Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Bengkulu menunjukkan capaian yang memuaskan namun belum optimal. Jumlah kriminalitas masih berfluktuasi dan jenis kejahatan terhadap harta benda dan jiwa orang cenderung meningkat. Hal ini dipengaruhi tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Perlu upaya pemerintah menekan kriminalitas dengan program pengentasan kemiskinan, peningkatan moral masyarakat, dan penegakan hukum

2. BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat
tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,
pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu
tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan
mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana
pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan
Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk
melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.
Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus
pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan
siklus pembangunan 5 tahun di daerah, begitu juga dengan provinsi Bengkulu. Sehingga
penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu yang akan
berakhir pada Nopember 2010. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas pembangunan
dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN
2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN
dengan RPJMD Provinsi Bengkulu.
Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah
evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan
antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan dalam evaluasi
pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil
dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009
yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 1

3. pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator
pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD
Provinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11
prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga
mengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-
2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan
Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim
Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2)
Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.
Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaan
pembangunan daerah dan untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah di Provinsi
Bengkulu. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah
dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan efektivitas dan
relevansinya dengan pembangunan nasional.
Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebih
independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut,
Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi
selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah. Di provinsi Bengkulu
pelaksanaan EKPD 2010 dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu (UNIB) bekerjasama
dengan Bappenas yang pelaksanaannya mengacu pada panduan yang dibuat oleh
Bappenas.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2010 ini adalah:
1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan
kontribusi pada pembangunan di daerah;
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam
RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu.
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 2

4. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:
1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
Provinsi Bengkulu;
2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Bengkulu
dengan RPJMN 2010-2014.
C. Keluaran
Hasil yang diharapkan dari kegiatan EKPD 2010 di Provinsi Bengkulu adalah sebagai
berikut:
1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian (kinerja) pelaksanaan RPJMN 2004-
2009 di Provinsi Bengkulu;
2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Bengkulu dengan
RPJMN 2010-2014.
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 3

5. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009
A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
A.1. Indikator
Indikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda pembangunan Indonesia yang aman
dan damai dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1. Indikator Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai
No Indikator Satuan 2005 2006 2007 2008 2009
1 Jumlah Kriminalitas yang Terjadi Kasus 2.130 2.686 2.510 2.779 2.335
2 Penyelesaian Kasus Kejahatan Persen 91,61 75,55 88,62 99,24 92,26
Konvensional
3 Penyelesaian Kasus Kejahatan Persen 66.60 80.00 73.33
Transnasional
A.2. Analisis Pencapaian Indikator
1. Jumlah dan Jenis Kriminalitas
Data indeks kriminalitas yang dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah
daerah dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai belum tersedia,
sehingga yang dijadikan sebagai pedoman adalah kuantitas tindak kriminalitas yang
terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu.
Data menunjukkan bahwa tindak kriminalitas konvensional yang terjadi di Provinsi
Bengkulu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berfluktuasi dengan frekuensi
jenis kriminalitas tertentu menurun, sebaliknya terhadap jenis kriminalitas lainnya
terjadi peningkatan.
Jenis kejahatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam data tabel 1 (lampiran)
meliputi penipuan, penggelapan, pemalsuan, pengeroyokan, pengrusakan,
penyerobotan tanah, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ringan,
pencemaran nama baik, porno-aksi atau porno-grafi, perzinahan, dan perbuatan tidak
menyenangkan. Untuk melihat perkembangan jumlah kejahatan yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009 digambarkan
dalam bentuk grafik di bawah ini.
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 4

6. Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Terjadi dengan
Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005-2009
25.000
23.00 22.13
22.18 20.64
20.000
18.59
15.000
10.000
6.15 6.04
4.68 4.90
5.000
2.779
5.31
2.130 2.686 2.510
2.335
0.000
2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Kejahatan Pengangguran (%) Kemiskinan (%)
Mencermati angka kriminalitas yang terjadi dapat dinyatakan, bahwa pelaksanaan
program pembangunan yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang
damai dan aman secara umum sudah memperlihatkan capaian yang memuaskan,
namun belum optimal, karena frekuensi kriminalitas dari tahun ke tahun masih
berfluktuasi, tahun 2005 sebanyak 2.130 kasus, meningkat drastis menjadi 2.686
kasus tahun 2006, pada tahun 2007 menurun menjadi 2.510 kasus, namun tahun
2008 meningkat lagi menjadi 2.779 kasus, kemudian pada tahun 2009 menurun
menjadi 2.335 kasus. Memang mewujudkan kehidupan yang damai dan aman dengan
nol kriminalitas adalah mustahil, namun masyarakat masih menaruh harapan pada
pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum untuk melakukan upaya menekan
frekuensi kriminalitas makin kecil, sehingga secara psikologis setiap individu
merasakan jaminan perlindungan dan jaminan rasa aman dan damai dalam
kehidupan bermasyarakat.
Data jenis kriminalitas tabel 1 (Lampiran), menunjukkan masih tingginya ancaman
rasa aman bagi setiap individu dalam masyarakat, terutama rasa aman dalam
keselamatan jiwa raga, dan rasa aman dalam kepemilikan harta benda. Hal ini
disebabkan masih tingginya kriminalitas menyangkut harta benda seseorang dan jiwa
seseorang.
Tahun 2007 frekuensi kriminalitas menyangkut harta benda, terutama kasus
pencurian dengan pemberatan menunjukkan tren meningkat, dari 304 kasus tahun
2006 menjadi 684 kasus. Tahun 2008 mencerminkan optimalisasi kinerja pemerintah,
sehingga dapat menurunkan frekuensi kasus serupa menjadi 571 kasus, namun tahun
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 5

7. 2009 naik menjadi 573 kasus. Tahun 2009 frekuensi kriminalitas menyangkut harta
benda, terutama kasus pencurian kendaraan bermotor meningkat menjadi 313 kasus
dibanding kasus serupa tahun 2008 sebanyak 209 kasus, dan kasus pencurian
dengan kekerasan menjadi 130 kasus, sedangkan tahun 2008 hanya 108 kasus.
Keadaan meningkatnya kriminalitas terhadap harta benda, dapat dikategorikan
sebagai kriminalitas yang bermotif ekonomi, artinya pelaku melakukan kejahatan
karena didorong masalah kebutuhan ekonomi, yang sering memiliki keterkaitan erat
dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Apabila dihubungkan dengan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2007
(22,13%), 2008 (20,64) dan 2009 (18,59%) dan data jumlah pengangguran dalam
tahun yang sama yaitu 4,68% tahun 2007, 4,90% tahun dan 5,31% tahun 2009 maka
dapat disimpulkan meningkatnya tindak kriminalitas kejahatan terhadap harta benda
disebabkan oleh keadaan ekonomi pelakunya.
Tahun 2009 tindak kriminalitas menyangkut keselamatan badan dan jiwa seseorang
meningkat, terutama penganiayaan berat, justru meningkat dibanding tahun 2008,
padahal dalam 4 tahun sejak 2006 tren kejahatan bidang ini selalu menurun. Demikian
juga tindak kriminal pembunuhan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 trennya
menurun, namun tahun 2009 kasus pembunuhan justru meningkat. Penyebab
terjadinya kejahatan terhadap jiwa orang seperti pembunuhan, penganiayaan berat,
pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencemaran nama baik
seseorang, banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai moral,
agama, dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama.
Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk menekan penurunan angka kriminalitas
tersebut antara lain:
a) Pemerintah daerah harus meningkatkan program penanggulangan kemiskinan,
dengan membuka lapangan perkerjaan atau memperluas kesempatan kerja,
sehingga dapat mengurangi pengangguran dan makin banyak warga yang
memperoleh penghasilan layak.
b) Pemerintah daerah perlu melakukan program penguatan peran anak-anak dan
remaja dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti karang taruna,
kepramukaan, organisasi intra sekolah, perhimpunan kegiatan seni, olah raga dan
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 6

