Pengantar ilmu politik

PENGANTAR ILMU
POLITIK
Oleh : Muh. Firyal Akbar, S.IP,M.Si

DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata Kuliah ini memberikan
penjelasan mengenai dasar-dasar
ilmu politik, perkembangan ilmu
politik, hingga hal-hal urgent yang
berkaitan dengan Ilmu Politik
 Melalui Mata Kuliah PIP ini
mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan dinamika tentang dasar-
dasar ilmu politik serta
perkembangannya.

BAGIAN 1: Politik Sebagail Ilmu
Ilmu : Pengetahuan yang tersusun sistematis dengan
menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah
dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya,
syarat-syarat ilmu harus memiliki obyek, terminologi,
metodelogi, filosofis dan teori yang khas
Pengetahuan : Sesuatu yang didapatkan sejak lahir, dapat
dikenali (identfy), dapat diterangkan (explain), dapat dilukiskan
(describe), dapat diperkirakan (predict), dapat dianalisis
(diagnosis), dan dapat diawasi (control) akan menjadi suatu
ilmu (science)

SETIAP ILMU SUDAH PASTI
PENGETAHUAN TETAPI SETIAP
PENGETAHUAN BELUM TENTU ILMU
UNTUK MENJADI SEBUAH ILMU,
PENGETAHUAN HARUS MEMILIKI OBYEK
MATERIAL,(Subyect Matter) MAUPUN
OBYEK FORMAL,(Focus of Interset)

KAJIAN POKOK
PENGETAHUAN
ONTOLOGI
EPISTEMO
LOGI
AKSIOLOG
I
Epistemologi,
berbicara
bagaimana sesuatu
itu datang dan
bagaimana kita
mengetahuinya.
Secara sederhana
epistemologi berarti
bagaimana suatu
ilmu dibangun.
Aksiologi adalah
penerapan
pengetahuan, jadi
dibahas mulai dari
klasifikasinya,
kemudian dengan
melihat tujuan
pengetahuan itu
sendiri, akhirnya
dilihat

ONTOLOGI ILMU
POLITIK
Miriam Budiardjo menyebutkan
sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis
ilmu politik, yaitu:
1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan keputusan (decision-
making)
4. Kebijaksanaan umum (public policy)
5. Pembagian (distribution)

EPISTEMOLOGI
ILMU POLITIK
Dalam ilmu politik,
epistemologi ilmu ini
diterjemahkan ke dalam
konsep, Pendekatan, Teori,
serta Paradigma dari
kajian politik itu sendiri

AKSIOLOGI
ILMU POLITIK
Dalam ilmu politik,
Aksiologi ilmu ini seperti
lahirnya pembahasan
mengenai sistem poltik,
Partai Politik, Sistem
Pemilu, Demokrasi,
Lembaga Negara dll.

Kesimpulan : Politik
adalah suatu cabang
Ilmu Pengetahuan yang
berdiri sendiri.
Walaupun begitu Politik
juga dapat dilihat

BAGIAN 2: Pendefinisian Politik
Politik secara Etimologi : “Politik” dalam bahasa Arab
disebut Siyasyah (Siasat), Dalam Bahasa Inggris disebut
Politics. Asal kata Politik berasal dari “POLIS” yang berarti
negara Kota.
POLITIK : Ruang lingkup Negara, Menyelidiki Negara,
sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup
masyarakat. Selain itu juga menyelidiki Lembaga
Politik, ide-ide, Azas-azas, sejarah pembentukan
Negara

Definisi Ilmu Politik Para Pakar
Roger H. Soltau (1950) : Political science, Then, is going to be study
of the state, its aims and purposes, the instructions by which those
are going to be realized, its realition with its individual members
and with other states, and also what men have thought, side and
written about all these questions.
Robert A. Dahl (1978) : Political science is, of course, the study of
politics, one might better say, it is the systematic study of
politics, that is an attempt by systematic analysis to discover in
the confusing tangle of spesific detail what ever principles may
exist of wide and more general significance.
Johan K. Bluntschli (1933) : Political science : “The
science which is concerned with the state, which endeavor
to understand and comprehend the state in its conditions,
in its essentials nature, in various forms or manifestations
its development”.

