budidaya ulat dan potensi

1. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
Jl. Bandara Juanda Telepon 8666549 Fax. 8667858
E-mail: dishutjatim@yahoo.co.id
S U R A B A Y A 61253
DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAWA TIMUR
April 2013

2. 2
RPJMD JATIM 2009 - 2014
VISI JAWA TIMUR
JATIM MAKMUR DAN BERAKHLAK
DALAM BINGKAI NKRI
MISI “ MEWUJUDKAN MAKMUR BERSAMA
WONG CILIK MELALUI APBD UNTUK
RAKYAT”
RPJPD JATIM 2005 - 2025
VISI JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA JATIM SEBAGAI
PUSAT AGRIBISNIS TERKEMUKA BERDAYA
SAING GLOBAL DAN BERKELANJUAN

3. KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2010 - 2014
1. PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
2. REHABILITASI HUTAN DAN PENINGKATAN
DAYA DUKUNG DAS.
3. PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN
4. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
5. REVITALISASI PEMANFAATAN HUTAN DAN
INDUSTRI KEHUTANAN
6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR
HUTAN
7. MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM SEKTOR KEHUTANAN.
8. PENGUATAN KELEMBAGAAN
VISI : KEHUTANAN PENYANGGA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025

4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA
TIMUR
YANG TERKAIT BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2009 -
2014
1. MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA, MENINGKATKAN
EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT, TERUTAMA WONG
CILIK.
2. MENINGKATKAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN, TERUTAMA
PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DAN AGRIBISNIS.
3. MEMELIHARA KUALITAS DAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
SERTA MENINGKATKAN PERBAIKAN PENGELOLAAN SDA
DAN PENATAAN RUANG.
KEBIJAKAN DI BIDANG BINA PRODUKASI KEHUTANAN :
MENINGKATKAN PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN HASIL HUTAN (KAYU DAN NON KAYU) SERTA
PEREDARAN HASIL HUTAN

5. Terwujudnya pelestarian fungsi dan pemanfaat DAS
secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakyat
VISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROP
JATIM
1. Mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia, sarana dan prasarana.
2. Mengembangkan perencanaan yang mantap, inventarisasi,
pengolahan data & Litbang Bid. Kehutanan serta jaringan kerjasama
dg seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan.
3. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan.
4. Meningkatkan pelayanan, pengendalian pengelolaan dan peredaran
hasil hutan.
5. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta
pelaksanaan perhutanan sosial.
6. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.
7. Pemngembangan pengelolaan TAHURA R. SOERJO
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
kehutanan yang berkelanjutan.
MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN PROP JATIM

6. GUBERNUR
JAWA TIMUR
Telah
menetapkan
Keputusan
Gubernur
Nomor :
188/798/KPTS
013/2011
Tentang :
HHBK
Unggulan
Prov. Jatim
1. Bambu, 2. Lebah Madu, 3. Porang, 4. Empon-empon

7. PRIORITAS PENGEMBANGAN HHBK DI
JATIM DIMASA YANG AKAN DATANG
DIKEMBANGKAN PADA KAWASAN
HUTAN NEGARA DAN HUTAN RAKYAT
 Pada kawasan hutan produksi
 Pada hutan rakyat (Forest
Management Unit/FMU) yang sudah
tersertifikasi di Kab : Magetan,
Pacitan, Lumajang, Bangkalan,
Jombang, dan Probolinggo.
 Pada hutan rakyat yang belum
tersertifikasi di 23 Kab/Kota lainnya

8. DESAIN KWS HTN
UNTUK PRODUK HHBK DI
JATIM
1. PINUS : 110.377,7 HA
2. DAMAR : 5.915,6 HA
3. KAYU PUTIH : 10.628,2 HA
4. LAK : 2.021,6 HA
5. NYAMPLUNG : 535,6 HA
6. NON KAYU LAINNYA : 27.322,9
HA
TOTAL KAWASAN : 156.801,5 HA.