8. lain-lain sebagai sarana pembinaan mental anak dan remaja, sehingga dapat
mengurangi tindak kriminalitas yang disebabkan kenakalan remaja.
c) Perlu dipertimbangkan kebijakan meningkatkan rasio ideal aparatur keamanan
untuk setiap jiwa penduduk, setidaknya dalam waktu singkat melakukan penataan
penempatan aparatur keamanan pada daerah yang rawan kriminalitas, baik
daerah perdesaan maupun lokasi tertentu pada kawasan perkotaan.
d) Perlu dilakukan program peningkatan partisipasi setiap individu warga masyarakat
dalam pemeliharaan ketertiban umum, seperti menerapkan sistem penjagaan
keamanan lingkungan (siskamling) pada situasi krisis ekonomi, yang dibarengi
dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan
hukum.
2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
Persentasi penanganan kasus tindak pidana kejahatan konvensional dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir (2005-2009), antara jumlah kasus kejahatan konvensional yang
dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu dari tahun
ke tahun menunjukkan angka yang berfluktuasi.
Untuk melihat indikator persentase perkembangan jumlah penyelesaian kasus
kejahatan konvensional yang dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu
2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini
Gambar 2.2. Perkembangan Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan
Konvensional yang Dilaporkan dengan yang Disidang di Provinsi Bengkulu,
Tahun 2005 – 2009
1800
1618 1655
1600 1464
1360 1352
1400 1527
1434 1453
1200
1246
1000 981
800
600
400
200 91.62 72.56 88.63 99.25 92.27
0
2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan % Penyelesaian
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 7

9. Berdasarkan data tabel 2 (Lampiran) menunjukkan peningkatan kinerja aparatur
penegak hukum yang makin membaik, yang didukung kesadaran hukum masyarakat
menggunakan jalur hukum (litigasi) dalam menyelesaikan setiap kasus hukum yang
dihadapinya. Banyaknya laporan perkara adalah representatif kesadaran hukum, dan
banyaknya laporan yang berhasil diselesaikan adalah representatif kinerja aparatur
penegak hukum. Tahun 2006 persentase penyelesaian perkara kejahatan
konvensional yang dilaporkan sangat rendah (75,55%) capaian ini turun drastis
dibanding tahun sebelumnya (91,61%).
Penurunan capaian persentase penyelesaian kasus dapat disebabkan oleh dua
keadaan, yaitu pertama, korban kejahatan mencabut laporan polisi selanjutnya
memilih penyelesaian nonlitigasi, seperti perdamaian, dengan demikian kasus tidak
perlu dilanjutkan ke tingkat persidangan pengadilan. Kedua, pengaduan atau laporan
kejahatan yang disampaikan oleh korban tidak didukung bukti-bukti yang cukup kuat,
akibatnya aparatur penegak hukum tidak dapat meneruskan penyelesaian kasus
sampai ke tingkat persidangan pengadilan, sehingga penyidikan dihentikan.
Tahun 2008 capaian persentase penyelesaian perkara yang dilaporkan dan yang
disidangkan sangat tinggi (99,24%), capaian ini menunjukkan makin meningkatnya
kesadaran hukum masyarakat, di mana kasus yang dilaporkan didukung bukti yang
cukup dan konsistensi memilih cara penyelesaian litigasi. Selain persentase itu
dipengaruhi pula oleh kualitas kinerja aparatur hukum yang makin meningkat, dengan
jumlah yang makin bertambah, seiring dengan adanya kebijakan pemekaran wilayah
kabupaten (9 kabupaten dan 1 kota) yang diikuti kebijakan pemekaran kecamatan
(120 kecamatan), sehingga masyarakat makin mudah mengakses pelayanan hukum.
Bardasarkan data persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dapat
dikatakan bahwa upaya mewujudkan kehidupan yang aman dan damai sudah
memuaskan. Pemerintah daerah sudah memperlihatkan komitmen yang tinggi, antara
lain menambah satuan kerja pelayanan hukum dengan dibentuknya institusi
kepolisian kecamatan, kabupaten pemekaran, dibentuknya institusi kejaksaan dan
pengadilan di setiap kabupaten pemekaran, sehingga makin memudahkan
masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 8

10. Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi yang dapat diberikan, bahwa keberhasilan dalam penyelesaian kasus-
kasus kejahatan konvensional dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama
kuatnya komitmen dari berbagai pihak terkait dan tingginya konsistensi antara
perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk
memberantas kejahatan-kejahatan konvensional. Oleh karena itu, pemerintah dan
pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk
mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait dalam pencegahan tindak
kriminalitas (kejahatan konvensional) termasuk memberikan reward bagi setiap
individu yang berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dan memberikan
punishment hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan konvensional yang
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan padanya,
sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi yang lainnya untuk tidak melakukan
kejahatan serupa. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu
ditingkatkan melalui pelbagai program penerangan atau penyuluhan hukum, sehingga
seua lapisan masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang memadai, kondisi ini
sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan
kejahatan konvensional atau penegakan hukum pada umumnya.
3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional
Berdasarkan data yang ada pada instansi penegak hukum dalam wilayah Provinsi
Bengkulu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) jumlah tindak pidana yang bersifat
transnasional dalam wilayah hukum Provinsi Bengkulu relatif sedikit, dibanding
kejahatan konvensional. Kasus-kasus kejahatan transnasional mulai terjadi tahun
2007 dengan jenis kejahatan berupa penyelundupan senjata api dan perdagangan
manusia, sedangkan kasus transnasional lainnya seperti perompakan, narkoba yang
melibatkan pelaku orang asing, money loundering dan cyber crime sampai saat
sekarang ini belum ada laporan masyarakat.
Persentasi penanganan kasus tindak pidana kejahatan transnasional dalam kurun
waktu 3 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, antara jumlah
kasus kejahatan transnasional yang dilaporkan dengan yang ditangani dan
ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun
ke tahun dengan persentase terendah sebesar 66,66% pada tahun 2007 dan
persentase tertinggi sebesar 80% pada tahun 2008. Beberapa kasus kejahatan
transnasional yang tidak tertangani disebabkan laporan kasus yang disampaikan
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 9

11. korban atau saksi pelapor tidak memiliki cukup bukti, sehingga tidak dapat
dilimpahkan ke tahap persidangan pengadilan.
Perkembangan persentase jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional yang
dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2009,
digambarkan dalam grafik di bawah ini
Gambar2.3. Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional yang
Dilaporkan Dengan yang Disidang, Tahun 2007 – 2009
90
80 80.00
70
66.67 73.33
60
50
40
30
20 15
10 3 5
11
0 4
2
2007 2008 2009
Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan
% Penyelesaian Perkara
Data tabel 3 (Lampiran) menunjukkan bahwa tahun 2009 jumlah kasus kejahatan
transnasional mengalami peningkatan drastis dibanding tahun sebelumnya. Data ini
harus dipahami secara positif, bahwa terjadinya kejahatan transnasional tidak dapat
dipisahkan dari keberhasilan program pembangunan daerah, antara lain
pembangunan bidang perhubungan dan transportasi, sehingga daerah ini makin
terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat nasional maupun internasional. Dilihat
dari persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional tahun 2009 sebesar
73,33%, ini menunjukkan bahwa aparatur hukum khususnya dan pemerintah daerah
umumnya sudah siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya jenis kejahatan yang
bersifat transnasional sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan.
Apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan, yakni mewujudkan Indonesia yang
aman dan damai, maka persentase jumlah kasus kejahatan transnasional yang
berhasil ditangani sebagaimana data tabel 3 (lampiran), menunjukkan kinerja aparatur
penegak hukum sudah memuaskan, meskipun masih ada beberapa kasus yang
belum terselesaikan, hal itu bukan disebabkan menurunnya komitmen aparatur
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 10

12. hukum, melainkan karena secara teknis yuridis kasus tersebut tidak didukung alat
bukti yang kuat, sehingga tidak dapat diproses secara hukum.
Keberhasilan program pembangunan mewujudkan kehidupan yang damai dan aman
tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan
sumber daya aparatur penegak hukum, baik secara kuantitas maupun kualitas,
sehingga terjadi peningkatan rasio aparatur hukum dengan jiwa masyarakat yang
harus dilindungi. Kebijakan kemitraan aparatur hukum dan masyarakat, baik secara
individual maupun kelompok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan,
merupakan salah satu model kebijakan yang dapat dijadikan alternatif mengantisipasi
terjadinya kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional.
Di samping itu, secara khusus dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan
transnasional dibutuhkan komitmen dan konsistensi tinggi dari berbagai pihak terkait
dalam penegakan hukum. Pemerintah daerah harus merumuskan strategi yang lebih
efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen aparatur hukum dan
mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kejahatan
transnasional.
Rekomendasi Kebijakan
Keberhasilan dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional dapat
dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kuatnya komitmen dari berbagai pihak
terkait dan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan-
kebijakan yang ditujukan untuk memberantas kejahatan-kejahatan transnasional. Oleh
karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang lebih
efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait
dalam pencegahan tindak kriminalitas (kejahatan transnasional) termasuk
memberikan reward bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam pencegahan
kejahatan dan memberikan punishment hukuman yang lebih berat terhadap pelaku
kejahatan transnasional yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
kejahatan yang didakwakan padanya, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi
yang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.
Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan
melalui pelbagai program penerangan/penyuluhan hukum. Selanjutnya keberhasilan
program mewujudkan kehidupan yang damai dan aman tidak terlepas dari
keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menambah lapangan kerja
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 11

