Kebijakan Pengampuan Pelatihan . Pelatihan Harus terakreditasi untuk mendapatkan sertifikat

1. KEBIJAKAN PENGAMPUAN
PENYELENGGARAAN
PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN
DIREKTUR PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
22 Februari 2022

3. FUNGSI :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian
kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta
penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi,
pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta
penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan
pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan
tenaga kesehatan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian
kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta
penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan
TUGAS :
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi, dan
pelaporan di bidang peningkatan mutu
tenaga kesehatan
AKREDITASI DAN TUGAS
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA
KESEHATAN
UU 36/2014 tentang
Tenaga Kesehatan
PP 67/2019 tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Pasal 31
Ayat (1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Ayat (2) Pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga
pelatih sesuai standar profesi & kompetensi serta
diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang
terakreditasi
Pasal 79
Ayat (1) Setiap penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi dan
diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi.
Ayat (2) Akreditasi dilakukan oleh pemerintah pusat.
Ayat (3) Akreditasi meliputi:
a. Akreditasi pelatihan
b. Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan
Permenkes No.
5/ 2022 tentang
Organisasi &
Tata Kerja
Kemenkes

4. Kebijakan Pelatihan
KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG
KESEHATAN

5. Kebijakan Pelatihan
Pendidikan Pelatihan
Klasikal
Non
Klasikal
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
• Pelatihan tatap muka di kelas
• Kursus
• Seminar
• Penataran
• Pelatihan jarak jauh (LJJ)
• E-learning
• Bimbingan di tempat kerja
• Magang
• Pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta, dikoordinasikan oleh
LAN dan BKN
PP No.17 Th
2020
Pasal 212

6. Kebijakan Pelatihan
KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
 Pelatihan memiliki alokasi waktu minimal 30 JP @ 45 menit
 Peserta pelatihan adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan
dan/atau membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan
tugas
 Kurikulum pelatihan mengacu kepada standar kompetensi jabatan atau hasil
Analisis Kebutuhan Pelatihan di Organisasi
 Metode pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program pelatihan bagi
orang dewasa
 Pelatihan dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau non klasikal
 Pelatihan dilaksanakan oleh lembaga/institusi pelatihan yang terakreditasi

7. Kebijakan Pelatihan
KEBIJAKAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
 Sarana dan prasarana pelatihan ditetapkan sesuai dengan jenis pelatihan
dan jumlah peserta pelatihan
 Manajemen pelatihan diselenggarakan melalui proses TNA, penetapan
tujuan pelatihan, merancang program pelatihan, penyelenggaraan
pelatihan, evaluasi pelatihan dan pengendalian mutu
 Dalam menjaga mutu pelatihan, Kementerian Kesehatan menetapkan
akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan
 Pelatihan diselenggarakan setelah terakreditasi oleh Kementerian
Kesehatan cq Dir. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 Sertifikat diberikan utk penyelenggaraan pelatihan yang telah terakreditasi
serta memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kurikulum

8. PP No. 17 tahun 2020 tentang
Perubahan atas PP No. 11 tahun 2017
tentang Manajemen PNS Pasal 206
Peraturan LAN No.8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Bangkom PNS
melalui e-Learning
Juklak Pelatihan SDM Kesehatan
Masa Pandemi
KEBIJAKAN PELATIHAN
MASA PANDEMI

9. KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2022
 Metode pelaksanaan pelatihan masih mengacu pada ketentuan pelatihan di masa
Pandemi Covid – 19 (Full Daring)
 Praktik lapangan dilaksanakan dengan metode praktik mandiri
 Apabila dilaksanakan blended,
- ada ijin dari Ketua Satgas setempat / pernyataan Kepala Institusi untuk
menerapkan protokol kesehatan
- Kapasitas kelas maksimal 50% atau jarak antar kursi peserta minimal 1 m
- Konsumsi box
- Kapasitas kamar maksimal 50%
 Laksanakan sesuai Juklak Pelatihan Masa Pandemi

10. KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2022
 Metode pelaksanaan pelatihan :
• Metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) full online : tidak terdapat
tujuan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi keterampilan teknis (skill) yang
hanya bisa dicapai dengan praktik menggunakan alat tertentu yang tidak dimiliki oleh
peserta/institusi peserta.
 Metode klasikal dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu dengan menyampaikan
surat pertanyaan tidak mampu melaksanakan pelatihan secara blended/full
daring dan justifikasinya
• Metode blended (kombinasi pembelajaran klasikal dan distance learning) :
pelatihan dengan kurikulum pada SIAKPEL berjumlah JPL > 50 JPL dan terdapat
tujuan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi keterampilan teknis (skill) yang
hanya bisa dicapai dengan praktik menggunakan alat tertentu yang tidak dimiliki oleh
peserta/institusi peserta.

