanya sama saja menggambar gunung kembar
(bahkan saya yakin Anda sendiri pun akan melakukan hal yang sama), barulah beliau
percaya.
Pertanyaan berikutnya dari Dr Davido adalah bagaimana bisa orang se-Indonesia
menggambar gunung semua? Apa ada hubungannya dengan banyaknya gunung yang meletus
akhir-akhir ini? Tidak juga, jawab saya. Itu adalah hasil indoktrinasi dalam pendidikan
menggambar sejak saya masih di sekolah dasar (dulu: sekolah rakyat), yang masih
berlangsung sampai hari ini.
Guru menggambar selalu mencontohkan di papan tulis gambar gunung kembar, lengkap
dengan aksesorinya (matahari dan sawah serta jalan atau sungai). Semua murid pun disuruh
meniru gambar itu dan semuanya dapat nilai 8. Bahkan bukan itu saja, kata saya kepada Dr
Davido. Cobalah Anda minta mereka menggambar bebek, pasti semua bebek Indonesia

27. menghadap ke kiri karena bebek itu digambar dari angka 2 (dua) yang ditambah dengan
paruh, badan, sayap, ekor dan jadilah bebek. Untuk menggambar bebek yang menghadap ke
kanan, orang Indonesia akan kesulitan karena tidak ada angka dua yang menghadap ke kanan.
Semua orang Indonesia menggambar gunung kembar! Tidak ada yang menggambar gasing,
rumah, adiknya, atau ayam di belakang rumahnya karena yang diajarkan hanya menggambar
gunung, jadi tahunya ya hanya menggambar gunung (atau bebek menghadap ke kiri). Itulah
gambaran pendidikan formal Indonesia. Hanya disuruh meniru dan mencontoh. Tidak ada
peluang untuk berpikir sendiri, untuk kreatif, apalagi mengkritik.
Pada suatu waktu guru bahasa Inggris saya di SMP berhalangan mengajar untuk beberapa
lama. Yang menggantikan adalah guru menggambar dan dia mengucapkan “school” dengan
pronounciation “syuul”. Kalau ada yang mencoba pronounciation yang benar dimarahi, harus
“syuul”, kata bapak guru menggambar. Maka repotlah ibu guru bahasa Inggris, ketika dia
sudah mengajar lagi untuk meluruskan kembali pronounciation seluruh murid kelas 1 yang
telanjur mengucapkan “syuul” seperti orang bersiul.
Celakanya, kebiasaan untuk mengindoktrinasi murid (dalam bahasa kerennya “peserta didik”)
dalam pendidikan formal bukan perbuatan bapak guru menggambar saya saja atau beberapa
orang guru saja, melainkan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem
pendidikan di Indonesia. Sistem ujian nasional (UN) adalah contohnya.
Sudah jelas UN ditolak oleh Mahkamah Agung (berkas perkara Nomor Register 2596
K/PDT/2008) dengan alasan pemerintah lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia
(HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi
korban UN. Tapi pemerintah terus saja melakukannya dengan berbagai argumentasi
tandingan. Kalau pemerintah sendiri sudah tidak menaati hukum, jangan heran kalau bangsa
ini menjadi kadarkum (kadang sadar, kadang kumat atas hukum)! Maka lihatlah hasil
pendidikan kita.
Beberapa siswa bunuh diri gara-gara tidak lulus UN dan takut dimarahi atau mengecewakan
orang tuanya atau malu sama teman-temannya. Sekolah-sekolah menyelenggarakan salat
hajat. Diorganisasi oleh para guru dan wajib diikuti seluruh murid kelas III. Orang tuanya pun
dihadirkan untuk menerima sungkem dari anak-anak mereka masing-masing. Hasilnya,
bukan menenangkan pikiran atau menambah kepercayaan diri, tetapi tetap saja berlangsung
pencontekan, tetap saja soal-soal ujian bocor, HP-HP dirampas karena berisi bocoran kunci
jawaban, bahkan guru-guru dan petugas UN terlibat.
Berapa pun polisi dikerahkan untuk menjaga kerahasiaan UN, tetap saja terjadi kebocoran
karena kebocoran bukan karena amplop soal disobek, segel dicopot atau gembok digergaji,
tetapi karena rencana membocorkan sudah melekat di benak beberapa guru dan petugas UN
itu sendiri sehingga banyak sekali modus operandi pembocoran yang bisa dilakukan. Tentu
saja polisi tidak bisa membedah benak orang yang dicurigai satu per satu.

28. Audria, cucu saya yang baru saja bergembira seusai UN, mengomel karena mendengar isu
bahwa UN akan diulang gara-gara bocor. Dia bilang dengan wajah yang sangat marah,
“Mengapa mereka yang salah, kami yang harus menanggung bebannya?” Sama sekali tidak
salah keputusan MA bahwa pemerintah telah melanggar HAM Audria dan seluruh siswa
kelas III SMP yang sudah dirugikan. Tapi, lebih dahsyat lagi, sistem UN telah mencetak
manusia-manusia yang bisanya cuma menggambar gunung kembar.
SARLITO WIRAWAN SARWONO
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

29. Kebiri Membuat Predator Lebih Keji
Andai tidak tertangani secara memadai, anak-anak korban kekerasan seksual bisa menderita
sepanjang hayat.
Sedangkan pelaku, dengan segala tabiat rusak yang ada pada dirinya, maksimal hanya akan
nelangsa selama lima belas tahun. Jika pelaku adalah orang dekat korban, ia akan
memperoleh bonus sepertiga masa hukuman, berarti total dua puluh tahun menjadi penghuni
penjara. Betapa tidak adilnya! Begitu masyarakat membatin. Lalu muncullah harapan agar
Undang-Undang Perlindungan Anak direvisi, termasuk mengubah ancaman ”maksimal lima
belas tahun penjara” menjadi ”minimal lima belas tahun penjara” bahkan ”hukuman mati”.
Bertitik tolak dari fakta bahwa hingga kini tidak ada penawar yang mujarab untuk mengubah
pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan itu berarti para predator sangat mungkin
mengulangi kebiadaban mereka pascapemenjaraan, hukuman mati memang sewajarnya
dijadikan sebagai opsi sanksi pidana. Sayangnya, hingga kini belum ada preseden penjatuhan
hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di negara mana pun.
Di negeri ini, yang segala sesuatunya seakan harus menunggu ”keteladanan” dari negeri lain,
hampir musykil ada kepercayaan diri untuk menetapkan hukuman mati sebagai ancaman
sanksi yang dikenakan pada penjahatpenjahat seksual. Belum lagi jika dikait-kaitkan ke isu
hak asasi manusia; jangan harap ada penyemburit yang ditembak mati betapa pun sudah
memangsa ratusan anak.
***
Pendekatan kognitif-perilaku yang berdasarkan riset memiliki sejumlah keunggulan, pada
kenyataan membutuhkan biaya teramat sangat besar karena harus disertai pengelolaan
terhadap aspek ekonomi, sosial, dan berbagai sisi kehidupan lain si pelaku kekerasan seksual
terhadap anak. Padahal, ketimbang mengalokasikan dana sedemikian tinggi untuk pelaku,
lebih tepat apabila uang tersebut dianggarkan untuk merehabilitasi korban kanak-kanak.
Kemungkinan menjatuhkan hukuman kebiri pun digaungkan dan banyak diangguki.
Sejumlah negara sudah memberlakukan sanksi tersebut. Pengebirian merupakan bagian dari
tren global berupa semakin beratnya hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap
anak, khususnya apabila pelaku melancarkan tindakan kejamnya berulang kali,
memviktimisasi banyak anak, dan merupakan figur yang sejatinya tumpuan kepercayaan

