1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Kita seharusnya bangga hidup di Negara yang kaya akan hal , seperti Negara kita
yang kaya akan budayanya . Negara kita kaya akan nilai budi pekertinya seperti nila
moral , nilai nilai social ,dan lain-lain. Banyak Negara – negara tetangga iri atau
menginginkan budaya – budaya kita menjadi hak milik Negara tetangga tersebut,
jika kita tidak mempertahankan budaya tersebut maka kita jangan berharap anak
cucu kita akan melihat budaya – budaya asli Indonesia . Mungkin dengan
menumbuhkan rasa Nasionalisme atau rasa cinta tanah air pada diri kita masing-
masing kita akan menghargai budaya – budaya kita sendiri dan jasa – jasa para
pahlawan kita yang telah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
hingga akhirnya merdeka sampai saat ini . Banyaknya masyarakat yang tidak
mempunyai rasa Nasionalisme atau rasa cinta tanah air membuat penulis terunggah
untuk mendalami pentingnya mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan agar
penulis bisa menganalisa lebih dalam lagi . Pendidikan Kewarganegaraan wajib
untuk didapatkan oleh masyarakat agar rasa nasionalisme terhadap Negara kita tetap
terjaga . Lembaga/institusi pendidikan merupakan sarana utama dalam memberi
pembelajaran bagi masyarakan .
2. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 2
Begitu pentingya bagi kita untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan sejak
dini merupakan keharusan bagi kita untuk mempelajarinya agar kita lebih memahami dan
melaksanakan kehidupan bernegara dan berbangsa .
Identifikasi Masalah
Dalam makalah ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
• Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
• Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
• Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara
2. Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah dan
tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun membatasi
masalah hanya pada ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan .
3. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 3
BAB II
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan
1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesi yang dimulai sejak era sebelum dan
selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan
mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan
menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamanya. Kondisi
dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan
kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang.
Kesamaan nilai-nilai ini di landasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan.
Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses
terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.
Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada
perang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut
dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai
perjuangan bangsa Indonesia.
4. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 4
2. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan
a. Hakikat Pendidikan
Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin
kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna
(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan
kemampuan kognitif dan psikomotorik).
b. Kemampuan Warga Negara
Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi
perkembangan, perubahan masa depannya, suatu negara sangat memerlukan
pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang berlandaskan
nilai-nilai pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa.
1. Landasan Historis
Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut prinsip hidup yang tersimpul di dalam
pandangan hidup atau fisafat hidup bangsa (jati diri) yang oleh para pendiri bangsa/Negara
dirumuskan dalam rumusan sederhana namun mendalam yang meliputi lima prnsip, yaitu
Pancasila.
2. Landasan Kultural
Bangsa Indonesia memiliki kepribadian tersendiri yang tercermin di dalam nilai-nilai
budaya yang telah lama ada. Nilai-nilai budaya sebagai nilai dasar berkehidupan berbangsa
dan bernegara dirumuskan dalam Pancasila.
3. Landasan Yuridis
Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Dirjen Dikti
Nomor 265 Tahun 2000 mengatur tentang perlunya mata kuliah Pendidikan Pancasila.
4. Landasan Folosofis
5. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 5
Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat Negara, maka dalam aspek
penyelenggaraannya Negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system
perundang-perundangan di Indonesia.
c. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara
Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab
pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara
dalam hal persahabatan, pengertian antarbangsa, perdamaian dunia, kesadaran
bela negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya
bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
d. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Rakyat Indonesia, melalui majelis perwakilannya (MPR), menyatakan
bahwa : Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayakan bangsa Indonesia
diarahkan untuk “meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa,
mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu
membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi
kebutuhan pembangunan Nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan
bangsa.”
e. Kompetensi yang Diharapkan
6. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 6
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional
menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan
dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat
diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan
Warga Negara dengan Negara atas dasar Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan
Bela Negara
1. Pengertian dan Pemahaman tentang Bangsa dan Negara
Sebelum mempelajari tentang bangsa dan negara, kita perlu terlebih dahulu
menyepakati pengertian tentang bangsa dan negara agar tidak terjadi kesalahan
tafsir. Pengertiannya dapat di uraikan sebagai berikut :
a. Pengertian Bangsa
Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan,
adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah
kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan
wilayah tertentu di muka bumi, dengan demikian bangsa Indonesia adalah
sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan
7. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 7
menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu
wilayah : Nusantara/Indonesia.
b. Pengertian dan Pemahaman Negara
1) Pengertian Negara
a) Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau
beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu
wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang
mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia tersebut.
b) Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu
pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan
kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban nasional.
2) Teori Terbentuknya Negara
1.Teori hukum alam, terdapat pola pikir di masa plato serta
aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya syatu
negara.
2.Teori ketuhanan, {islam dan kristen} semuanya atau segala
sesuatunya merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
8. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 8
3.Teori perjanjian, dimana manusia dihadapkan oleh kondisi alam
serta timbullah suatu kekerasan.
