HUKUM KONSTITUSI

1. HUKUM KONSTITUSI
Dosen Pengajar
Dr. Hj.Darmini Roza ,S.H. M.H
PENGERTIAN KONSTITUSI
Secara Etmologi istilah konstitusi, konstitusional
dan konstitusionalisme ,mempunyai pengertian
dan makna yang sama .

2. Lanjutan
• Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan
mengenai ketatanegaraan (Undang Undang Dasar
Suatu Negara)
• Konstitusional adalah tindakan /prilaku pimpinan
negara /penguasa berupa kebijakan harus sesuai
dengan Konstitusi yang menyimpang berarti tidak
konstitusional
• Konstitusinalisme adalah suatu paham mengenai
pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak
rakyat melalui kostitusi.

3. Lanjutan
• Istilah Kontitusi ,constituer (Perancis) yang
berarti membentuk,maksudnya pembentukan
,menyusun,dan menyatakan suatu Negara.
• Istilah Konstitusi,disebut grondwet (Belanda)
yang berarti Wet= undangundang,Grond=tanah/dasar
• Istilah Konstitusi,constitution(Inggris) dan
dalam bahasa indonesia disebut konstitusi

4. • Pengertian constitution dalam praktek dapat
berarti lebih luas yaitu keseluruhan peraturan
baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
secara mengikat bagaimana pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
• Dalam Bhs Latin kata konstitusi merupakan
gabungan kata cume dan stature.Cume adalah
sebuah preposisi yang berarti bersama
dengan.., sedangkan statuere yang berarti berdiri.
Maksudnya membuat sesuatu agar berdiri atau
mendirikan/menetapkan.Bentuk
tunggal(constitutio),Bentuk jamak(constitusiones)

5. • Menurut L.J Van Apeldoorn membedakan
constitution dengan
gronwet.Gronwet(undang-undang dasar)
adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi
sedangkan constitution memuat baik tertulis
maupun tidak tertulis.
• Menurut Sri Sormanrti M, konstitusi sama
dengan undang-undang dasar sesuai dengan
praktek ketatanegaan disebagian besar
negara-negara dunia termasuk di Indonesia.

6. lanjutan
Herman Heller dan F. Lassalle membagi pengertian
Konstitusi menjadi tiga bagian:
1.Die Politische Verfassung als gesellschaftlich
wirklichkeit.Konstitusi adalah mencerminkan Kehidupan
politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan .
2.Die Verselbstandigte rechtsverfasung.Konstitusi
merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam
masyarakat dan mengandung pengertian yuridis.
3.Die geshereiben verfassung.Konstitusi yang ditulias
dalalm suatu naskah sebagai undang-undangyang
tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

7. lanjutan
• F.Lassalle : Membagi kontitusi dalam dua pengertian
• 1.Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau
politische behrib).Konstitusi adalah sintesis foktorfaktor kekuatan yang nyata (derecle machtsfactoren)
dalam masyarakat.Jadi Konstitusi mengambarkan
hubungan antara kekuasaan -kekuasaan yang terdapat
dalam suatu negara,seperti raja,parlemen, kabinet
,partai politik,itulah yang konstitusi.
• 2.Pegertian Yuridis (yuridische begrib)Konstitusi adalah
suatu naskah yang memuat semua bangunan negara
dan sendi-sendi pemerintahan

8. Selanjutnya penganut paham
modern dengan tegas menyamakan
pengertian konstitusi dengan
undang- undang dasar yang di
pelopori oleh C.F.Srtong dan James
Bryce,dalam bukunya,Modern
Political Constitutions.
James menyatakan ,pengertian
konstitusi sebagai kerangka Negara
yang diorganisir melalui Hukum .

9. lanjutan
• 1.Pengaturan mengenai Pendirian lembagalembaga yang permanen.
• 2.Fungsi dari alat-alat kelengkapan
• 3.Hak-hak tertentu yang telah ditetepkan.
• Sementara itu C.F.Strong berpendapat:
Konstitisi adalah sekumpulan asas-asas yang
menyelenggarakan,
• 1.Kekuasaan pemerintah(dalam arti luas)

10. lanjutan
• 2.Hak-hak dari pemerintah.
• 3.Hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah (menyangkut di dalamnya masalah
hak asasi manusia). Rumusan d atas menurut
Sri Soemntri ,Strong mengartikan konstitusi
lebih luas tidak hanya mengatur tentang hakhak yang diperintah atau hak-hak warga
negar,sementara Bryce menyatkan dalam
masyarakat politik yang diatur oleh hukum.