30. korban. Pengebirian pelaku kejahatan seksual terhadap anak, baik berbentuk perusakan
hormon seksual maupun pemotongan organ seksual, patut didukung bulat.
Itu karena kebiri merupakan tindakan nyata berupa pengekspresian amarah dan kesumat
publik, utamanya korban dan keluarganya, terhadap pelaku. Tetapi, lain perkara kalau kebiri
dilakukan dengan ekspektasi bahwa pelaku akan sertamerta menghentikan aksi kejamnya.
Bayangkan pelaku berasalmuasal dari status sebagai korban yang juga pernah mengalami
penganiayaan seksual semasa kecil. Di dalam dirinya berkecamuk gumpalan perasaan, mulai
dari murka, hina, dan tak berdaya. Terposisikan sebagai sosok inferior, si korban—sadar
maupun tidak—tumbuh dengan obsesi yang menggelayut di benaknya untuk menggeser
dirinya ke kedudukan superior.
Cara kompensatoris yang pelaku ambil ternyata sama bejatnya: ia empaskan anak-anak lain
ke posisi sebagaimana yang pernah ia alami. Itu berarti, tatkala perkosaan maupun ragam
kekerasan seksual lain pelaku demonstrasikan terhadap para korbannya, sensasi seksual—
setidaknya—bukan motif utama. Penganiayaan seksual, pada saat yang sama, juga muntahan
berbagai muatan perasaan negatif tadi. Dengan kata lain, perilaku semisal semburit memang
bersifat seksual, namun motif di balik kelakuan tersebut bukan seksual. Begitulah gambaran
mysoped, salah satu tipe pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dirumuskan oleh
Sharon Araji (2000).
***
Kompleksitas seperti itulah yang, menurut saya, tidak bisa dijangkau lewat hukuman kebiri.
Pengebirian kimiawi, yakni menyuntikkan zat tertentu ke dalam tubuh pelaku agar hormon
seksualnya rusak, bisa menghilangkan dorongan seksualnya. Pelaku pun, katakanlah, tidak
lagi memiliki minat untuk melakukan kontak seksual dengan siapa pun, tak terkecuali dengan
anak-anak.
Namun, ketika hasrat seksual mati, tidak berarti bahwa segala perasaan negatif tadi juga
sertamerta padam. Justru sebaliknya; pengebirian dapat menimbulkan ekses berupa efek
brutalisasi (brutalization effect). Api dalam jiwa pelaku kian berkobar-kobar. Pengebirian
laksana deja vu—pelaku merasa dibanting ke posisi inferior kembali. Dengan begitu, alih-
alih berpembawaan lebih tenang dan terkendali, pelaku yang sudah dikebiri malah berpotensi
menjadi penjahat yang jauh lebih brutal lagi. Selepas raganya meninggalkan gerbang penjara,
ia akan mencari cara-cara baru guna membuncahkan afeksi-afeksi negatifnya yang kini hidup
lebih buas.
Pengebirian, dengan demikian, tidak hanya gagal mengantisipasi potensi kebahayaan pelaku
yang berlipat ganda, tetapi justru menstimulasi kemungkinan pelaku mengembangkan aksi-
aksi kejahatan dalam variasi lain. Bukan hanya anak-anak yang menjadi incaran serangan
agresif pelaku, siapa pun kemudian berpeluang mengalami viktimisasi. Atas dasar itulah,
seandainya— sekali lagi—hukuman mati tetap tidak mungkin dikenakan terhadap para
pelaku kekerasan seksual terhadap anak, patut dipertimbangkan untuk memberikan rajah

31. khusus pada bagian tubuh pelaku yang terbuka.
Juga patut diberikan kode khusus pada kartu kependudukan pelaku. Langkah-langkah
tersebut memang tidak lantas membuat pelaku berubah watak. Tetapi, inisiatif sedemikian
rupa akan membatasi ruang gerak pelaku, sekaligus mempermudah masyarakat untuk
mengidentifikasi titisan iblis yang bergentayangan di sekitar mereka.
REZA INDRAGIRI AMRIEL
Psikolog Forensik, Alumnus The University of Melbourne, Anggota World Society of
Victimology

32. Bargaining Nationalism
Koran SINDO
Selasa, 20 Mei 2014
INILAH pertanyaan dasar (juga hipotesa) yang sering saya ajukan di balik bangunan historik
negara Indonesia kita: apakah benar modernitas bangsa kita sebagai negara dibentuk oleh
sebuat spirit juga gagasan yang bernama ”nasionalisme”.
Saya memulai jawaban hipotetik saya dengan semacam kesangsian, ada hal atau faktor lain
yang jauh lebih kuat dimiliki oleh bangsa ini sehingga mereka (merasa perlu, harus, bahkan
niscaya) bersatu untuk membentuk identitas baru sekaligus melawan apa yang disebut dengan
kolonialisme. Faktor itu, dengan seluruh kemampuan analitik plus keyakinan, adalah apa
yang kita sebut -dan kerap kita curigai justru sebagai potensi penghancur kesatuan dan
nasionalisme itu sendiri- dengan (identitas) lokal atau kedaerahan.
Apa yang saya maksud ini adalah sebuah satuan-satuan kultural yang telah menciptakan,
merawat dan mengembangkan adab(t) dan tradisinya masing-masing selama ratusan bahkan
ribuan tahun di wilayahnya masing-masing di seluruh wilayah Nusantara. Apa yang menjadi
niat dan tujuan dasar dari tumbuhnya organisasi-organisasi lokal (daerah) bersifat modern,
seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Sumataranen Bond hingga
Sekar Rukun dan Pemuda Kaum Betawi adalah kumpulan anak-anak muda yang memiliki
semangat (dan tujuan memuliakan budaya) kedaerahan.
Bahkan Budi Utomo (BU) yang didirikan pada awalnya pun pada akhirnya harus mengambil
bentuk sejatinya sebagai organisasi priyayi Jawa yang memang menjadi golongan pendiri dan
elite pengurusnya. Kenyataan itu menggambarkan, gerakan awal di negeri ini dimulai oleh
sebuah kesadaran yang pada mulanya bukanlah politik, tapi pada masalah-masalah praktis
kesehatan, perdagangan (ekonomi) -seperti Sarekat Islam, yang notabene primordial Jawa
dan Islam- dan terutama pada dimensi adab dan tradisi lokal mereka; apa yang kita sebut
dengan sebutan: kebudayaan.
Pada intinya, semua organisasi itu adalah gerakan (yang bersemangat/berdimensi)
kebudayaan. Tidak ada politik apalagi dalam bentuk modern (demokratisnya) yang bernama
partai, terlibat dan bermain di tahap awal ini. Kecuali ketika infiltrasi gagasan baru dari Eropa
yang mendesakkan universalisme sebagai basis melihat eksistensi manusia, sebagai gagasan
dasar dari apa yang kita sebut kemudian sebagai ”human rights", ”liberalisme” juga
”demokrasi” itu sendiri, dilakukan oleh beberapa orang asing yang konon ”pro pergerakan”
seperti Douwes Dekker, Snevliet, atau rekanan mereka macam Soewardi yang ngotot