13. dan memperluas kesempatan kerja, sehingga setiap individu memiliki pekerjaan dan
penghasilan, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam
upaya pencegahan kejahatan transnasional atau penegakan hukum pada umumnya.
B. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
B. 1. Indikator
Indikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda pembangunan Indonesia yang Adil
dan Demokratis dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.2. Indikator Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis
No Indikator Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Pelayanan Publik
Kasus Korupsi yang Persen 97.00 94.00 94.00 94.00 89.00
Tertangani
Jumlah Kab./Kota Yang Persen 33.33 44.44 55.56 60.00 80.00
Memiliki Perda Pelayanan
Satu Atap,
Persentase Kab/kota Yang Persen - - - 11.11 20.00
Memiliki Pelaporan Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
2 Demokrasi
Gender Development Index 62.3 63.9 65.3 66.9 68.27
(GDI)
Gender Empowerment 56.4 58.8 60.0 61.8 71.76
Meassurement (GEM)
B.2. Analisis Pencapaian Indikator
2.1. Pelayanan Publik
2.1.1. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan dengan yang
Dilaporkan
Persentasi penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir (2005-2009), antara jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dengan yang
ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan
angka yang berfluktuasi. Tahun 2006 kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian
laporan tindak pidana korupsi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan
capaian persentase 87,50%. Capaian ini menunjukkan pemerintah dan aparatur
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 12

14. hukum masih konsisten dengan komitmennya yang menyatakan perang melawan
korupsi.
Tahun 2009 kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana
korupsi menurun drastis, dengan tingkat persentase 43,24%. Sangat ironis, di satu
sisi pemerintah menyatakan komitmennya memberantas korupsi dan mengajak
masyarakat berpartisipasi melaporkan temuan-temuan yang berindikasi korupsi,
namun di sisi lain pemerintah, terutama aparatur hukum pemegang kewenangan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, baik kepolisian daerah maupun
kejaksaan tinggi, terkesan lamban bahkan mungkin sengaja membiarkan laporan-
laporan tindak pidana korupsi menggantung tanpa kejelasan dan kepastian hukum.
Penyebab lambannya kinerja pemberantasan korupsi yang sering dijadikan alasan
oleh aparatur hukum adalah lamanya waktu menunggu hasil audit kerugian negara
yang dilakukan auditor BPK/BPKP Perwakilan Bengkulu. Penyebab lain, banyaknya
laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat tidak didukung oleh
bukti yang kuat, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam registrasi perkara artinya
secara hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa diselesaikan,
namun kendatipun demikian aparatur hukum tetap tidak konsisten, seharusnya jika
memang tidak cukup bukti, demi kepastian hukum harus dilakukan pemberhentian
penyidikan.
Untuk melihat perkembangan persentase jumlah kasus korupsi yang dilaporkan
dengan yang disidang dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, digambarkan
dalam grafik di bawah ini.
Gambar 2.4. Perkembangan persentase jumlah Kasus Korupsi yang Dilaporkan
Dengan yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 - 2009
120
100 97 94 94 94
89
80 82.35 87.50 77.27
75.00
60
43.24
40 37
24 22
20
17
21 8 17 16
14
0 6
2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan
% Penyelesaian Provinsi % Penyelesaian Nasional
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 13

15. Apabila kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi
dikaitkan dengan salah satu tujuan/sasaran pembangunan daerah, yaitu untuk
melakukan pemberantasan korupsi, maka dapat dikatakan bahwa capaian hasil
pembangunan daerah di bidang ini sangat tidak memuaskan. Terbukti dari rendahnya
capaian persentase laporan tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan. Jika
dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka kinerja aparatur hukum daerah tidak
lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sebagaimana data pada Tabel 4
(lampiran) persentase jumlah kasus korupsi yang ditangani di Provinsi Bengkulu
masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan persentase yang dicapai di tingkat
nasional. Hal ini memberikan implikasi rendahnya kemauan politik pemerintah daerah
Provinsi Bengkulu dalam memberantas tindak pidana korupsi, artinya penempatan
salah satu tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk melakukan pemberantasan
korupsi, masih sebatas retorika politik.
Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi yang patut diberikan bahwa faktor utama yang menentukan
keberhasilan penyelesaian kasus-kasus korupsi adalah kemauan politik kepala
pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang konsisten menjalankan
rencana dan pelaksanaan dari setiap kebijakan yang ditujukan untuk memberantas
korupsi. Meskipun berbagai strategi dan instrumen hukum pemberantasan korupsi
yang ada sudah cukup memadai, namun betapa pun sempurnanya instrumen hukum
dan strategi yang dibuat, korupsi akan tetap terjadi, tanpa komitmen pemimpin (kepala
negara dan kepala daerah) yang bersungguh-sungguh memberantas korupsi.
Profesionalitas lembaga pengawasan fungsional inspektorat daerah perlu lebih
difungsikan dengan menempatkan tenaga auditor fungsional yang lulus sertifikasi
auditor nasional. Selain itu perlu dilakukan upaya mendekatkan pengawas eksternal
ke setiap SKPD, konkritnya BPK sebaiknya memiliki kantor perwakilan di setiap
kabupaten/kota. Partisipasi individu dan kelompok masyarakat dalam mengawasi
penggunaan anggaran dan barang milik negara dan daerah, juga perlu ditingkatkan,
melalui pembukaan akses pengawasan langsung masyarakat, pengawasan media
massa, sehingga dapat menutup peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, agar partisipasi
individu warga masyarakat, kelompok orang dalam mengontrol kebijakan penggunaan
anggaran dan barang oleh aparatur pemerintah, dapat berjalan optimal, maka kepada
masyarakat perlu diberikan pembelajaran hukum dan jaminan keamanan bagi individu
maupun kelompok orang yang menjadi pelapor kasus korupsi.
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 14

16. 2.1.2. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu
Atap
Sembilan daerah kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu hampir
semuanya sudah memiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang pengaturannya
didasarkan pada peraturan daerah masing-masing, kecuali Kabupaten Bengkulu
Selatan masih mengatur pembentukan instansi tersebut dalam Peraturan Bupati.
Sampai saat ini satu-satunya kabupaten yang belum memiliki Kantor Pelayanan
Terpadu adalah Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan daerah otonom baru,
hasil pemekaran dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan
belum dibentuknya peraturan daerah tentang pelayanan perijinan terpadu di
Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain disebabkan kabupaten ini belum memiliki
Bupati/Kepala Daerah definitif dan lembaga DPRD kabupaten ini baru terbentuk pada
tanggal 21 Juli tahun 2008.
Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu
atap terbukti menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga
organisasi perangkat daerah yang diperintahkan pembentukannya berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sudah terpenuhi. Seiring peningkatan
persentase daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki
Kantor Pelayanan Terpadu, seharusnya terjadi pula peningkatan pelayanan publik,
namun dalam pengamatan implementasinya masih belum optimal. Indikator
persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki Perda pelayanan satu atap tahun
2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini
Gambar 2.5. Perkembangan Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki
Peraturan Daerah (Perda) Pelayanan Satu Atap, Tahun 2005 - 2009
90
80 80.00
70
60
60.00
50 55.56
40 44.44
30 33.33
20
9 9 9 10 10
10
6 8
0 4 5
3
2005 2006 2007 2008 2009
Jumlah Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota Yang Memiliki Perda Pelayanan satu Atap
Persentase Kab./Kota yang Memiliki Perda Pelayanan satu Atap
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 15

