Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang hak digital dalam perjanjian perdagangan bebas. Isu ini menjadi fokus pembahasan dalam berbagai perundingan perjanjian perdagangan bebas. Dokumen ini juga membahas tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan regulasi hak digital dan perlindungan data pribadi dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas.

1. D I G I T A L R I G H T
D A L A M F R E E T R A D E
O L E H F I R D A U S C A H YA D I
YAYA S A N S AT U D U N I A

2. FIRDAUS CAHYADI
Ayah, blogger, penulis opini di media
massa, konsultan analisis media &
strategi komunikasi organisasi
masyarakat sipil & trainner penulisan,
Knowledge Management.
Dapat dihuhungi di
firdaus.cahyadi(at)gmail(dot)com
Blog: https://daus1975.wordpress.com/

3. INTERNET DAN FREE TRADE
• Data statistic World Trade Organization (WTO)
menunjukan bahwa perdagangan jasa global terus
berkembang sejak 2010 dan membukukan
pertumbuhan tertingginya pada 2014 yakni sebesar 5%.
Hal ini jauh sekali jika dibandingkan perdagangan
barang global yang hanya tumbuh rata-rata sebesar 1%
tiap tahunnya. WTO pun mengklaim bahwa
pertumbuhan sektor jasa ini dikontribusikan oleh sektor
teknologi informasi yang mencatatkan pertumbuhan
sebesar 18% hampir di tiap tahunnya (WTO Statistic
2015, Pg.15)
• Isu digital ekonomi sudah menjadi fokus pembahasan
diberbagai perundingan perjanjian perdagangan bebas.
Baik dalam Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP),
perundingan RCEP, dan EU CEPA, isu perdagangan
digital diatur di bawah E-commerce, telekomunikasi,
investasi, Intelectuall property rights, dan perdagangan
jasa.

4. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
(TANTANGAN PERTAMA)

5. PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA

6. KESENJANGAN INFRASTRUKTUR
TELEMATIKA

7. PALAPA RING PROJECT

8. PENGATURAN INTERNET DALAM FTA

9. PENGATURAN YANG MELIBATKAN BANYAK PIHAK

10. FTA = SECRET TRADE

11. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
(TANTANGAN KEDUA)

12. TEKS PERJANJIAN FTA TERTUTUP?
"Teks perundingan perdagangan bebas (free
trade) itu tertutup sifatnya," kata Ditjen Perjanjian
Ekonomi Kementerian Luar Negeri Guruh Langkah Samudra
dalam sebuah workshop untuk jurnalis yang bertajuk "Gugatan
Investor Asing VS Negara" di Jakarta (7/2), "Teks perjanjian
perdagangan bebas akan dibuka ke publik
setelah selesai dirundingkan dan akan disahkan
dengan persetujuan DPR.”

13. PENGATURAN DATA PRIBADI DI FTA
TPP Article 14.11: Cross-Border Transfer
of Information by Electronic Means
“Each Party shall allow the cross-border
transfer of information by electronic
means, including
personal information,
when this activity is for the conduct of
the business of a covered person.”

14. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
(TANTANGAN KEDUA)

15. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA

16. PEMBLOKIRAN DALAM FTA
• Teks TPP 18.82.3 (a)
With respect to the functions referred to in paragraph 2(c) and paragraph 2(d), these conditions shall
include a requirement for Internet Service Providers to expeditiously remove or disable access to
material residing on their networks or systems upon obtaining actual knowledge of the copyright
infringement or becoming aware of facts or circumstances from which the infringement is apparent,
such as through receiving a notice157 of alleged infringement from the right holder or a person
authorised to act on its behalf”
• Indonesia-EU CEPA Article XX
(b V) the provider removes or disables access to the information it has stored upon obtaining
knowledge30 of the fact that the information at the initial source of the transmission has been
removed from the network, or access to it has been disabled