Metodelogi Ilmu Politik
 Metode Induksi
 Metode Deduksi
 Metode Dialektis
 Metode Filosofis
 Metode Perbandingan
 Metode Sejarah
 Metode Fungsional
 Metode Sistematis
 Metode hukum
 Metode Sinkretis

BAGIAN 3: Obyek dan Posisi Ilmu
Politik
Hubungan Ilmu-Ilmu Kenegaraan
NEGARA
ILMU ADM.
NEGARA :
Focus Pelayanan
ILMU
PEMERINTAHAN
:
Focus Gejala
Pemerintahan
ILMU HUKUM
TATA NEGARA :
Focus Peraturan
ILMU NEGARA :
Focus Konstitusi
ILMU POLITIK :
Focus Kekuasaan

Obyek Materia dan Forma Ilmu-
ilmu Kenegaraan
NO Nama Disiplin Ilmu
Pengetahuan
Objek Materia Objek Forma
1. Ilmu Politik Negara Kekuasaan, Partai Politik, Group
Penekan, Kepentingan Masyarakat
2. Ilmu Pemerintahan Negara Hubungan Pemerintahan, Gejala-
gejala Pemerintahan, Peristiwa
Pemerintahan
3. Ilmu Negara Negara Konstitusi,tumbuh kembang Negara,
Lahir dan tenggelamnya Negara
4. Ilmu Hukum Tata
Negara
Negara Hukum, Peraturan Perundang-
undangan, Kontitusi dan Konvensi
5. Ilmu Adm. Negara Negara Pelayanan, Organisasi Pemerintahan,
dan Manajemen Pemerintahan

Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu
Kenegaraan
 Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu
Negara
Kesamaannya mempunyai objek materi yang
sama yakni Negara. Perbedaan ilmu politik dengan
Ilmu Negara ialah dari segi pendekatannya (Technical
Aproach)
Ilmu Politik cenderung :Pendekatan Kekuasaan,
Pendekatan Empirik
Ilmu Negara Cenderung :Pendekatan Hukum,
Pendekatan Organisasional, Pendekatan Struktural

Administrasi Negara
Kesamaannya mempunyai objek materi yang
sama yakni Negara. Sudut Pandang Ilmu Politik lebih
kepada kekuasaan. Sudut pandang Ilmu Adm. Negara
lebih kepada masalah pelayanan, organisasi, hingga
manajemen Pemerintahan

Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu
Pemerintahan
Kesamaannya mempunyai objek materi
yang sama yakni Negara. Sudut Pandang Ilmu
Politik lebih kepada kekuasaan, Pembuatan
Kebijakan. Sudut pandang Ilmu Pemerintahan
lebih kepada Pelaksana atau eksekutor kebijakan
atau program yang mempunyai wewenang.

Hukum Tata Negara
Sudut Pandang Ilmu Hukum Tata Negara
melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah, dalil-dalil
hukum yang berkaitan dengan Lembaga-lembaga
Negara. Sudut pandang Ilmu Politik melihat
penggunaan kekuasaan oleh para elite dalam
menyelesaikan permasalahan hukum

BAGIAN 4: Obyek Materil dan Formal Ilmu
Politik
Obyek Materia Ilmu
Politik
Hakekat Negara :
 Lahir karena adanya keinginan untuk bersama
 Dibutuhkan untuk menciptakan Keteraturan
 Memiliki Kekuatan Hukum dalam rangka proses
penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi Negara :
 Plato dalam Bukunya Politea : Negara adalah Keinginan
Kerjasama antara manusia dalam rangka memenuhi
kepentingan bersama. Kesatuan yang ada dalam satu Negara
kemudian disebut Masyarakat, kemudian terjadi proses difusi
dan terjadi interaksi, dan melahirkan sistem sosial
kemasyarakatan

Definisi Negara Menurut Para
Ahli
Socrates : Negara adalah organisasi yang mengatur
hubungan orang-orang dalam suatu kota atau polis
Thomas Hobbes : Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh
orang banyak beramai-ramai, masin-masing berjanji akan
memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan
bagi Negara
Mirriam Budiardjo : Negara adalah suatu daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang
berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan
perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis
dari kekuasaan yang sah
Robert Mac Iver : Negara adalah gabungan antara suatu
sistem Kelembagaan dengan organisasinya sendiri.
Aristoteles : Negara adalah Persekutuan dari Keluarga dan
Desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya

Teori-Teori Timbulnya Negara :
 Teori Kenyataan
 Teori Ketuhanan
 Teori Perjanjian
 Teori Penaklukan
 Teori kekuatan
 Teori Patrilineal
 Teori Matrilineal
 Teori Organis
 Teori Daluwarsa
 Teori Alamiah
 Teori Filosofis
 Teori Historis

Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan
Bentuk Negara :
 Bentuk Negara Kerajaan : dipimpin oleh
seorang Raja (kaisar), atau Ratu (Maharani),
Jalannya roda Pemerintahan diserahkan pada
Perdana Menteri yang Mengepalai Kabinet
 Bentuk Negara Republik : dipimpin oleh
seorang Presiden. Dipilih orang badan tertentu
secara Konstitutif, atau legislatif, atau dipilih
langsung oleh rakyat di pemilihan umum.
Presiden sebagai Kepala Negara juga sebagai
Kepala Pemerintahan

SISTEM PEMERINTAHAN :
 Sistem Pemerintahan Presidensial
 Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
 Menteri bertanggung jawab kepada Presiden
 Eksekutif tidak dapat membubarkan Parlemen
 Parlemen diperlukan dalam rangka pengawasan
terhadap jalannya Pemerintahan
 Presiden terpilih langsung oleh pemilih
 Memiliki prinsip Pemisahan Kekuasaan (Separate
of power)

Sistem Pemerintahan Parlementer
 Menteri-menteri bertanggung jawab kepada
Parlemenn
 Menteri diangkat oleh parlemen dan dapat
diberhentikan oleh Parlemen
 Perdana Menteri dan para menteri terpilih atas
dukungan suara mayoritas parlemen
 Parlemen dapat memberhentikan PM dan para
menterinya melalui voting suara terbanyak anggota
Parlemen
 Menganut prinsip pembagian kekuasaan (Division
Of Power)

Obyek Formal Ilmu
Politik
Hakekat Kekuasaan :
 Merupakan Kesempatan seseorang atau sekelompok orang
untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya
sendiri
 Kemampuan untuk mempengaruhi orang atau pihak lain agar
dapat mengikuti kemauannya
 Untuk Konteks Negara Kekuasaan ialah menguasai
masyarakat dengan otoritas dan kewenangan yang dimilikinya
yang sudah terlegitimasi oleh kontitusi
Sumber Kekuasaan :
 Coercive Power
 Legitimate power
 Expert Power
 Reward Power
 Reverent Power
 Connecting Power
 Information Power

Obyek Formal Ilmu
Politik
Lembaga Kekuasaan :
 Eksekutif
 Legislatif
 Yudikatif
 Konstitutif
 Inspektif
 Konsultatif

BAGIAN 5: Pemikir Politik
Plato dan Aristoteles : Negara yang baik adalah yang
sesuai dengan aturan yang berasal dari Tuhan, jika hal
itu ada maka Negara tersebut telah dapat dikategorikan
Negara Ideal
PEMIKIR YUNANI
PEMIKIR EROPA
JJ. Rousseau : Karya besarnya adalah hal-hal yang
menyangkut tentang Demokrasi dan persamaan hak
individu dalam sebuah Negara.

PEMIKIR EROPA
Thomas Hobbes : Pemerintah dibutuhkan dalam
rangka keteraturan dalam bermasyarakat, yang
memiliki wewenang dan legitimasi untuk berkuasa.
F. Hegel : Terkenal dengan pernyataannya (The
March of God in the world) bahwa Negara terkadang
menganggap dirinya sebagai gerakan Tuhan di muka
bumi
Nicolo Machiavelli : Menganggap bahwa yang paling
penting dalam sebuah Pemerintahan adalah
kekuasaan.
Montesquieu : Terkenal dengan konsep Trias Politica
dalam sebuah Negara

PEMIKIR ISLAM
Ibnu Khaldun : Dalam bukunya yang berjudul Al
Muqaddimah, ia menganggap bahwa sebuah
kekuasaan kerajaan atau dinasti akan bertahan jika
didukung oleh solidaritas yang kuat.
Taqiyuddin An Nabani : gagasannya tentang
penolakan Demokratisasi dalam Negara, sampai ia
tidak menganjurkan Pemilihan Umum
Hasan Al Banna : adalah penggagas Ikhwanul
Muslimin yang beranggapan bahwa semua
mempunyai hak untuk berpartai politik namun tetap
sesuai dengan ajaran Al qur’an dan Hadits.

