Dokumen tersebut membahas tiga poin utama: 1. Perkembangan studi hukum dari perspektif ortodoks ke sosiologis dan normalogi. 2. Periode normalogi yang menandai pembentukan sosiologi hukum. 3. Perbandingan ilmu hukum dan sosiologi hukum dalam metode dan objek kajian.

1. SINOPSIS
PRANATA HUKUM: Sebuah Telaah Sosiologis
( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum )
Oleh :
FREINGKY A. NDAUMANU, S.H.
NIM : 11/322217/PHK/06731
PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
MAGISTER HUKUM
2011
1

2. PERKEMBANGAN STUDI HUKUM
ORTHODOX
SOCIOLOGICAL NORMALOGI
JURISPRODENCE(
JURISPRODENCE
Normative JURISPRODENCE
(Law as it should be)
(Normative & Theoritical
Theoritical Study of
Law) Study with Social Empiris)
SOCIO-
SOCIO-LEGAL STUDIES
(Pragmatic Social Investigation
of Law in Action)
Efektivitas Bekerjanya Hukum
NOMOLOGI
SOCIOLOGYOF LAW
(Law as it is)
(Empirical-Theoritical Study of
Law in Social Context)
Normalogi adalah ilmu yang mengkaji tentang norma, dapat disebut juga das sollen atau
Isi UUD (seharusnya); sedangkan Nomologi adalah ilmu yang mengkaji tentang perilaku
hukum, dapat disebut juga das sain yang terjadi dalam kehidupan riil masyarakat
termasuk perilaku institusi - institusi negara; dan Norma adalah pedoman perilaku.
2

3. PERIODE NOMOLOGI
( Pembentukan Sosiologi Hukum)
SOCIOLOGY OF LAW
(Emprical-Theoritical Study Of Law in Social Context)
Hubungan antar lembaga hukum
Struktur sosial dari hukum :
1. Hubungan Nilai Sosial dengan Hukum
2. Pola Lapisan Sosial dengan Hukum
Hubungan antara :
1. Lembaga Hukum dengn Ekonomi
2. Lembaga hukum dengan Politik
3. Lembaga hukum dengan lembaga sosial lainnya
Perubahan Sosial dan Hukum :
1. Hukum dan implikasinya terhadap perubahan sosial
2. Perubahan sosial dan implikasinya terhadap perubahan
hukum
PERBANDINGAN ILMU HK & SOS.HUKUM
ILMU HUKUM SOSIOLOGI HUKUM
Obyek : Ketentuan Hukum Sbg Alat Obyek = Perilaku Hukum : Aktual
Penil ai Perilaku Hukum atau Terd okumentasi
Orientasi : Menil ai dalam rangka pola- Orientasi = menemp atkan Peri laku hk
r isasi perilaku hukum : B enar sbg. dasar membangun teori
vs Salah * Hukum = bag ian sistem sosial
* Pemahaman h k sec.komprehensif * Peri laku hk = bagian perilaku
dan Konsisten sosial
Teori P endukung = Teor i Hukum Teori Pen dukung = Teori Sosiologi Hk
Metode : Metode :
* Preskri ptif * Deskriptif
* Deduktif * Eksplanatif
3