11.  Pada pelatihan klasikal dan blended :
 Penyelenggara dapat mengalokasikan anggaran :
• Kebutuhan protokol kesehatan berupa rapid/swab test untuk peserta/fasilitator bila
diperlukan. Satuan biaya rapid/swab test mengikuti ketentuan yang berlaku dari
Kementerian Kesehatan.
• Training kit bagi peserta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan protokol
kesehatan (face shield/masker/hand sanitizer), namun satuan biayanya tetap
mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 Pada pelatihan (distance learning) full online :
• Penyelenggara hanya dapat mengalokasikan anggaran untuk operasional
penyelenggaraan pelatihan (ATK) sebanyak 1 (satu) paket, sedangkan training kit,
modul, konsumsi, uang harian dan transport peserta tidak dapat dialokasikan.
• Honor pengendali pelatihan dapat diberikan per hari. Jumlah maksimal hari dihitung
berdasarkan total JPL yang terdapat pada kurikulum dibagi dengan 8 JP.
KEBIJAKAN UMUM PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2022

12. AKREDITASI
PELATIHAN
(5 KOMPONEN)
• Rancangan Pelatihan
• Peserta
• Pelatih
• Penyelenggara
• Tempat penyelenggaan
AKREDITASI
INSTITUSI
PELATIHAN
(3 KOMPONEN)
• Administrasi dan manajemen
• Pelayanan Pelatihan
• Pelayanan penunjang pelatihan
- Pasal 31 UU NO. 36
tahun 2014
- PP No 67 tahun 2019
PENGENDALIAN MUTU
PELATIHAN KESEHATAN

13. PENGAMPUAN
13
Pelimpahan tanggung jawab dari Pusat Pelatihan SDMK kepada
institusi pelatihan Kesehatan terakreditasi A & B untuk
melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan dan
penerbitan sertifikat terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh
institusi pelatihan yang belum terakreditasi

14. Ketentuan Pengampuan
Pelatihan yang dapat diampu adalah pelatihan
bidang kesehatan yang sudah terdaftar di
SIAKPEL
Pengajuan akreditasi pelatihan ke Dir.
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
dilakukan oleh Institusi yang akan diampu,
dengan melampirkan surat kesediaan
mengampu dari Institusi pengampu
Institusi Pengampu adalah Institusi Pelatihan
dengan kategori akreditasi A dan B.
Penyelenggara pelatihan yang diampu adalah
Institusi penyelenggara pelatihan yang belum
terakreditasi

15. Ketentuan Pengampuan
1. Institusi penyelenggara pelatihan bidang
kesehatan yang belum terakreditasi
2. Yang dimaksud dengan institusi penyelenggara
pelatihan bidang kesehatan adalah yang terdaftar
dalam SIAKPEL, dengan syarat:
a. Berbadan hukum dan memiliki tugas, fungsi
dan wewenang menyelenggarakan pelatihan
b. Memiliki tenaga pengendali pelatihan
c. Memiliki staf yang sudah mengikuti Training
Officer Course (TOC)
d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang
pelatihan
e. Lembaga/Institusi yang ditugaskan oleh
Kemenkes atau UPT Kemenkes
1. Institusi pengampu adalah institusi
penyelenggara pelatihan bidang kesehatan
yang sudah terakreditasi dengan kategori
akreditasi A dan B oleh Badan PPSDMK
2. Bersedia menjadi pengampu
Kriteria Institusi Penyelenggara
Pelatihan yang Diampu
Kriteria Institusi Pengampu