11. lanjutan
• Sementara itu menurut K.C.Wheare dalam
bukunya yang berjudul Modern Constitutions
mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan
simtem ketatanegaraan dari suatu negara
berupa kumpulan peraturan –peraturan yang
membentuk, mengatur atau memerintah
dalam pemerintahan suatu negara.

12. lanjutan
• Dari beberapa Pendapat para ahli tentang pengertian
konstitusi dapat disimpulkan bahwa pengertian
konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Adapun batasannya dapat dirumuskan sebagai berikut:
• 1.Suatu kumpulan kaidah yang memberikan
pembatasan-pembatasan kepada para pengusa.
• 2.Suatu Dokumen tentang pembagian tugas dan
sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
• 3.Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara
• 4.Suatu Deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak
asasi manusia.

13. Sejarah Perkembangan Konstitusi
• Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah
disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman yunani
dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan
hukum.
• Pada masa kejayaannya antara th 624-404 M.
• Athena pernah mempunyai tidak tidak kurang 11 konstitusi.
• Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158
buah konstitusi dari berbagai negara.
• Pada saat itu pemahaman konstitusi hanya merupakan
kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata.
• Setelah Kekaisaran Roma pengertian konstitusi
(Constitusionnes) Adalah suatu kumpulan ketentuan serta
peraturan yang dibuat oleh para kaisar.

14. lanjutan
• Termasuk pernyataan –pernyataan pendapat dari
para ahli hukum/negarawan serta adat kebiasaan
setempat,disamping undangundang,kontitusi
Roma mempunyai pengaruh yang cukup besar
sampai abad pertengahan,diantaranya:
kekuasaan teringgi kaisar menjelma dalam
bentuk L,Etat General di Perancis, ordo et unitas
yang mempengaruhi tumbuhnya paham
Demokrasi Perwakilan dan Nasionalisme yang
merupakan cikal bakal munculnya paham
konstitusionalisme moderen.

15. Lanjutan
• Selanjutnya pada abad pertengahan paham konstitusionalisme
bergeser ke paham feodalisme.Sistem feodal ini mengandung suatu
pengertian bahwa tanah dikuasai oleh tuan tanah,sedangkan
seorang Raja yang mempunyai status lebih tinggi tidak mendapat
tempat.
• DI Eropa Kontinental,raja mendapat tempat yang ditandai semakin
kokohnya absolutisme,khususnya di Perancis,Rusia,Austria,
• Di Inggris,kaum bangsawan mendapat sebagai puncak
kemenangannya ditandai The Glorius
Revulution(1688),Kemenangan kaum bangsawan dalam revolusi
istana menebabkan berakhirnya absolutisme di Inggris dan
munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan,akhirnya
Inggris beserta negara koloninya mengeluarkan Declaration of
Independence dan menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai
dasar negara yang berdaulat(1776)

16. lanjutan
• Perjalanan sejarah berikutnya(1776) meletus revolusi dlm Monarki
Absolutisme di Perancis,yg ditandai ketegangan-ketegangan dlm
masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara,yg pada
gilirannyaEstats Generaux memproklamirkan
dirinya,Constuante(20-6-1789)dan satu tahun kemudian tepatnya
14-9-1791 Konstitusi pertama di Eropa diterima oleh Louis XVI.
Sejak itu sebagian besar dari Negara-Negara di Dunia baik Monarki
maupu Republik,Negara Kesatuan maupun Federal,sama-sama
mendasarkan atas suatu konstitusi
• J.J Rousseau dalam bukunya:Du Contract
Social, menyatakan”manusia itu lahir bebas dan sederajat dlm hakhaknya sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak
umum.pernyataan tsb menjiwai ,De Decleration des droit de
I’Homme et du Citoyen dan mengilhami Pembentukan Kontitusi
Perancis khususnya menyangkut HAM.
•

17. Lanjutan
• Pembentukan Konstitusi Perancis menjadi awal
konkretisasi Konstitusi dalam arti
tertulis(modern) seperti yg ada di Amerika.
• Konstitusi model Amerika(yg tertulis) kemudian
diikuti oleh berbagai konstitusi diberbagai negara
di Eropa sepeti:Konstitusi
Spanyol(1812),Norwegia(1814),Nederland(1815),
Belgia(1831),Itali(1848),Austria(1861),Swedia(18
66),sampai abad XIX,Inggris,Hongaria dan Rusia
belum mempunyai konstitusi yang tertulis.

18. Lanjutan
• Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan Hukum
Dasar (konstitusi modern) muncul bersamaan dengan
perkembangan sistem demokrasi perwakilan dan
konsep nasionalsme.
• Demokrasi Perwakilan muncul sebagai pemenuhan
kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif yg
berfugsi membuat undang-undang untuk mengurangi
dan membatasi dominasi hak-hak raja, alasan inilah yg
mendudukan konstitusi (tertulis) sebagai hukum dasar
yg lebih tinggi dari pada raja serta mempekokoh
Lembaga Perwakilan Rakyat.

