Dokumen tersebut membahas ketentuan Pasal 29-32 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai pendaftaran perusahaan dan modal perseroan. UUWDP masih berlaku untuk badan hukum selain PT, tetapi pendaftaran PT kini diatur oleh UUPT dan aturan terkaitnya, bukan lagi UUWDP. UUPT juga mengatur modal dasar minimum Rp. 50 juta dan modal ditempatkan paling sedikit 25%

1. Komentar & kesimpulan Pasal 29,30,31,32, Undang – Undang No. 40 Tahun 2007
Dengan melihat dasar pertimbangan dan Undang – undang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP),
daftar perusahaan merupakan daftar catatan resmi yang dapat dipergunakan oleh pihak – pihak yang
memerlukan. Ada 3 (tiga) pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut yaitu:
a. Pemerintah
Dalam rangka memberikan bimbingan dan pengawasan termasuk untuk kepentingan
pengamanan pendapatan Negara yang memerlukan informasi yang akurat.
b. Dunia Usaha
Mempegunakan daftar perusahaan sebagai sumber informasi untuk kepentingan
usahanya.Selain itu juga dalam upaya mencegah praktek usaha yang tidak jujur.
c. Pihak lain yang berkepentingan atau masyarakat yang memerlukan informasi yang benar.
Mengingat manfaat tersebut diatas maka tujuan daftar perusahaan seperti terdapat pada pasal
2 UUWDP adalah untuk mencatat bahan – bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu
perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yangn berkepentingan
mengenai idenditas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar
Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha, seperti yang terdapat dalam pasal 3
UUWDP yaitu daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak dan pasal 4 nya setiap pihak
yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan oleh menteri, berhak
memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari
keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan. Setiap salinan atau petikan yang diberikan
berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian yang sempurna.
Dalam pasal 29 UU PT No 40 tahun 2007 dinyatakan bahwa pendaftaran perusahaaan
diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini MenKumhan, sedangkkan dalam ketentuan UUWDP
pendaftaran perusahaan diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan. Dalam hal ini penulis akan
menjelaskan dilepaskannya kewajiban pendaftaran dalam UUPT ini dan kewajiban pendaftaran,
menurut UUWDP bukan berarti UUWDP tidak berlaku tetapi tetap berlaku tapi bukan lagi
merupakan syarat sebelum dapat dilakukannya pengumuman perseroan terbatas di Berita Negara
dan penulis juga ingin menjelaskan bagaimana pelaksanaan UUWDP sebelum dan sesudah
berlakunya UUPT.
Setelah resmi berlakunya Undang - undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
pada tanggal 16 Agustus 2007 yang merupakan pengganti undang – undang no 1 tahun 1995 dalam
pasal 157 ayat 2 disebutkan bahwa anggaran dasar dan perseroan yang belum memperoleh status
badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada
Menteri pada saat undang – undang ini berlaku, wajib disesuaikan dengan UUPT yang baru.
Permasalahan selanjutnya adalah penyesuaian yang bagaimana yang harus dilakukan dalam hal
memperoleh status badan hukum atau persetujuan atau pelaporan perubahan anggaran dasar.Salah
satu ketentuan baru dalam UUPT baru adalah pengajuan permohonan pendirian PT dan
penyampaian perubahan anggaran dasar secara online dengan mengisi daftar isian yang dilengkapi
pendukung melaui sistem yang dikenal yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)berada
dibawah kewenangan Departemem Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum maka untuk pendaftaran perusahaan yang merupakan satu kesatuan dalam proses
SABH juga merupakan kewenangan Departemen Hukum dan HAM, sebagaimana dalam ketentuan
pasal 29 UUPT yang baru. Ketentuan pasal 29 tersebut jelas berbeda dengan pasal 21 ayat 1 UUPT
lama beserta penjelasannya bahwa pendaftaran perusahaan mengacu pada UUWDP. Perbedaan
antara ketentuan pasal 29 UUPT yang baru dengan pasal 21 ayat 1 UUPT yang lama terletak pada
pihak yang berwenang untuk melakukan pendaftaran perusahaan. Menurut UUPT baru pihak yang