16. MEKANISME PENGAMPUAN

17. MEKANISME PENGAJUAN AKREDITASI PELATIHAN
PADA PENGAMPUAN
Institusi yang Diampu mengajukan
akreditasi pelatihan ke Dir.
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
1 (satu) bulan sebelum pelatihan
dengan melampirkan dokumen
persyaratan akreditasi pelatihan
Institusi Pengampu
1. Mengajukan nomor sertifikat
pelatihan ke Dir. Peningkatan
Mutu Tenaga Kesehatan
maksimal 1 minggu setelah
pelatihan
2. Melakukan Quality Control
terhadap pelatihan
3. Menerbitkan sertifikat
berdasarkan nomor dari Dir.
Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan
Dir. Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan
1. Mengeluarkan surat
keterangan akreditasi
pelatihan kepada
penyelenggara
Pelatihan (Diampu)
Surat
Kesediaan
Mengampu
2. Memberikan nomor
sertifikat pelatihan
kepada pengampu

18. PELAPORAN
Institusi yang Diampu
Dir. Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan
Institusi Pengampu
1. Membuat laporan
penyelenggaraan
pelatihan dalam bentuk
softcopy dan
menyampaikan kepada
Dir. Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan dan
institusi pengampu.
2. Laporan disampaikan
selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah
pelatihan dilaksanakan.
1. Membuat laporan hasil
Quality Control
pelaksanaan pelatihan
yang diampu dan diup-
load di SIAKPEL.
2. Menerima laporan
penyelenggaraan
pelatihan dari Institusi
yang diampu.
1. Menerima laporan hasil
Quality Control
pelaksanaan pelatihan
yang diampu dari
Institusi Pengampu
2. Menerima laporan
penyelenggaraan
pelatihan dari institusi
yang diampu

19. 1. Mendapatkan Quality Control
pelaksanaan pelatihan dan laporan
QC dari Institusi Pengampu
2. Mendapatkan masukan dari
Institusi Pengampu
3. Memperoleh sertifikat pelatihan,
apabila telah memenuhi ketentuan
yang berlaku
HAK
1. Menyediakan tenaga penyelenggara
pelatihan (OC) dan pengendali
pelatihan yang tersertifikasi serta
fasilitator
2. Menyelenggarakan pelatihan sesuai
dengan hasil akreditasi pelatihan
3. Menyediakan biaya terkait pelaksanaan
pengampuan
4. Menindaklanjuti temuan hasil QC
5. Menyusun laporan penyelenggaraan
pelatihan dan menyampaikan kepada
Dir. Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan dan Institusi Pengampu
dalam waktu selambatnya 1 (satu)
bulan
KEWAJIBAN
HAK & KEWAJIBAN INSTITUSI YANG DIAMPU

20. 1. Mendapatkan pembiayaan
pelaksanaan Quality Control
2. Menerima laporan penyelenggaraan
pelatihan dari Institusi yang Diampu
HAK
1. Menerbitkan Surat Keterangan
Pengampuan
2. Melakukan QC terhadap pelatihan yang
Diampu setelah Surat Keterangan
Akreditasi Pelatihan terbit
3. Melakukan bimbingan kepada Institusi
yang Diampu agar pelatihan
dilaksanakan sesuai dengan hasil
akreditasi pelatihan
4. Membuat laporan hasil QC pelaksanaan
pelatihan yang diampu dan di-upload di
SIAKPEL sebagai syarat penerbitan
sertifikat
KEWAJIBAN
HAK & KEWAJIBAN INSTITUSI PENGAMPU

21. 1. Menerima laporan Quality
Control pelaksanaan pelatihan
yang diampu dari Institusi
Pengampu melalui upload
SIAKPEL
2. Menerima laporan
penyelenggaraan pelatihan dari
Institusi yang Diampu
HAK
1. Menerbitkan Surat Keterangan
Akreditasi Pelatihan kepada Institusi
yang Diampu
2. Memonitor, mengevaluasi, dan
mengendalikan pelaksanaan
pengampuan
3. Melakukan pembinaan kepada Institusi
Pengampu dan Institusi yang Diampu
apabila ada ketidaksesuaian dalam
penerapan hasil akreditasi
4. Menerbitkan nomor sertifikat pelatihan
apabila memenuhi syarat penerbitan
sertifikat, dengan mengacu pada
Pedoman Sertifikat Pelatihan
KEWAJIBAN
HAK & KEWAJIBAN PUSAT PELATIHAN SDMK

22. PEMBIAYAAN
Pembiayaan mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM)
dari Kementerian Keuangan ataupun ketentuan anggaran
yang berlaku di daerah tersebut, meliputi:
1. Pelaksanaan QC
2. Biaya penerbitan sertifikat