17. Apabila dikaitkan dengan salah satu tujuan pembangunan meningkatkan pelayanan
publik maka langkah awal dapat dikatakan sudah menunjukkan peningkatan, yakni
dengan dibuatnya Perda Pelayanan Satu Atap, yang menjadi alat dalam mewujudkan
keinginan pemerintah yaitu untuk mengatasi permasalahan birokrasi yang lambat dan
berbelit-belit.
Keberhasilan daerah dalam membentuk Perda atau Perbup tentang pelayanan satu
atap yang ditindaklanjuti dengan pengisian jabatan pada badan/kantor pelayanan
terpadu bersangkutan, pelaksanaan kinerja pelayanannya secara umum sudah dapat
mengurangi kelambatan dan birokrasi pelayanan yang berbelit-belit, namun capaian
kinerja pelayanan masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor kesiapan
sumber daya yang belum memadai.
Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi, bahwa keberhasilan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu
dalam membentuk peraturan daerah tentang pelayanan satu atap atau pelayanan
perijinan terpadu harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan prima, yakni
optimalisasi pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari badan atau kantor
pelayanan satu atap bersangkutan, sehingga birokrasi perijinan dan pelayanan publik
lainnya yang selama ini oleh stakeholders sering dirasakan lamban, boros dan
bertele-tele dapat dihilangkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan intensif
terhadap aparatur daerah yang menangani pelayanan terpadu agar senantiasa
meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan komitmennya dalam
mengemban tugas melayani stakeholders.
Paradigma birokrasi juga harus diubah dari paradigma selama ini yang
memposisikan diri sebagai penguasa sehingga bermentalitas “minta dilayani”,
menjadi “pelayan” yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders.
Badan/kantor pelayanan perijinan terpadu/pelayanan satu atap yang sudah terbentuk
harus konsisten menjalankan fungsi pelayanan yang menjadi kewajibannya sesuai
dengan standar prosedur pelayanan (SOP) yang sudah ditetapkan, sehingga
pelayanan yang diberikan benar-benar terikat dengan ruang waktu pelayanan yang
sudah menjadi komitmen dan sesuai dengan harapan stakeholders. Kemudian, jenis
pelayanan yang diberikan, biaya (jika pelayanan membutuhkan biaya) dan jangka
waktu penyelesaian setiap paket pelayanan harus disosialisasikan dengan
menjunjung tinggi prinsip transparansi pelayanan publik.
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 16

18. 2.1.3. Persentase Instansi (SKPD) Provinsi Yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi Bengkulu dalam waktu 5 tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan bahwa
LKPD Provinsi Bengkulu belum pernah mendapat opini WTP (wajar tanpa
pengecualian). Laporan tersebut didasarkan pada laporan keuangan dari setiap
SKPD provinsi yang disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, yaitu
sebanyak 32 SKPD, terdiri atas 17 instansi SKPD dinas daerah provinsi, 13 instansi
SKPD badan dan rumah sakit daerah, dan 2 instansi SKPD sekretariat pemerintah
daerah provinsi, yaitu sekretariat daerah provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi
Bengkulu. Data opini LKPD yang diberikan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang
didasarkan atas laporan keuangan setiap SKPD dengan opini WDP (wajar dengan
pengecualian) yang berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut,
mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan
anggaran pada setiap instansi SKPD provinsi sudah berjalan dengan baik, namun
belum optimal karena belum pernah mencapai peringkat opini WTP (wajar tanpa
pengecualian). Dengan peringkat WDP dapat dikatakan bahwa pejabat pengelola
keuangan daerah Provinsi Bengkulu sudah mematuhi peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara dan daerah, karena menunjukkan laporan
keuangan wajar, tetapi masih ada permasalahan material yang perlu diperhatikan.
Opini ini menilai laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan
harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor agar tidak
mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 5 tahun
terakhir (2005-2009), satu-satunya pemerintah daerah yang berprestasi
mendapatkan penilaian pengelolaan keuangan daerah dengan nilai WTP (wajar
tanpa pengecualian) 2 tahun berturut-turut (2008 dan 2009) adalah Kabupaten
Mukomuko, dan Pemerintah Kabupaten Kaur juga mendapat nilai WTP dalam
pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2009.
Berdasarkan data tabel 6 (Lampiran), menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan
daerah tingkat Provinsi Bengkulu, dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai opini
WTP (unqualified opinion). Opini WTP akan dicapai apabila pemerintah daerah
Provinsi Bengkulu dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar dan tidak ada
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 17

19. kesalahan, sehingga laporan keuangan dapat diandalkan pemilik kepentingan dalam
proses pengambilan keputusan.
Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi yang dapat diberikan, perlu dilakukan perubahan organisasi intern
dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang ada pada setiap SKPD,
mengingat dasar penilaian opini pengelolaan keuangan ialah laporan akuntabilitas
dan kinerja pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh setiap SKPD. Pemimpin
daerah harus berani memberikan laporan yang wajar, terbuka dan tanpa kesalahan
terkait penggunaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan opini LKPD dari
WDP menjadi WTP, yang merupakan salah satu indikator pemerintahan yang bersih.
2. 2. Demokrasi
2.2.1 Gender Development Index (GDI)
Kondisi GDI Provinsi Bengkulu amat rendah, namun demikian trend
perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 62.3 pada
tahun 2004 menjadi 63,9 pada tahun 2005. Kemudian terus menngkat menjadi 65,3
pada tahun 2006, dan 66,9 pada tahun 2007, selanjutnya meningkat menjadi sebesar
68,3 pada tahun 2008.
Gambar 2.6. Perkembangan GDI Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008
70.0
68.0 68.27
66.0 66.9
65.3
64.0
63.9
62.0
62.3
60.0
58.0
2004 2005 2006 2007 2008
GDI Prov.Bengkulu
Meskipun GDI Provinsi Bengkulu meningkat, tetapi masih rendah bila dibandingkan
dengan GDI Nasional, hal ini disebabkan oleh kondisi keterpurukan perempuan
Bengkulu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Rendahnya GDI
provinsi Bengkulu ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Tahun
2008 bidang pendidikan, perempuan usia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 18

20. sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (18,65 berbanding 4,07 persen).
Begitu pula kaum perempuan yang buta huruf masih sekitar 21,12 persen sedangkan
penduduk laki-laki 6,51 persen. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja
(TPAK) kaum perempuan masih relatif rendah yaitu 17 persen bila dibandingkan
dengan TPAK laki-laki yaitu 83 persen.
Namun apabila melihat fakta-fakta lainnya, khususnya fakta mengenai perbandingan
partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, peningkatan
tersebut tidak memiliki arti sama sekali, karena kesetaraan perbandingan keduanya
sangat jauh selisihnya, yakni berbanding 87,56 (laki-laki) dengan 12,44 (perempuan).
Disparitas ini menandakan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Bengkulu masih
sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, pengarusutamaan gender
kaum perempuan harus semakin kuat di dorong dan diperhatikan dengan serius, ini
agar kaum perempuan tidak menjadi beban dalam Pembangunan Nasional
Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan bukanlah karena Given
dalam proses kehidupannya. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya berbagai bentuk
diskriminasi serta ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat (budaya Patriaki)
yang diwarnai penafsiran ajaran yang bias gender dalam mengejar tuntutan hidup.
Selain itu, tuntutan akan akses layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang
lebih tinggi, keterlibatannya yang setara di ranah politik, kesetaraan memperoleh
pekerjaan yang luas, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas, juga
masih terbatas dan cenderung mengalami diskriminatif serta sering di zalimi dalam
kompetisi bidang-bidang tersebut.
Pembangunan dalam hal pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang
diukur dengan indikator GDI (gender development index) hingga saat ini belum
memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan
dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan
implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan
kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional.
Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan,
implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat
efektifitas yang belum memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja yang
signifikan dari tahun ke tahun.
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 19

21. 2.2.2 Gender Empowerment Meassurement (GEM)
GEM (Gender Empowerment Meassurement) merupakan salah satu paradigma
pengukuran Index Pembangunan Indonesia (IPM) berdasarkan indikator yang
dimensi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ukuran tersebut
berdasarkan tiga variabel yaitu partisipasi perempuan dan politik (pengambilan
keputusan), akses pada kesempatan kerja profesional dan daya beli.
Realitas ketimpangan gender di Indonesia ini, juga berlangsung di Provinsi Bengkulu,
selama 5 tahun terakhir perkembangan GEM berjalan agak lambat dan cenderung
meningkat, yaitu 56.4 pada tahun 2004 menjadi 58,8 pada tahun 2005. Kemudian
terus menngkat menjadi 60,0 pada tahun 2006, dan menjadi 61,8 pada tahun 2007,
selanjutnya pada tahun 2008 meningkat cukup signifikan menjadi 71,76, seperti
dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2.7. Perkembangan GEM Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008
80.0
70.0 71.76
60.0 61.8
58.8 60.0
50.0 56.4
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2004 2005 2006 2007 2008
Peningkatan ini juga tidak berarti apabila melihat perbandingan partisipasi antara laki-
laki dan perempuan dalam proses pembangunan, dimana laki-laki jauh lebih
dominan, yakni berbanding 89,11 (laki-laki) dengan 10,89 (perempuan). Disparitas ini
menandakan gejala makro tentang pengarusutamaan gender di Indonesia, dimana
peran dan partisipasi (kuantitas dan kualitas) kaum perempuan mesti diberi peluang
sebesar mungkin (oleh semua pihak) agar mampu mengejar ketinggalannya dalam
pembangunan.
Kondisi rendahnya GEM Provinsi Bengkulu yaitu dapat dilihat dari kondisi partisipasi
dan poilitik perempuan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2008
menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Bengkulu di DPRD dan DPR masih
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 20

