Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 21 tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.

1. Otoritas Jasa Keuangan
Disusun Oleh (X. MIA. 6) :
Dewi Wulan Ningsih (08)
Fahma Firda Fahmita (10)
R. Irham Nurfi S. (24)
Saifin Nuha (29)

2. Otoritas Jasa Keuangan
Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 21 tahun
2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap
keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.

3. Tujuan dari OJK
1. Agar keseluruhan kegiatan disektor
jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel.
2. Agar keseluruhan kegiatan disektor
jasa keuangan mampu mewujudkan sistem
keuangan yang tumbuhsecara berkelanjutan.
3. Agar keseluruhan kegiatan disektor
jasa keuangan mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat

4. Tujuan dari pembentukan
OJK
1. Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan
kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,
dan transparan dengan mempertimbangkan
kebijakan umum pemerintah dibidang
perekonomian
2. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari
ancaman krisis
3. Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan
memiliki sumber daya manusia dan ahli yang
mencukupi
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan terhadap
1. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan
3. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa
keuanagn lainnya.

5. Fungsi OJK
Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terinteregrasi
terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.
Menjaga stabilitas sistem keuangan.
Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang.
Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang
oleh lembaga baru.
Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.

6. Wewenang dalam
Pengaturan dan
Pengawasan
kelembagaan bank kesehatan bank
kehati – hatian
bank

7. Pengaturan dan pengawasan
mengenai kelembagaan bank
1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor
bank, anggaran dasar, dll.
2. Kegiatan usaha bank, sumber dana, penyediaan
dana, dan aktivitas dibidang jasa.
Pengaturan dan pengawasan mengenai
kesehatan bank
1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset,
rasio kecukupan modal minimum, dll.
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan
dan kinerja bank
3. Sistem informasi debitor
4. Pengujian kredit (Credit Testing)
5. Standar akuntansi bank

8. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek
kehati – hatian bank
1. Manajemen resiko
2. Tata kelola bank
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian
uang
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan
kejahatan perbankan
5. Pemeriksaan bank

9. Untuk melaksanakan tugas pengaturan
OJK mempunyai wewenang berikut
1. Menetapkan Perpelu RI nomor 21 Tahun 2011
2. Menetapkan Perperu di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor JK
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap LJK
6. Menetapkan kebijakan mengenai tugas OJK

10. Untuk melaksanakan tugas dalam
Pengawasan OJK mempunyai
wewenang sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap
kegiatan JK
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan
oleh Kepala Eksekutif
3. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap LJK
sebagaimana yang dimaksud dalam perperu di sektor JK
4. Memberikan perintah tertulis terhadap LJK
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter

11. Landasan
pelaksanaan
tugas &
wewenang
OJK
Asas
Akuntabilitas
Asas
Keterbukaan
Azas
kepentingan
umum

12. Struktur dewan komisioner
 Ketua merangkap anggota.
 Wakil ketua sebagai Ketua Komite etikb merangkap anggota.
 Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota.
 Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota.
 Kepala eksekutif pengawas perasuransian, Dana pension, Lembaga
pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota.
 Ketua dewan audit merangkap anggota.
 Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
 Anggota ex-officio dari bank Indonesia yang merupakan anggota
dewan gubernur bank Indonesia.
 Anggota ex-officio dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat
setingkat eselon I kementerian keuangan.

13. Pelayanan OJK terhadap
konsumen dan masyarakat
OJK memiliki wewenang untuk melakukan tindakan
pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang
meliputi :
 Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan
produknya
 Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan
kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi
merugikan masyarakat
 Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa
keuangan

14. Hubungan kelembagaan
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank
Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang
perbankan antara lain:
 Kewajiban pemenuhan modal minimum bank,
 Sistem informasi perbankan yang terpadu,
 Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana
valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri,
 Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank
lainnya,
 Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically
important bank,
 Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang
kerahasiaan informasi.

15. Forum koordinasi stabilitas
system keuangan
 Menteri keuangan selaku anggota merangkap koordinator .
 Gubernur Bank Indonesia selaku anggota.
 Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota.
 Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
selaku anggota.

16. 1. Pasca krisis ekonomi
2. Karena fungsi OJK
3. Perlindungan konsumen dan
masyarakat
4. BI fokus ke pengelola moneter tidak
perlu pengawasan
OJK dibentuk
karena

17. Pengalihan Fungsi Perbankan dari ‘BI’ ke ‘OJK’
Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke
OJK.
Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - Kementerian Keuangan
ke OJK.

18. Bank Indonesia berperan sebagai pengawas aspek
makroprudensial
Perbedaan Bank Indonesia dengan
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai pengawas
mikroprudensial
Dalam rangka pengaturan dan pengawasan
macroprudential, OJK berkoordinasi dengan BI untuk
melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada
Perbankan.

19. ENI KUESTION?