33. menyeret BU menjadi gerakan politik dengan menentang Gunawan Mangunkusumo yang
berkeras menetapkan BU dalam khittah-nya sebagai pergerakan pendidikan dan kebudayaan.
Maka tidaklah mengherankan bila milestone kedua dari sejarah pergerakan dan dibangunnya
negara modern (republik) ini, dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, tidak
hanya dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda kedaerahan di atas, dan hampir tiada
organisasi apalagi partai politik, tapi juga sebenarnya bukanlah sebuah petanda dari sebuah
revolusi (pemikiran dan gerakan) politik, tapi lebih tepat sebagai sebuah manifesto
kebudayaan pertama dan sesungguhnya, yang tentu saja sangat berbeda karakter, sifat dan
asal-usulnya dengan istilah yang sama yang pada tahuan 1966.
Kebudayaan yang Dirampok
Kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya-budaya lokal yang memencar hingga 700-an varian
di seluruh pelosok negeri kita, sesungguhnya adalah pondasi ideal(istik) dari bangunan
kebangsaan dan kenegaraan (modern) kita. Kearifan adat(b) dan tradisi itulah yang
memunculkan rasa dan kebutuhan akan persatuan berbasis pada realitas historis ribuan tahun
mereka di kawasan ini, realitas yang menyadarkan mereka bahwa keberadaan yang satu
ditentukan oleh juga keberadaan (dan nasib) dari yang lainnya. Situasi interdependensial yang
multikultural itu adalah keniscayaan sejarah, geografis dan kebudayaan yang tidak
terelakkan.
Pergolakan modern yang terjadi di seluruh dunia, sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad
ke-20, dari Turki hingga Mesir, dari India hingga Cina, hanyalah momentum global dimana
kebutuhan ”persatuan” itu mengental dan mengeras menjadi pergerakan. Keniscayaan ini
jauh lebih masuk akal dan fundamental ketimbang alasan masuknya gagasan nasionalisme
sebagai ide pemersatu dan pembentukan negara modern Indonesia. Menurut sejarah yang kita
tahu bersama, nasionalisme adalah barang baru yang dibawa oleh agen-agen Barat dan para
cendekiawan/intelektual lokal yang belajar di Barat.
Betapa pun sebenarnya ide itu sudah didiseminasi lebih dulu secara lebih terbatas oleh
pelajar-pelajar Islam Nusantara di wilayah Arab (terutama Magribi), gagasan baru sama
sekali ini tidaklah mungkin mengalami internalisasi di kalangan seluruh rakyat Indonesia,
katakanlah dalam jangka tahunan atau belasan tahun. Proses internalisasi budaya atau
pemberadaban di dalam tradisi-tradisi yang ada di Indonesia selalu melewati proses yang
sangat panjang, bisa ratusan bahkan ribuan tahun.
Itulah yang terjadi pada budaya-budaya asing yang tercerap dalam budaya lokal kita, seperti
India, Cina, Arab, Persia, Armenia, Yahudi dan sebagainya. Karenanya, hipotesis itu menguat
untuk menyatakan realitas kultural yang telah menjadi adat dan adablah faktor utama lahirnya
persatuan negeri ini. Lebih tegas, kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi pemegang
saham utama dari berdirinya negara atau republik ini. Bukan organisasi apalagi partai politik.
Tapi cara berpikir, sistemik-teoritik-praktik modernlah yang kemudian memberi permisi

34. secara formal dan legal bagi partai politik membeli bahkan merebut saham (kebudayaan atau)
daerah itu untuk menjadi aktor utama dan penerima kue terbesar dari bangunan baru
kebangsaan kita. Sampai hari ini.
Menawar Konspirasi
Berbasis komprehensi sejarah di atas, kini kita mendapatkan diri kita dalam sebuah dekapan -
tepatnya cengkeraman- gagasan yang sebenarnya tidak memiliki akar dalam sejarah
peradaban kita sendiri: nasionalisme dan demokrasi. Gagasan yang diintrodusir oleh afirmasi
kita pada sendi-sendi fundamentalnya tentang kebebasan, universalisme, hak asasi manusia,
dan sebagainya, yang sejak awal abad ditanamkan dengan kuat oleh kepentingan kolonial dan
komprador globalnya.
Tidak mengherankan jika kemudian kita harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain tidak
dalam posisi unik sebagai sebuah bangsa yang memiliki cara berpikir, cara hidup dan sistem
bermasyarakat sendiri, tapi dalam posisi kompetitif dalam sirkuit politik dan ekonomi yang
menggunakan engine, teknologi, rasionalitas bahkan ukuran-ukuran yang sama (universal).
Sejak awal, republik ”nasionalistis” ini harus melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan
kekuatan-kekuatan ”nasionalistis” lain, tanpa mampu mengedepankan unikum atau alternatif
peradaban kita sendiri.
Dapat Anda bayangkan bagaimana nasionalisme tawar-menawar (bargaining nationalism) itu
mendapat bentuk dan praktisnya di masa kini. Pada apa dan siapa yang kita melakukan
bargain itu? Bagaimana proses dan isi tawar-menawarnya? Apa kemungkinan-kemungkinan
hasilnya? Apa yang sebenarnya hasil-hasil yang pernah ditelurkan oleh pemimpin-pemimpin
bangsa/negara kita dulu? Apa yang akan terjadi pada pemimpin kita di masa depan (yang
dekat) ini?
Seorang host sebuah untuk acara diskursif tentang hukum di sebuah stasiun TV nasional
mengutip ucapan J Edgar Hoover, guru besar intelijen AS dan pendiri FBI, bahwa "...(bahkan
Boediono dan Sri Mulyani, dua pejabat tinggi keuangan kita yang diminta jadi saksi
pengadilan atas kasus Bank Century) tidak menyangka bahwa mereka berhadapan dengan
konspirasi besar..." juga ternyata, (pemimpin) negeri ini harus menghadapi kekuatan yang
sama -bahkan lebih besar- untuk bargaining ide(ologi) nasionalisme dengan kepentingan-
kepentingan pragmatis yang tampak begitu kritis dan mendesak. Apa atau siapa yang akan
dikorbankan, tingkat keluasan imajinasi Anda yang akan menjawabnya.
RADHAR PANCA DAHANA
Budayawan