PEMIKIR CHINA
Shang Yang : Pendapatnya bahwa dalam Negara
ada dua subyek yakni yang memerintah dan yang
diperintah, bila satunya kuat maka yang satunya
lemah, dia menganggap bahwa Negara harus kuat
agar dapat mengatur rakyatnya.
Kong Hu Cu : Ajarannya yang terkenal ialah tentang
takdir Kenegaraan “Tsyuun tsyuun,,tsy’en, fu fu, tze
tze” (Hendaklah raja tetap raja, hamba tetap budak,
ayah tetap ayah, anak tetap anak), ia juga
menganggap bahwa aparat pemerintahan Negara
hendaknya menjalankan Negara dengan menjaga
susila kesopanan.

BAGIAN 6: Unsur-unsur Negara
Secara Umum Pemerintahan merupakan organisasi dari
orang maupun badan yang mempunyai kewenangan dan
sudah terlegitimasi oleh Konstitusi untuk menjalankan
kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan demi
kemaslahatan rakyat.
1. PEMERINTAHAN
2. Wilayah
Wilayah adalah Lokasi atau arena tertentu dengan
segala kandungan potensi wilayah dan semua
kekuatan yang dapat dimanfaatkan

Rakyat adalah salah satu syarat adanya sutu Negara,
dimana rakyat merupakan keseluruhan orang-orang yang
berada dalam negeri maupun di luar negeri dan mempunyai
hak pilih atau belum memiliki hak pilih karena persyaratan
tertentu.
3. Rakyat
4. Pengakuan
Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari dalam
Negeri sendiri dan dari luar negeri. Pengakuan dalam
negeri ialah kesediaan dan kerelaan warganegara dan
pemerintah daerah untuk diperintah oleh pemeerintah
pusat yang sah. Pengakuan luar negeri ialah kesediaan
negara lain secara de facto dan de jure mengakui
kemerdekaan bangsa tersebut

BAGIAN 7: Partai Politik
Partai politik
Definisi Partai politik (1)
 Partai Politik merupakan suatu prasyarat atau
kelengkapan suatu Negara. Dalam sebuah Negara
diperlukan partai politik yang bebas baik dalam program-
programnya maupun kader-kadernya
 Partai politik merupakan sekelompok orang yang
terorganisir yang bertujuan untuk merebut atau
mempertahankan kekuasaan politik di dalam masyarakat
melalui Pemilu.

Definisi Partai politik (2)
Definisi Operasional
“Asosiasi sekelompok warga negara yang memiliki pandangan
dan kepentingan yang kurang lebih sama, bertujuan merebut
kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan, serta ikut serta
dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan pandangan,
kepentingan dan tujuan tersebut”
Definisi Undang-undang
“Organisasi politik, yang dibentuk oleh sekelompok Warga
Negara Indonesia, secara sukarela, atas dasar persamaan
kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan kepentingan
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, melalui pemilihan
umum”

Fungsi Partai politik
(1)
Sarana komunikasi politik.
Partai politik sebagai perantara keinginan masyarakat dan kebijakan
pemerintah. Partai politik sebagai wadah penampung aspirasi,
ataupun artikulasi kepentingan masyarakat yang kemudian dirapatkan
melalui agregasi kepentingan
Sarana Sosialisasi politik.
Partai Politik merupakan kelompok yang terorganisasi yang memiliki
ideologi partai, cita-cita yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk
program-program. Hal tersebut kemudian ditawarkan kepada para mereka
(Konstituent) agar dapat ikut bergabung dalam rangka kepentingan
personal secara khusus dan kepentingan Nasional secara umum

Fungsi Partai politik
(2)
Sarana Rekruitmen politik
Menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan
kader politik untuk kemudian dijadikan pemimpin.
Sarana Pengatur Konflik
Partai politik ikut memecahkan berbagai masalah yang ada
di dalam masyarakat (penengah pemerintah dan rakyat).
Partai politik berperan dalam menjembatani berbagai
konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat

Sistem Kepartaian Berdasarkan Jumlah
Partai (1)
Sistem Partai Tunggal :
 Ciri :Hanya ada satu partai di Negara tersebut, biasanya partai otoriter,
totaliter dan dominant.
 Partai Totaliter : Partai yang menguasai seluruh aspek kehidupan
masyarakat
 Partai Tunggal : Di Negara tersebut tidak boleh ada partai lain (Partai
mutlak)
 Partai Dominan : Dimungkinkan ada partai namun harus tunduk pada
partai dominan
Sistem Dwi Partai :
 Ciri : Ada dua partai dominan yang saling bertarung
dalam memperebutkan kekuasaan dalam Pemilu. Partai
berkuasa (Partai pemenang) dan partai Oposisi (Partai
yang kalah)

