Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Latar belakang berdirinya BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap sejak tahun 2014 hingga 2019 2. Cakupan peserta yang terus diperluas untuk mencapai Universal Health Coverage pada 2019 3. Tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan baik pekerja swasta maupun non-pekerja

1. 2013 2014 - 2019
UU No. 24 Tahun 2011
Pasal 14
“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi
Peserta Program Jaminan Sosial “
CAKUPAN
SEMESTA 2019
Badan Hukum PRIVATE
Di bawah Menteri BUMN
Semula Hanya Untuk Jaminan
Kesehatan PNS dan Pensiunan
TNI/POLRI + Prts Kem + Vet
Badan Hukum PUBLIK
Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN
Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan
SELURUH RAKYAT INDONESIA

2. (Dasar Regulasi: UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14,
menyatakan “.... Setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi
peserta program Jaminan Sosial)
KEPESERTAAN

3. Perpres 111/2013 tentang
PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 12/2013
TENTANG JAMINAN KESEHATAN
Pasal 6 Ayat (3) :
Pemberi kerja pada Badan Usaha Milik
Negara, usaha besar, usaha menengah, dan
usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari
2015

4. 4
2014
2015
2016
2019
PerPres RI Nomor : 111 Tahun
2013 pasal 6 :
Kepesertaan Jaminan Kesehatan
bersifat WAJIB dan mencakup
SELURUH penduduk Indonesia
Pentahapan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan
Mulai 1 Januari 2014
1. PBI
2. TNI/POLRI
3. Eks Askes
4. Eks Jamsostek
5. Lain-lain
1 Januari 2019
Universal Coverage
Paling lambat 1 Januari 2016
Usaha mikro
Paling lambat 1 Januari 2015
1. BUMN
2. Usaha besar
3. Usaha menengah
4. Usaha kecil

5. PESERTA BPJS
KESEHATAN
NON PBI
PBI
PEKERJA PENERIMA UPAH PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
BUKAN PEKERJA
PEGAWAI
PEMERINTAH
PEGAWAI
NON
PEMERINTAH
INDIVIDU
APBN
1.PNS PUSAT
2.PNS DAERAH
3.PNS
DIPERBANTUKAN
4.TNI
5.POLRI
6.PJBT NEGARA
7.PEGAWAI
PEMERINTAH NON
PNS
1. PEG. BUMN
2. PEG. BUMD
3. PEG. SWASTA
JAMKESMAS
(EXISTING)
1. PENGACARA
2. AKUNTAN
3. ARSITEK
4. DOKTER,
5. KONSULTAN
6. NOTARIS
7. PENILAI,
8. AKTUARIS
9. PEMAIN MUSIK, PEMBAWA
ACARA
APBD
PJKMU
/JAMKESDA
PENERIMA
PENSIUN
VETERAN,
PK
1.VET TUVET
2.VET NTUVET
3.PERINTIS
KEMERDEKA
AN
1. INVESTOR
2. PEMBERI
KERJA
3. PENERIMA
PENSIUN
1.PP PNS
2.PP TNI
3.PP POLRI
4.PP PEJABAT
NEGARA
5

6. IURAN
DIBAYAR OLEH
PEMBERI KERJA &
PEKERJA
Pekerja
Penerima Upah
(PPU)
DIBAYAR OLEH
YANG
BERSANGKUTAN
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
Bukan Pekerja (BP)
PERSENTASE
APBN/APBD
3% Pemberi Kerja
2% Pekerja
NON APBN/APBD/BU
4% Pemberi Kerja
0,5% Pekerja
NOMINAL
Kelas 1 : 80.000
Kelas 2 : 51.000
Kelas 3 : 25.500
* Per 1 Juli 2015, iuran berubah menjadi 5%, dimana 4% ditanggung Pemberi Kerja 1% ditanggung Pekerja

7. PENDAFTARAN
PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (KOLEKTIF)
1. PENDAFTARAN MELALUI KANTOR BPJS KESEHATAN
BADAN USAHA
KANTOR BPJS KESEHATAN
1. Mengisi Form Registrasi Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya
2. Form Data Migrasi Karyawan
3. Diberikan Virtual Account
Bu/ Badan Hukum Lainnya
untuk pembayaran iuran
ke Bank : BRI, Mandiri, BNI
4. Data pegawai di entry/
dilakukan migrasi ke
masterfile
5. Peserta Membayar lewat ATM/i-
banking/Tunai sesuai dengan
Nomor Virtual Account
6. Dengan membawa
bukti pembayaran
untuk dicetakkan
Kartu BPJS Kesehatan
BANK
Peserta Pekerja Penerima Upah yang belum didaftarkan oleh Pemberi kerjanya dapat mendaftarkan diri menjadi
Peserta BPJS Kesehatan secara perorangan