22. rendah, yaitu sekitar 18 persen dan di DPD sekitar 10 persen (hanya satu orang
perempuan) yang mewakili Provinsi Bengkulu. Selain itu keterlibatan perempuan
dalam jabatan publik dapat dilihat dari komposisi perempuan dan laki-laki pegawai
negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon. Menurut data BKN Juni 2008, dari
sebanyak 4,59 % orang yang menduduki jabatan eselon (eselon I sampai eselon V)
di Indonesia, hanya 20,16 persen dijabat oleh perempuan, selebihnya 79,84 persen
dijabat oleh laki-laki. Semakin tinggi jenjang eselon, semakin senjang perbedaan
komposisi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, peran perempuan pada
lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni 20 persen dari hakim yang ada dijabat
oleh perempuan, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2008. Sedangkan
dari 6.177 jaksa di seluruh Indonesia pada tahun yang sama tersebut, hanya 26,78
persen dijabat oleh perempuan, sisanya 73,22 persen oleh laki-laki.
Melihat gambaran diatas, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada saat ini
belum memenuhi amanat undang-undang, sedangkan posisi dan peran perempuan
di lembaga eksekutif relatif kecil, yang menduduki jabatan publik serta komposisi dan
peran perempuan di lembaga yudikatif belum mencapai tingkat yang diharapkan.
Partisipasi politik perempuan dihadapkan pada terbatasnya perempuan yang
bersedia terjun di kancah politik, sehingga partai politik banyak mengalami
kekurangan kader perempuan. Lingkungan sosial budaya kurang kondusif dalam
mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, selain kurangnya
pendidikan dan pelatihan politik untuk perempuan. Sedangkan posisi dan peran
perempuan dalam jabatan publik masih dihadapkan pada otoritas tim dalam badan
seleksi yang kurang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender.
Pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang
diukur dengan indikator GEM (gender empowerment measure) hingga saat ini belum
memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan
dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan
implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan
kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional.
Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan,
implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat
kemajuan yang signifikan dan memadai karena tidak terlihat adanya perubahan
kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun.
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 21

23. Rekomendasi Kebijakan
Masih rendahnya GDI dan GEM di Provinsi Bengkulu mengisyaratkan bahwa
Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan berbagai upaya yang bertujuan
untuk mendorong peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Landasan
hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dirumuskan dalam UUD
1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat 1. Selain itu UU No.7
Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang
pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan merupakan
landasan hukum yang memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.
Di sisi lain, berbagai kebijakan tidak konsisten dengan kebijakan lain dan kebijakan di
atasnya seperti UU Perkawinan tahun 1974, UU No. 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan
Inpres No. 9 Tahun 2000. UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 menyatakan laki-laki
sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU ini
menciptakan kesenjangan gender secara meluas, karena UU tersebut kemudian
dijadikan rujukan bagi kebijakan lain seperti penentuan upah dan pajak. Kaji ulang
atau revisi atas UU Perkawinan Tahun 1974 perlu dilakukan agar konsisten dengan
kebijakan yang lain.
UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi diharapkan mampu mengubah tatanan politik nasional dengan
melibatkan keterlibatan perempuan dalam menjalankan institusi politik. Perubahan
yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar
pengambil keputusan, tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan
perempuan dalam penyelenggaraan politik tersebut. Pelaksanaan Undang-undang
tersebut sangat lemah karena terbentur pada nilai yang berlaku di Indonesia.
Penjelasan dari UU tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan konvensi
“...disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya,
adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara
luas oleh masyarakat Indonesia.” Hal ini berarti bahwa UU tersebut bersifat inferior
terhadap norma sosial yang berlaku sehingga bertentangan dengan tujuan konvensi.
Inpres No. 9 Tahun 2000, mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga,
kebijakan, dan program pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan tersebut tidak mampu
mendorong pelaksanaan pengarusutamaan karena kebijakan itu tidak dalam bentuk
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 22

24. Keputusan Presiden atau UU. Selain itu, Kementrian Negara Pemberdayaan
Perempuan tidak mempunyai infrastruktur daerah untuk membantu proses
pelaksanaan Inpres tersebut. Kebijakan penyetaraan dan keadilan gender di instansi
teknis juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan anggaran. Di masa depan,
Inpres No. 9 Tahun 2000 perlu diperkuat menjadi Keppres atau undang-undang agar
efektif untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan
program pemerintah.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam
pembangunan bidang pemberdayaan perempuan perlu di arahkan pada
peningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik (pemahaman dan
kesadaran serta pemantapan aktivitas perempuan untuk cerdas dan terampil dalam
politik) dan jabatan publik serta meningkatkan taraf pendidikan dan layanan
kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup
dan sumber daya kaum perempuan. Selain itu diupayakan menjaga jaringan kerja
sama yang telah terbentuk seperti Gender Focal Point Network yang terdiri dari
Economy Gender Focal Point, Fora Gender Focal Point dan program director,
sebagai mitra dari IWAPI, LSM, dan LIPI, serta pakar gender.
C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
C.1. Indikator
Indikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.3. Indikator Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
No Indikator Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 69.90 71.10 71.30 71.57 72.14 72.55
(IPM)
Pendidikan
2 Angka Partisipasi Murni SD/MI Persen 94.72 92.64 93.89 94.30 94.40 94.98
3 Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Persen 110.73 105.63 110.40 111.23 111.28 110.46
4 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP Persen 4.34 5.53 5.53 5.53 6.73 6.77
5 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Nilai 4.55 4.72 5.45 5.68 5.83 7.79
Sekolah Menengah
6 Angka Putus Sekolah Tingkat SD Persen 2.28 1.92 5.86 2.75 2.01
7 Angka Putus Sekolah Tingkat SMP Persen 6.09 3.17 6.78 7.50 2.57
8 Angka Putus Sekolah Tingkat Persen 6.92 8.92 2.76 3.11 4.26
Sekolah Menengah
9 Angka Melek Huruf Persen 94.21 93.47 93.69 93.91 94.60 94.90
10 Persentase Guru Layak Mengajar Persen 85.66 85.58 80.20 82.99 87.03
Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat
SMP
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 23