35. Ironi Kekerasan Seksual pada Anak
Koran SINDO
Selasa, 20 Mei 2014
DUA bulan terakhir ini tema pelecehan seksual terhadap anak terus mengemuka. Topik ini
menjadi perbincangan menarik di media massa, baik nasional maupun lokal. Sebab, belum
tuntas kasus pedofil yang melibatkan satu anak TK/PAUD Jakarta International School (JIS)
sebagai korbannya (dan ada indikasi korban lebih dari satu), kini publik kembali terperangah
akibat ulah bejat Andri Sobari, alias Emon, remaja asal Sukabumi yang melakukan sodomi
terhadap lebih dari 100 anak.
Kasus pelecehan seksual terhadap anak sejatinya bukan berita yang benar-benar baru,
melainkan setiap tahun terjadi. Kasus Robot Gedek pada tahun 1995 yang telah melakukan
kejahatan seksual kepada 12 anak dan memutilasi korbannya membuktikan bahwa kasus
seperti ini sudah lama terjadi. Sayangnya, problem tersebut selama ini masih minim
publikasi, perhatian, serta upaya pencegahan dari banyak pihak, tak terkecuali dari elemen
pemerintah.
Hingga kini pun tema-tema mengenai perlindungan anak masih menjadi opini yang
tersubordinasi dibanding kisruh politik dan pemberitaan korupsi yang tak produktif.
Nomenklatur perlindungan anak yang telah hadir melalui undang-undang pada tahun 2002,
baru muncul pada kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dengan nama Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa kita bayangkan di daerah, isu perlindungan anak
masih belum mendapat tempat.
Padahal, aksi penyelewengan seksual terhadap anak-anak trennya mengalami peningkatan
setiap tahun. Menurut data pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), total
kasus pelecehan seksual terhadap anak pada 2011 mencapai 329, tahun 2012 naik menjadi
746 kasus, dan 525 kasus pada 2013. Sementara di tahun ini (hingga triwulan pertama), dari
pengaduan ke KPAI dan laporan media, kasus kekerasan seksual mencapai 459 kasus).
Hasil pantauan KPAI menemukan rata-rata 45 anak mengalami kekerasan seksual setiap
bulannya. Tentu saja, kondisi yang tidak berpihak pada anakanak ini sangat menyayat hati,
terutama bagi para orangtua.
Bukan hanya kekerasan seksual yang mereka alami, melainkan masa depan mereka yang
terenggut karena sakit psikologis. Ironisnya, dalam kondisi yang demikian parah penegakan
hukum kita belum bekerja secara optimal. Bahkan para penyelenggara baru bersikap agresif

36. ketika korban pelanggaran seksual anak mendapat pemberitaan yang masif dari media massa.
Padahal, sejatinya anak-anak memiliki hak konstitusional mendapat perlindungan dari
kekerasan seksual. Hak perlindungan anak tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4
tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sementara dalam pasal 82 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda
paling banyak Rp300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta.
Hukuman ini pun perlu direvisi mengingat kejahatan seksual terhadap anak sangat
membahayakan masa depan anak-anak sekaligus masa depan bangsa ini. Berdasarkan norma
itu, pemerintah dipandang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak
dari kekerasan seksual.
Negara dituntut berperan aktif untuk mewujudkan kondisi sosial yang ramah terhadap
tumbuh kembang mereka. Sebab, anak-anak masih memiliki masa depan yang tidak mustahil
di antara mereka akan memegang estafet kepemimpinan bangsa di masa mendatang.
Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) yang tinggal
sebentar lagi (Juli 2014), diharapkan ada di antara partai politik maupun capres-cawapres
yang menjadikan tema perlindungan anak sebagai salah satu visi dan misi mereka.
Sayangnya, harapan itu masih jauh panggang dari api karena elite politik tampaknya lebih
sibuk bicara koalisi dibanding mengedepankan berbagai problem yang akan mengemuka lima
tahun mendatang. Bahkan, nyaris tidak ditemukan para calon anggota legislatif di pileg
kemarin yang menempatkan problem perlindungan anak sebagai visi perjuangan.
Padahal aksi kekerasan seksual, tindakan asusila, dan penjualan anak terus memekatkan
langit bumi pertiwi. Setiap sudut ruang publik, mulai dari sekolah, bus kota, angkutan umum,
tempat pariwisata, hingga di lingkungan desa sekalipun dinilai tidak aman dari aksi predator
anak.
Tak ayal, bila banyak pengamat pendidikan dan psikolog anak yang menyebut situasi ini
sebagai darurat kekerasan seksual pada anak. Bahkan informasi terbaru menyebutkan, guru
SD berinisial AM asal Samarinda diciduk polisi setempat karena berbuat cabul terhadap 20
murid perempuannya.
Sungguh situasi elegis ini sangat tidak masuk akal, mestinya guru bisa menjadi pengayom
bagi murid-muridnya, bukan justru mematikan masa depan mereka. Dalam kondisi seperti ini