8. PENDAFTARAN
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
1. Calon peserta mendaftar secara perorangan di Kantor BPJS Kesehatan
2. Mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang ada di Kartu Keluarga
3. Mengisi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) dengan melampirkan :
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi KTP/Paspor, masing-masing 1 lembar
- Fotokopi Buku Tabungan salah satu peserta yang ada didalam Kartu Keluarga
- Pasfoto 3 x 4, masing-masing sebanyak 1 lembar.
4. Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account (VA)
5. Melakukan pembayaran iuran ke Bank yang bekerja sama
6. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN.
Pendaftaran selain di Kantor BPJS Kesehatan, dapat melalui Website BPJS Kesehatan

9. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS Kesehatan
• Hak Peserta
– Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah
untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
– Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak
dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
– Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan; dan
– Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan
saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS
Kesehatan.

10. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS Kesehatan
• Kewajiban Peserta
– Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta
membayar iuran yang besarannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;
– Melaporkan perubahan data peserta, baik karena
pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran,
pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan
tingkat I;
– Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau
dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
– Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan
kesehatan.

11. • Wewenang BPJS
•Menagih pembayaran Iuran
•Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi
•Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi
kerja
•Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran
fasilitas kesehatan
•Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan
•Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak
memenuhi kewajibannya
•Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai
ketidakpatuhannya
•Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program
jaminan sosial
Tugas dan Wewenang BPJS

12. Tugas dan Wewenang BPJS
• Tugas BPJS
•Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
•Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
•Menerima bantuan iuran dari Pemerintah
•Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
•Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
•Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan
ketentuan program jaminan sosial
•Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada
peserta dan masyarakat.

13. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis &
subspesialis;
3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan
indikasi medis;
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
6. Rehabilitasi medis;
7. Pelayanan darah;
8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan
10. Pelayanan jenazah pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan.
11. Perawatan inap non intensif; dan
12. Perawatan inap di ruang intensif.
Pelayanan Kesehatan lain yang di tetapkan oleh Menteri
Pelayanan kesehatan rujukan di Rawat Jalan tingkat lanjutan (Poli spesialis RS) dan
Rawat inap di Rumah Sakit, meliputi pelayanan :

14. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan
kerja;
d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang
besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas.
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

15. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk
akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology
assessment);
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian
luar biasa/wabah;
p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat
dicegah (preventable adverse events); dan
q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.

16. Tata Cara Pelaksanaan System Rujukan Berjenjang
1. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara
berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu: a. Dimulai dari
pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh fasilitas kesehatan
tingkat pertama b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh
spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat
kedua c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di faskes sekunder
hanya dapat diberikan atas rujukan dari faskes primer. d.
Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes tersier hanya dapat
diberikan atas rujukan dari faskes sekunder dan faskes primer.
2. Pelayanan kesehatan di faskes primer yang dapat dirujuk langsung
ke faskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan
diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang
dan hanya tersedia di faskes tersier

17. 3. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat dikecualikan dalam
kondisi: a. terjadi keadaan gawat darurat; Kondisi kegawatdaruratan
mengikuti ketentuan yang berlaku b. bencana; Kriteria bencana
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah c.
kekhususan permasalahan kesehatan pasien; untuk kasus yang sudah
ditegakkan rencana terapinya dan terapi tersebut hanya dapat
dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan d. pertimbangan geografis;
dan e. pertimbangan ketersediaan fasilitas
4. Pelayanan oleh bidan dan perawat a. Dalam keadaan tertentu, bidan
atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Bidan dan
perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter
gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali

18. dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan
pasien, yaitu kondisi di luar kompetensi dokter dan/atau dokter gigi
pemberipelayanan kesehatan tingkat pertama
5. Rujukan Parsial
a. Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke
pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan
diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian
perawatan pasien di Faskes tersebut.
b. Rujukan parsial dapat berupa: 1) pengiriman pasien untuk
dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan 2) pengiriman
spesimen untuk pemeriksaan penunjang c. Apabila pasien
tersebut adalah pasien rujukan parsial, maka penjaminan pasien
dilakukan oleh fasilitas kesehatan perujuk