19. lanjutan
• Pada masa oerang dunia I 1914 telah banyak memberikan dorongan
bagi kontitusionalisme dengan menciptakan negara-negara baru
dengan konstitusi yg berasaskan demokrasi dan nasionalisme
selanjutnya dikonretkan dengan mendirikan liga bangsa-bangsa
untuk menciptakan perdamaian dunia.
• Tahun 1917 muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme
politik,revolusi Rusia diikuti meletusnya fasisme di Itali dan
pemrontakan nazi di Jerman sampai meletusnya perang dunia II.
• Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kepada bangsabangsa untuk menerapkan metode –metode konstitusionalsme
terhadap bangunan internasional melalui piagam perserikatan
bangsa-bangsa untuk mencapai perdamaian dunia yg permanen.
• Konstitusi modern diharapkan bisa merupakan jaminan bagi
pelaksanaan hak-hak asasi manisia serta paham welfare state dan
perlindungan secara yuridis konstitusional.

20. Konstitusi Madinah
• Jauh sebelum pemikir-pemikir barat mengemukakan
berbagai konstitusi di Yunani sejarah islam telah mencatat
bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad Saw, telah lahir
konstitusi tertulis yang pertama yg kemudian dikenal dg
konstitusi Madinah.(Piagam Madinah)
• Konsepsi islam tentang Negara mengandung prinsip-prinsip
tentang negara modern seperti keadilan,persamaan dan
permusyawaratan,dan mempunyai peranan penting bagi
pembentukan negara modern,Piagam Madinah untuk
pertamakalinyamenyabutkan dasar-dasar masyarakat
partisipatif dan egaliter dg ciri utamanyapengakuan
terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi baik
muslim maupun yahudi.

21. Materi Muatan Konstitusi
• Pada dasarnya sebuah konstitusi merupakan dokumen
nasional suatu negara dan alat untuk membentuk
sistem politik dan sistem hukum yg hendak
diwujudkan.
• Menurut A.A.H. Struycken, undang-undang dasar
(grondwet) sabagai konstitusi tertulis merupakan
sebuah dokumen formal yang berisi:
• 1.Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau
• 2.Tingkat tertinggi perkembngan ketatanegaraan
• 3.Pandangan tokoh bangsa yg hendak diwujudkan
• 4.suatu keinginan dengan mana perkembangan
kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

22. lanjutan
• Menurut Wheare ada dua pendapat tentang isi suatu
konstitusi.Pertama,konstitusi semata-mata hanya dokumen
hukum dan isinya hanya berupa atran-aturan
hukum.Kedua,konstitusi bukan hanyaberisi kaidah-kaidah
hukum saja akan tetapi juga berisi pernyataan tentang
keyakinan prinsip-prinsip dan cita-cita. Selanjutnya
menurut wheare. Konstitusi yg terbaik dan ideal adalah
konstitusi harus sesingkat mungkin untuk menghidarkan
kesulitan para pembentuk UUD dlm mana yg penting harus
dicantumkan dan mana yg tdk perlu pd saat mereka
merancang suatu UUD sehingga hasilnya dapat diterima
baik oleh mereka yg akan melaksanakan maupun yg akan
dilindungi oleh Undang-Undand Dasar tsb.

23. lanjutan
• Menurut Mr.J.G. Steebeek yg dikutip Sri
Soemantri dlm disertasinya, pada umumnya
suatu konstitusi berisi tiga hal pokok:
• 1.adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negaranya.
• 2.ditetepkannya susunan ketatanegaraan suatu
negara yg bersifat fundamental
• 3.adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraanyg juga bersifat
fundamental.Pendapat Steenbeek di atas hampir
sama denga pendapat Strong.

24. Lanjutan
• Menurut Miriam Budiardjo,setiap Undang-Undang
Dasar memuat ketentuan mengenai;
• 1.Organisasi negara,misalnya pembagian kekuasaan
antara pemerintah federal dan pemerintah negara
bagian,prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran
yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan
sebagainya.
• 2.Hk-hak asasi manusia
• 3.Prosedur mengubah Undang-Undang dasar.
• 4.Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat
tertentu dari Undang-Undang Dasar.

25. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan
Konstitusi
• Kedudukan Konstitusi dalam negara selalu berubah darizaman ke
zaman.
• Pada masa peralihan dari negara feodal atau oligarki dengan
kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional
demokrasi,konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah
antara rakyat dan penguasa, dengan kemenangan dan perjuangan
rakyat kedudukan konstitusi bergeser menjadi kekuatan dipihak
rakyat yg kemudian ditentukan oleh ideologi yg melandasi negara.
• Konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolodasi kedudukan
hukum dan politik,untuk mengatur kehudupan dan mencapai citacita dlm bentuk negara
• Memuat aturan dan prinsip-prinsip hukum serta haluan negara dan
patokan kebjakan sebagai pengikat penguasa.
• Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang,dg
cara membagi kekuasaan

26. lanjutan
• Tujuan Konstitusi untuk memberikan
pembatasan dan pengawasan terhadap
kekuasaan politik serta membebaskan
kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa
dan menetapkan bagi para penguasa tsb
batas-batas kekuasaan dengan jelas.

27. Klasifikasi Konstitusi menurut
K.C.Wheare (ahli konstitusi dari Inggris)
• 1.Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
(written constitution and unwritten constitution) yg
dimaksud dg tertulis adalah suatu konstitusi yg
tertuang dlm sebuah dokumen formal,sdgkan
konstitusi tdk tertulis yg tdk dituangkan dlm dokumen
formal,seperti konstitusi Inggris,Israil,New Zaeland.
• 2.Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (flexible
constitution and rigid constitution)maksudnya dilihat
pada kriteria cara dan prosedur perubahannya jika
mudah digolongkan fleksibel dan sebaliknya jika sulit
termasuk konstitusi yg rijid.

28. lanjutan
• 3.Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tdk derajat
tinggi(supreme constitution and not supreme constition)
maksudnya derajat tinggi mempunyai kedudukan tertinggi
dlm negara dan berada di atas peraturan per-uu lainya
serta syarat perubahan lebih berat. Sebaliknya konstitusi
tdk derajat tinggi kedudukannya sama dg undang-undang.
• 4.Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan(federal
constitution and unitary constitution) maksudnya konstitusi
tsb berkaitan dg bentuk negara jika negara serikat maka
sistem akan didapatkan pembagian kekuasaan antara
pemerintah negara serikat dg pemerintah negara bagian
dan dlm negara kesatuan pembagian kekuasaan tdk
dijumpai karena kekuasaan tersentralisasi di pusat
walaupun dikenal juga sistem desentralisasi

29. lanjutan
• 5.Konstitusi sistem pemerintahan presdensial dan konstitusi sistem
parlementer(presidential executive
andparliamentary)C.F.Strong,mengemukakan bahwa didunia ini ada
dua macam yaitu sistem pemerintahan presidensial:
• A.disamping mempunyai kekeasaan nominal sebagai kepala negara
presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.
• B.presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaanlegislatif,akan
tetepi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih sepwrti di
Amerika Serikat.
• C.Presiden tdk termasuk pemegang kekuasaan legislatif
• D.presiden tdk dpt membubarkan pemegang kekuasaan legislatif.

30. lanjutan
• Adapun sistem pemerintahan parlementer dg kriteria:
• A.Kabinet yg dipilih oleh perdana menteri dibentuk
atau berdasarkan kekuatan –kekuatan yg menguasai
parlemen
• B.Para anggota kabinet,mungkin seluruhnya,mungkin
sebahagian adalah anggota parlemen.
• C.Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung
jawab kpd parlemen
• D.Kepala Negara dg suara atau nasehat Perdana
Menteri dpt membubarkan Parlemen dan
memerintahkan diadakan pemilihan umum.

31. Nilai Konstitusi
• 1.Nilai yg bersifat normatif;yg bersifat ideal(teori)
danyg bersifat bagaimana melaksanakan undangundang dasar(praktek)
• 2.Nilai yg bersifat nominal yaitu maksudnya
menurut hukum berlaku tapi tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
• 3.Nilai konstitusi bersifat semantik yaitu
konstitusi yg dilaksanakan dg penuh sebagai
mobilitas kekuasaan yg dinamis untuk mengatur
,tetapi dlm hal ini dibekukan untuk kepentingan
kekuasaanyg sebenarnya.

32. KONSTITUSI DAN NEGARA
• A.NILAI KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA.Karl
Laewenstein membagi tiga tingkatan nilai pada Konstitusi:
• 1.Nilai yg bersifat normatif yaitu sifat ideal dari undangundang dasar( Teori) dan bagaimana melaksanakan
undang-undang dasar(Praktek)
• 2.Nilai yg bersifat nominal,yaitu Konstitusi menurut hukum
berlaku tetapi tidak dilaksanakan menurut semestinya yaitu
tdk memiliki kenyataan yg sempurna.
• 3.Nilai yg bersifat semantik ,yaitu suatu konstitusi yg
dilaksanakan dan diperlakukan dg penuh ,tetapi hanyalah
sekedar memberi bentuk (formalization) untuk
melaksnakan kekuasaaan politik.