4. TRADISI BESAR TRADISI BARU
Penguasaan Hukum Positif Theory building
Menerapkan Hukum Pendidikan keilmuan
Problem solving Legal scientist
Pragmatis Legal theorist
Pendidikan professional Deskriptif
Vocational traning Ilmu dasar
“Legal Craftmanship”
“Legal Mechanic”
Perspektif Penelitian sosiologi
Ilmu terapan
Peneltian doktrinal
POLA PENEGAKAN HUKUM
ASPEK Konservatif Progresif
Asumsi Hukum sbg sentral Manusia sbg sentral
Manusia Sbg alat dari hukum Hukum sbg alat dari manusia
Posisi Hk Sbg pedoman yg final & mutlak Sbg pedoman yg tdk pernah final
Sekali dibuat & diberlakukan Hukum terus mengalami penye-
tdk mungkin ada perubahan suaian
Hrs ditegakkan sbgmn adanya Penegakannya disesuaikan
dengan kondisi sosial yg ada
Tujuan Terwujudnya kepastian hukum Terujudnya kepentingan bersam a
Pencapaian keadilan formal Pencapaian keadilan sosial
Orientasi Menekankan pada : Menekankan pada
Tekstual = Konsep & Rumusan Kontekstual = mendasarkan pd
mjd kata kunci semangat yg mendasari hk
Prosedural = ketepatan meka- Tercapainya tujuan = dpt terjadi
nisme mjd syarat sahnya pengabaian thd prosedur
4

5. Perubahan Basis Hukum
ABAD XVII ABAD VVIII-XX ABAD XXI
Community Negara Globalisasi
Sosial Community of States Community of interest
Boderless World Domestic nasional law Boderless World
Sosiologis Internasional law Tradisional practice
Sumber hukum Tradisional Corporation
Relativisme Tradisional Capitalis
Yuridis Kedaulatan kelas
Tradisional information
Exchange
Sosiologis
GIANFRANCO POGGI
1. Feodalisme
2. Standestaat
- Lahirnya sistem pengorganisasian masyarakat yang baru.
- Acuan teritorial.
- Penguasa - Stande : Penduduk yang mempunyai status sama.
- Pembuatan hukum - ”dualistik”.
- Perkembangan negara - negara Pengausa - Kekuasaan mutlak.
5

6. - Tahap Absolut - Dalam kehidupan hukum dan kenegaraan.
3. Masyarakat Sipil
- Keluarga borjuasi - kompetensi ekuilibirium
- Badan : menyelenggarakan hukum bersifat publik.
- Kedudukan berdaulat.
MARC GALANTER, menurut beliau ”hukum modern”, yaitu :
• Bentuk tertulis
• Berlaku diseluruh wilayah negara
• Peraturannya bersifat uniform
• Bersifat teritorial
• Sebagai sarana yang secara sadar untuk mewujudkan keputusan - keputusan
politik masyarakat.
6

7. WEBER, membagi perkembangan hukum rational menjadi 4 tahap :
1) Pengadaan hukum melalui pewahyuan secara kharismatik.
2) Pengadaan dan penemuan hukum secara empiris.
3) Pengadaan hukum melalui pembebanan dari atas, yaitu dari kekuatan
sekuler/teokratis.
4) Penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum yang
dilakukan secara profesional oleh mereka yang mendapatkan pendidikan hukum
dengan ciri - ciri ilmiah dan logis formal.
7

8. ”BEKERJANYA HUKUM”
Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa :
1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang
peranan (rule occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan
bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-
peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari
lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-
lainnya mengenai dirinya.
2) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang
8

9. ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial,
politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang
datang dari pemegang peranan.
3) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya,
keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang
mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta
birokrasi.
9

10. Dalam tampilan yang lebih detail, wajah hukum yang regularities (pola – pola perilaku)
dapat tampil dalam dua tipologi berbeda. Pertama, wajah hukum yamg tampil sebagai intitusi
pil
riil dan funsional dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemuli
iil pemuliihan
ketertiban, penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola
perilaku yang baru. Kedua, tampil sebagai makna – makna simbolik sebagaimana
,
termanifestasi dan tersimak dalam aksi – aksi serta interakasi masyarakat.
I. CITA HUKUM
1. FUNGSI CITA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG
DEMOKRATIS
Model Pembentukan Hukum yang Demokratis
Pertama, secara makro proses penyusunan suatu produk hukum (peraturan) dalam
penyusunan dala
tahapan sosiologis berlangsung dalam masyarakat dan ditentukan oleh tersedianya bahan
bahan-
10