25. 11 Persentase Guru Layak Mengajar Persen 72.97 77.73 83.69 83.96 83.14
Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat
Sekolah Menengah
Kesehatan
12 Umur Harapan Hidup Tahun 67.40 68.80 68.90 69.20 69.40 69.65
13 Angka Kematian Bayi (per 1.000 48 43 39 34 28 15.43
kelahiran hidup)
14 Gizi Buruk Persen 3.20 1.56 0.63 0.43 0.02
15 Gizi Kurang Persen 25.80 24.70 23.60 20.10
16 Persentase Tenaga Kesehatan per Persen 0.19 0.20 0.29 0.26 0.22 0.25
Penduduk
Keluarga Berencana
17 Contraceptive Prevalence Rate Persen 89.62 88.47 81.79 84.32 82.29 68.20
18 Pertumbuhan Penduduk Persen 1.61 1.60 1.61 1.59 1.56 1.52
19 Total Fertility Rate Persen 2.212
Ekonomi Makro
20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5.38 5.82 5.95 6.46 4.93 4.04
21 Persentase Ekspor terhadap Persen 32.15 32.24 31.92 31.04 31.62 28.22
PDRB
22 Persentase Output Manufaktur Persen 4.02 3.96 4.00 3.96 3.93 3.93
Terhadap PDRB
23 Pendapatan Perkapita Rp.juta 5.25 6.54 7.27 7.93 8.79 9.32
24 Laju Inflasi Persen 4.67 25.22 6.52 5 13.44 2.88
Investasi
25 Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp.Milyar 0.984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Nilai Persetujuan Rencana Rp.Milyar 104.10 169.10 0.00 268.50 0.00 0.00
Investasi PMDN
27 Nilai Realisasi Investasi PMA US$ Juta 0.00 12.90 0.00 0.00 13.00 1.10
28 Nilai Persetujuan Rencana US$ Juta 1.40 12.10 41.60 0.80 24.25 10.25
Investasi PMA
29 Realisasi penyerapan tenaga kerja Orang 0.00 5,228 0.00 0.00 947 0.00
PMA
Infrastruktur
30 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 70.84 69.49 68.00 80.00 56.08 28.17
Kondisi Baik
31 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 14.38 29.33 30.00 15.00 26.70 39.32
Kondisi Sedang
32 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 14.78 1.18 2.00 5.00 17.22 32.50
Kondisi Rusak
33 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 40.71 9.00 58.62 46.90 62.43 38.26
Kondisi Baik
34 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 41.57 49.92 38.10 46.32 19.26 31.39
Kondisi Sedang
35 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 17.72 41.08 3.28 6.77 18.31 30.36
Kondisi Rusak
Pertanian
36 Rata-rata Nilai Tukar Petani per 105.48 103.58
Tahun
37 PDRB Sektor Pertanian Atas Rp.Juta 3,242 4,077 4,566 5,187 5,902 6,147
Dasar Harga Berlaku
Kehutanan
38 Persentase Luas lahan rehabilitasi Persen 15.4 5.3 15.6 3.3 50.1
dalam hutan terhadap lahan kritis
Kelautan
39 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Kasus 5 3 2 2 2 1
40 Luas Kawasan Konservasi Laut km2
Kesejahteraan Sosial
41 Persentase Penduduk Miskin Persen 22.39 22.18 23.00 22.13 20.64 18.59
42 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6.29 6.15 6.04 4.68 4.90 5.31
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 24

26. C.2, Analisis Pencapaian Indikator
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2005 sebesar 71,10 meningkat menjadi 71,30 pada tahun 2006 dan
menjadi 71,57 tahun 2007, kemudian meningkat menjadi 72,14 tahun 2008 dan terus
meningkat menjadi 72,55 pada tahun 2009. Peningkatan ini menunjukkan
keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dan
menempatkan IPM provinsi Bengkulu berada diatas rata-rata capaian nasional.
Gambar 2.8 Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2009
100 94.21 93.47 93.69 93.91 94.60 94.90
90
80 71.1 71.3 71.57 72.14 72.55
69.9
70
60 67.40 68.80 68.90 69.20 69.40 69.65
50
40
30
20 7.27 7.93 8.79 9.32
10 5.25 6.54
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Pembangunan Manusia Pendapatan Perkapita (Rp.Juta)
Umur Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%)
Apabila dilihat pada grafik diatas, variabel yang mempunyai kontribusi cukup besar
dalam meningkatkan nilai IPM provinsi Bengkulu, adalah dari komponen aspek
kesehatan (Umur Harapan Hidup) dan komponen aspek pendidikan (Angka Melek
Huruf), sementara itu dari segi pendapatan perkapita perannya masih sangat kecil.
Oleh karena itu, meskipun nilai IPM meningkat namun tidak dibarengi dengan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat bahwa persentase
jumlah penduduk miskin masih sangat besar (18,59% tahun 2009). Oleh karena itu
dalam upaya untuk menaikkan nilai IPM perlu dilakukan secara bersamaan dengan
penguatan dan pemberdayaan ekonomi serta pengentasan masyarakat miskin.
Rekomendasi Kebijakan
Dalam upaya untuk meningkatkan angka IPM provinsi Bengkulu
 Program pengembangan ekonomi masyarakat perlu mendapat prioritas dalam
pembangunan manusia
 Peningkatan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.
 Memprioritaskan anggaran untuk program-program pemberantasan kemiskinan.
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 25

27. 2. Pendidikan
Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan
di Provinsi Bengkulu pada EKPD 2010 ini terdiri dari: Angka Partisipasi Murni (APM),
Angka Partisipasi Kasar, Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Angka Putus
Sekolah (APS) SD, SMP,SMA dan Angka Melek Aksara (AMA) 15 tahun keatas,
persentase guru yang layak mengajar SMP/MTs, dan SMA.
2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI
Angka Partsipasi Murni (APM) merupakan alat ukur yang menunjukkan besarnya nilai
(persentase) dari perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah
seluruh anak yang berusia sekolah sesuai dengan usia dan tingkatan pendidikan. Nilai
APM sekaligus memberikan informasi tentang persentase anak-anak usia sekolah yang
tidak bersekolah. Seperti dapat dilihat pada grafik 2.9 bahwa APM untuk tingkat SD/MI
di Provinsi Bengkulu sudah melebihi dari 90 persen dengan trend yang meningkat,
terendah pada tahun 2005 sebesar 92,64%. Ini berarti sebagian besar dari seluruh
jumlah keseluruhan anak yang berusia antara 7-13 tahun telah bersekolah, bahkan
pada tahun 2008 nilai APM sudah mencapai 94,40%. Meskipun Angka APM SD/MI
sudah meningkat namun belum mencapai 100 persen. Artinya masih terdapat anak
usia sekolah jenjang pendidikan SD belum sekolah seluruhnya.
APM-SD tahun ajaran 2009 sudah mencapai 94,98%, dari data ini berarti bahwa masih
ada 5,12% anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SD/MI dan capaian
angka ini sudah melampaui rata-rata nasional sebesar 94,37%.
Grafik 2.9. Angka Partsipasi Murni (APM) SD/MI dan Tingkat Pendapatan per Kapita
Provinsi Bengkulu, Tahun 2004-2009.
100 94.72 93.89 94.30 94.40 94.98
92.64
90
80
70
60
50
40
30
20
6.54 7.27 7.93 8.79 9.32
10 5.25
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APM Tingkat SD Pendapatan Per Kapita (Rp.juta)
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 26

28. Meningkatnya angka APM SD/MI ini disebabkan karena ditunjang oleh adanya
penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Bengkulu
dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.
Ada beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program wajib belajar
pendidikan dasar di daerah ini, antara lain: keterbatasan anggaran pemerintah daerah,
masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terutama didaerah pedesaan
karena terbatasnya jumlah sekolah yang ada, selain itu masih tingginya persentase
tingkat kemiskinan masyarakat dan rendahnya tingkat pendapatan per kapita
masyarakat menyebabkan ketidakmampuan orang tua siswa untuk menyekolahkan
anaknya, meskipun pemerintah telah melakukan program pendidikan gratis, namun
masih terdapat biaya-biaya lainnya dimana orang tua siswa miskin tidak mampu untuk
membayarnya.
Rekomendasi Kebijakan:
 Memberikan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu.
 Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis
tanpa pungutan biaya apapun.
 Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran
maupun peralatan penunjang belajar mengajar.
 Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya
 Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan
APBD
 Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
pendidikan.
 Pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang memadai, baik
melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
2.2 Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)
Sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 Angka Partsiipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi
Bengkulu, seperti dapat dilihat pada gambar 2.10 menunjukkan bahwa APK untuk
tingkat SD/MI melebihi dari 100 persen dengan trend yang sedikit berfluktuasi, kecuali
pada tahun 2005 menurun sedikit menjadi sebesar 105,63%. Namun kemudian
meningkat lagi dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD/MI di provinsi Bengkulu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan melebihi 100 persen atau dengan kata lain
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 27

29. masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun dan di atas 12 tahun yang
masih mengikuti pendidikan di tingkat SD.
Grafik 2.10. Perkembangan Angka Partsipasi Kasar (APK) SD/MI dengan Tingkat
Kemiskinan, Pendapatan per Kapita, di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004-2009.
120 110.73 111.23 111.28 110.46
105.63 110.40
100
80
60
40
22.39 22.18 23.00 22.13 20.64
20 18.59
8.79 9.32
0 5.25 6.54 7.27 7.93
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kemiskinan (%) APK Tingkat SD PDRB Per Kapita (Rp.juta) ADHB
2.3 Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs
Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional untuk siswa SMP/MTs di Provinsi
Bengkulu sedikit lebih baik secara nasional kecuali pada tahun 2004 capaian yang
diproleh dibawah rata-rata nasional (4,34). Pada tahun 2005 rata-rata nilai akhir ujian
nasional untuk siswa SMP/MTs meningkat sangat signifikan menjadi sebesar 5,53.
Namun pada tahun 2006 sampai tahun 2007 tidak mengalami peningkatan (konstan),
dan kembali meningkat menjadi 6,73 pada tahun 2008 dan naik menjadi 6,77 pada
tahun 2009. Hasil nilai rata-rata UN ini dapat dikategorikan memuaskan. Meningkatnya
rata-rata nilai akhir ujian nasional mempunyai korelasi yang positif dengan banyaknya
persentase jumlah guru yang layak mengajar, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.
Grafik 2.11. Rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs dan Jumlah Guru
Layak Mengajar Tingkat SMP di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008
100.00
85.66 85.58 82.99 87.03
80.20
80.00
60.00
40.00
20.00
4.34 5.53 5.53 5.53 6.73 6.77
0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP Guru Layak Mengajar SMP (%)
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 28