37. ada beberapa hal yang mesti dilakukan.
Pertama, untuk pemerintah tidak cukup bila darurat penyelewengan seksual yang
menempatkan anak-anak sebagai korbannya tersebut disikapi dengan rasa prihatin saja.
Dalam hal ini, pemerintah perlu bertindak tegas terhadap pelaku pedofil anak, meski itu
melibatkan sekolah internasional.
Pemerintah melalui kepolisian diharapkan bisa bekerjasama dengan berbagai elemen sosial
lain untuk membuka kasus secara transparan di depan hukum. Apapun kasusnya jika itu
melibatkan anak-anak sebagai korbannya, maka tidak perlu ditutup-tutupi. Dengan begitu
setiap penyelewengan seksual anak bisa diselesaikan hingga ke akar-akarnya.
Kedua, bagi para guru. Dengan maraknya aksi predator anak di berbagai sekolah, baik di
Jakarta maupun daerah-daerah lain, para stakeholder pendidikan perlu melakukan
pengawasan secara lebih terhadap anak-anak, dengan tanpa mengikat gerak mereka untuk
bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya.
Sementara ketiga, bagi kalangan pendidik dan orangtua berkewajiban memberi bimbingan
kepada anak-anaknya agar tidak suka berdiam diri, bersikap mudah menerima pemberian
orang, atau mengikuti kehendak orang lain yang belum dikenal.
Mereka mesti dirangsang untuk selalu aktif dan mudah berkomunikasi dengan
lingkungannya. Akhirnya, dengan beberapa langkah kecil itu diharapkan kekerasan seksual
yang terjadi di kalangan anak-anak dapat diminimalisasi.
Selain memberi hukuman yang berat terhadap pelaku, para orang tua dan guru juga dituntut
untuk lebih aktif melihat perkembangan anak. Sebab, terungkapnya beberapa kasus pelecehan
seksual di beberapa daerah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa predator pedofil ada di
sekeliling kita. Sungguh situasi yang menyayat hati.
RITA PRANAWATI
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

38. Sistem Kesehatan Nasional untuk Ketahanan Nasional
Koran SINDO
Selasa, 20 Mei 2014
KESEHATAN salah satu pilar pembangunan bangsa. Kesehatan juga memainkan peranan
strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
WHO pada 2000 mendefinisikan bahwa sistem kesehatan merupakan aktivitas yang memiliki
tujuan utama untuk meningkatkan, memperbaiki, atau merawat kesehatan. Dalam
perkembangan para ahli mengganti istilah health system dengan health care system karena
lingkupnya yang sangat bergantung kebijakan suatu negara.
Permasalahan kesehatan di Indonesia tentu membutuhkan upaya-upaya untuk berikhtiar
dalam melakukan rekonstruksi dalam pembangunan sistem kesehatan nasional dengan tetap
berpegang teguh dalam merawat nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan.
Untuk mewujudkan serta menunjang akselerasi pencapaian peran strategis tersebut,
diperlukan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan pilar dari sistem ketahanan
nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 yang menjadi
peta jalan dalam mewujudkan masyarakat sehat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya.
Namun, kondisi saat ini masih memperlihatkan kurangnya political will pemerintah pusat
maupun daerah dalam menjalankan kebijakan kesehatan sesuai yang diamanahkan dalam
UUD (hasil amendemen) Pasal 28H ayat (1).
Konstitusi menjamin hak warganya untuk sehat: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan pada Pasal 34 (angka 3) UUD 1945
dikatakan: ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak”. Itu masih belum memenuhi harapan..

39. Kesehatan saat ini belum sepenuhnya dipandang sebagai unsur utama ketahanan nasional.
Kesehatan belum dianggap sebagai modal utama kelangsungan pembangunan nasional. Cara
pandang dan kepemimpinan yang masih memahami kesehatan sebagai pengobatan saja
(paradigma sakit) dan tanggung jawab sektor kesehatan saja, bukan tanggung jawab semua
sektor, tidak menempatkan kesehatan sebagai mainstream pembangunan nasional.
Kesehatan hanya sebagai ”komoditas politik” dengan membawa konsekuensi
”memanfaatkan” sumber daya manusia bidang kesehatan sebagai komponen di dalamnya
salah satunya dokter.
Mewujudkan ketahanan nasional perlu konsepsi ketahanan nasional yaitu konsepsi
pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi, dan
selaras, yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional.
Dengan kata lain, pada saat kita menyelesaikan masalah keamanan harus ikut dipikirkan
masalah kesejahteraan, demikian pula sebaliknya. Termasuk di sini kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam pembangunan sektor kesehatan. Ketahanan sistem
kesehatan sebuah negara secara tidak langsung sangat dipengaruhi ketahanan sistem
kesehatan di daerah. Indonesia sehat akan tercapai bila terwujud provinsi sehat, provinsi sehat
akan tercapai bila kabupaten/ kota sehat terwujud.
Kabupaten/kota sehat terwujud jika kecamatan/kelurahan/desa sehat tercapai. Dapat
dikatakan bahwa fondasi Indonesia sehat adalah masyarakat sehat di desa/kelurahan yang
digalakkan melalui aktivitas-aktivitas untuk memberdayakan potensi kedaerahan.
Keberhasilan implementasi konsepsi ketahanan nasional sangat bergantung pada kelancaran
pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan normal yang terintegrasi, yang disusun,
direncanakan, dan diprogramkan sesuai politik dan strategi nasional.
Konsep itu harus terjabarkan dalam kebijaksanaan dan strategi daerah yang sesuai situasi,
kondisi, dan konstelasi geografi masing-masing daerah, baik berupa peraturan daerah (perda)
maupun rencana strategi (renstra) daerah.
Persoalan kesehatan sendiri saat ini sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang
pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan
paradigma sehat yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan
preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.
Dokter memiliki peran sentral dalam proses pembangunan kesehatan bangsa ini. Pada dokter
adalah intelektual yang dalam menjalankan profesinya langsung berhadapan atau berada di
tengah masyarakat dibekali nilai profesi yang menjadi kompas dalam segala bidangnya. Nilai
profesi itu antara lain kemanusiaan (humanism), etika (ethics), dan kompetensi (competence).

40. Dokter Indonesia sebagai bagian dari rakyat Indonesia membutuhkan peranan dan
keberadaan negara dalam mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan
mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara seperti masyarakat lain.
Namun, menjadi tanggung jawab negara jugalah untuk dapat mewujudkan rasa keadilan
kepada profesi kedokteran sehingga bersama-sama menempatkan sektor kesehatan sebagai
mainstream pembangunan nasional.
Dalam kerangka inilah dibutuhkan proses rekonstruksi pembangunan nasional yang
menjadikan sistem kesehatan nasional sebagai salah satu pilar utamanya serta menempatkan
kesehatan juga sebagai penopang utama ketahanan nasional dalam mewujudkan Indonesia
Sehat yang Berdaulat.
Hari Bakti Dokter Indonesia Ke-106 yang jatuh pada hari ini menjadi momen yang tepat
untuk mengembalikan kita sebagai bangsa pada konsep kesehatan sebagai pilar utama
ketahanan nasional. Bersama dokter kita membangun bangsa sebagai upaya pencapaian
tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bangsa mewujudkan Indonesia Sehat yang Berdaulat.
DR MOH ADIB HUMAIDI SPOT
Ketua Bidang Organisasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)