33. Lanjutan
• Konstitusi menempati posisi yg krusial dalam
kehidupan ketatanegaraan suatu
negara.Negara dan konstitusi merupakan
lembaga yg tdk dpt dipisahkan,A,Hamid
S.Attamimi menyatakan tentang pentingnya
suatu Konstitusi (Undang-Undang
Dasar)adalah sebagai pemberi pegangan dan
pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana
kekuasaan negara harus dijalankan.

34. Lanjutan
• Undang-Undang Dasar /Konstitusi tertulis yg merupakan dokumen formal
berisi:
• 1.Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yg lalu.
• 2.Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
• 3.Pandangan tokoh-tokoh bangsa yg hendak diwujudkan baik saat ini
maupun masa ug akan datang
• 4.Suatu keinginan dg mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan
bangsa hendak dipimpin.
• Dari materi muatan konstitusi tsb menunjukan arti penting konstitusi bagi
suatu negara
• Menurut Djokosutomo pentingnya konstitusi dlm suatu
negara,pertama:dari segi isi (naar de inhoud),karena konstitusi memuat
dasar( grond slagen),dari struktur (inricthing ) dan memuat fungsi
(administratie) Negara.Kedua: Dari segi bentuk (naar de maker) karena yg
membuat konstitusi adalah lembaga bisa oleh seorang raja,raja dg rakyat
badan konstituante atau lembaga diktator

35. lanjutan
• Menurut K.C.Wheare,mengaitkan pentingnya
konstitusi dg pengertian hukumdlm arti
sempit dimana konstitusi dibuat oleh badan yg
mempunyai wewenang hukum yaitu sebuah
badan yg diakui sah untuk memberikan
kekutan hukum pada konstitusi.

36. SUPREMASI KONSTITUSI DALAM
NEGARA
• Dalam negara modern,penyelenggaraan
kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum
dasar(Droit Constitusional),konstitusi mempunyai
kedudukan atau derajat supremasi dlm suatu
negara dan mempunyai kedudukan tertinggi
dalam tertib hukum.
• Menurut K.C. Wheare dlm bukunya Modern
Constitutions pada intinya kedudukan konstitusi
mempunyai kedudukan /derajat tertinggi dapat
dilihat dari dua aspek yaitu aspek hukum dan
aspek moral.

37. lanjutan
• 1.Dari aspek hukum,bahwa konstitusi dibuat oleh
Badan Pembuat undang-undang atau lembagalembaga.
• 2.Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal
dari rakyat kekuatan berlakunya dijamin oleh
rakyat dan ia harus dilaksanakan langsung kepada
masyarakat untuk ke pentingan mereka
• 3.Dilihat dari sudut hukum proses pembuatan
konstitusi ditetapkan oleh lembaga atau badan yg
diakui keabsahannya.

38. lanjutan
• Konstitusi dilihat dari aspek moral sebagai
landasan fundamental,konstitusi tdk boleh
bertentangan dg nilai-nilai universal dari etika
moral.

39. Lanjutan
• Menurut Wheare, konstitusi pada kedudukan
yg tinggi(supremi) merupakan jaminan bahwa
konstitusi akan diperhatikan dan ditaati dan
menjamin agar konstitusi tdk akan dirusak dan
diubah sembarangan akan tetapi dilakukan
secara hikmat,penuh kesungguhan dan
pertimbangan yg mendalam, agar dapat
dilaksanakan dg baik maka perubahannya
mensyaratkan adanya suatu proses dan
prosedur yg khusus atau istimewa.

40. Sistem Perubahan Konstitusi
• Bila diteliti secara teori diberbagai negara sehubungan
dengan sistem perubahan konstitusi paling tdk ada dua
sistem yg sedang berkembang yaitu renewel(pembaharuan)
dianut di negara Eropa Kontinental dan
amandement(perubahan)seperti yg dianut di negaranegara Anglo-Saxon.
• Pertama,apabila suatu konstitusi (UUD) dengan perubahan
dg pembaharuan yg di berlakukan adalah konstitusi yg baru
secara keseluruhan seperti yg dianut negara Belanda
,Jerman dan Perancis.
• Kedua apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen)
maka konstitusi yg asli tetap berlaku seperti yg di anut
negara Amerika Serikat

41. lanjutan
• Konstitusi Amerka Serikat tercatat sampai 30 juni
1971 sudah diamandemen 26 kali dalam 180
tahun sejak amandemen pertama 15 desember
1791.
• Amandemen bukan mengganti UUD dg yg baru
akan tetapi amandemen dilakukan dg cara
Adendum atau melakukan tambahan –tambahan
pasal untuk bab-bab konstitusi yg dianggap perlu
mengingat perkembangan aspirasi yg hidup dlm
masyarakat.