30. Rekomendasi Kebijakan:
 Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik
dan peserta didik.
 Mengembangkan kurikulum yang berstandar nasional yang disesuaikan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan
global, regional, nasional dan lokal.
 Mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring, akreditasi dan sertifikasi
termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan.
 Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan
desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan.
2.4 Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA
Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA di Provinsi
Bengkulu belum lebih baik atau dibawah rata-rata capaian nasional. Namun demikian
perkembangannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun
2004 rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA sebesar: 4,56 dan pada
tahun 2005 meningkat sedikit menjadi 4,72. Kemudian pada tahun 2006 rata-rata nilai
akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA meningkat cukup signifikan sehingga menjadi
5,45 dan menjadi 5,68 pada tahun 2007, naik sedikit menjadi 5,83 pada tahun 2008
dan meningkat cukup signifikan menjadi 7,79 pada tahun 2009.
Naiknya rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA, diduga berkorelasi
dengan jumlah guru yang layak mengajar, semakin tinggi persentase jumlah guru
yang layak mengajar, maka akan semakin tinggi pula rata-rata nilai akhir ujian
nasional siswa, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Grafik 2.12. Perkembangan Rata-Rata Nilai Akhir Ujian Nasional Siswa SMA/SMK/MA
dan Jumlah Guru Layak Mengajar Tingkat SMA di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008
90.00 83.69 83.96
77.73 83.14
80.00 72.97
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
5.68 5.83 7.79
10.00 4.55 4.72 5.45
0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMA Guru Layak Mengajar SMA (%)
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 29

31. 2.5 Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs
Angka putus sekolah mencerminkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang sudah
tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu tergolong cukup tinggi, pada tahun
2004 persentase angka putus sekolah tingkat SD sebesar 2,28%, kemudian sedikit
menurun menjadi 1,92% pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006 persentase angka
putus sekolah tingkat SD meningkat sangat signifikan menjadi 5,86%. Angka ini
menenpatkan provinsi Bengkulu yang tertinggi di Indonesia, kemudian diikuti oleh
Papua Barat (5,28%). Tingginya persentase angka putus sekolah lebih disebabkan oleh
ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah karena kemiskinan. Jumlah anak
yang tidak melanjutkan ke kejenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama banyak
terjadi di daerah pedesaan.
Sementara itu untuk tingkat pendidikan SMP, persentase angka putus sekolah
cenderung lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan SD. Persentase Angka Putus
Sekolah untuk SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 7,5%. Tingginya persentase angka
putus sekolah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi disebabkan oleh karena
kemiskinan dan biaya pendidikan yang semakin besar, meskipun pemerintah telah
mewajibkan program pendidikan dasar sembilan (9) tahun.
Gambar 2.13. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs dan Tingkat
Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008
25 23.00
22.18 22.13
20.64
20
18.59
15
10
6.78 7.5
6.09
5 3.17 5.86 2.57
2.28
1.92 2.75 2.011
0
2004 2005 2006 2007 2008
Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%
Kemiskinan (%)
Pada grafik 2.13 menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan angka putus
sekolah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Pada jenjang pendidikan SLTP
angka putus sekolah lebih tinggi dibandingkan pada jenjang pendidikan SD. Jika
dibandingkan dengan angka nasional, angka putus sekolah pada setiap jenjang
pendidikan di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang lebih tinggi.
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 30

32. Rekomendasi Kebijakan:
 Meningkatkan akses pelayanan pendidikan terutama terhadap penduduk miskin
 Memberikan beasiswa khusus untuk masyarakat miskin
 Pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang memadai, terutama di
daerah pedesaan.
 Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis
tanpa pungutan biaya apapun
 Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan
APBD
2.6 Angka Putus Sekolah SMA/MA
Angka putus sekolah tingkat SMA/MA di Provinsi Bengkulu cenderung lebih tinggi dan
berfluktuasi dibandingkan dengan tingkat pendidikan dasar. Pada tahun 2004
persentase angka putus sekolah tingkat SMA/MA sebesar 6,92% kemudian naik cukup
tinggi pada tahun 2005 menjadi 8,92%. Pada tahun 2006 terjadi penurunan yang
signifikan menjadi 2,76% namun kemudian cenderung meningkat sehingga menjadi
sebesar 4,26% pada tahun 2009.
Pada tingkat pendidikan SMA/MA biaya pendidikan semakin besar sehingga banyak
orang tua tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya karena kemiskinan,
sementara itu pemerintah tidak memberikan subsidi, hal ini menyebabkan persentase
jumlah anak putus sekolah tingkat SMA/MA di Provinsi Bengkulu masih cukup banyak.
Jumlah anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan sehingga berhenti dari sekolah
dan membantu orang tua atau keluarga untuk mencari nafkah terutama banyak terjadi
di daerah pedesaan.
Gambar 2.14. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah SMA/MA dan
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 -2008
25.00
22.18 23.00
20.00 22.13
20.64
18.59
15.00
8.92
10.00 6.92
4.26
5.00 2.76 3.11
0.00
2004 2005 2006 2007 2008
Kemiskinan (%) Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 31

33. 2.7. Angka Melek Aksara 15 tahun keatas
Angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan selama lima tahun
terakhir, sejak tahun 2004 sebesar 94,21 persen, kemudian sedikit menurun menjadi
93,47 persen pada tahun 2005. Mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009
cenderung menaik menjadi sebesar 94,90 persen. Apabila dibandingkan dengan
capaian rata-rata nasional, menunjukkan bahwa angka melek aksara di Provinsi
Bengkulu selalu lebih tinggi. Ini berarti bahwa kinerja program pemberantasan buta
huruf tergolong cukup berhasil, namun demikian pemerintah harus terus
mengupayakan agar angka melek aksara terus meningkat.
Tingginya angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mempunyai korelasi dengan
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Seperti dapat dilihat pada gambar 2.15,
semakin tinggi nilai IPM maka persentase jumlah angka melek aksara juga akan
semakin tinggi pula.
Gambar 2.15. Grafik Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dan IPM
di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009
100 94.21 93.69 94.60 94.90
93.47 93.91
90
80
70 72.5
71.1 71.3 71.57 72.14
60
69.9
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Melek Huruf (%)
Rekomendasi Kebijakan:
 Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan
keaksaraan fungsional.
 Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu secara luas untuk
memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi
kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak
pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya.
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 32

34.  Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran
maupun peralatan penunjang belajar mengajar.
 Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
pendidikan.
2.8. Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya
Tingkat SMP
Persentase jumlah guru yang layak mengajar di provinsi Bengkulu pada saat awal
pelaksanaan RPJMN lebih baik dari rata-rata nasional, yaitu 85,66% pada tahun 2004
namun demikian menurun drastis menjadi 80,20% pada tahun 2006. Kemudian terjadi
sebaliknya dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,03%
pada tahun 2009, seperti dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut.
Gambar 2.16 Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat SMP
di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008
88.00
87.03
85.66
86.00 85.58
84.00
82.99
82.00
80.00 80.20
78.00
76.00
2004 2005 2006 2007 2008
Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMP
Berdasarkan data pada gambar 2.16 menunjukkan bahwa sudah lebih dari 80 persen
guru tingkat SMP di Provinsi Bengkulu sudah layak mengajar dan cenderung meningkat
dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka
jumlah guru layak mengajar adalah adanya program penyetaraan pendidikan Sarjana
(S1) dan program sertifikasi guru. Berfluktuasi nya jumlah guru yang layak mengajar
tingkat SMP antara lain disebabkan karena pengangkatan guru baru dan masih
banyaknya guru yang belum berpendidikan Sarjana (S1) dan belum mendapatkan
sertifikasi.
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 33

