mpkta

1. BAB II NEGARA INDONESIA
1. Hakikat Negara
Setelah membangsa orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negara. Dalam
perkembangan selanjutnya mereka membentuk wadah organisasi yang akan melindungi
diri dan tempat tinggalnya. Organisasi itu disebut negara (state).
Ketiga syarat Negara :
1. Wilayah yang dimaksud adalah wilayah yang telah dinyatakan sebagai milik
bangsa, dan batas-batasnya ditentukan melalui perjanjian internasional.
2. Rakyat adalah rakyat yang mendiami wilayah tersebut, yang dapat terdiri atas
berbagai golongan sosial, serta harus patuh pada hukum dan pemerintah yang sah.
3. Pemerintah adalah pemerintah yang berhak mengatur dan berwenang
merumuskan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengikat
warganya.
Selain tiga syarat tersebut dapat pula ditambahkan adanya pengakuan kedaulatan dari
negara lain (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2001: 36) dan tujuan negara yang
tersurat/tersirat dalam konstitusi.
Negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan. Yang dimaksud dengan kedaulatan
adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan
ciri yang membedakan organisasi pemerintah dengan organisasi sosial. Lingkup
kedaulatan adalah gagasan kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi yang
meliputi proses pengambilan keputusan. Jangkauan kekuasaan meliputi siapa yang
menguasai dan apa yang dikuasai, namun titik beratnya ada pada apa yang dikuasai.
Dalam ilmu hukum dikenal lima teori atau ajaran mengenai siapa yang berdaulat, yaitu
teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan
hukum, dan teori kedaulatan rakyat.
2. Ideologi dan Konstitusi Negara
Agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap serasi, selaras, dan seimbang,
diperlukan suatu pedoman hidup. Pedoman itu adalah ideologi bangsa dan negara yang
digali dari budaya bangsa.
Makna ideologi bagi negara :
1. Mencerminkan cara berfikir masyarakat, bangsa dan negara, serta membentuk
masyarakat menuju cita-cita

2. 2. Merupakan sumber motivasi dan semangat bangsa;
3. Bersifat terbuka, reformatif dan dinamis. Ini semua harus tercermin dalam
berbagai bidang dan kebijakan program-program negara.
Ideologi negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang ditetapkan di dalam
konstitusi sebagaimana tersurat di dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu,
penjabaran peraturan perundang-undangan dan aspek normatif lainnya, termasuk
penyusunan doktrin bangsa, harus mengacu kepada Pancasila.
Persyaratan lain suatu negara modern adalah adanya konstitusi. Kata konstitusi (dari
bahasa Perancis constituir yang berarti ‗membentuk‘) diartikan sebagai pengaturan dasar
pembentukan negara. Konsitusi adalah dokumen tertulis formal yang merupakan 1) hasil
perjuangan politik bangsa di masa lampau; 2) tingkat tertinggi perkembangan
ketatanegaraan bangsa; 3) pandangan pendiri/tokoh bangsa yang hendak diwujudkan
untuk masa sekarang dan yang akan datang; dan 4) suatu keinginan, perkembangan
ketatanegaraan bangsa.
Perjalanan panjang sejarah pelaksanaan UUD di Indonesia terjadi dalam beberapa
periode, yaitu:
1. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945—27 Desember 1949)
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949—17 Agustus
1950)
3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950—5 Juli 1959)
4. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959—1966)
5. Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966—21 Mei 1998)
6. Periode UUD 1945 pasca-orde baru (21 Mei 1998—19 Oktober 1999)
7. Periode UUD 1945 yang diamandemen (1999—sekarang).
Pelaksanaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia penuh dengan
dinamika. Beberapa kali terjadi penyimpangan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya
penyempurnaan. Sejarah pemberlakuan dan pengubahan UUD 1945 banyak
menimbulkan kontroversi, mulai dari pembentukannya pada tahun 1945 sampai dengan
masa reformasi sekarang ini.