42. lanjutan
• Cara lain mengubah UUD/Konstitusi melalui jalan
penafsiran menurut K.C.Wheare ada 4 macam
cara:
• 1.Beberapa kekuatan yg bersifat primer(some
primary forces)
• 2.Perubahan yg diatur dlm konstitusi(formal
amamdement)
• 3.Penafsiran secara hukum(yudicial
interpretation)
• 4.Kebiasaan dan kebisaan yg terdapat dlm bidang
ketatanegaraan(usage and convention)

43. lanjutan
• Munurut C.F.Srtong,prosedur perubahan konstitusi ada
4 cara:
• 1.Perubahan konstitusi yg dilakukan oleh pemegang
kekuasaan legislatif,dengan pembatasan tertentu.
• 2.Perubahan konstitusi yg dilakukan oleh rakyat melalui
suatu referendum.
• 3.Perubahan konstitusi di negara serikat dilakukan oleh
sejumlah negara-negara bagian
• 4.Perubahan konstitusi yg dilakukan dlm suatu
konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara
khusus yg dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

44. KONSTITUSI RIS 1949DAN SEJARAH
PENETAPANNYA
• Bentuk Negara RIS ialah negara serikat dan yg berbentuk federasi
dan merupakan negara hukum yg demokrasi.Kedaulatan negara
dilakukan oleh pemerintah bersama dg DPR dan senat.
• RIS menganut paham kedaulatan rakyat dan negara hukum psl 1
Konstitusi RIS.
• Wilayah RIS yaitu wilayah bersama,negara indonesia Timur,Negara
Pasundan,distrik Federal jakarta negara jawa timur,negara madura
,negata sumatera timur dan negara sumatera selatan
• Satuan-Satuan kenegaraan yg berdiri sendiri ;Jawa Tengah ,Bangka
,Belitung,Riau,Kalimantan Barat(daerah istimewa).Dayak
Besar, Daerah Banjar,Kalimantan Tenggara dan Timur. Daerah yg tdk
termasuk daerah bagian yaitu swapraja Kota Waringin daerah
Sabang Padang diperintah oleh alat kelengkapan RIS.
• Alat Kelengkapan Federal RIS adalah Presiden,Menteri, Senat, DPR
,Mahkamah Agung,Dewan Pengawas Keuangan.

45. Lanjutan
• Pasal 80 menyebutkan Senat mewakili daerah-daerah bagian,setiap
daerah bagian mempunyai dua anggota dalam senat dan setiap
anggota senat mengeluarkan satu suara dalam senat
• Pasal 81 Anggota senat ditunjuk oleh pemerintah daerah-daerah
bagian dari daftar yg disampaikan oleh masing-masing perwakilan
rakyat dan yg memuat tiga calon untuk tiap-tiap kursi dan jika
dibutuhkan calon untuk daerah-daerah bagian,maka pemerintah
ybs bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar-daftar yg
disampaikan oleh perwakilan rakyat untuk pilihan lembar
itu.Daerah-daerah bagian dapat mengadakan sendiri peraturan –
peraturan yg perlu untuk menunjuk anggota-anggota dalam senat.
• Konstitusi RIS terdiri dari 197 pasal VI Bab dan bab VI terdiri dari
bagian I tentang perubahan dimana Konstitusi dapat dirubah dg
undang-undang federal.Bagian II mengatur ketentuan peralihan dan
bagian III tentang ketentuan penutup.

46. Dewan Perwakilan Rakyat Konstitusi
RIS
• DPR terdiri dari 150 anggota yg terbagi atas 50
anggota dari negara bagian RI dan 100 anggota
dari daerah-daerah selebihnya
• Kewenangan utama DPR membuat undangundang,Keangotaan senat tidak dapat dirangkap
dg keanggotaan DPR,PresidenRIS, Menteri (
Federal),Jaksa Agung RIS,Dewan Pengawas
Keuangan ,ketua dan wakil ketua MA,Presiden
Bank Sirkulasi,Wali Negara ( daerah bagian)
Menteri daerah bagian

47. Sistimatika Konstitusi RIS
• 1.Mukadimah terdiri 4 alinea dan pada alinia ke 4 tercantum
pancasila sebagai dasar negara RIS.
• 2.Bab I Negara RIS,terdiri bentuk negara dan kedaulatan,daerah
negara,lambang dan bahsa negara,hak kebebasan dasar manusia
• 3.Bab II RIS dan daerah-daerah bagian,pembagian penyelenggaraan
pemerintahan antara RIS dg daerah-daerah bagian serta hubungan
keuangan,hak -hak dan kewajiban serta daerah-daerah swapraja.
• 4.Bab III.perlengkapan RIS,Pemerintah,Senat, DPR Mahkamah
Agung,dewan pengawas keuangan.
• 5.BabIV Pemerintahan,perundang undangan,pengadilan
,keuangan,,perhubungan luar negeri ,pertahanan kebangsaan dan
keamanan umum.
• 6.Bab V Konstituante dan Bab VI ketentuan peralihan dan ketentuan
penutup.