42. Kredibilitas Hasil UN
Koran SINDO
Rabu, 21 Mei 2014
HASIL Ujian Nasional (UN) untuk SMA/MA/ SMK secara resmi telah diumumkan pada
Selasa (20 Mei 2014). Tingkat kelulusan SMA/MA mencapai 99,52%, turun jika dibanding
UN 2013 sebesar 99,53%.
Sedangkan tingkat kelulusan SMK adalah 99,90%, turun jika dibanding tahun lalu yang
mencapai 99,94%. Data ini menunjukkan bahwa angka ketidaklulusan UN meningkat. Yang
paling mencolok adalah ketidaklulusan SMK yang jika diangkakan mencapai 1.159 siswa.
Padahal tahun lalu angka ketidaklulusan SMK hanya 601 siswa. Data Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga melaporkan bahwa rata-rata nilai UN SMA
tahun ini adalah 6,12. Nilai ini sedikit lebih rendah dari rata-rata hasil UN tahun lalu yakni
6,32.
Rata-rata nilai UN juga lebih rendah dari rata-rata nilai ujian sekolah yang mencapai 8,39.
Data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sekolah memberikan nilai tinggi saat ujian
sekolah. Karena itu, nilai UN penting sebagai pembanding nilai ujian sekolah. Melihat
capaian hampir 1,7 juta anak SMA yang mengikuti UN, jelas nilai mereka masih sangat
rendah. Karena itu, harus ada intervensi dari stakeholders pendidikan untuk meningkatkan
mutu lulusan SMA.
Variabel terpenting dari keinginan untuk meningkatkan mutu lulusan adalah guru. Peranan
guru sangat penting karena menjadi ujung tombak pendidikan. Bukankah jantung pendidikan
itu selalu ada di kelas? Dan, gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses belajar
mengajar di kelas.
Selain persoalan rata-rata nilai yang rendah, UN tahun ini juga dinodai berbagai kasus
ketakjujuran. Yang lebih menyedihkan, kasus itu melibatkan kepala sekolah (kasek) dan
guru. Pemerhati dan praktisi pendidikan pasti kaget tatkala membaca berita bahwa ada 70
kasek dan guru berkomplot untuk mencuri soal UN.
Kasus memalukan ini terjadi di Kabupaten Lamongan, Jatim. Kasus ini jelas menjadi potret
buram pelaksanaan UN. Tidak tertutup kemungkinan jika kasus ketakjujuran dalam UN SMA
layaknya fenomena gunung es.

43. Artinya, kasus ketakjujuran yang melibatkan kasek dan guru sesungguhnya sangat banyak.
Hanya, kasus-kasus itu luput dari perhatian publik karena belum terendus media. Apalagi
dalam perkembangan penyelidikan aparat kepolisian, kasus pencurian soal oleh kepala
sekolah dan guru itu ternyata berkaitan dengan jaringan joki gosok. Melalui joki gosok dan
jaringannya inilah praktik jual beli kunci jawaban UN menyebar hingga di Surabaya.
Setidaknya ada delapan SMA negeri di Surabaya yang terlibat jaringan joki gosok. Dampak
dari berbagai kasus ketakjujuran itu menyebabkan publik kurang percaya dengan hasil UN.
Kredibilitas hasil UN pun terus dipersoalkan.
Karena itu, sejumlah rektor menolak untuk menjadikan nilai UN SMA sebagai salah satu
komponen penilaian masuk perguruan tinggi negeri. Para rektor menilai hasil UN tidak lagi
mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.
Padahal Mendikbud Mohammad Nuh berulang memerintahkan pada para rektor untuk
menjadikan hasil UN sebagai dasar penerimaan mahasiswa baru. Persoalan ketakjujuran yang
selalu mewarnai pelaksanaan UN secara tidak langsung juga diakui pemerintah.
Itu dapat diamati dari kebijakan Kemendikbud yang mengubah soal UN dari lima paket
menjadi 20 paket. Di samping itu, pengamanan soal UN juga dilakukan superketat. Tidak
cukup pengawas dari kalangan sipil, aparat kepolisian pun dilibatkan untuk menjaga UN.
Pelibatan aparat kepolisian secara masif menunjukkan antisipasi Kemendikbud untuk
menjaga UN dari praktik tidak jujur. Rasanya tidak pernah ada pelaksanaan ujian di negara-
negara lain yang dijaga begitu banyak aparat kepolisian sebagaimana yang terjadi di Tanah
Air. Meski UN telah dijaga aparat kepolisian, praktik tidak jujur tetap terjadi. Itu karena
budaya tidak jujur telah menyebar hampir seluruh bidang kehidupan.
Untuk meniadakan praktik ketakjujuran saat UN, pasti dibutuhkan waktu karena itu terkait
budaya. Meski begitu, Kemendikbud dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil
ujian harus terus berusaha untuk membangun budaya jujur.
Dalam kaitan ini pihak-pihak yang terlibat praktik ketakjujuran harus ditindak tegas. Langkah
inilah yang tampaknya belum dilakukan Kemendikbud. Justru aparat kepolisian yang
kelihatan serius untuk menyelidiki kasus pencurian soal dan peredaran kunci jawaban UN.
Kemendikbud seharusnya terlibat aktif menyelesaikan kasus ketakjujuran UN. Jika perlu, ada
pemberian sanksi keras misalnya pemecatan kepada kasek dan guru komplotan pencuri soal
UN.
Langkah ini penting agar menjadi pelajaran bagi kasek dan guru lain. Di samping pemberian
sanksi yang bersifat personal, sanksi seharusnya juga diberikan pada sekolah. Apalagi jika
dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa sekolah telah melakukan pembiaran terhadap
praktik ketakjujuran.