9. SLUC KAWASAN LUAS (Ha)
A.1. KWS SUAKA ALAM
A.1.1. CAGAR ALAM 10.947,90
A.1.2. SUAKA MARGASATWA 18.008,60
A.2 KWS PELESTARIAN ALAM
A.2.1 TAMAN NASIONAL 175.994,80
A.2.2 TAMAN HUTAN RAYA 27.868,30
A.2.3 TAMAN WISATA ALAM 297,50
A.4 KAWASAN PERLINDUNGAN
BAWAHAN
A.4.1 HUTAN LINDUNG 544.731,11
A.4.3 KWS RESAPAN AIR 447.824,56
B. KWS BUDIDAYA
B.1 KWS HUTAN PRODUKSI 561.335,37
JUMLAH 1.787.008,14 (37,92 %)
LUAS DARATAN JATIM 4.713.014,67

10. Sesuai program kerja Ditjen BPK Tahun 2010 – 2014
- Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi
1. Peningkatan Pengelolaan hutan alam
2. Peningkatan Pengel. hutan alam produksi
3. Peningk. Perenc. Pengelolaan hutan produksi
4. Peningk. Tertib Peredaran HH dan IHH
5. Peningk. Usaha Primer Kehutanan
 Maka Pembangunan Kehutanan di Jatim
diarahkan pada kegiatan tersebut termasuk
pengembangan HHBK

11. Pola Umum Pemberdayaan Masyarakat SekitarHutanPola Umum Pemberdayaan Masyarakat SekitarHutan
1. Kelompok Pertama, yakni kelompok petani hutan
yang terlibat dalam pengelolaan hutan di kawasan
hutan negara, seperti di kawasan hutan produksi dan
hutan lindung yang dikelola oleh perhutani melalui
kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) dan wanafarma/wanatani; di kawasan Taman
Nasional melalui kegiatan Social Forestry dan
pariwisata alam; dan di kawasan Taman Hutan Raya
(Tahura) melalui kegiatan rehabilitasi Tahura dan
pariwisata alam
2. Kelompok kedua, yakni petani hutan yang terlibat
dalam kegiatan di bidang kehutanan di luar kawasan
hutan meliputi pembangunan hutan rakyat,
wanafarma pada hutan rakyat, penghijauan, dan
pembangunan hutan kota dan lain-lain.

12. MODEL PEMBERDAYAANMODEL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEKITAR HUTANMASYARAKAT SEKITAR HUTAN
1. PADA HUTAN NEGARA
A. Di Taman Nasional Dikenal Dengan Model
Desa Konservasi
B. Di TAHURA R. Soerjo dikenal dengan Model
Kelompok Tani Tahura (KTT)
C. Di Hutan Produksi dan Lindung di kenal
dengan Model PHBM
2. PADA HUTAN RAKYAT
Bidang kehutanan (porang, warna farma,
warna tani, pemberdayaan madu, dan
pengembangan nilam dan hasil hutan non
kayu lainnya)

13. SISTEM AGRO-SILVO BISNIS (USAHATANI-HUTAN)
Sub System
(SS) I
SS II SS III SS IV
Saprodi Usahatani-
hutan
Pengolahan/
Agro-silvo
industry
Pemasaran
-Diklat Luh - Perbankan (BRI, dll)
-Litbang - Lembaga Promosi/ Pemasaran
-Iptek - Koperasi
- dll
Lembaga Penunjang

14. KESIMPULAN
1. Pembangunan hutan dan kehutanan di Provinsi Jawa Timur,
untuk kini dan dimasa yang akan datang dapat mendukung bagi
terwujudnya Visi Jawa Timur dalam jangka panjang yakni
”Jawa Timur Sebagai Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya
Saing Global dan Berkelanjutan”. Hal tersebut mengingat
bidang Kehutanan sebagai salah satu sub sistem pembangunan
pertanian secara luas di Provinsi Jawa, dapat memberikan
sumbang sih yang positif bagi pembangunan Provinsi Jawa
Timur secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Program Jangka
Menengah yang perlu mendapat perhatian adalah :
a. Pemantapan kelembagaan.
b. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
c. Pemberdayaan masyarakat.
d. Pengembangan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan
(Green product) dalam rangka mengantisipasi perdagangan
global, termasuk HHBK.
2. Pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur, harus
dilaksanakan dengan pola Pengelohaan Hutan Lestari
(Sustainable Forest Management) yang berlandaskan kaidah

15. Dalam arti disamping hutan sebagai fungsi
pendukung kehidupan, juga dapat
memberikan ruang kelola bagi masyarakat
disekitar hutan sebagai upaya kegiatan
usahatani di bidang kehutanan. Dari kondisi
subsisten (cukup makan sehari-hari saja)
menjadi petani hutan yang cukup sandang,
pangan dan papannya serta dapat
menyekolahkan atau taraf hidup putra-
putrinya untuk meniti kehidupan yang lebih
kelak.
3. Pengelolaan hutan di Jawa Timur baik di
kawasan hutan negara yang dikelola oleh
Perum Perhutani maupun pada kawasan
hutan hak/hutan rakyat yang dimiliki oleh
masyakat, disarankan melalui pendekatan
kesejahteraan
(Lanjutan)

16. Terima Kasih
Semoga Bermanfaat