3) Proses Terbentuknya Negara di Zaman Modern
Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan (fusi),
pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang
belum ada pemerintahan sebelumnya.
2. Negara dan Warga Negara dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia
Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang pada
dasarnya mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga
negara, dan pengakuan dari negara-negara lain sudah di penuhi oleh Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI adalah negara berdaulat yang
mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB.
NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara
lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena
kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia
internasional (GLOBAL).
3. Proses Bangsa yang Menegara
9. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 9
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana
terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya
merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang
mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara,
sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya
negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik
apabila tercipta pola piker, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya
yang memotivasi keinginan untuk membela negara : bangsa yang berbudaya,
artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya/”Tuhan”
disebut agama ; bangsa yang mau berusaha, untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya disebut Ekonomi ; bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan,
sesama, dan alam sekitarnya disebut social ; bangsa yang mau berhubungan
dengan kekuasaan disebut politik; bangsa yang mau hidup aman tenteram dan
sejahtera dalam negara disebut pertahanan dan keamanan.
4. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
Dalam UUD 1945 Bab X, pasal tentang warga negara telah di amanatkan
pada pasal 26,27,28, dan 30.
10. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 10
1. Pasal 26, ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan UUD sebagai
warga negara.
2. Pasal 27, ayat (1) segala warga negara bersamaa dengan menjunjung
hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1) hak dan kewajiban Warga Negara untuk ikut serta
dalam pembelaan negara.
C. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Dasar Kelompok MPK
1. Pentingnya Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Bahwa di Negara maupun di dunia ini akan menginginkan Negara dan
bangsanya tetap berdiri tegak, berbagai upaya akan dilakukan tidak terkecuali
melalui dunia pendidikan, oleh karena itu dalam General Education/Humanities
selalu ada materi sebagai pembekuan dasar sikap prilaku bangsanya, seperti di:
- Amerika Serika mempunyai:
History, Humanity, and Philosophy
- Jepang mempunyai:
11. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 11
Japanese History, Ethis, Philosophy and Science Religion
- Philipina mempunyai:
Philipino, Family Planning, Taxion and Land Reform, ThePhilipina New
Constitution, Study of Human Right
- Indonesia mempunyai:
Agama, Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan
2. Rasionalisasi Pendidikan
Pendidikan hakekatnya sebagai upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah
suatu Negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi
penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dalam Negara, secara berguna dan
bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan dengan dinamika
perubahannya karena adanya pengaruh global.
Untuk menjawab itu dibutuhkan pembekuan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamann dan nilai-nilai budaya bangsa
yang dapat menjadi pedoman hidup warga Negara.
Keanekaragaman suku, adapt-istiadat, dan agama serta berada pada ribuan
pulau yang berbeda sumber kekayaan alamnya, memungkinkan untuk terjadi
keanekaragaman kehendak dalam Negara karena tumbuhnya sikap
premordalisme sempit *Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham
yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi,
12. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 12
adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan
pertamanya.
, yang akhirnya dapat terjadi konflik yang negative, oleh karena itu dalam
pendidikan dibutuhkan alat perekat bangsa dengan adanya kesamaan cara
pandang tentang misi dan visi Negara melalui wawasan nusantara sekaligus akan
menjadi kemampuan menangkal ancaman pada berbagai kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Kompetisi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan
Hakekat Pendidikan
Masyarakat dan pendidikan suatu Negara berupaya untuk menjamin
kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna
(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan
kemampuan koknitif dan spikomotorik). Generasi penerus tersebut diharapkan
akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan
selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan
internasional. Pendidikan tinggi tidah dapat mengabaikan realita kehidupan
global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh paradoks dan
ketakterdugaan. Karena itu Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar kita
memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola
13. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 13
piker, pola sikap dan prilaku sebagai pola tindak cinta tanah air berdasarkan
pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuhnya dan tegaknya NKRI.
Kemampuan Warga Negara
Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan
wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta prilaku yang cinta tanah air dan
bersendikat kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta ketahanannasional
dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuan warga Negara NKRI yang
sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni. Kwalitas warga negara
akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dipelajari.
Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian seperti yang
tersebut diatas, pembekalan pada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Ilmu social Dasar, Ilmu Budaya dasar, dan
Ilmu Alamiah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan yang disebut
kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) kurikulum
perguruan tinggi.
Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Jiwa patriotic, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan
social, kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan
dikalangan mahaisiwa hendak dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
14. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 14
Kehidupan kampus pendidika tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah
yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan dan
berkepribadian Indonesia.
Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional
menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan
Pancasila, Pendidikan agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus
ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Itu
berarti bahwa materi instruksional Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan
tinggi harus terus-menerus ditingkatkan, metodologi pengajarannya
dikembangkan kecocokannya dan efektifitas manajemenpembelajarannya
termasuk kwalitas dan prospek karir pengajarnya.