44. Dalam hal ini sanksi pada sekolah dapat berupa penurunan status akreditasi. Pengalaman
negara-negara maju seperti Singapura layak dijadikan referensi. Negeri jiran Singapura telah
menerapkan sanksi penurunan status akreditasi bagi sekolah yang tidak jujur saat UN.
Hukuman ini ternyata sangat efektif untuk meminimalkan praktik ketakjujuran. Apalagi
tindakan itu kemudian diikuti dengan ekspose ke media. Sekolah mana pun akan takut jika
diumumkan ke media telah melakukan praktik ketakjujuran saat UN.
Jika langkah tersebut dicontoh Kemendikbud, rasanya akan memberikan efek jera pada
kepala sekolah dan guru. Sementara sekolah yang diturunkan status akreditasinya karena
kasus ketakjujuran pasti akan ditinggalkan stakeholders-nya. Sekolah ini pada saatnya tidak
akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat hingga kemudian gulung tikar.
Persoalannya, kini berpulang pada keberanian Kemendikbud. Beranikah Kemendikbud
memberikan sanksi pada pihak-pihak yang telah menodai UN dengan menyebarkan virus
ketakjujuran? Rasanya masyarakat akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada
Kemendikbud jika berani bersikap tegas.
Kita harus berempati pada anak-anak yang sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan
berperilaku jujur saat UN. Mereka terpaksa harus menerima kenyataan hasil UN-nya dinilai
tidak kredibel akibat kasus ketakjujuran yang dilakukan oknum tertentu.
BIYANTO
Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

45. PAUD dan Kekerasan Seksual
Koran SINDO
Kamis, 22 Mei 2014
MENANGGAPI tulisan Hanny Muchtar berjudul “Anak dan Kekerasan Seksual”, di harian
ini Sabtu, 17 Mei 2014, perlindungan atas keamanan anak dari kekerasan seksual juga harus
diberikan oleh sekolah.
Karena sekolah, apalagi di tengah era makin banyaknya orang tua khususnya ibu bekerja,
menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Meski peran keluarga adalah utama, sekolah—
terutama lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)—juga berfungsi menanamkan dan
membangun karakter mulia pada anak didik. Namun, berita mengenai beberapa kasus
kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan PAUD membuat kita miris.
Terkait dengan kekerasan seksual, Kementerian Sosial, Jumat (16/5/2014) lalu, merilis hasil
survei tindakan terhadap anak-anak yang hasilnya mengejutkan. Dalam 12 bulan terakhir, 1,5
juta anak usia 13–17 tahun mengalami kekerasan seksual. Dikatakan bahwa mayoritas
tersebut dilakukan orang-orang terdekat. Sebagian besar lokasi itu adalah sekolah dan rumah.
Lingkaran Setan Kekerasan Seksual
Ibarat sebuah lingkaran, penyebab terjadinya kekerasan seksual saling berkaitan. Berasal dari
rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat termasuk media massa dan teknologi informasi.
Pertama, kurangnya pembiasaan ajaran agama dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-
hari anak, terutama yang terkait dengan bagaimana menjaga dan mengontrol bagian tubuhnya
yang pribadi. Baik oleh keluarga maupun institusi pendidikan. Penyampaian mengenai norma
ini sering berbentuk lisan, namun penerjemahannya dalam kebiasaan sehari- hari di rumah
maupun di sekolah masih kurang.
Kedua, perilaku yang cenderung mengabaikan potensi pelecehan seksual. Hal ini terjadi
karena pembatasan atas “kontak fisik yang tidak boleh” masih samar-samar.
Ketiga, kurangnya filter atas tayangan sadisme, kekerasan, pornografi, dan berbagai jenis
tayangan destruktif lainnya di media massa yang makin deras. Ditayangkan oleh media, tanpa
mempertimbangkan waktu yang pas. Ditonton oleh masyarakat (termasuk anak-anak), namun
kurang filter pemahaman. Demikian pula dengan penyalahgunaan atas perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

46. Keempat, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak bisa memberikan efek jera.
Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya akan dijerat Pasal 81 dan 82 UU No
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman antara 3 sampai 10 tahun
penjara.
Sementara dalam KUHP, tindak pemerkosaan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun
penjara. Padahal, kekerasan seksual pada anak efek traumatiknya panjang, bahkan terapi
pemulihannya bisa memakan waktu hingga 18 tahun lamanya. Belum lagi dampak psikologis
dan fisik yang luar biasa menggerogoti kepribadian anak.
PAUD dan Pembangunan Karakter
Tujuan mulia lembaga PAUD sebagai institusi pembangun karakter hendaknya tidak berhenti
sebagai jargon. Implementasi berupa pembiasaan karakter mulia dalam pembelajaran sehari-
hari menjadi keharusan. Demikian juga dengan penciptaan atmosfer dan lingkungan belajar
yang kondusif. Terkait hal ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 58
Tahun 2009 mengenai Standar PAUD mengamanatkan agar lembaga PAUD memenuhi
delapan standar. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, pendidik dan tenaga
kependidikan, standar isi, proses dan penilaian pembelajaran, sarana-prasarana, pengelolaan
dan pembiayaan pendidikan.
Standar PAUD bertujuan agar lembaga PAUD terus menerus berupaya memberikan
pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan tumbuh-kembang anak. Terkait dengan
isu lembaga PAUD yang aman, baik dari tindak kekerasan fisik, emosional, maupun seksual,
telah juga termaktub dalam Permendiknas tersebut.
Dimandatkan agar tenaga pendidik (guru) PAUD secara pribadi memiliki rasa sayang, tulus,
sabar dan kepekaan dalam mendidik anak didiknya. Jika ada anak didik ataupun kondisi yang
potensial menjadi pemicu kekerasan seksual, guru mestinya responsif dan melakukan
langkah-langkah antisipatif atau korektif.
Menanggapi makin tingginya angka kekerasan di sekolah, saat ini satuan kerja yang
menangani PAUD di Kemendikbud yakni Direktorat Pembinaan PAUD, tengah menggodok
pedoman mengenai implementasi keamanan dan keselamatan di lembaga PAUD.
Menjamurnya lembaga PAUD saat ini menjadi tantangan terbesar Kemendikbud untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
secara rutin oleh pengawas PAUD dinilai masih kurang efektif.
Sebagaimana banyak dikeluhkan oleh lembaga-lembaga PAUD, pengawas masih banyak
yang berkutat pada pengelolaan administrasi. Meski hal tersebut juga penting, pengawasan
akademik seperti pembelajaran, sarana dan prasarana, serta lingkungan PAUD yang kondusif
(dan aman) mestinya simultan diawasi dan dibina.