17. TANGGUNG JAWAB ISP DALAM FTA
• Terkait dengan peran yang strategis di ranah online tersebut, hampir di semua teks perundingan perdagangan bebas terkait
dengan hak cipta di internet, selalu menyertakan kewajiban perantara internet dalam penanggulangan penyebaran konten yang
diduga melanggar hak cipta.
• TPP 18.83. (3b)
An Internet Service Provider that removes or disables access to material in good faith under subparagraph (a) shall be exempt from
any liability for having done so, provided that it takes reasonable steps in advance or promptly after to notify the person whose
material is removed or disabled
• Indonesia-EU CEPA Article XX
Subject to the other paragraphs of this Article, each Party shall provide limitations or exemptions in its domestic legislation regarding
the liability of intermediary service providers for infringements of copyright or related rights that take place on or through tele-
communication networks in relation to the provision or use of their services. Such companies include internet service providers (ISPs),
search engines and social media platforms.

18. RESIKO TERHADAP DIGITAL RIGHT
• Hal yang perlu digaris bawahi dalam tanggung jawab perantara internet adalah bahwa pada prinsipnya sebagai penyedia
jasa perantara internet tidak bertanggungjawab atas konten melanggar yang disebarkan oleh pihak ketiga yang
menggunakan jasa yang mereka sediakan tersebut. Jika ada permohonan untuk menghapus atau memblokir konten
maka itu harus melalui penetapan pengadilan.
• Industri perantara internet juga tidak diperbolehkan untuk diminta untuk memonitor aktivitas online
penggunanya atas nama pencegahan pelanggaran hak cipta. Kegiatan memonitor aktivitas online dari pengguna jasa
mereka dapat dikategorikan kegiatan memata-matai dan melanggar privasi di ranah online.
• Pada prinsipnya, ketentuan tanggungjawab perantara, yang dikenal sebagai ‘notice-and-takedown’ (pemberitahuan-
penghapusan), yang memberikan insentif untuk industri penyedia jasa untuk menghapus
konten tanpa pemberitahuan yang selayaknya atau bukti pelanggaran nyata, akan
mengancam kebebasan berekspresi, hak atas informasi dan pengetahuan di internet.

19. PENGATURAN HAK CIPTA DI
INDONESIA

20. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
• Pasal 55
(1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronikuntuk Penggunaan
Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
(2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan basil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak
Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

21. PRAKTEKNYA?
Apakah setelah 14 hari setelah pemblokiran ada
penetapan pengadilan? Tidak jelas..

22. RESIKO PEMBLOKIRAN ATAS NAMA
HAK CIPTA 1. Pemblokiran berlebihan (over-blocking)
2. Tindakan pemblokiran konten atas nama hak cipta harus dilakukan melalui
penetapan pengadilan. Namun, penetapan pemblokiran oleh lembaga pengadilan
harus memperhatikan hal-hal berikut:
– Setiap perintah pemblokiran harus dijalankan dengan semaksimal mungkin agar
sesuai/sedapat mungkin mendekati target;
– Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat dikabulkan kecuali pemegang hak
yang meminta perintah tersebut telah menetapkan hak cipta dalam karya yang
ia nyatakan telah diakses secara tidak sah;
– Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat diberikan di luar karya-karya yang
hak ciptanya sudah ditetapkan oleh pemegang hak;
– Akses terhadap materi non-pelanggaran hak cipta tidak boleh diblokir;
– Efektivitas pemblokiran sebagai tidak terjadi risiko pemblokiran berlebih (over-
blocking);
– Setiap keputusan pemblokiran harus ditentukan waktunya, apakah perintah
pemblokiran harus dilakukan dalam jangka waktu terbatas atau tidak;
(Prinsip-prinsipHakuntukBerbagi: Prinsip-prinsipKebebasanBerekspresidanHakCipta di Era
Digital, Article 19 https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3716/Right-to-Share-
BAHASA.pdf)

23. REKOMENDASI
• Pembukaan teks perundingan perdagangan bebas ke public
• Menuntaskan proyek pemerataan infrastruktur telematika di Indonesia
• Segera menyelesaikan pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU
Perlindungan data pribadi
• Mengatur persoalan pemblokiran situs, atas alasan apapun, dalam aturan setingkat
UU, yang proses pembuatannya melibatkan publik.

24. TERIMAKASIH