SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
PENGELOLAAN 
PAJAK HOTEL 
DAN PAJAK RESTORAN 
Dinas pelayanan pajak Kota Bandung
DASAR HUKUM 
a. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 
NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5049); 
b. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG 
PAJAK DAERAH; 
c. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 2012 TENTANG TATA 
CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; 
d. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 2012 TENTANG TATA 
CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN; 
e. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 301 TAHUN 2013 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; 
f. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 302 TAHUN 2013 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
DEFINISI 
(HOTEL, PAJAK HOTEL, SUBJEK & OBJEK PAJAK HOTEL, DAN WAJIB PAJAK HOTEL) 
SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
HOTEL : 
Fasilitas Penyedia Jasa penginapan/peristirahan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh) 
PAJAK HOTEL : 
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel
OBJEK PAJAK HOTEL : 
Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 
pembayaran , termasuk jasa penunjang sebagai 
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 
olahraga dan hiburan 
SUBJEK PAJAK HOTEL : 
Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan 
yang mengusahakan hotel 
WAJIB PAJAK HOTEL : 
Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
TARIF PAJAK HOTEL 
(SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) 
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut : 
a. hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 
b. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) 
sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan 
sebesar 5% (lima persen); 
c. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua 
puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
RINCIAN TARGET PENERIMAAN 
PAJAK HOTEL TAHUN 2014 
(Target Pajak Hotel tahun 2014 : Rp. 199.350.000.000) 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 
45,500,000,000 
65,000,000,000 
52,250,000,000 
Dalam Satuan Rupiah 
11,100,000,000 
2,000,000,000 
16,750,000,000 
3,500,000,000 
1,250,000,000 2,000,000,000 
Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati 3 Melati 2 Melati 1 Rumah Kos
DEFINISI 
(RESTORAN, PAJAK RESTORAN , SUBJEK & OBJEK PAJAK RESTORAN, DAN WAJIB PAJAK RESTORAN) 
SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
RESTORAN : 
Fasilitas penyedia makanan dan atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering 
PAJAK RESTORAN : 
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran
OBJEK PAJAK RESTORAN : 
Pelayanan yang disediakan oleh restoran 
SUBJEK PAJAK RESTORAN : 
Orang Pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan/atau minuman dari restoran 
WAJIB PAJAK RESTORAN : 
Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
TARIF PAJAK RESTORAN 
(SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) 
TARIF PAJAK RESTORAN : 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
RINCIAN TARGET PENERIMAAN 
PAJAK RESTORAN TAHUN 2014 
(Target Pajak Restoran tahun 2014 : Rp. 135.000.000.000) 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 
85,000,000,000 
Dalam Satuan Rupiah 
40,000,000,000 
10,000,000,000 
Restoran Rumah Makan Katering

Contenu connexe

Tendances

Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
Ye Si
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Sunar Shun Shun
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Hengky Manurung
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
iyandri tiluk wahyono
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6
Maiya Maiya
 

Tendances (20)

Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Persiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakPersiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajak
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasi
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6Perbendaharaan negara presentasi 6
Perbendaharaan negara presentasi 6
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahanKebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi & kesalahan
 
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
 

Plus de Catatan Ekstens

PPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun SendiriPPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun Sendiri
Catatan Ekstens
 

Plus de Catatan Ekstens (8)

PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
 
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
 
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
 
Per 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skfPer 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skf
 
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunan
 
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
 
PPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun SendiriPPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun Sendiri
 
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
 

Dernier

Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
jaanualu31
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
ChairaniManasye1
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
HALIABUTRA1
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
galuhmutiara
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
armanamo012
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
GustiAdityaR
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
langkahgontay88
 

Dernier (20)

Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausahaCara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 

Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)

  • 1. PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN Dinas pelayanan pajak Kota Bandung
  • 2. DASAR HUKUM a. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049); b. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK DAERAH; c. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; d. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN; e. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 301 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; f. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 302 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
  • 3. DEFINISI (HOTEL, PAJAK HOTEL, SUBJEK & OBJEK PAJAK HOTEL, DAN WAJIB PAJAK HOTEL) SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH HOTEL : Fasilitas Penyedia Jasa penginapan/peristirahan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) PAJAK HOTEL : Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel
  • 4. OBJEK PAJAK HOTEL : Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran , termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan SUBJEK PAJAK HOTEL : Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel WAJIB PAJAK HOTEL : Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
  • 5. TARIF PAJAK HOTEL (SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut : a. hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen); c. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
  • 6. RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL TAHUN 2014 (Target Pajak Hotel tahun 2014 : Rp. 199.350.000.000) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 45,500,000,000 65,000,000,000 52,250,000,000 Dalam Satuan Rupiah 11,100,000,000 2,000,000,000 16,750,000,000 3,500,000,000 1,250,000,000 2,000,000,000 Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati 3 Melati 2 Melati 1 Rumah Kos
  • 7. DEFINISI (RESTORAN, PAJAK RESTORAN , SUBJEK & OBJEK PAJAK RESTORAN, DAN WAJIB PAJAK RESTORAN) SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH RESTORAN : Fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering PAJAK RESTORAN : Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran
  • 8. OBJEK PAJAK RESTORAN : Pelayanan yang disediakan oleh restoran SUBJEK PAJAK RESTORAN : Orang Pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran WAJIB PAJAK RESTORAN : Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
  • 9. TARIF PAJAK RESTORAN (SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) TARIF PAJAK RESTORAN : Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
  • 10. RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TAHUN 2014 (Target Pajak Restoran tahun 2014 : Rp. 135.000.000.000) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 85,000,000,000 Dalam Satuan Rupiah 40,000,000,000 10,000,000,000 Restoran Rumah Makan Katering