48. Undang-Undang Dasar Sementara
1950(Berlaku 17 Agustus 1950 s/d 5
Juli1959
• UUDS 1950 terdiri dari 6 Bab 146 Pasal
• Pasal 1 menyebutkan Republik Indonesia yg merdeka
dan berdaulat ialah suatu negara hukum yg demokrasi
dan berbentuk kesatuan
• Kedaulatan RI adalah di tangan rakyat dan dilakukan
oleh pemerintah bersama-sama dg dewan perwakilan
rakyat,dan Pasal 2 menyebutkan RI meliputi seluruh
daerah Indonesia.
• Pasal 44 Alat Kelengkapan Negara adalah,:Presiden
dan wakil Presiden,Menteri-Menteri,Dewan Perwakilan
Rakyat,Mahkamah Agung Dewan pengawas keuangan

49. Sejarah Undang-Undang Dasar 1950
•
•
•
•
•
Bentuk negara serikat ternyata tidak sesuai dg aspirasi rakyat Indonesia,satu
persatu negara bagian yg bernaung dibawah RIS menggabungkan diri dg
RI,sehingga negara RIS semakin berkurang, pada bulan mei 1950 negara bagian
tinggal tiga yaitu RI(di Yogyakarta),Negara Indonesia Timur,Negara sumatera Timur.
Sejarah penyusunan UUDS diawali dg perundingan antara pemerintah RIS dg
Pemerintah RI dg tujuan untuk kembali ke negara kesatuan dan sebagai
penjelmaan proklamasi 17 agustus 1945
19 Mei 1950 Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dg Pemerintah RI ditanda
tangani( oleh masing-masing Perdana Menteri).
Penetapan UUDS 1950 nerdasarkan UU Federal No.7 Tahun 1950 LN 56 tahun
1950 dan pada tgl 15 agustus 1950 UUDS dinyatakan berlaku
Pelaksanaan UUDS dimulai pada tgl 17 tahun 1950 era demokrasi liberal dengan
sistem parlementer.Penganutan sistem parlementer tercantum dalam beberapa
pasal UUDS.Pasal 83ayat(1) menentukan bahwa Presiden dan wakil Presiden
dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat dan ayat(2 )
menentukan bahwa yg harus bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan
pemerintah ialah menteri-menteri,baik secara bersama-sama untuk seluruhnya
,maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri

50. Lanjutan
• Pasal 56 DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia
yg terdiri setiap 300.000 jiwa mewakili satu orang
dan dipilih dalam suatu pemilihan umum
munurut aturan undang-undang.
• Konstituante(Sidang Pembuat Undang-Undang
Dasar) bersama-sama dg Pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-Undang RI yg akan
mengantikan UUDS.Konstituante terdiri jumlah
anggota yg besarnya ditetapkan berdasar atas
perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga
negara Indonesia mempunyai seorang wakil

51. Lanjutan
• Berdasarkan Pasal 134 tsb,pada tahun1955
diselenggarakan pemilu pertamasepanjang sejarah
negara RI yaitu pemilihan anggota konstituante dan
anggota DPR,namun kemudian konstituante
dibubarkan oleh Presiden melalui Dekrit 5juli 1959
sekligus mengakhiri berlakunya UUDS 1950.
• Konstituante yg diberi tugas untuk menyusun UUD yg
tetep ternyata tidak dapat dilaksanakan oleh
konstituante karena ketidak stabilan politik dan
pemerintahan serta demokrasi Liberal (parlementer)di
Indonesia

52. Lanjutan
• Bila dibanding dg Konstitusi RIS
danUUD1945,maka ternyata UUDS tidak
mengenal adanya Senat (K.RIS)dan Dewan
Pertimbangan Agung(UUD1945) sementara itu
UUDS tidak mengenal adanya
MPR(UUD1945)sedangkan UUDS mengenal
adanya jabatan Wakil Presiden.
• Konstitusi RIS dan UUDS sama dalam Sistem
Kabinetnya,yaitu sistem kabinet Parlementer yg
bertanggung jawab kepada Presiden

53. lanjutan
• 1.DPR RI dapat memaksa Kabinet atau masing-masing
Menteri meletakkan jabatannya,sebagai imbangannya
Presiden berhak membubarkan DPR.
• 2.Kabinet UUDS RI tidak mengenal adanya menterimenteri yg berkedudukan khusus,untuk merundingkan
bersama-sama kepentingan umum,menteri-menteri
bersidang dalam Dewan Menteri yg diketuai oleh
Perdana Menteri atau dalam hal perdana menteri
berhalangan, oleh salah seorang Menteri yg ditunjuk
oleh dewan menteri.