Sistem Multi Partai :
Ciri : Memiliki jumlah Partai dua atau lebih yang
dominan yang saling bersaing dalam proses pemilihan
umum. Hal ini dikarenakan karena paham demokratisasi
yang dianut oleh suatu Negara atau keragaman budaya
atau pluralisme yang ada pada Negara Tersebut. Pada
umumnya setelah pemilihan umum ada beberapa partai
yang melakukan koalisi antar beberapa partai yang berada
dalam Pemerintahan maupun yang ada di luar
Pemerintahan.
Sistem Kepartaian Berdasarkan Jumlah
Partai (2)

Beberapa pakar politik yang konsen dalam kajian politik
mengungkapkan bahwa ada pergeseran nilai yang terjadi
baik pada aktor politik maupun eksistensi partai politik itu
sendiri dimana fungsi parpol sudah tidak dilaksanakan
dengan baik, hal ini dapat diidentifikasi dikarenakan hal-hal
berikut :
Fenomena Partai Politik Kekinian (1)
 Dalam tubuh Parpol saat ini cenderung mengalir deras
semangat pragmatisme politik dan oppurtunisme
 Masih adanya kesadaran yang keliru bahwa partai
adalah kesatuan orang dengan segala kepentingannya
dan kepentingan elite yang dominan dimutlakkan

Fenomena Partai Politik Kekinian (2)
 Partai Politik kurang mempunyai ketegasan dalam hal
ideologi. Dengan kurangnya penanaman ideologi
terhadap kader-kadernya partai menjadi akumulasi
kepentingan politik yang tidak mempunyai platform yang
jelas
 Secara empiris Partai Politik cenderung hanya
berkamuflase dalam hal peremajaan partai politik,
contohnya dalam sistem kaderisasi, masih banyak aktor-
aktor lama yang bermain, sehingga menghambat
kemajuan bagi para kader muda.

BAGIAN 8: Partisipasi Politik dan
Pemilihan Umum (Pemilu)
DEFINISI PARTISIPASI > PARTSIPASI POLITIK
(1)
 Partisipasi berasal dari Bhs. Inggris “Participation”,
yang berarti Pengambil bagian, pengikutsertaan
(John,M, Echols,Hasan Shadily)
 Partisipasi yakni ikut terlibat dalam bentuk
penyampaian saran, pendapat, keterampilan, bahan
dan jasa ( Fasli Jalal)
 Partsisipasi Politik adalah kegiatan warga Negara
yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan
politik

DEFINISI PARTISIPASI > PARTSIPASI POLITIK
(2)
 Partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi
warga Negara untuk mempengaruhi pembuatan
pemerintah ( Samuel P. Huntington dan Joan M.
Nelson)
 Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela
(Voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa
dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses
pembentukan kebijaksanaan umum

 Partisipasi politik merupakan salah satu
aspek penting dalam sebuah Demokrasi
 Hakikat partisipasi politik adalah bagian
dari hak-hak asasi manusia, yaitu hak-hak
komunikasi
 Partisipasi politik dapat dilihat dari dua
sisi, yaitu visi Penguasa (Pemerintah) dan
visi warga Negara.
 dari visi Pemerintah partisipasi politik
mengandung makna sebagai pengakuan
dan penghargaan terhadap masyarakat
 Dari sudut pandang warga Negara
bahwa partisipasi politik sebagai
pengakuan dan dukungan terhadap Negara
HAKIKAT
PARTISIPASI
POLITIK

Pola Partisipasi Politik, Gabriel, L.
Almond (1)
 POLA KONVENSIONAL : Pola yang lazim ditemui :
 Pemberian suara
 Diskusi Politik
 Kegiatan Kampanye
 Bergabung dengan Kelompok Kepentingan
 Bergabung dengan Partai Politik
 Berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik
maupun administratif

Pola Partisipasi Politik, Gabriel, L.
Almond (2)
 POLA NON- KONVENSIONAL : Pola yang tidak
umum dan yang tidak lazim ditemui :
 Pengajuan Petisi
 Demonstrasi
 Konfrontasi
 Mogok
 Tindak Kekerasan
 Makar
 Revolusi