11. bahan di dalamnya. Apabila problem yang timbul tersebut dapat dimasukkan dalam agenda
pemerintah atau sebagai policy problems, maka perbincangan itu akan memasuki tahapan
kedua yang disebut tahapan politis. Tahapan ini berusaha mengidentifikasi dan kemudian
merumuskan lebih lanjut. Di sini, seluruh ide atau gagasan yang berhasil diidentifikasi dalam
proses sosiologis itu dipertajam lebih lanjut dalam wacana yang lebih kritis oleh kekuatan
yang ada dalam masyarakat.
Setelah tahapan sosiologis dan politis dilalui, barulah proses pembuatan hukum
memasuki tahapan terakhir (ketiga) yang disebut “tahapan yuridis”. Pada tahapan ini lebih
memfokuskan diri pada masalah penyusunan dan pengorganisasian masalah-masalah diatur
kedalam rumusan-rumusan hukum. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses
pengorganisasian dan penyusunan rumusan-rumusan hukum itu antara lain aspek consistency,
sound arrangement dan normal usage. Proses yang tejadi pada tahapan yuridis ini pun tidak
bebas nilai melainkan selalu dalam kungkungan subsistem-subsistem non-yuridis, seperti
sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.
TAHAP - TAHAP PEMBUATAN HUKUM
Tahap Inisiasi : Memunculkan suatu gagasan dalam masyarakat.
Tahap Sosio-Politis : Pematangan dan penajaman gagasan.
Tahap Yuridis : Penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian
diundangkan.
Proses Transformasi Sosial Dalam Hukum
Didalam proses mengidentifikasi dan merumuskan problem kebijaksanaan sangat
ditentukan oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok didalam
masyarakat. Disamping itu, faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan,
geografi dan sebagainya dapat berpengaruh dan menjadi bahan atau input bagi sistem politik
yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif partai – partai politik, tokoh
masyarakat, dan sebagainya. Semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk
mengubah input menjadi output. Proses ini, oleh Easton disebut dengan withinputs,
conversion process dan the black box.
11

12. 2. PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI PARADIGMA KEKUASAAN
MENUJU PARADIGMA MORAL
Paradigma Kekuasaan dan Tatanan Hukum
Kualitas hukum kita menjadi hukum otoriter dengan memperlihatkan ciri-ciri otoritarian
antara lain sebagai berikut : (1). Kaidah dasar otoliter, (2).Kaidah dasar di atas konstitusi,
(3).Hukum yang membudak, (4).Birokrasi Totalitarian, (5).Trias Politika pro-forma, (6). Kepatuhan
terpaksa, (7).Tipe rekayasa merusak.
PENGARUH MASA TRANSISI SOSIAL TERHADAP
PERILAKU HUKUM ABNORMAL
PERILAKU HUKUM
ABNORMAL YG KHAS
KORUPSI BERJAMAAH
DI KALANGAN
MASA TRANSISI KONFLIK INSTITUSI HK
Belum Adanya pedoman
Berperilaku yg sama BARU DG YG LAMA
Politik Otoriter
ke Dlm Menjalankan Peranan PENEMPATAN SATU
Demokrasi
BIDANG HK sbg “LEX
SUPER SPECIALIS”
PENEGAKAN HK YG BLM
SISTEMIK
12

13. II. BUDAYA HUKUM
1. PERANAN KULTUR HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan
selalu berada diantara berbagai faktor (interchange). Dalam konteks yang demkian itu, titik
tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu “rumusan hitam putih” (blue
print) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang – undangan. Hukum
hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati didalam masyarakat antara lain
melalui tingkah laku masyarakatnya.
13

