2. DASAR HUKUM
a. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5049);
b. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PAJAK DAERAH;
c. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 2012 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL;
d. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 2012 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN;
e. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 301 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL;
f. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 302 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
3. DEFINISI
(HOTEL, PAJAK HOTEL, SUBJEK & OBJEK PAJAK HOTEL, DAN WAJIB PAJAK HOTEL)
SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
HOTEL :
Fasilitas Penyedia Jasa penginapan/peristirahan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh)
PAJAK HOTEL :
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel
4. OBJEK PAJAK HOTEL :
Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan
pembayaran , termasuk jasa penunjang sebagai
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
olahraga dan hiburan
SUBJEK PAJAK HOTEL :
Orang Pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan hotel
WAJIB PAJAK HOTEL :
Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
5. TARIF PAJAK HOTEL
(SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH)
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :
a. hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas)
sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan
sebesar 5% (lima persen);
c. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua
puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
6. RINCIAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK HOTEL TAHUN 2014
(Target Pajak Hotel tahun 2014 : Rp. 199.350.000.000)
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014
45,500,000,000
65,000,000,000
52,250,000,000
Dalam Satuan Rupiah
11,100,000,000
2,000,000,000
16,750,000,000
3,500,000,000
1,250,000,000 2,000,000,000
Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati 3 Melati 2 Melati 1 Rumah Kos
7. DEFINISI
(RESTORAN, PAJAK RESTORAN , SUBJEK & OBJEK PAJAK RESTORAN, DAN WAJIB PAJAK RESTORAN)
SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
RESTORAN :
Fasilitas penyedia makanan dan atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering
PAJAK RESTORAN :
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran
8. OBJEK PAJAK RESTORAN :
Pelayanan yang disediakan oleh restoran
SUBJEK PAJAK RESTORAN :
Orang Pribadi atau badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari restoran
WAJIB PAJAK RESTORAN :
Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
9. TARIF PAJAK RESTORAN
(SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH)
TARIF PAJAK RESTORAN :
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
10. RINCIAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK RESTORAN TAHUN 2014
(Target Pajak Restoran tahun 2014 : Rp. 135.000.000.000)
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014
85,000,000,000
Dalam Satuan Rupiah
40,000,000,000
10,000,000,000
Restoran Rumah Makan Katering