2. berwenang adalah Departement Hukum & HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Sedangkan dalam UUPT lama yang mengacu pada UUWDP pihak yang berwenang dalam hal
ini Departement Perdagangan melalui Direktorat Pendaftaran perusahaan pada Direktorat jenderal
Perdagangan dalam Negri yang bertindak selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan ( KPP ) di tingkat
Pusat dan kantor wilayah Departement Perdagangan ditingkat I dan Tingkat II. Dengan perbedaan
ini timbul pertanyaan apakah dengan adanya ketentuan pasal 29 UUPT baru tersebut maka
pendaftaran Perusahaan sebagaimana di atur UUWDP tidak berlaku bagi Perseroan Terbatas?
Kemudian dalam keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.
12/MPP/KEP/U1998 tahun 1998 yang diubah dalm keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 327/MPP/KEP/7/1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dan
peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan
pendaftaran perusahaan dinyatakan tempat kedudukan dan susunan kantor pendaftaran perusahaan
baik yang berada ditingkat pusat, ditingkat propinsi yaitu kabupaten/kota/kotamadya.
Adapun UUPT yang baru mulai berlaku pada 16 Agusttus 2007, sehingga sejak tanggal
tersebut mulailah berlaku ketentuan UUPT baru dan UUPT lama dinyatakan tidak berlaku. Setelah
kita menghubungkan pasal 1 dengan pasal lainnya dari ke tiga undang – undang yaitu UUPT lama,
UUWDP dan UUPT yang baru maka dapat disimpulkan dengan tidak berlakunya ketentuan UUPT
lama tersebut, maka UUWDP yang dikaitkan dengan pasal 21 ayat 1 tidak berlaku lagi bagi PT
sedangkan untuk usaha lainnya seperti Firma, Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), serta
Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau
laba, UUWDP masih tetap berlaku.Hal ini dikarenakan dalam UUPT yang baru dinyatakan
mengenai pendaftaran perusahaan diselenggarakan oleh Menteri yang bertanggung dibidang Hukum
dan HAM. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, jadi Departemen Hukum dAn HAM yang
berwenang untuk menyelenggarakan pendaftaran perseroan.
Selain itu, mengenai keberlakuan suatu undang – undang agar undang – undang tersebut
mencapai tujuannya dalam hal terdapat suatu ketentuan yang berlainan untuk suatu hal tertentu
dapat juga kita gunakan dua asas hukum yang berbunyi:
1. Undang – undang yang bersifat khusus menyampingkan undang – undang yang
bersifat umum (lex specialist derograt lex generalis)
2. Undang – undang yang berlaku membatalkan undang – undang yang berlaku
terdahulu (Lex Posteriori derograt lege priori)
Perseroan mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan masing – masing pemeganng saham
perseroan.Termasuk dalam harta kekayaan perseroan tersebut adalah modal, yang terdiri dari : Modal
perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian
ketentuan modal dasar diatur pada pasal 31-32 undang – undang no 40 tahun 2007.Modal dasar
perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.( Pasal 31 (1) ).Modal dasar paling sedikit Rp.
50.000.,000,- .Modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 undang – undang no
40 tahun 2007 paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus
ditempatkan dan disetor penuh.

3. Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa UUWDP masih tetap berlaku bagi badan, hukum lainnya selain badan
hukum yanng berbentuk PT seperti Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan bentuk
usaha perorangan, tetapi yang berkaitan dengan pendaftaran perseroan bagi PT tidak lagi merujuk
UUWDP tetapi kepada UUPT No. 40 tahun 2007 serta ketentuan lebih lanjut tentang daftar
perseroan yang diatur oleh Menkumham yaitu peraturan Menteri Hukum dan HAM No.
M.HH.03.AH.01.01 tahun 2009 tentang daftar perseroan.