35. Meskipun persentase jumlah guru yang layak mengajar sudah tergolong tinggi, namun
masih terdapat lebih dari 10 persen guru di daerah ini tidak layak mengajar baik dilihat
dari kompetensinya maupun dari pendidikan. Jumlah ini dapat dikatakan cukup besar.
Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga guru yang tidak layak
mengajar ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Rekomendasi Kebijakan:
 Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan maupun
kursus, training dan magang.
 Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik.
 Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih
mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka
dalam melaksanakan tugasnya.
2.9. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya
Tingkat Sekolah Menengah
Persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat sekolah menengah di provinsi
Bengkulu naik cukup signifikan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, kemudian
naik perlahan menjadi 83,96% pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 menurun
sedikit menjadi 83,14%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2.17 Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat Sekolah
Menengah di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008
86.00
84.00
83.69 83.96 83.14
82.00
80.00
78.00 77.73
76.00
74.00 72.97
72.00
70.00
68.00
66.00
2004 2005 2006 2007 2008
Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMA
Tingginya kenaikan ini karena adanya pemberian beasiswa untuk program
penyetaraan pendidikan sarjana S1 dan program sertifikasi guru. Dalam rangka untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil belajar siswa sudah
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 34

36. selayaknya program peningkatan mutu dan kualitas tenaga guru perlu mendapat
perhatian serius dari pemerintah.
Rekomendasi Kebijakan:
 Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan
maupun kursus, training dan magang.
 Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik tingkat sekolah menengah.
 Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih
mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka
dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kesehatan
3.1. Umur Harapan Hidup (UHH)
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ditunjukkan dengan
meningkatnya rata-rata Umur Harapan Hdup (UHH). Umur Harapan hidup masyarakat
di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 cenderung mengalami peningkatan.
Pada tahun 2004 Umur Harapan Hidup Penduduk Bengkulu adalah 67,4 tahun dan
pada tahun berikut meningkat menjadi 68,8 tahun, kemudian menjadi 68,9 pada tahun
2006. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang signifikan, UHH menjadi sebesar 69,2
dan menjadi 69,40 tahun 2008 dan sedikit meningkat menjadi 69,65 tahun 2009.
Meskipun terjadi tren peningkatan namun jika dibandingkan dengan capaian rata-rata
nasional UHH Penduduk Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional.
Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, selain karena faktor ekonomi dan
sosial, juga dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas kesehatan. Dengan adanya layanan
kesehatan tersebut diharapkan angka kesakitan masyarakat menjadi berkurang.
Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan penduduk cukup besar.
Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin melalui Jaring Pengaman
Sosial (JPS) mencapai 5% dari jumlah penduduk miskin, meningkat pada tahun 2004
menjadi 10%, dan pada tahun 2005 telah terlayani 15%. Target layanan kesehatan
gratis melalui JPS yang ingin dicapai pada periode tahun 2006-2010 secara berturut-
turut adalah 20, 25, 30, 35 dan 40%. Berkat peningkatan jumlah, kualitas dan
pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan masyarakat terus
meningkat.
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 35

37. Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta
ketersediaan pembiayaan kesehatan masih rendah, sangat mempengaruhi rendahnya
tingkat kesehatan masyarakat. Upaya pembinaan lingkungan sehat yang dilakukan
Dinas Kesehatan telah menunjukkan adanya keberhasilan, terlihat dari beberapa
indikator lingkungan sehat, seperti jumlah keluarga yang menghuni rumah sehat,
menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban milik sendiri. Pada tahun 2004
persentase penduduk yang telah menggunakan air bersih mencapai 33,16%, yang
memiliki jamban sendiri sebanyak 69,22%, dan yang sudah memanfaatkan jaringan
listrik sebanyak 71,25%, sedangkan rumah yang masih berlantai tanah tinggal sebesar
10,14%. Pada tahun-tahun selanjutnya pembinaan lingkungan sehat ditargetkan terus
meningkat; pada periode tahun 2006-2010 secara berturut-turut meningkat menjadi 55,
60, 65, 70 dan 80% keluarga. Pembinaan lingkungan sehat diharapkan juga
menciptakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi
juga di tempat-tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb.
Jumlah Puskesmas juga menjadi indikator peningkatan kuantitas layanan kesehatan
kepada penduduk, jika dilihat dari posisi dan rasio jumlah penduduk juga menunjukkan
adanya peningkatan pemerataan. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas di Provinsi
Bengkulu berjumlah 147 dengan rasio 0,58 per 10.000 penduduk. Angka tersebut
mengungkapkan bahwa setiap 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu dilayani kurang
dari 1 (satu) buah puskesmas Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya maka
jumlah Puskesmas yang terdapat di Provinsi Bengkulu masih jauh dari cukup. Kondisi
itu terlihat dari masih relatif kecilnya nilai rasio Puskesmas terhadap penduduk
sehingga beban tanggungan setiap Puskesmas di Provinsi Bengkulu relatif tinggi.
Tingginya beban tanggungan Puskesmas akan berdampak negatif terhadap pelayanan
kesehatan yaitu tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas
kepada masyarakat. Ketidakoptimalan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu akan
semakin tinggi bila tidak segera dilakukan penambahan atau pembangunan
Puskesmas. Sementara itu jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun
semakin bertambah.
Selain melalui Puskesmas, pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu dilakukan
melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pelayanan kesehatan melalui
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat efektif karena dapat melayani
kesehatan penduduk hingga ke daerah terpencil. Namun dilihat dari jumlahnya,
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang terdapat di Provinsi Bengkulu
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 36

38. relatif kurang memadai. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas Pembantu dan
Puskesmas Keliling di Provinsi Bengkulu masing-masing sebanyak 505 buah dan 164
buah. Selain itu terdapat 1.720 Posyandu, Klinik/KIA 124 buah dan rumah bersalin 17
buah. Data banyaknya fasilitas kesehatan menurut jenisnya di Provinsi Bengkulu dari
tahun 2005-2008 dapat dilihat pada tabel 16 (Lampiran).
Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk dari penjabaran arah
kebijaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu diantaranya
meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana
kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil.
Rekomendasi Kebijakan:
 Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana
kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah daerah terpencil.
 Peningkatan Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin, seperti
Jaring Pengaman Sosial (JPS)
 Kampanye pola hidup bersih dan sehat,
 Pembinaan lingkungan sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di tempat-
tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb.
3.2. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang paling sensitif diantara
indikator lainnya. Angka ini mencerminkan tingkat permasalahan kesehatan yang
langsung berkaitan dengan kematian bayi, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat
upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, upaya keluarga dan tingkat perkembangan
sosial ekonomi keluarga.
AKB di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 menunjukan kecenderungan
menurun dari tahun ke tahun bahkan pada tahun 2008 sudah dibawah rata-rata AKB
nasional. Pada tahun 2009 AKB menurun menjadi 21,14. Kondisi ini menunjukkan
keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan. Turunnya AKB ini
didukung oleh program pelayanan kesehatan gratis yang diterapkan oleh sebagian
besar pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu terutama bagi penduduk
miskin.
■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 37

39. Grafik 2.18 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Persentase Tingkat Kemiskinan
Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009
60.00
50.00 48
43
40.00 39
34
30.00 28
22.39 22.18 23.00 22.13
20.00
21.14
20.64 18.59
10.00
0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kemiskinan (%) AKB per 1.000 kelahiran hidup)
Rekomendasi Kebijakan
 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama terhadap penduduk miskin dan
pedesaan antara lain melalui penambahan sarana kesehatan.
 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambah tenaga kesehatan,
 Memberikan pelayanan kesehatan gratis terutama kepada golongan penduduk
miskin yang tidak mampu.
3.3. Prevalensi Gizi buruk (%)
Data statistik menunjukkan bahwa nilai Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi
Bengkulu telah mengalami penurunan yang berkesinambungan sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2009. Menurunnya angka Prevalensi Gizi Buruk (PGB) antara
lain disebabkan antara lain oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan
berkurangnya jumlah penduduk miskin, sehingga berpengaruh positif terhadap
pemenuhan gizi, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Grafik 2.19 Perkembangan Persentase Prevalensi Gizi buruk, Pendapatan per Kapita
dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009
25.00
22.39 22.13
22.18 23.00 20.64
20.00
15.00
10.00 6.54 7.93 8.79 9.32
7.27
5.25
5.00
3.20
1.56 0.63 0.43 0.02
0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gizi Buruk (%) Pendapatan Per Kapita Kemiskinan (%)
■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 38