Kompetensi yang Diharapkan
Kompetisi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa
tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar agar Ia mampu
melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.
Adapun kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan
adalah:
- Terbentuknya sikap prilaku dan cara berpikir dari cara berpikir sektoral
pada acra berpikir komperhensif integral dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
15. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 15
- Menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga rela berkorban untuk membela
tetap tegaknya Negara dan keutuhan bangsa.
D. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan
1. UU No. 2, 1989 tentang system pendidikan nasional dalam pasal 39 yang
memuat klosul jenis-jenis kurikulum pendidikan antara lain kurikulum
pendidikan kewarganegaraan.
2. Penjelasan tentang pasal 39 khusus mengenai pendidikan kewarganegaraan
dikatakan:
i. Ayat 1 mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah
hubungan warga Negara, warga Negara dengan Negara serta Pendidikan
Pendahuluan Bela Negara.
ii. Ayat 2 mengatakan untuk Perguruan Tinggi melalui Pendidikan
Kewiraan
3. UU No. 20, 1989 tentang Pokok-Pokok Negara, dalam pasal 17, 18 ataupun
pada UU No. 3 tahun 2000 memberikan penjelasan tentang kewajiban warga
Negara untuk membela Negara melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
yang terbagi dalam dua tahapan, yaitu:
i. PPBN tahap awal diberikan dari tingkat TK-SMA
16. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 16
ii. PPBN tahap lanjutan diberikan di Perguruan Tinggi disebut
Kewiraan
4. Tuntutan Reformasi tentang Supremasi Hukum
Berdasarkan acuan diatas maka Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional menganggap perlu mengadakan penyesuaian
GBPP di perguruan tinggi, yaitu:
i. Kurikulum pendidikan agama, kurikulum pendidikan pancasila dan
kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari kelompok mata kuliah umum
(MKDU) menjadi Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian (MKPK)
ii. GBPP pendidikan kewiraan menjadi GBPP poendidikan
kewarganegaraan.
5. KEP. MENDIKNAS No. 232/U/2000 tanggal 20 desember 2000 tentang
Pedoman Penyusunan kurikulum DIKTI dan Penilaian Hasil Belajar, Kurikulum
pendidikan tinggi meliputi KURIKULUM INTI dan KURIKULUM
INSTITUSIONAL yang berisikan:
- Kurikulum inti merupakan kelompokbahan kajian pelajaran yang
harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum
yang berlaku secara nasional.
17. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 17
- Kurikulum instutional merupakan sejumlah bahan kajian dan
pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikn tinggi, terdiri atas
tambahan dari kelompok ilmu dan kurikulum inti yang disusun dengan
memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta cirri khas perguruan
tinggi yang bersangkutan.
KUTI, MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)
MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya)
MPB (Mata Kuliah Prilaku Berkarya)
MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)
KUNAL : Keseluruhan atau sebagian dari KUTI
a. Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi No. 38/U/2002 tentang rambu-
rambu substansi kajian Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian meliputi
anatara lain:
i. Pengantar Penting Kewarganegaraan,
ii. Pemahaman Kenegaraan
Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara NKRI ini
diharapkan mampu:
- Memehami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh
masyarakat, bangsa dan Negara secara berkesinambungan dan konsisten
18. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 18
dengan cita-cita serta tujuan nasional seperti yang digariskan dalam
pembukaan UUD 1945
- Mempertahankan nonfisik sesuai dengan prospesinya masing-masing.
19. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 19
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan adanya makalah Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ini, kita dapat
mengetahui, hal-hal apa saja yang harus kita pelajari dan pahami tentang kenegaraan.
Dasar-dasar pengembangan pengetahuan tentang kewarganegaraan telah tercantum
didalamnya, sehingganya kita dapat mengetahui setidaknya dasar-dasar
kewarganegaraan yang sifatnya penting untuk kita ketahui sebagai warganegara, dan
juga dapat termotivasi untuk lebih mendalami dan menambah pengetahuan tentang
kewarganegaraan.
B. Saran
Sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab terhadap Negara sendiri, sudah
seharusnya kita mengetahui hal-hal yang berupa wawasan kenegaraan, agar kita tahu
apa yang seharusnya kita perbuat bagi Negara kita, bukan hanya menjadi penuntut
untuk Negara berbuat bagi kita, tapi kita sendirilah yang mengusahakan untuk
melakukan hal-hal yang memajukan Negara kita, sehingganya dapat pula berdampak
pada pengakuan baik oleh Negara-negara lain terhadap Negara kita, dan saat kita
mampu menjadikan maju Negara kita, maka dampak terbaiknya adalah kita sendirilah
yang disejahterakan.
20. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Page 20
C. Penutup
Demikianlah makalah yang dapat kami buat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf,
dan terimakasih.
*** END ***