47. Hal ini tidak lepas dari minimnya pengawas PAUD yang secara khusus bertugas membina
dan mengawasi lembaga PAUD. Mengapa? Karena masih banyak pengawas yang bertugas
membina dan mengawasi lembaga PAUD sekaligus juga sekolah dasar. Padahal, lembaga
PAUD dan SD jelas berbeda karakternya baik aspek manajerial maupun akademik.
Demikian juga dengan rasio pengawas dan lembaga PAUD masih jauh dari ideal. Idealnya,
menurut Permenpan dan RB Nomor 21 Tahun 2010 yang mengatur tugas dan fungsi
pengawas sekolah, satu pengawas bertugas di 10 lembaga PAUD. Namun faktanya, satu
pengawas bertugas membina dan mengawasi lembaga PAUD sekurangnya satu kecamatan.
Padahal, saat ini satu kecamatan ada yang memiliki 43 lembaga PAUD.
Upaya Kreatif
Dibutuhkan upaya-upaya kreatif di tengah besarnya tantangan ini. Pembinaan dan
pengawasan internal lembaga PAUD mutlak dilakukan lebih serius, sehingga hak anak didik
atas pendidikan yang berkualitas dan lingkungan yang aman terpenuhi.
Selain itu, pembinaan lembaga PAUD melalui forum gugus PAUD juga harus dioptimalkan.
Dalam gugus PAUD— forum sharing 3 hingga 8 lembaga PAUD yang lokasinya
berdekatan—lembaga PAUD bisa saling belajar meningkatkan layanan dan program
pendidikannya.
Orang tua, baik secara individu maupun, melalui komite sekolah juga memainkan peran yang
strategis dalam pengawasan program PAUD. Sinergi peran ini penting mengingat maju
mundurnya lembaga PAUD tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah.
SRI LESTARI YUNIARTI
Staf di Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI
Kemendikbud; Alumnus Master Program in Educational Leadership, University of
Wollongong, Australia

48. Perennial Wisdom
Kapan pun diterbitkan, semua buku terasa baru ketika pertama kali dijumpai dan dibaca.
Sebagaimana juga setiap anak manusia yang baru terlahir seakan bumi ini baru tercipta
untuknya, padahal sudah lama dihuni oleh nenek moyangnya.
Ketika kita membaca buku, seringkali merasakan di sana tak ada gagasan baru. Banyak
informasi dan pernyataan klasik yang diulang-ulang kembali. Ini amat terasakan ketika kita
membahas pesan moral, misalnya tentang kejujuran, keberanian, kasih sayang, semangat
saling tolong-menolong serta melayani, dan sebagainya. Bukankah sejak zaman Yunani Kuno
sampai sekarang gagasan tentang kejujuran tak pernah berubah? Begitu pun teks kandungan
kitab suci justru selalu dijaga keasliannya.
Meski diwahyukan ratusan atau ribuan tahun silam, kitab suci masih tetap menarik dibaca
dan direnungkan karena apa yang disajikan merupakan perennial and timeless wisdom atau
alhikmah al-khalidah. Sebuah ajaran dan pesan kebaikan abadi yang tak pernah lekang oleh
waktu. Dalam ajaran Islam, misalnya, tata cara dan adegan sembahyang memiliki bacaan
baku yang wajib dibaca berulang kali tanpa perubahan, dan itu sudah berlangsung sejak
belasan abad lalu. Meski diulang-ulang pesan dan kandungannya senantiasa aktual dan
relevan. Artinya, tidak semua yang klasik dan lama berarti buruk dan mesti diganti.
Jika kita perhatikan sejarah peradaban manusia, pada masa klasik antara Abad V sebelum dan
setelah Masehi, di berbagai belahan bumi muncul guru-guru peradaban yang telah
meletakkan dasar kebajikan moral dan ajaran ketuhanan dengan bahasa dan latar budaya yang
berbeda. Zaman itu ada yang menyebutnya sebagai axial age. Abad poros bagi peletakan
fondasi moral dan ketuhanan bagi manusia. Pada abad-abad itu lahir para nabi dan orang-
orang suci yang menyuarakan pesan langit sebagai pedoman hidup bagi penduduk bumi.
Prinsip-prinsip moral dan paham ketuhanan yang disebarkan oleh para rasul Tuhan itu
berkembang sampai tingkat kematangan jauh mendahului abad kelahiran sains dan teknologi
modern. Menariknya lagi, setelah Nabi Muhammad tak ada lagi sosok nabi. Kalaupun ada
yang mengaku dirinya nabi utusan Tuhan, ajaran dan pengaruhnya tak mampu menyaingi
para nabi-nabi sebelumnya yang oleh umat Islam Nabi Muhammad diyakini sebagai
pamungkasnya.
Dengan mengamati ulang evolusi peradaban manusia, tampaknya Tuhan ingin
menyampaikan sebuah pesan bahwa silakan manusia melakukan eksplorasi dan
pengembangan sains serta ilmu pengetahuan dan teknologi ultramodern dengan anugerah
nalar yang telah diberikan, tetapi jangan sampai melepaskan landasan moral yang sudah
ditanamkan oleh para rasul-Nya. Kalau itu terjadi, prestasi iptek modern tak menjamin
membawa kebaikan dan kebahagiaan, sementara jauh-jauh sebelumnya Tuhan telah

49. mengingatkan melalui para rasul-Nya agar nilai kebertuhanan dan moralitas harus menjadi
fondasi.
Karenanya, kita melihat dua orientasi pemikiran manusia. Dalam hal kreasi dan inovasi
bidang sains, para ilmuwan mesti menatap dan melangkah ke depan. Bahkan sains cenderung
dan bisa bersifat ahistoris. Namun dalam bidang agama dan humaniora, kita diajak
menghubungkan diri ke sumber masa lalu yang menyediakan pesan wisdom of life . Sumber
masa lalu itu jika ditelusuri dan didalami akan memperkenalkan kita pada guru-guru
peradaban agung yang ajarannya pasti sejalan dengan bisikan nurani kita terdalam.
Orang beragama selalu ingin terhubung dengan sosok nabi pembawa ajaran suci yang hidup
ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Membayangkan ingin hidup sezaman dan berada di
dekatnya. Sebaliknya, para ilmuwan sains melakukan eksplorasi dan pengembaraan ke masa
depan bagaikan mengejar kaki langit. Ilmuwan selalu menatap dan melangkah ke depan,
agamawan selalu menengok dan mencari akar otentisitas ke belakang. Namun setelah pencari
kebajikan abadi menemukan apa yang dicari di belakang, mereka harus kembali lagi
memasuki percaturan hari ini dan berjalan menuju hari esok untuk mendampingi gerak laju
para ilmuwan.
Dengan demikian, apa yang disebut perennial wisdom dan formula sains sesungguhnya saling
isi mengisi, saling bergandengan tangan, tidak boleh keduanya berpisah atau bahkan
bermusuhan. Kalau itu terjadi, maka bangunan peradaban dan kebudayaan akan keropos,
lumpuh dan ambruk. Dengan ungkapan lain, ajaran moral tanpa dukungan sains tak akan
mampu menyelenggarakan kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Sebaliknya, sains tanpa
prinsip moral dan ketuhanan akan kehilangan dimensi transenden, kehidupan menjadi
mekanistis dan dangkal. Iptek mampu menawarkan fasilitas hidup secara teknis agar terasa
nyaman dan mudah dijalani.
Tetapi iptek tak bisa mengambil alih ajaran moralitas agama yang menawarkan makna dan
tujuan hidup transenden sehingga kehidupan tidak berhenti pada nihilisme, meaninglessness,
dan absurditas. ●