54. KONSVENSI DAN KONSTITUSI DALAM
PRAKTEK KETATANEGARAAN DI
INDONESIA
Istlah Konvensi berasal dari bahasa Inggeris,Convention.Secara akademisi istilah
Convention
digabung dengan constitution atau constitusional.
Dicey (sarjana ingeris) awalnya menggunakan istilah konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan,yg
menyatakan bahwa Hkum Tata Negara( Constitusional Law), terdiri dari:
1.Hukum Konstitusi(The Law of the Constitusi) yaitu undang-undang ttg hukum tata negara dan
Common Law yg berasal dari keputusan keputusan hakim dan ketentuan dari kebiasaan serta adat turun
temurun.
2.Konvensi Konvensi Ketatanegaraan(Conventions of the Constutution)yg berlaku dan dihormati dlm
kehidupan ketatanegaraan. Dan bila terjadi pelanggaran pengadilan tdk dapat memaksa.
Ciri-Ciri Konvensi menurut A.V.Dicey:
1.Konvensi berkenaan Ketatanegaraan
2.Konvensi tumbuh berlaku,diikuti dan dihormati dlm praktek penyelenggara negara
3Konvensi sebagai bagian dari konstitusi
Contoh Konvensi,
1Raja harus mensahkan setiap RUU yg disetujui oleh majlis dan parlemen
2.Majlis tinggi tdk akan mengajukan sesuatu RUU Keuangan
3.Menteri –menteri meletakkan jabatan bila mereka tdk mendapat kepercayaan dari majlis.

55. KONVEVENSI DALAM
PENYELENGGARAAN NEGARA
• 1.Era orde baru melaksanakan UUD1945 Secara murni dan konsekuen,dgn
tdk mempekenankan UUD1945 diubah dg upaya hukum melalui TAP No.
I/MPR/1983.pasal 104dan diperkenankan referendum menurut
TAPNo.IV/MPR/1983 Ketententuian tsb mengatur tdk memungkinkan
mengubah UUD 1945.
• 2.Praktek Ketatanegaraan:
• 1.Pada Lembaga Tertinggi Negara(MPR) Pengambilan Keputuasan
berdasarka Musyawarah untuk Mufakat
• 2.Pidato Presiden setiap tgl 16 Agustus didepan sidang Paripurna DPR.
• 3.Menyiapkan Rancangan bahan sidang umum MPR yg akan datang
• 4.Pada setiap minggu pertama bulan januari PRESIDEN menyampaikan
penjelasan RUU APBN dihadapan DPR
• 5. Adanya Menteri Negara Nondepartemen.
• 6.Presiden mempunyai hak menolak mengesahkan RUU yg telah disetujui
DPR.

56. Lanjutan
• Praktek Ketatanegaraan diatas tdk
bertentangan dg UUD1945 bahkan sebaliknya
komvensi-konvensi konstitusional tsb
merupakan pelengkap UUD 1945 untuk
perkembangan hukum tata negara yg sesuai
dg kebutuhan masyarakat serta negara
Republik Indonesia.

57. Seputar Masalah Konvensi dimasa yg
akan Datang
• 1.Pertanggung jawaban Wakil Presiden terhadap
MPR tdk diatur.Secara konstitusional apabila
Presiden diberhentikan wakil presiden
mengantikan posisi presiden yg kekuasaannya
menjalankan sistem pemerintah negara.Oleh
kerena itu wakil Presiden dimungkinkan
bertanggung jawab kepada MPR.
• 2.Komposisi Menteri-Menteri Kabinet
berdasarkan pertimbangan kekuatan
sospol.Sementara Presiden berwenang
mengangkat Menteri sebagai pembantu Presiden

58. Lanjutan
• Dalam pembentukan UUD 1945 sebaiknya
disusun secara singkat dan supel dengan memuat
garis-gari besar atau aturan pokok saja sedangkan
pelaksanaannya diatur dg undang-undang.
• Masyarakat indonesia tumbuh secara dinamis
dan perlu diikuti perkembangan hukumnya
• Harus diantisipasi agar sistem UUD1945 tidak
ketinggalan zaman.
• Semangat penyelenggara Negara menerima
perubahan serta mengakomodir konvensi dalam
praktek ketatanegaraan.