Pola Partisipasi Politik, Samuel P.
Huntington dan James Nelson
 PARTISIPASI POLITIK OTONOM
Partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa
paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara
mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa
ada yang menggerakkan atau memaksa.
PARTISIPASI POLITIK MOBILISASI
Partisipasi yang digerakkan oleh pihak-pihak di
luar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya
tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri

Bentuk-bentuk Partisipasi
Politik
 PARTISIPASI VERTIKAL
Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi
tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian
dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara
masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut,
atau klien
PARTISIPASI HORIZONTAL
Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai
prakarsa untuk berpartisipasi antara satu dengan yang
lainnya.

Tipologi Partisipasi
Politik
 PARTISIPASI AKTIF
Partisipasiaktif, yaitu partsipasi yang berorientasi pada
proses input dan output. Artinya setiap warga Negara secara
aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang
berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan
perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih
pemimpin pemerintah dan lain-lain.
PARTISIPASI PASIF
Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi
hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan
pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap kepuusan
pemerintah
 Golput
Golongan Putih atau kelompok apatis karena
menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari
sesuatu yang dicita-citakan.

Definisi dan Tujuan
Pemilu
 Definisi PEMILU
Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk
menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik
dalam badan eksekutif, maupun legislatif.
 Tujuan PEMILU
1. Menegakkan prinsip kedaulatan rakyat
2. Menciptakan revresentative Government
3. Membangun Legitimasi Kekuasaan

Pemilu dan Referendum
 Kegiatan yang sejenis dengan Pemilu
adalah referendum
 Referendum adalah kegiatan yang
diadakan dalam rangka untuk mengetahui
pendapat rakyat mengenai atau isu
kebijakan politik tertentu. Suara yang
terangkum dalam referendum kemudian
dijadikan bahan perumusan kebijakan
pemerintah

Syarat PEMILU yang
demokratis (1)
 Diadakan secara berkala
 Diikuti oleh lebih dari satu kontestan
 Ada pengakuan terhadap prinsip hak
suara yang universal
 Ada Komite atau panitia Pemilu yang
independen
 Ada kebebasan untuk mengetahui dan
mendiskusikan pilihan

Syarat PEMILU yang
Demokratis (2)
 Ada kebebasan untuk menentukan pilihan
disertai dengan terjaminnya kerahasian pilihan
itu
 Ada kebebasan untuk membentuk Partai
politik atau kontestan pemilu serta untuk
menentukan dan menyeleksi calon yang akan
dipilih
 Ada peluang kompetisi yang sehat bagi
setiap kontestan
 Ada perhitungan secara faktual, jujur, dan
transparan.

SISTEM PEMILIHAN UMUM
(1) Sistem Distrik
Sistem distrik adalah wilayah Negara di bagi dalam distrik-distrik pemilihan
(daerah-daerah pemilihan).
 Setiap Distrik memilih satu wakil
 Pemenang suara terbanyak memenangkan suara itu
 Suara minoritas hilang
 Kelebihan Sistem Distrik
 Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi yang
diperebutkan hanya satu.
 Distrik merupakan daerah kecil karena itu wakil yang dipilihnya dapat
dikenali dengan baik oleh komunitasnya.
 Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di
Parlemen
 Kelemahan Sistem Distrik
 Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di
partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa
 Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara
terbuang
 Wakil rakyat terpilih cenderung memperhatikan kepentingan daerahnya
daripada kepentingan nasional.

SISTEM PEMILIHAN UMUM
(2)
 Sistem Proporsional
Sistem Proporsional adalah sistem yang melihat pada jumlah
penduduk yang merupakan peserta pemilih.
 Para wakil yang terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara
mayoritas yang telah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
 Kelebihan sistem Proporsional
 Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara
partai sama dengan persentase kursinya di parlemen
 Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang. Hingga
partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan
wakilnya di parlemen.
 Kelemahan Sistem Proporsional
 Sistem proporsional tidak akan mendukung integrasi partai
politik
 Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya tapi lebih dekat
dengan partainya

ASAS PEMILIHAN UMUM
 Langsung
 Umum
 Bebas
 Rahasia
 Jujur
 Adil

BAGIAN 9:Budaya Politik
Definisi Budaya Politik
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan
yang dimiliki bersama oleh masyarakat.
 Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan
orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh
anggota suatu sistem politik
 Robert Dahl : Kebudayaan politik sebagai salah satu
sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda
mengenai pertentangan politik.
 Gabriel A Almond : Budaya politik berisikan sikap,
keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi
seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola
khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari
populasi.

