Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Kemsos direktur-design kependudukan
1. GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KELUARGA
DI INDONESIA 2011 -2035
OLEH
KEMENTERIAN SOSIAL
SELAKU KETUA POKJA
BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA
Sumsel September 2011
4. • UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (Pembukaan dan pasal 33, 34)
• UU No. 11 tahun 2009 ttg Kesejahteraan
Sosial
• UU No. 52 Tahun 2009 ttg Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
• UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem
Perencanaan Nasional
• UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan
Daerah
5.
6. PEMBANGUNAN KELUARGA YANG
SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN HARMONIS
MELALUI REKAYASA SOSIAL KELUARGA :
3.PENATAAN STRUKTUR KELUARGA
4.PENGUATAN RELASI SOSIAL KELUARGA
5.PENGEMBANGAN TRANSFORMASI SOSIAL
KELUARGA
6.PERLUASAN JARINGAN SOSIAL KELUARGA
15. MASALAH –MASALAH
DALAM KELUARGA
REKAYASA SOSIAL :
2. PENATAAN STRUKTUR KELUARGA
3. PENGUATAN RELASI SOSIAL KELUARGA
4. PENGEMBANGAN TRANSFORMASI SOSIAL
KELUARGA
4. PERLUASAN JARINGAN SOSIAL KELUARGA
KELUARGA SEJAHTERA,
BERKUALITAS &
HARMONIS
16.
17. 1. KELUARGA RAPUH SECARA SOSIAL
2. KELUARGA RAPUH SECARA
EKONOMI
3. KELUARGA RAPUH SECARA
LINGKUNGAN
4. KELUARGA RAPUH SECARA
BUDAYA
31. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan
keluarga harus dibuat “parameter” yang universalitas.
Contoh:
•Parameter pembangunan keluarga dari aspek spiritual
seperti :
•Pengakuan terhadap keyakinan.
•Ukuran tingkat ketaatan dan pengamalan.
•Aksesibilitas, perlindungan dan fasilitas pelayanan
•Dan lain-lain
32. • Parameter pembangunan keluarga dari aspek
pendidikan seperti :
b. Peluang untuk memperoleh kesempatan
pendidikan yang terbaik.
c. Pengakuan terhadap prestasi pada skala tertentu.
d. Dan lain-lain
Setelah tersususn “parameter” maka kebijakan
selanjutnya adalah membuat skala prioritas
intervensi seperti dalam pembagian anggaran (%)
yang selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk
“infrastruktur” pembangunan keluarga.
35. BAB IV:
ROAD MAP PEMBANGUNAN KELUARGA
Lebih difokuskan pada pemetaan karakter keluarga
dengan pendekatan “kearifan lokal” sebagai modal
intervensi menggunakan “Rekayasa Sosial”
36. Secara sistematis dan terencana
diketahui sasaran-sasaran yang harus
dicapai pada setiap periode serta
kebijakan, strategi, dan program yang
perlu dilakukan;