14. 14

15. Hukum Sebagai Suatu Sistem
Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan
adanya komponen – komponen yang terkandung dalam hukum itu :
1. Komponen struktur, adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti
pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung
bekerjanya sistem itu sendiri. Komponen sruktur ini memungkinkan pemberian
pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yang berupa norma hukum, baik itu peraturan – peraturan,
keputusan – keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para
penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide – ide, sikap – sikap,
harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal
legal culture yaitu kultur hukumnya lawyer dan judged’s. dan external legal culture
yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.
Hukum dan Struktur Masyarakat
Hubungan fungsional antara sistem hukum dan masyarakatnya diuraikan oleh Emile
Durkheim yang membedakan antara masyarakat dengan “solidaritas mekanik” dengan tipe
15

16. hukumnya “represif”, dan masyarakat denga “solidaritas organik” dengan tipe hukumnya
dengan
“restitutif”. Hubungan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat ini
perkemb ngan
juga diuraikan oleh H.L.A. Hart dan Bredemeier, yaitu :
16

17. 17

18. 2. PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP FUNGSI HUKUM
Melembagakan Nilai Hukum Baru
Untuk dapat menanamkan nilai – nilai baru sehingga dapat melembaga sebagai pola –
pola tingkah laku yang baru di masyarakat, maka perlu ada proses pelembagaan dan
masyarakat,
internalisasi dalam rangka pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimanakah proses
masyarak .
pelembagaan tersebut berjalan dapat dilihat pada formula tentang proses pelembagaan.
Efektivitas menanam adalah hasil yang positif dari penggunaan tenaga manusia, alat – alat,
manusi
organisasi dan metoda untuk menanamkan lembaga baru di dalam masyarakat Penggunaan
alam masyarakat.
tenaga manusia disini adalah bagaimana birokrasi itu bekerja. Dalam proses ini dibutuhkan
komitmen yang tulus
lus dan kemampuan yang tinggi dari para petugas dalam
mengimplementasikan kebijaksanaan yang tertuang dalam hukum itu.
3. PEMBINAAN KESADARAN HUKUM
Motivasi Bertingkah Laku
Menghadapi produk hukum yang cenderung memasukkan unsur – unsur baru itu,
apakah sesorang pemegang peran akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu
ukum
atau tidak, sangat bergantung pada tiga variabel utama, antara lain : (1) apakah normanya
telah disampaikan; (2) apakah norma – normanya serasi dengan tujuan – tujuan yang
diterapkan bagi posisi itu; (3) apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang
menyimpang. Pendapat Seidman tersebut menunjukan bahwa selain sosialisasi dan
sinkronisasi produk hukum, faktor motivasi juga ikut mempengaruhi tingkah laku seseorang
pemegang peran dalam menaati isi produk hukum tersebut. Seidman membuat suatu model
tersebut at
18

19. yang berkamar empat untuk menunjukkan hubungan antara bentuk tingkah laku dengan
motivasi para pemegang peran, sebagai berikut :
Pertimbangan Pembuatan Hukum
Setiap peraturan hukum tentulah mempunyai tujuannya sendiri yang ingin dicapai,
untuk itu diperlukan suatu usaha yang sistematis meliputi teknik – teknik perundang –
undangan yang dipakai. Strategi yang ditempuh ini pun sangat mirip dengan cara – cara
pemecahan masalah dalam manajemen ilmiah. A. Podgorecki mengembangkan empat asas
pokok yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tujuan sosial yang dikehendaki, yakni :
(1) Suatu penggambaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi;
(2) Membuat suatu analisa mengenai penilaian – penilaian yang ada dan
menempatkannya dalam suatu urutan hirarki. Analisis disini meliputi pula perkiraan
mengenai apakah cara – cara yang dipakai tidak akan lebih menimbulkan suatu efek
yang baik malah memperburuk keadaan;
(3) Melakukan verifikasi hipotesis – hipotesis, seperti apakah suatu cara yang
dipikirkan untuk dilakukan itu pada akhirnya membawa kita kepada tujuan
sebagaimana yang dikehendaki; dan
(4) Pengukuran terhadap efek peraturan – peraturan yang ada.
19