Konsep Budaya Politik
Budaya politik memberikan penekanan pada perilaku
nonaktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan
kepercayan-kepercayan.
 Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik
adalah sistem politik.
 Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang
menggambarkan komponen budaya politik dalam
tataran masif, atau mendeskripsikan masyarakat suatu
Negara atau wilayah bukan individu

Klasifikasi Budaya Politik
(Gabriel Almond)
 Budaya Politik Parokial (tingkat partisipasi politik
masyarakatnya masih rendah.
 Budaya Politik Kaula (tingkat masyarakat yang
bersangkutan sudah relatif maju, dalam bidang sosial
dan ekonomi namun masih pasif)
 Budaya Politik Partisipan (tingkat partsipasi
masyarakat sudah tinggi dalam hal politik)

TIPOLOGI BUDAYA
POLITIK
 Budaya Politik Apatis
 Budaya Politik Mobilisasi
 Budaya Politik Partisipatif

PERBEDAAN BUDAYA
POLITIK YANG
BERKEMBANG
 Tingkat Pendidikan yang masyarakat
 Tingkat ekonomi masyarakat
 Reformasi Politik tehadap sistem yang
dianut
 Supremasi hukum

KECENDERUNGAN BUDAYA
POLITIK DALAM PARTISIPASI
POLITIK
 Pemilih Tradisional (Berdasarkan atas
hubungan kekeluargaan)
 Pemilih Extrimis/Primitif (Berdasarkan
janji, dan money politik)
 Pemilih Rasionalistik ( Idealis Orientasi
Kemampuan)

BAGIAN 10: Badan Legislatif
 Badan Legilatif ( Parlemen) yaitu lembaga
“Legislate” atau membuat Undang-undang yang
anggotanya merupakan representasi dari rakyat.
 Sejarah Legislatif : Pada tahun 900-an, raja
memanggil council untuk
meminta saran terkait dengan pajak dan perang
 Anggota council adalah uskup, kepala biara,
bangsawan, dan ksatria.
Pada tahun 1262, Raja John yang pertama kali
menyebut istilah parlemen.

STRUKTUR LEGISLATIF
(1) UniKameral
 Hanya menggunakan satu majelis
tertinggi
 Negara kecil sering menggunakan
sistem ini, seperti : Vietnam, Singapura,
Laos, Kuwait dan Libanon
 Fungsi dalam sistem Unikameral
terpusat pada satu badan legislatif
tertinggi dalam suatu Negara.
 Lebih sederhana sehingga biaya yang
harus dikeluarkan oleh Negara lebih
murah

STRUKTUR LEGISLATIF
(2)
 Bikameral
 biasanya dikenal dengan sistem dua
kamar
 Di dalam sistem parlemen terdapat dua
majelis/badan
 Ada sistem check and balances
 Negara yang menerapkan : AS, Inggris,
Belanda dan Indonesia.

Fungsi Badan Legislatif
Fungsi Legislasi
Badan legislatif mempunyai fungsi untuk
membuat aturan-aturan yang dituangkan dalam
produk UU tentang hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan masyarakat.
 Fungsi Penganggaran (Budgeting)
Badan legislatif melaksanakan tugas dalam
hal penganggaran, menyusun dan menbahas
RAPBN
 Fungsi Pengawasan (Controll)
Badan legislatif melakukan pengawasan
tindakan terhadap penyelenggaraan pemerintah
dan penggunaan uang Negara.

Hak-hak anggota Badan
Legislatif
1. Hak Bertanya
2. Hak Interpelasi
3. Hak Angket
4. Hak Amandemen
5. Mosi Tidak Percaya

BAGIAN 11: Badan eksekutif
 Bagian dari Trias Politica
Badan Eksekutif : Adalah badan
pelaksanan UU yang dibuat oleh badan
legislatif bersama Pemerintah
Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan
fungsi yang luas serta perangkat institusi
pendukung.
 Badan Eksekutif Dikepalai oleh Raja atau
Presiden

Fungsi Badan Eksekutif
 Menjalankan program-program dan
kebijakan yang telah ditetapkan
sebelumnya
 Memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat, lewat perangkat
Kementrian yang dimiliki
 Meneyelenggarakan hubungan
diplomatik dengan Negara-negara lain.

Fungsi Eksekutif Sebagai
Kepala Pemerintahan
 Memegang kekuasaan pemerintahan
 Mengajukan rancangan UU kepada
DPR
 Menetapkan PP dan PERPU
 Mengangkat dan memberhentikan
Menteri-menteri
 Mengajukan RUU APBN
 Menetapkan Hakim agung, meresmikan
keangggotaan BPK, Mengangkat dan
memberhentikan anggota KY

Fungsi Eksekutif Sebagai
Kepala Negara
 Memegang Kekuasaan tertinggi atas AD,AL
dan AU
 Menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan Negara lain dengan
persetujuan DPR
 Menyatakan keadaan bahaya
 Memberi Grasi, rehabilitasi, dengan
memperhatikan pertimbangan MA
 Memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
 Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan yang diatur dalam UU

BAGIAN 12: Badan Yudikatif
 Bagian dari Trias Politica
Badan Yudikatif : Adalah badan yang
memiliki sifat teknis yuridis yang
berfungsi mengadili penyelewengan
pelaksanaan konstitusi dan peraturan
perundang-undangan oleh institusi
pemerintahan secara luas serta bersifat
independen (bebas dari intervensi
Pemerintah) dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya.

Badan yudikatif di
Indonesia :
 Mahkamah Agung
 Mahkamah Konstitusi
 Kejaksaan Agung
 Komisi Yudisial

BAGIAN 13: Perbandingan Politik
Antar Negara
 Politik Amerika Serikat
 Merupakan Negara adi daya, super power
 Penduduk di Amerika selalu disuguhkan
dengan pemilihan umum, baik itu Pemilihan
Presiden, Pemilihan Walikota, dan dewan
kota, pemilihan gubernur atau pemilihan
senator
Hanya ada dua partai besar yakni partai
Demokrat, dan partai republik
Bentuk Negara adalah federal
Sistem pemerintahan daerahnya adalah
Negara bagian

 Politik Inggris
 Merupakan Negara yang dikepalai oleh seorang
Raja atau ratu
 Sedangkan Kepala Pemerintahan dikepalai
seorang Perdana Menteri dari partai pemenang
dalam Pemilu
 Parlemen terdiri dari dua kamar yakni (House of
commons) dan House of Lord
 Sistem Pemerintahannya adalah Parlementer
 Dalam hal pemerintahan daerah
didesentralisasikan dengan kekuasaan di tangan
council yang dipilih oleh rakyat di daerahnya masing-
masing

 Politik Rusia
 Negara yang berlandaskan paham Komunis
 Merupakan salah satu bekas kekuatan dunia
selain Amerika
 Bentuk Pemerintahan Rusia cenderung
menganut sistem Pemerintahan campuran (
Karena selain ada Presiden, juga memiliki
Perdana Menteri).

 Politik Republik Islam Iran
 Negara Iran dipimpin oleh para ulama atau seorang
imam
 Sistem Pemerintahannya dipimpin oleh Imam ke 12
turunan Rasulullah SAW.
 Kepala Pemerintah dipegang oleh Presiden yang
dipilih oleh rakyat
 Dewan Faqih adalah dewan yang mengangkat,
melantik, dan memberhentikan Presiden.
 Ketua Kabinet (Dewan Menteri-menteri) dipegang oleh
perdana Menteri yang dipilih, diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden, setelah disetujui oleh Dewan
Pertimbangan Nasional Iran
 Ada pula Dewan Pelindung Konstitusi ( Dewan
Perwalian)

 Politik Republik Rakyat China (Tiongkok)
 Muncul dengan Konsep negara Kerajaan yang
dicirikan oleh beberapa Dinasti
 Muncul Partai Rakyat Nasionalis (Koumintang)
yang menjadi cikal bakal lahirnya Republik
Komunis, serat gerakan Mao Tse Tung beserta
para petani menjadi awal perubahan besar dalam
sistem pemerintahan China
 Partai tunggal Komunis terus berkembang yang
mempengaruhi politik luar negeri yang mandiri,
hingga berdampak pada laju pembangunan di
Negara Tiongkok.

Pengantar ilmu politik

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Pengantar ilmu politik

Similaire à Pengantar ilmu politik (20)

Dernier

Dernier (11)

Pengantar ilmu politik